Sebagian dari kita memang senantiasa berbahagia atas ketidakbahagiaan sebagian yang lain. Berbahagia atas penderitaan orang lain adalah hukum alam, karena jatah kebahagiaan tidak cukup bagi semua orang.

Pemberitaan media beberapa hari belakangan ini begitu menggelitik. Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dikabarkan menggelar acara potong kambing menyambut diciduknya bupati mereka dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Oktober 2019 kemarin.

Acara potong kambing tersebut diselenggarakan di halaman kantor pemerintah daerah Lampung Utara mengiringi ditangkapnya sang bupati, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) beserta jajaran dan orang-orang kepercayaannya serta pihak swasta dalam kasus suap proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan kabupaten Lampung Utara.

Dikutip dari Kompas.com, koordinator aksi, Sandi Fernanda, mengatakan “kemarin kita mendengar bupati ditangkap KPK, tapi itu bukan kabar sedih. Kabar itu membuat hati kami lega, karena tidak ada lagi pemimpin yang zalim”. 

Berbahagia atas ketidakbahagiaan orang lain itu tidak salah, bukan? Masyarakat Lampung Utara misalnya, mereka berhak berbahagia atas diciduknya sang bupati, yang sebelumnya berbahagia mendapatkan uang suap hingga ratusan juta rupiah.

Hingga saat ini, KPK telah menangani 119 kasus korupsi pada level pemerintah daerah dan menciduk 47 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan. Entah saya harus bersyukur atau bersedih terkait kasus korupsi ini.

Bersyukur- karena semakin banyak kasus korupsi yang diungkap, berarti memutus mata rantai dari tindakan korupsi itu sendiri. Bersedih- karena seiring bertambahnya jumlah koruptor yang ditangkap, menunjukkan satu-satunya fakta bahwa masih ada koruptor di luar sana yang berkeliaran. Masih banyak, dan belum tertangkap.

Korupsi mungkin memang telah menjadi kebutuhan pokok setelah pangan, sandang dan papan. Tindakan korupsi akrab dengan orang-orang yang secara ekonomi mapan dan memiliki kekuasaan, tapi selalu merasa kekurangan.

Bagaimanapun, terciduknya bupati Lampung Utara dan acara potong kambing oleh warga, masih kalah dari gegap gempita kasus korupsi berjamaah anggota DPRD Kota Malang tahun 2018 silam yang melibatkan 41 dari 45 orang anggotanya. Benar-benar berjamaah.

Seharusnya, masyarakat Malang pada saat itu juga menggelar acara syukuran. Tapi, tak apa. Masyarakat Lampung Utara telah menginisiasi acara syukuran bagi pejabat daerah yang terciduk KPK. Mungkin masyarakat daerah lain akan melakukan hal yang sama jika pemimpin mereka juga kena ciduk KPK.

Saya juga ingin melakukan syukuran serupa. Tapi, apakah itu berarti bahwa kepala daerah saya harus kena ciduk KPK terlebih dahulu? Ups! Akronim nama bupati saya persis dengan bupati Lampung Utara tersebut.

Kasus korupsi ini, tidak ada hubungannya dengan partai tertentu. Hampir semua partai, pendukung pemerintah ataupun oposisi, menyumbang  nama dalam daftar kepala daerah yang terciduk KPK. Adakah partai politik yang suci, bersih dan tak bernoda? Apakah partai baru yang berwarna merah itu bisa diandalkan?

Bahkan, partai berbasis Islam pun memiliki kader yang korupsi. Kader bukan sembarang kader. Beliau memang bukan kepala daerah melainkan pucuk pimpinan- ketua partai itu sendiri. Padahal, kekayaan pribadinya miliaran rupiah. Ya, benar. Romahurmuziy!

Sepertinya, korupsi memang terjadi karena ada kesempatan. Jika tidak ada, ya disempat-sempatkan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, nyatanya tidak membuat Indonesia menjadi negara yang Islami. Mungkin korupsi memang tidak ada hubungannya dengan agama. Kecuali Kementerian Agama yang banyak korupsinya. Ups!

Para koruptor yang terciduk KPK itu juga bukannya tidak beragama, hanya saja kita tidak menyembah Tuhan yang sama. Kita menyembah Sang Pencipta, para koruptor menyembah uang, pelicin segala urusan. Kecuali urusan dengan KPK.

Sejauh ini, KPK berhasil membuat proyek Meikarta tidak segera menjadi kenyataan, hingga belum ada orang yang pindah ke Meikarta~ Selain itu, KPK juga meringkus jajaran menteri kabinet hingga ketua lembaga legislatif, papa Setya Novanto yang penangkapannya betul-betul dramatis. Box office!

Di bawah naungan dewan pengawas nantinya, apakah KPK masih akan sekuat seperti sekarang ini? Menangkap koruptor tanpa pandang tinggi-rendahnya jabatan? Jauh-dekatnya dari pusat kekuasaan? Sedikit-banyaknya pihak yang terseret nantinya?

Jika fenomena korupsi nantinya berkurang, kemungkinannya ada dua. Pertama, korupsi memang berkurang. Kedua, kasus korupsi semakin tertutup rapi agar tidak terendus, karena penyadapan harus minta izin dewan pengawas terlebih dahulu. Betapa celakanya jika yang terjadi adalah yang kedua.

Rasanya, memang ada kebahagiaan tersendiri melihat koruptor-koruptor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Orang-orang itu telah menikmati kebahagiaan bersama kelompok dan keluarganya dengan merampok uang rakyat. Maka, tidak ada salahnya jika rakyat berbahagia, mengadakan syukuran atas terciduknya mereka.

Ada satire dalam perayaan potong kambing tersebut. Tapi, tinggal di  negeri ini memang melatih kita untuk menertawakan kegetiran hidup. Bagaimanapun, mari merayakan OTT KPK!