Kebinekaan kita akhir-akhir ini sedang diuji. Isu agama yang dibungkus sedemikian rupa semakin membuat segregasi antarkelompok hingga menimbulkan jurang pemisah yang semakin dalam antarindividu. 

Selain isu agama, menjelang Pilpres 2019 saat ini, juga rawan dengan adanya perselisihan karena berbeda pilihan. Masa kampanye saat ini yang dinilai oleh Subhan SD dalam Kompas (Sabtu, 17/11) yang masih mengedepankan pertarungan daripada persaudaraan, masih mengutamakan politik identitas daripada rasionalitas. Arena politik hanya meninggalkan gaung kegaduhan suara, tidak menimbulkan suara merdu di telinga. 

Wajarkah? Lantas, sejauh mana kebinekaan yang diwariskan oleh sejarah akan sampai pada anak cucu kita?

Pertanyaan tentang masa depan kebinekaan sudah sepatutnya harus dijawab oleh kaum muda saat ini. Masih ingatkah sejarah pemuda di Indonesia? Bangsa yang dikenal oleh dunia dengan keberagamannya ini, salah satunya dilahirkan oleh peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi, jika pemuda menjadi masa depan bangsa dalam menjaga keberagaman, sudah seharusnya karena mengingat sejarah panjang Indonesia salah satunya di tangan pemuda.

Masih ingat dengan sosok Abdul Rivai? Tulisannya di majalah Bintang Hindia, No. 14 (1905:105), mendefinisikan ‘kaum muda’ sebagai rakyat Hindia (yang muda atau tua) yang tidak lagi bersedia mengikuti aturan kuno, tetapi berkehendak untuk memuliakan harga diri bangsanya melalui pengetahuan dan gagasan kemajuan. Istilah ‘Bangsawan Pikiran’ merupakan ‘ningrat’ baru yang coba dibangun di masyarakat. 

Munculnya ‘Bangsawan Pikiran’ itu memang ada kesamaan dengan istilah bangsawan yang sesungguhnya. Orang yang mampu menikmati pendidikan saat itu hanya dari kalangan terpandang.

Walaupun berasal dari kalangan terpandang, kaum muda saat itu tetap konsisten menjunjung tinggi nilai luhur pengetahuan dan gagasan kemajuan. Dari keseriusannya memelihara bentuk kebangsawanan baru, para aktivis dari beragam latar etnik dan agama itu meluaskan jaringan sosial sehingga melahirkan saling pengertian mengenai kepentingan bersama yang mengarah pada usaha pencarian identitas kolektif baru. Media dalam membentuk kesadaran baru itu melalui komunitas moral primordial (berbasis kesukuan-kedaerahan dan keagamaan) yang dibentuk dalam wadah organisasi.

Kemunculan organisasi pemuda-pelajar itu dimulai dari Jong Java atas dasar solidaritas kejawaan. Meminjam istilah Yudi Latif (Kompas, 28/10), hal itu membangkitkan reaksi pembentukan organisasi-organisasi ‘tandingan’ seperti Jong Islamitmen Bond, Sekar Rukun (pemuda Sunda), Pemuda Kaum Betawi, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, dan lain-lain, menemukan kode identitas kolektif baru bernama ‘kebangsaan Indonesia’. Organisasi Primordial itu membentuk peristiwa sejarah yang dijadikan gerbang menuju kesatuan melalui Sumpah Pemuda.

Pelaku Kongres Sumpah Pemuda, Sugondo Djojopuspito (ketua kongres), Muhammad Yamin (sekretaris), Amir Sjarifudin (bendahara), dan Johannes Leimena (pembantu) menempati posisi-posisi penting seperti di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan pos-pos kementerian atas dasar prinsip meritokrasi yang non-diskriminatif.

Selain itu, peristiwa itu juga mencerminkan keragaman latar sosiografis dari peserta kongres. Selain tercermin dari kehadiran organisasi-organisasi yang telah disebutkan, keragaman itu tampak dari turut serta dua perwakilan dari Papua (Aitai Karubaba dan Poreu Ohee) dan beberapa peninjau Tionghoa (Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjio Djien Kwie) serta satu orang sebagai wakil dari Jong Sumatranen Bond (Kwe Thiam Hiong). Representasi golongan keagamaan diwakili oleh Jong Islamieten Bond. 

Bercermin dari peristiwa sejarah itu, bagaimana Jong Java dan sejenisnya itu di masa sekarang? Jika memang masih ada, mampukah berkontribusi dalam merawat kebinekaan yang sudah dirintis oleh para pendahulunya?

Zaman sudah berubah. Berakhirnya era penjajahan memunculkan sistem pendidikan baru yang menjunjung tinggi nilai non-diskriminatif. Dilihat dari angka pelajar di Perguruan Tinggi pada tahun 2017, menurut catatan Badan Pusat Statistik, terdapat 6.924.511 mahasiswa Indonesia. Bahkan, di tahun 2018, mahasiswa baru mengalami kenaikan hingga tembus angka 1,8 juta orang atau naik 2,2 persen, menyusul banyaknya kampus yang baru lahir di Indonesia. 

Dari banyaknya jumlah mahasiswa itu, ‘Bangsawan Pikiran’ kelas perguruan tinggi itu juga menjadi aktivis organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Menjawab pertanyaan di atas, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, dan organisasi sejenis lainnya muncul dengan bentuk baru.

Organisasi berbasis kedaerahan itu saat ini masih ada di lingkungan kampus. Kita ambil satu contoh kasus di Ciputat, Tangerang Selatan. Daerah yang dikelilingi oleh beberapa kampus negeri maupun swasta itu subur dengan organisasi mahasiswa, tidak terkecuali organisasi mahasiswa berbasis kedaerahan. Kedaerahan itu bisa berbasis provinsi, seperti Himpunan Mahasiswa Banten (HMB), Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi (FKMB), Serumpun Mahasiswa Riau (Semari), dan lain sebagainya. 

Tidak hanya berbasis provinsi, kehadiran organisasi berbasis kabupaten dan atau kota juga hadir seperti Forum Mahasiswa Lamongan (Formala), Keluarga Mahasiswa Pelajar Daerah Brebes (KPMDB), Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati (KMSGD) yang berasal dari Cirebon, Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT), dan masih banyak lagi yang lainnya. Organisasi tersebut bukan hanya ada di Ciputat, tetapi tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. 

Apakah organisasi yang disebutkan di atas bisa disandingkan dengan Jong Java dan sejenisnya di era penjajahan dulu? Penulis kira masih bisa, asal semangat yang mendasari organisasi itu tetap sama, walaupun saat ini sudah merdeka.

Organisasi pemuda-pelajar itu dapat menjawab kegelisahan tentang munculnya segregasi antarkelompok saat ini. Organisasi yang di dalamnya terdapat mahasiswa yang sedang giat menyuarakan aspirasi idealismenya mampu menjadi semangat baru dalam merawat kebinekaan melalui program. Program yang menjadi implementasi ide dari anggotanya itu seharusnya berbasis pada prasyarat yang juga menjadi dasar tercetusnya Sumpah Pemuda. Prasyarat itu antara lain: Kemauan, Sejarah, Bahasa, dan Hukum Adat.

Menurut sejarawan Anhar Gonggong, prasyarat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sumpah Pemuda. M. Yamin dalam pidato bertajuk ‘Persatuan dan Kebangsaan Indonesia’ yang disampaikan pada hari pertama Kongres Pemuda II, 27 Oktober 1928, mengingatkan pentingnya pemuda berada di tengah-tengah persatuan dan kebangsaan. Yamin mengungkapkan, faktor-faktor yang bisa menyatukan itu ialah sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Dengan terjaminnya prasyarat itu, tiga sumpah persatuan yang menjadi konsensus ‘keindonesiaan’ itu bisa dipertahankan.

Mardras Safwan dalam Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Sumpah Pemuda (1994), mengungkapkan bahwa Yamin mengungkapkan persatuan Indonesia bukan sesuatu yang kosong, tetapi dipersatukan oleh beberapa ikatan yang dibuat sendiri secara bersama dan sejarah. Namun, prasyarat yang disepakati para pemuda menjadi dasar dari persatuan saat itu kini luput dari perhatian. 

Saat ini, organisasi mahasiswa daerah tampil sebagai pemecah keluputan itu. Prasyarat di atas lekat dimiliki oleh organisasi mahasiswa daerah. Dalam tulisan ini, penulis akan mengambil satu contoh organisasi tersebut dalam Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) yang ada di Ciputat.

Prasyarat kemauan menjadi titik awal perjuangan. Tanpa adanya kemauan, persatuan tidak akan terwujud. Prasyarat ini pula yang dimiliki oleh organisasi daerah asal Tegal seperti IMT Ciputat. Kemauan yang dimiliki oleh organisasi itu berdasarkan pada kesadaran kolektif untuk menjalin persaudaraan sesama kampung halaman tanpa menihilkan pergaulan di luar teman sedaerah.

Di tengah derasnya arus modernitas yang menggerus kerafian lokal, organisasi itu mengawal putra-putri daerah di perantauan untuk tidak ikut serta terbawa arus ke arah negatif. Dengan mencintai daerahnya, ia berarti mencintai Indonesia. 

Berbeda halnya dengan dulu ketika Indonesia belum menjadi kesatuan. Ketika semangat dan perjuangan daerah yang muncul, itu menjadi perjuangan primordial yang berakhir sia-sia. Tetapi saat ini, perjuangan memajukan Indonesia berawal dari daerah. Salah satu buktinya terlihat dari program-program pemerintah, salah satunya yaitu Dana Desa. 

Logika desa saya bagian dari Indonesia sepertinya harus dibalik. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Emha Ainun Najib, Indonesia adalah bagian dari desa saya. Jadi, yang muncul bukan hanya sekedar Tegal bagian dari Indonesia, tetapi Indonesia bagian dari Tegal saya karena ada Indonesia, di dalam Kabupaten dan Kota Tegal.

Kemauan persatuan itu juga terlihat ketika menghadapi tahun politik seperti sekarang ini. IMT Ciputat yang tidak berafiliasi dengan partai politik apa pun bersifat netral. Organisasi daerah ini mendukung budaya meritokrasi yang sejalan dengan nilai luhur demokrasi. 

Sifat netral itu juga diperjuangkan dalam memahami agama. Toleransi dan kerukunan beragama tetap dijaga. Dalam menyikapi isu seperti yang terjadi pada tahun 2017, panasnya perpolitikan di DKI Jakarta tidak memecah belah mahasiswa Tegal yang notabene tinggal di daerah terjadinya gesekan itu.

Jika ada yang berpendapat bahwa pandangan itu akan menimbulkan paham Chauvinisme, itu salah besar. Organisasi daerah ibarat rumah untuk pulang ketika mahasiswa sudah lelah berpetualang menjajaki dunia luar. 

Di saat derasnya era digital seperti saat ini, mahasiswa yang berada di perantuan perlu ‘rumah’ untuk kembali merenungi apa yang sudah didapat dari dunia luar. Upaya filterisasi dibutuhkan agar sisi negatif dapat diminimalisir dengan kearifan lokal yang dipunyai oleh masing-masing daerah. Organisasi daerah seperti IMT Ciputat adalah ‘rumah’ bagi mahasiswa Tegal di perantauan.

Sejarah. Prasyarat yang kedua itu yang rentan dilupakan oleh generasi milenial. Buktinya terlihat dari Headline surat kabar Kompas pada Senin, (2/11) memuat penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas mengenai sejarah. Penelitian itu menujukkan bawha gambaran soal pahlawan berubah di kalangan generasi milenial. Hasil jajak pendapat itu menemukan fenomena baru bahwa mayoritas responden (81,6 persen) tidak setuju jika gambaran pahlawan diidentikkan dengan sosok  yang merebut kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata. 

Bagi kaum milenial, kepahlawanan di masa kini lebih terkait dengan perjuangan menyejahterakan masyarakat. Sebanyak 51,8 persen responden berpendapat seperti itu. Selain itu, 39,5 persen responden berpendapat nilai kepahlawanan kini terkait dengan perjuangan membela kebenaran. Hanya 4,6 persen kaum muda yang mengaitkan nilai kepahlawanan dengan perjuangan kemerdekaan. Padahal, jika anak bangsa alpa terhadap sejarah, persatuan tidak akan terwujud pada waktu Sumpah Pemuda.

Organisasi mahasiswa daerah seperti IMT Ciputat sudah seharusnya punya andil dalam menyikapi hal itu. Lewat ‘rumah’ di tanah rantau mereka, para mahasiswa mengingat identitas dan jati diri bangsanya. Seperti halnya program unggulan Festival Budaya Tegal, program yang menjadi tempat beradu gagasan tentang budaya, mereka juga secara tidak langsung mengingat akan sejarah daerahnya. 

Sejarah daerah tidak akan terlepas dari ikatan sejarah kebangsaan secara nasional. Jadi, ketika mahasiswa Tegal mengingat budaya dan sejarah daerahnya, secara bersamaan mereka juga akan menyadari bahwa ada Indonesia di dalamnya.

Program Festival Budaya Tegal yang diadakan setiap tahun itu biasanya membuat perlombaan. Lomba yang diangkat seperti Teater, Tari Tradisional, Apresiasi Puisi, dan lain sebagainya. Lomba tersebut mengangkat bahasa daerah yang hampir di kalangan pemuda sudah tidak digunakan lagi. Sasaran lomba ditujukan kepada Siswa tingkat SMA se-Kota dan Kabupaten Tegal. 

Selain perlombaan, diskusi juga bergulir antara pemangku kebijakan dengan seniman dan budayawan yang ada di Tegal. Lewat nuansa sejarah dan budaya itu, mahasiswa yang berada di tanah rantau juga akan tetap mengenang daerah kelahirannya.

Jika prasyarat bahasa yang dimaksud merujuk Sumpah Pemuda tahun 1928, sepertinya  organisasi mahasiswa daerah, salah satunya IMT Ciputat malah menggunakan bahasa daerahnya dalam menjalin aktivitas sehari-hari. Namun, dalam komunikasinya dengan dunia luar, prasyarat itu masih digunakan dengan lintas organisasi. 

Saat ini keadaannya sudah berubah dari era Sumpah Pemuda dulu. Seperti halnya dikatakan oleh Peneliti sosial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Thung Ju Lan. Konsep keindonesiaan sebagaimana digagas oleh para pemuda tahun 1928 bisa jadi berbeda dalam benak generasi muda masa kini. Hal itu dikarenakan upaya mahasiswa daerah menyelematkan bahasa daerah yang hampir punah.

Saat ini, sikap bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari bahasa Indonesia, menguasai bahasa Asing, dan mempertahankan bahasa daerah. Dikutip dari Tirto, (16/08/18), bahasa daerah di Indonesia mencapai 652 pada 2018. Generasi milenial saat ini perlu menghargai hukum adat yang berbeda-beda dan unik di seluruh penjuru negeri, salah satunya bahasa daerah. Dengan menyadari bahwa adanya ragam bahasa di Indonesia, hal itu akan memperkuat jiwa kemajemukan kita yang juga hampir punah akhir-akhir ini.

Hukum adat sebagai prasyarat persatuan sampai saat ini masih sangat relevan. Perawatan identitas kearifan lokal sangat diperlukan. Coba bayangkan jika tidak adanya organisasi daerah. Merebaknya isu kampus yang intoleran, seperti yang dilansir oleh Tirto (08/11/17) menunjukkan bahwa intoleransi tubuh di banyak sekolah dan kampus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Ilmu dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.

Munculnya isu sektarian seperti itu memang menghawatirkan bagi generasi milenial saat ini. Terkait hukum adat dalam konteks saat ini, penulis lebih cenderung mengaitkannya dengan kearifan lokal sebagai upaya membendung isu intoleransi dan sektarian itu.

IMT Ciputat dengan basis Tegalnya, masih menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Penulis ambil satu contoh dari fenomena persebaran hoaks dan isu provokasi yang menyebar melalui media sosial salah satunya grup Whatsapp. Grup-grup Whatsapp yang menjadi wadah antar anggota berkomunikasi, diugnakan sebagai tempat untuk berbagi informasi dan saling mengingatkan jika ada salah satu dari anggota organisasi membagikan berita-berita atau tulisan yang condong ke arah provokasi. 

Budaya Cipok, sebagai akronim dari Moci (ngeteh) dan Ndopok (ngobrol) menjadi proses tabayyun dalam membahas suatu hal yang bersifat komunal dan global. Selain itu, tokoh-tokoh yang sudah menjadi alumni di organisasi itu pun aktif dalam Forum Komunikasi Umat Beragama baik skala daerah maupun nasional.

Oleh karena itu, merajut keberagaman masih bisa dilakukan oleh generasi pemuda-pelajar dengan belajar kepada pendahulunya. Jangan sampai kebinekaan berhenti di kita. Putra-putri dan cucu kita kelak perlu mewarisi kebinekaan ini. Merawat kebinekaan ini menjadi tantangan tersendiri karena jika dahulu para pemuda-pelajar itu yang dilawan penjajah, sekarang musuhnya bangsa kita sendiri. Menjaga prasyarat hidup bersatu itu perlu dijaga agar warisan keberagaman dengan bingkai persatuan tidak hanya sebagai sejarah masa lalu.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan selamat Hari Lahir kepada Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Ciputat yang sudah berumur 18 tahun pada tanggal 18 November 2018. Semoga tetap konsisten merawat persaudaraan generasi muda daerah yang berkemajuan. Dirgahayu IMT Ciputat. Tetaplah menjadi ‘rumah kebinekaan’ bagi mahasiswa Tegal di perantauan.

Wallahu A'lam..

Tulisan ini diterbitkan di Surat Kabar Harian Radar Tegal secara bersambung edisi 24-26 November 2018.