Memasuki masa kampanye yang menyisahkan tiga bulan ke depan, pesta demokrasi semakin riuh di sana-sini. Pasangan calon presiden (paslon) meningkatkan intensitas kampanye hingga ke daerah pelosok Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 megikutkan 20 partai politik yang telah lolos tahapan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2017.

Pemilu 2019 adalah pemilu yang sangat kompleks juga rumit, bahkan sebagai pemilu tersulit di dunia. Bagaimana tidak, pada pemilu 2019 terdapat lima kotak suara yang digunakan untuk menampung suara pemilih 17 April 2019 mendatang, karena masyarakat akan memilih sebanyak lima kali berdasarkan surat suara, yang meliputi; surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinis dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rumitnya pemilu 2019, dapat ditemukan pada beberapa mekanisme penyelenggara yang belum jelas baik itu batasan dan sanksi, dilain sisi terdapat peraturan salah tafsir, sehingga kontestan melakukan aktifitas politik sesuai dengan tafsiranya masing-masing.

Seperti pemanfaatan lembaga penyiaran untuk melakukan kampanye, pemanfaatan lembaga penyiaran adalah bentuk salah tafsir terhadap peraturan. Kampanye melalui media dapat dilakukan ketika menyisahkan 21 hari masa kampanye, sesuai dengan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Kedua perubahan visi-misi yang ingin dilakukan oleh pasangan nomor urut 02. Ketiga adanya bocoran pertanyaan terhadap pasangan calon sebelum debat.

Perbedaan tafsir ini dapat meningkatkan kerawanan pemilu, sebab utamanya adalah kontestan yang menabrak pearturan pemilu dan para penyelenggara yang tidak menerapakan aturan yang berlaku.

Sebab lain yang menjadikan pemilu 2019 semakin rumit adalah, isu-isu politik yang berkembang di masyarakat, baik itu klaim dukungan terhadap pasangan calon, juga isu yang menyinggung dan berakibat pada black campign. 

Dampaknya adalah pembunuhan terhadap demokrasi Indonesia, demokrasi dinodai oleh politik kebencian dimana nilai-nilai kebangsaan, pancasila dan undang-undang  terdistorsi dalam tata kelolah negara. Di sisi lain negara hanya merefleksikan kepentingan golongan-golongan elit ketika proses penyelenggaran pemilu, hingga kini pesta demokrasi adalah jalur antara korporasi dan politisi.

Sampai pada titik ini demokrasi dan politik parlemen baik di lokal dan nasional tidak merefleksikan nilai-nilai pancasila dan undang-undang. Sehingga puncaknya adalah ketakutan secara masif terjadi di masyarakat dan berakhir pada pasifnya masyarakat dalam ruang demokrasi.

Sebagai negara demokrasi terbesar, Indonesia tentu menjadi kiblat bagi penyelengaraan demokrasi di dunia, untuk itu perlu mewujudkan iklim demokrasi yang baik secara prosedural maupun substansial. Mewujudkan hal tersebut maka kita dapat menerapkan demokrasi postulat dengan refleksi moral dan nilai-nilai kebaikan.

Demokrasi postulat adalah demokrasi yang dilandasi oleh adab sebagai nilai utama, dimana adab menjadi nilai yang dilembagakan dalam demokrasi Indonesia, sehingga negara tanpa adab/moral adalah negara bandit, sebab  negara bandit tidak menerapkan aturan sebagai pembatas antara penyelenggara dan kontestan.

Adab dan moral menjadi alat pembeda dan menjadi unsur esensi pada manusia, sehingga pembeda ini membawa kepada nilai-nilai kebaikan dalam berdemokrasi. Negara tanpa moral adalah negara hampa, dimana ketatanegaraan merupakan perwujudan dari tindakan amoral yang merugikan pihak lain, tentu hal ini tidak diinginkan saat pesta demokrasi berlangsun, dengan adanya peniadaan nilai-nilai moralitas yang dilembagakan.

Adab yang menjadi pembeda harus dimiliki oleh penyelengara pemilu, kontestan, timses dan masyarakat. Elemen-elemen demokrasi tersebut tidak dapat beridri sendir terutama dalam menerapkan aturan, tentu kita tidak menginginkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh bandit yang  aturanya multi tafsir, pemilu diikuti oleh bandit yang melanggar aturan, juga masyarakat bandit yang terbawa isu-isu politik negatif dan mudah terprofokasi.

Bahwa nilai adab adalah nilai yang menjadi alat pembeda, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Setidaknya terdapat nilai-nilai moralitas yang dijadikan sebagai pedoman diantaranya adalah; Ideologi Bangsa Negara Indonesia, Pancasila dan Muqoddimah, empat pilar fundamental dalam Pancasila dan Muqoddimah 1945 yaitu; liberalis, humanisasi, transendensi dan keadilan, realitas nilai-nilai sosio religius sebagai  modal sosial (social capital).

Basic need Indonesia adalah moral yang berdasarkan Ideologi Negara Indonesia, Muqoddimah empat pilar bangsa dan modal sosial.  Tentu ini menjadi argumen aksioma untuk menjalankan sistem tata kelolah pemilu yang baik, dengan begitu kita dapat mengarungi pesta demokrasi tanpa menimbulkan konflik.

Kendati politik adalah upaya perebutan kekuasan, tetapi dapat dilakukan dengan pelembagaan nilai-nilai adad. Sehingga kita dapat menuju demokrasi yang postulat karena ada (undang-undang) sebuah pikiran yang di tafsirkan melalui dalil naqli dengan wujud nilai yaitu adab. sehingga dapat dijadikan sebagi  pembatas seitiap tindakan manusia yang melanggar hak individu dan masyarakat.

Demokrasi postulat dapat terwujud dalam pesta demokrasi 2019, dimana setiap elemen yang ikut di dalamnya adalah mereka yang beradab dengan mengedepankan Ideologi Pancasila dan Muqoddimah 1945, dengan begitu demokrasi dapat berkembang secara baik, dimana elemen-elemenya sadar atas peran dan fungsinya masing-masing.