Pembahasan menyangkut Agama memang selalu seksi untuk dibicarakan. Sebab tema ini berkaitan dengan kemanusiaan dan bisa diurai dari pelbagai perspektif. Terutama pada bagian bagian yang tetap laten untuk diperbincangkan hingga akhir zaman. Semisal watak, kemanusian, moralitas, kebudayaan hingga pada kepentingan kepentingan yang pada desawarsa ini sudah menggatasnamakan agama, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa problem yang manifest hingga saat ini.

Kehidupan masyarakat, tidak akan pernah terlepas dari ajaran normatif yang biasa kita sebut dengan agama, hal ini mencerminkan bahwa manusia, seperti kata Karen Amstrong, adalah mahluk homo-religius. Sebrutal dan seliar apapun orangnya, dalam dirinya pasti memiliki hasrat untuk berkeyakinan terhadap kekuatan supranatural. 

Dalam konteks masyarakat, sebagaimana yang di katakan oleh Emile Durkheim, bahwa di semua perbendaharaan sosial kita, agama adalah sosok yang paling berharga.

Di Indonesia ada pelbagai agama yang dianut oleh masyarakat dan diakui pemerintah, diataranya; Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Beberapa agama tersebut menjadi corak dari kehidupan keagamaan di republik ini. Namun, jauh sebelum agama-agama tersebut muncul, di Indonesia sudah berkembang kepercayaan kepercayaan yang telah di wariskan oleh para leluhur kita dan masih bertahan hingga sampai saat ini.

Eksistensi kepercayaan kepercayaan leluhur tersebut sudah tumbuh dan berkembang Jauh sebelum agama-agama yang diakui oleh negara masuk dan menjadi agama mayoritas bagi masyarakat pribumi. Hal itu terbukti dengan sinkretisme yang memadukan dua kepercayaan antara agama yang diakui dan kepercayaan lokal. 

Bahkan dalam penyebarannya, agama yang diakui tetap menggunakan cara-cara kepercayaan lokal untuk dapat di terima dengan baik oleh masyarakat pribumi kala itu. Semisal selametan, yang sebenarnya adalah hasil modifikasi dari ritual ritual leluhur yang di selipi dengan dzikir-dzikir dan do’a agama yang diakui.

Akan tetapi sangat di sayangkan sekali para penganut kepercayaan lokal dalam kehidupan sosialnya sering mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh masayarakat lantaran agama atau kepercayaan mereka tidak diakui oleh negara. Diskriminasi tersebut terdiri atas psikologi dan stigmaisasi, bahkan dalam menanganannya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa lantaran payung hukum perlindungan terhadap para penganut kepercayaan leluhur tersebut masih bisa di katakan sangatlah minim.

Ketidakadilan yang dialami oleh penganut kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berakar pada banyaknya peraturan yang membatasi ruang gerak mereka sebagai warga negara. 

Bermula dengan keluarnya UU NO 1 tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama, di sebutkan dalam penjelasannya bahwa agama yang dipeluk oleh warga negara indonesia hanya Islam, Budha, Hindu, Kristen, Khatolik dan Khong Hu Cu. Bongkar pasang aturan keagamaan semakin menjadi-jadi dan terus berlanjut sampai agama masuk sebagai identitas warga negara indonesia dalam tertib administrasi kependudukan.

Tahun lalu, di ramaikan dengan Isu yang sangat hangat, penghayat kepercayaan leluhur yang mempersoalkan UU NO 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 61 dan 64 ayat 1 dan 2. Tepatnya pada bulan Mei, Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang panel uji materi terkait pengosongan kolom agama bagi agama yang belum diakui atau penghayat kepercayaan.

Dalam sidang tersebut penghayat kepercayaan lokal mendatangkan ahli studi agama dan agama leluhur, Dr. Samasul Maarif, MA salah satu dosen center for relegious and Cross-cultural studies (CRCS) sekolah pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Dalam keterangannya, Samsul Maarif menjelaskan bahwa diskriminasi yang selalu menimpa agama minoritas dan agama leluhur tidak terlepas dari sejarah negosiasi panjang rezim negara yang selalu melanggengkan politik rekognisi timpang dan terhegemoninya kepercayaan lokal oleh sebagian kelompok masyarakat  mayoritas yang menggunakan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Jalan terjal penganut agama lokal tidak hanya sebatas identitas saja, bagi anak-anak yang masih sekolah mereka sering mengalami bullying teman sebaya, bahkan dalam mata pelajaran agama mereka diberi keluasan untuk tidak ikut, karena berlainan kepercayaan, bukannya hal tersebut adalah menyimpangkan keberadaan mereka sebagai siswa yang butuh interaksi sosial dengan teman sebaya?, atau setidaknya mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang ras, budaya apalagi hanya sebatas agama.

Hal tersebut tidak hanya terjadi pada anak-anak saja. Penganut kepercayaan lokal yang ingin menjadi PNS juga mengalami kesulitan, hal tersebut dikarenakan formulir yang tersedia hanya untuk para penganut agama saja, tidak untuk penghayatan/kepercayaan lokal. Keadaan seperti itu, berlaku juga bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi Polisi dan Tentara.

Tidak hanya dalam ranah pendidikan dan ekonomi, pendiskreditan yang di terima oleh para penghayat kepercayaan leluhur juga sampai pada ranah hukum, mereka sering mendapatkan ketimpangan. Sering kali dalam kasus-kasus pengabaian administrasi terjadi, seperti tidak di catatnya perkawinan, tidak memiliki KTP yang akan berdampak pada sulitnya mengakses hak kerja dan pendidikan.

Selain hal itu, dalam proses pembuatan undang-undang yang objek sasaran pemerintah adalah kepercayaan lokal mereka tidak dilibatkan, sehingga sering melahirkan keputusan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah kudu peduli dan tanggap mengenai permasalahan tersebut, pemerintah juga harus melakukan langkah pasti yang tidak menyulitkan mereka agar permasalahannya cepat terselesaikan secepat dan sesegera mungkin sehingga stigma negatif dari masyarakat bisa menghilang.

Satu hal yang pasti dalam amanat pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa adalah hak warga negara yang memiliki kebebasan dalam beragama sudah terjamin dan mereka berhak menjalankan norma norma, moralitas, ajaran dan beribadatan serta ritual kepercayaan mereka masing-masing.

Atau tengoklah semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) yang mengajarkan kita untuk bersikap pluralis dan bisa menjaga setiap perbedaan yang terjadi di setiap warga negara sebagai kekayaan dari khazanah kebudayaan nusantara.

Beberapa kasus di atas merupakan salah satu dampak dari ketidakmampuan kita untuk bisa menerima dan menghargai suatu berbedaan, meskipun sebenarnya jika kita sitir perbedaan tersebutlah yang membawa negara kita menjadi negara yang kaya akan budaya. 

Lantas apa manfaat dari dibukanya kran demokrasi jika hak asasi masyarakat pribumi minoritas masih mendapatkan deskriminasi lahir batin? Solusi apa yang akan pemerintah berikan ketika ada persoalan yang sudah menyimpang dari ideologi negara? bukannya ideologi pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai antar sesama bahkan semboyan negara kita juga mencerminkan hal yang serupa.

Oleh karena itu, tangis dan derita yang mereka rasakan seharusnya menjadi catatan penting bagi generasi penurus bangsa, kita tidak bisa memandang kelompok atau individu hanya dengan sebatas perbedaan yang begitu sangat kecil jika di bandingkan dengan amanah para pahlawan dan pejuang kemerdekaan kita, yaitu menjaga keutuhan NKRI serta untuk tetap menjalani kehidupan yang damai, aman, dan sentosa dengan segala jenis suku, ras, agama, serta budaya tanpa melihat perbedaan masing-masing. Wallahu A‘lam