Karena orientasi pemerintah mengejar pertumbuhan, Indonesia bisa mencapai angka pertumbuhan yang stabil dan kuat di dunia dalam lima tahun terakhir, tapi hanya dinikmati oleh penduduk 20% terkaya (WB, 2016). 

Pertengahan tahun lalu, Oxfam juga menemukan hal serupa bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin. Laporan Credit Suise 2017 mencatat bahwa kelompok 1% terkaya di Indonesia menguasai hingga 45,4% kekayaan nasional, dan kelompok 10% terkaya menguasai sampai 74,8%.

Mempersempit ketimpangan menuntut keberpihakan pemerintah terhadap kelompok berpendapatan rendah. Sebagian dari kelompok dengan status kesejahteraan 40% terbawah berprofesi sebagai petani gurem (pemilik lahan di bawah 0,5 hektare) dan petani tanpa lahan. 

Berdasarkan data Sutas Pertanian 2018, ada 15.809.398 RT petani yang menggantungkan hidup di atas lahan pertanian sempit. Jumlahnya bertambah sebanyak 1.560.534 RT sejak lima tahun lalu. Mereka tidak mungkin lagi memperoleh keuntungan dari usaha pertaniannya.

Seorang petani pemilik lahan satu hektare di Indonesia tahun 2017, misalnya, harus menanggung ongkos Rp13,56 juta untuk memproduksi padi sawah dan Rp8,46 juta untuk padi ladang permusim tanam. Nilai produksi mereka mencapai Rp18,51 juta dan Rp10,74 juta masing-masing untuk padi sawah dan padi ladang. 

Artinya, setiap musim tanam, pendapatan bersihnya hanya Rp4,96 juta dari usaha tani padi sawah dan Rp2,28 juta dari padi ladang atau per bulan hanya menerima Rp1,24 juta dan Rp571.020.

Meskipun masih ada selisih antara biaya dan pendapatan, tapi skala usaha pertanian padi dengan lahan satu hektare sudah tidak efisien dilihat dari analisis benefit/cost. Angka B/C kedua komoditas tersebut masing-masing hanya 0,37 dan 0,27.

Itu menunjukkan bahwa setiap tambahan biaya sebesar Rp1, imbal hasilnya lebih kecil dari tambahan biaya. Jika petani berlahan satu hektare saja sudah tidak efisien, tentu usaha tani petani gurem kondisinya jauh lebih buruk.

Tidak hanya petani padi, petani palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu juga mengalami hal serupa. Hasil analisis B/C menunjukkan bahwa kelima komoditas tersebut memiliki B/C di bawah 1. Artinya, jika petani menambahkan ongkos produksi sebesar Rp1, maka tambahan keuntunganya akan di bawah Rp1.

Struktur pendapatan petani harusnya menjadi lokus intervensi untuk mempersempit ketimpangan. Alokasi anggaran sektor pertanian setiap tahunnya ditambah, tapi belum mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan rumah tangga petani. Sebagian alokasi anggaran subsidi diarahkan untuk membantu membiayai Saprodi yang proporsinya rendah dalam struktur ongkos produksi usaha tani.

Salah satu komoditas unggulan Indonesia yang dapat dijadikan studi kasus adalah padi. BPS mengidentifikasi 13 komponen ongkos produksi usaha tani padi, namun hanya tiga komponen biaya yang paling membebani petani, yaitu upah pekerja dan jasa pertanian dengan proporsi 48,79% dari total ongkos produksi, sewa lahan 25,61 persen, dan biaya pupuk 9,43 persen. 

Sementara komponen biaya seperti pestisida, bibit/benih, BBM, penyusutan, sewa alat/sarana, premi asuransi, retribusi, bunga pinjaman, PBB, dan ongkos lainnya, proporsinya hanya di bawah 5%. Alih-alih menargetkan subsidi pada tiga komponen biaya produksi terbesar, pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk membiayai komponen biaya yang proporsinya sangat rendah dalam struktur ongkos usaha tani.

Tak cukup hanya dengan subsidi Saparodi, pemerintah perlu memastikan bahwa luas lahan garapan petani gurem bertambah. Penambahan luasan lahan tidak melulu berkaitan dengan bagi-bagi lahan seperti yang sudah dipraktikkan, tapi dilakukan dengan mendorong petani gurem untuk menjalankan aktivitas usaha tani secara berkelompok (berbasis hamparan). 

Kelompok dibangun berdasarkan kesadaran kolektif para petani, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek semata.

Sebagai ilustrasi dari pengelolaan usaha tani berbasis hamparan, anggap bahwa terdapat 10 RT petani gurem berlahan lahan 0,3 hektare dan posisi lahannya saling berdampingan. Jika dikelola sendiri, 10 RT ini tidak mungkin mencapai skala usaha efisien karena nilai produksi tidak akan pernah mampu menutupi biaya produksi. 

Untuk itu, 10 RT ini harus melakukan aktivitas pertanian berkelompok dengan menggabungkan lahan mereka menjadi satu hamparan sehingga total lahan garapan menjadi 3 hektare. Dengan lahan seluas itu, skala usaha tani relatif lebih ekonomis dibandingkan bertani secara sendiri-sendiri.

Selain hampran lahan garapan, model ini juga menekankan pentingya menanam komoditas yang akrab dengan petani, bukan unggulan. Penggunaan istilah komoditas unggulan justru sering kali menyesatkan karena bukannya mendatangkan kesejahteraan bagi petani yang menanam, justru menjadi sebagian besar dari mereka miskin dan menjadi sumber ketimpangan. 

Komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu padi, kakao, kopi, dan rumput laut merupakan studi kasus menarik. Keempat komoditas ini merupakan unggulan daerah, tapi sebagian besar petani yang menanam komoditas tersebut justru miskin lantaran margin dari proses perdagangan sebagian besar dinikmati oleh pedagang (kapitalis), bukan petani.

Setelah menghasilkan komoditas dari aktivitas pertanian kolektif, para petani harus mempertahankan kolektivitas tersebut pada saat menjual komoditas mereka. Harga beli murah pedagang terhadap hasil produksi, salah satunya, disebabkan oleh daya tawar rendah petani di hadapan kapitalis desa hingga suprakapitalis. 

Hilangnya daya tawar disebabkan oleh ketiadaan kolektivitas pada saat melakukan negosiasi harga. Ditambah lagi, para kapitalis jauh lebih menguasai informasi pasar dibandingkan petani.

Dalam model pertumbuhan inklusif, peran pemerintah tentu snagat penting. Pada level provinsi, Gubernur harus membentuk gugus tugas yang berfungsi membuat rencana aksi, mulai dari persiapan sosial (social preparation), implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi. Semua sumber daya manusia dan anggaran harus dikonsolidasikan pada tingkat provinsi, termasuk penentuan capaian kinerja dalam program ini. 

Gugus tugas provinsi juga harus memikirkan aspek ketersediaan pasar bagi produk petani. Gugus tugas tersebut harus melaporkan semua aktivitasnya kepada gubernur secara langsung.

Setelah semua agenda aksi ditentukan, tahapan selanjutnya berada di tangan para bupati. Bupati harus memastikan bahwa semua rencana aksi berjalan sesuai arahan. 

Tugas ini dibebankan kepada gugus tugas bentukan bupati. Fungsinya adalah mengoordinasikan program kepada semua kepala desa di mana program ini akan dijalankan. Kepala desa bertindak sebagai supervisor lapangan untuk memastikan bahwa semua rencana berjalan sebagaimana mestinya. Kika menghadapi kendala, mengoordinasikan dengan gugus tugas kabupaten.

Jika mengambil skenario pesimis, di mana hanya setengah dari total petani gurem di Indonesia yang berhasil menjalankan program pertumbuhan inklusif, maka sekitar 7.904.699 RT petani gurem akan membaik struktur pendapatannya. Mereka memperoleh pendapatan relatif lebih tinggi karena skala usaha tani sudah mencapai efisien. 

Dengan asumsi bahwa setiap RT punya minimal tiga anggota keluarga, maka total individu yang merasakan dampak positif dari program ini kira-kira mencapai  23.714.097 orang. Itu sebabnya model ini bisa menginklusi penduduk miskin, di saat bersamaan mendorong pertumbuhan.