Tulisan ini dimaksudkan sebagai ijtihad filsafat politik kontemporer, memberi arah perdebatan dan perjuangan pemikiran politik kanan maupun kiri di 72 tahun Indonesia. Agar Indonesia di atas trek yang benar menuju adil dan makmur bagi semua.

Argumen yang saya hendak kembangkan adalah belajar dari transformasi kiri dan kanan dalam lintas sejarah dan realitas pergerakan politik di Indonesia. Keduanya melakukan revisi internal sehingga dimungkinkan saling memperkaya pada arah tujuan perubahan, bahkan memampukan kita untuk melihat lebih jernih masa depan yang hendak dituju.

Terlalu naïf mendalami hanya satu permukaan pemikiran dan pergerakan, walaupun pemikiran dan pergerakan itu menawarkan seribu satu mimpi dan menjanjikan sejuta kebenaran. Tetapi, setiap orang seharusnya merasakan dan mencoba menyelami pergulatan-pergulatan intelektual dan perjuangan politik para filsuf, ideolog, bahkan cendekiawan-agamawan yang ada di balik lahir dan berkembangnya suatu pemikiran dan pergerakan.

Juga seharusnya gerakan dan kelompok politik yang ada didorong untuk lebih kosmopolit sekaligus radikal dan visioner, bukan sektarian dan partisan tanpa arah.

Beberapa tahun silam, ketika pertama kali menginjakan kaki di perguruan tinggi, saya beruntung membaca dua novel perlawanan yang mengiris-ngiris hati dan jantung, yaitu novel Мать karya penulis Rusia nominasi nobel Sastra Maxim Gorky yang diterjemahkan oleh Pram dengan judul Ibunda, dan novel Bumi Manusia oleh Pramoedya Ananta Toer, salah satu penulis terbaik Asia dan kerap menjadi bahan studi poskolonial membaca konstelasi Indonesia.

Bagian terpenting kedua novel itu adalah pesan moral tentang keberanian dan ikhtiar perlawanan yang harus membara, tak pernah lelah untuk melepaskan belenggu-belenggu mental terjajah, memperjuangkan keyakinan hidup, dan menegakkan keadilan di depan mata.

Tetapi, sesungguhnya keyakinan dan prinsip hidup yang diperjuangkan dengan semangat membara itu tak akan mampu bertahan di tengah hantaman waktu. Tak akan berhasil membawa perubahan jika tak diawali dari keluasan dan kematangan berpikir secara merdeka pada level individu untuk mengerti arah sejarah, lalu bertindak adil sejak dari dalam pikiran.

Selain itu, bergerak dengan dorongan moral dan politik yang kuat dalam irama solidaritas pergerakan politik yang terorganisir di akar rumput dan juga upaya perbaikan dari dalam struktur kekuasaan. Tentu saja, juga tak pernah stop dalam mengembangkan strategi perlawanan dan perjuangan yang lebih canggih.

Tak bisa tidak demi Indonesia masa depan yang lebih kosmopolit dan meyakinkan. Mari bersama mengintensifkan proyek intelektual dan perjuangan ini, dimulai pada penguatan level otonomi dan energi kreatif individu masing-masing untuk mencoba memberi justifikasi teoretis nalar individu yang tercerahkan.

Ini yang seharusnya dijalani dan potret gerakan politik yang paling ideal yang selayaknya diperjuangkan dalam konteks Indonesia kontemporer, yang memastikan arah pemikiran dan pergerakan politik kebaikan di negeri ini.

Dalam pandangan saya, fondasi historis-filosofis-teoretis gerakan sosial politik di Indonesia bisa dianalisis di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di masa ini, anak-anak muda bangsa mulai mengenali identitas kebangsaannya yang terjajah dan tertindas di bawah kolonialisme. Mereka lalu bangkit mengorganisir kekuatan untuk melawan dan meraih kemerdekaan dan kedaulatannya sebagai manusia, bangsa dan Negara.

Jika kita membaca Tetralogi Buru milik Pram, jejak-jejak kecil genealogis dan konstelasi Indonesia tentang ini bisa dikenali lebih baik.

Di masa-masa awal abad itulah, sebagaimana dipotret oleh Ricklefs (2001) dan karya-karya Tan Malaka (1925;1926), bersemai dan bergolak pemikiran-pemikiran perlawanan dan pergerakan, baik arus kiri maupun berwatak kanan hingga percampuran antara kiri dan kanan. Pikiran-pikiran dan pergerakan inilah yang melandasi perjuangan sosial politik bangsa ini pada awal fase kebangkitan nasional dan menjelang peralihan kekuasaan dan kemerdekaan Indonesia 1945.

Beberapa tokoh-tokoh besar tercerahkan mengusung pemikiran dan berafiliasi dengan pergerakan politik tertentu yang bermimpi tentang Indonesia masa depan. Ada Sukarno dengan gerakan nasionalisnya yang kemudian mendamaikannya dengan kiri dan Islam dalam jargon nasakom.

Tan Malaka dengan gerakan komunis internasionalnya yang sempat bergerilya politik hingga ke bawah tanah daratan Tiongkok dan Nippon, lalu menginisisasi lahirnya beberapa partai politik sebagai kritik atas kudeta Partai Komunis yang gagal taktis. Ia pula yang menuliskan dengan sangat rapi prinsip-prinsip sebuah Negara republik dalam bukunya Naar de Republiek Indonesia.

Atau Cokroaminoto dengan gerakan Sjarikat Islamnya. Semaun dengan Sjarikat Islam yang beraroma kiri lalu mendirikan Partai Komunis Indonesia, Ahmad Dahlan dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyahnya, dan Hasyim Asyari dengan gerakan Nahdatul Ulama yang mengorganisir kekuatan Islam tradisional di seantero Jawa, dan banyak lagi.

Belakangan, di 1947, muncul pula gerakan Himpunan Mahasiswa Islam di Jogja untuk mengakomodasi para mahasiswa Islam yang bisa menentukan arah masa depan negeri ini. Pola yang terlihat, tumbuhnya pemikiran dan gerakan politik di Indonesia ini ibarat warna pelangi dan bunga-bunga di taman yang indah.

Tentu saja, dalam pandangan saya, sangat ideal dan boleh dikata canggih dan visioner di zamannya. Dan yang paling penting, jika merefleksikan sejarah peradaban-peradaban besar yang dilahirkan dari kontak dan dialektika pemikiran dan pergerakan yang bermutu, sesungguhnya hal ini bisa menjadi prakondisi pula yang sangat logis bagi lahir dan majunya peradaban Indonesia.

Namun, dalam perjalanan sejarah pascakemerdekaan, mimpi-mimpi akan peradaban yang hebat ini pupus terutama di akhir era Orde Lama dan sepanjang rezim Orde Baru. Individu-individu yang kritis-visioner, pemikiran-pemikiran besar yang dinamis, dan gerakan-gerakan sosial politik apa pun, didisiplinkan dengan senjata, dilumat dan digilas oleh kekuasaan elit.

Kehadiran Negara otoriter membuat gerakan-gerakan itu layu sebelum berkembang, tidak tumbuh dengan baik menjadi pelangi dan bunga-bunga peradaban yang lebih indah dan maju. Budaya berpikir menjadi lamban dan mandek. Yang ada hanya ketakutan dan keseragaman.

Ini berdampak pada miskin dan reaksionernya dunia intelektualisme dan politik di Indonesia yang efek dominonya hingga saat ini. Yang tersisa adalah dendam satu faksi pemikiran dan gerakan atas perilaku zalim pemikiran dan gerakan lain. Dengan kata lain, jamak kita ketahui tokoh-tokoh dan gerakan politik nasional kita sejak dulu saling berselisih paham.

Dampak terburuknya, saling menghabisi dengan menggunakan kekuasaan politik dan militer, dan atas nama ideologi gerakan dan faksi politik tertentu. Misalnya, matinya Tan Malaka adalah akibat konflik politik di level elit bangsa ini. Pembunuhan massal di Indonesia menjelang naiknya rezim Orde Baru adalah perseteruan politik kekuasaan.

Pola mematikan lawan dan perbedaan ini kemudian diadopsi oleh rezim otoriter Soeharto untuk menteror rakyat dan bangkitnya intelektual di bawah rezimnya. Tanpa menafikan konteks bahwa rezim Soeharto sesungguhnya trauma dengan dinamisnya pemikiran dan pergerakan politik yang telah tumbuh sejak dulu di Indonesia dan keyakinan Soeharto pada ideologi pembangunanismenya yang mensyaratkan keamanan dan ketertiban.

Pembangunanisme ini mensyaratkan otoritarianisme Negara agar memberi jalan bagi lahir dan mengguritanya kapital yang dikuasai oleh anak-anak dan antek-antek Soeharto. Anak-anak dan antek-antek Soeharto pun masih menyandera dinamika politik hingga detik ini.

Namun, tetap disayangkan jika etos berpikir Soehartoisme ini juga masih tersisa di negeri ini sebagai sebuah kebijakan politik atau malah obsesi yang tumbuh di tengah kita. Sebab, revisi politik sesungguhnya hanya mengenal kritik revolusioner.

Perjalanan pemikiran gerakan intelektual dan politik di Indonesia tentu tetap berakar pada tradisi yang ada di Indonesia. Namun, pemikiran dan pergerakan yang lebih canggih dan saling beriringan diawali dari tumbuhnya kesadaran nasionalisme dan pergerakan progresif anti kolonial di akhir abad 19 dan paruh awal abad-20 itu. Terdapat keinginan bersama untuk siap berkorban, untuk merdeka dan berdaulat.

Jika berbasis agama atau nasionalis, semangatnya tetap pada perlawanan dan kemajuan. Pemikiran kiri dan kanan sangat progresif dan visioner, bahkan pemikiran tradisional, yaitu semangat kearifan Jawaisme yang melandasi Budi Utomo mendapat tempat dan tetap terlihat relevan di zaman kebangkitan bangsa ini.

Di era pascareformasi hingga saat ini, pemikiran dan gerakan politik apa pun kembali mulai bersemi dengan warna yang berbeda untuk menggugat kemapanan dan menjemput masa depan demokratisasi politik di Indonesia. Tak terkecuali, pemikiran dan gerakan kiri dan mereka yang terpinggirkan juga kembali ingin tampil di panggung politik dan dalam gerakan sosial politik nasional sebagai panggilan zaman yang lebih terbuka dan memberi tempat.

Semua seirama ingin melibas anak-anak dan antek-antek yang dilahirkan di era Soeharto yang kini memegang kendali kekuasaan. Hampir semua Indonesianis dan pengamat politik melihat anak-anak dan antek-antek yang dibesarkan era Soeharto ini sebagai ganjalan utama demokratisasi di Indonesia.

Gerakan sinergis yang massif dan progressif di akar rumput hingga kelas menengah yang tertindas harus bangkit bersama dan strategis menjatuhkan mereka, baik di dalam maupun di atas kekuasaan.

Sayangnya, masih banyak kalangan dan kelompok yang tak bisa melihat musuh dan membaca zaman dan bahkan ketinggalan kereta masa depan sehingga reaksi-reaksi yang ada terlihat sangat tidak fair, misalnya pembakaran buku, pembubaran diskusi, pengusiran kelompok minoritas, atau yang paling kekinian adalah sweeping simbol-simbol politik hatta hanya sekadar budaya pop.

Mereka yang ketinggalan kereta ini oleh banyak peneliti seperti Robert Hefner, Sidney Jones, Merlyna Lim, dan bahkan dalam wawancara saya belakangan di 2015 dengan mantan Menristek As Hikam disebut sebagai uncivil civil society. Kelompoknya jelas dan pendukungnya juga jelas, yaitu mereka yang berpikiran kaku dan tertutup. Tapi, tentu saja mereka dikendalikan oleh elit-elit yang aliran darah dan jaringannya bisa ditelusuri ke era Orde Baru.

Padahal, cara merespons pemikiran dan gerakan politik yang seharusnya di zaman kekinian kita adalah dengan membaca, berdiskusi, atau memperlihatkan karya. Lalu berbesar hati berbeda, bertarung dan berkontribusi. Atau jika berani konfontasi langsung dengan elit-elit boneka yang merusakan cita-cita ber-Indonesia. Sederhana.

***

Point kritis saya adalah mengapa persemaian pemikiran dan gerakan politik terutama yang berhaluan radikal progresif seolah haram di negeri ini, bahkan setelah reformasi bergulir hingga detik ini? Mengapa cara pandang pemikiran dan gerakan yang mapan dan berkuasa demikian inferior, seolah mereka tak mampu berijtihad menemukan relevansi-relevansi terbaru pemikiran dan eksistensi mereka?

Poin tambahan, mengapa agama selalu diatasnamakan melegitimasi dekadensi mereka? Ya. Pertanyaan ini untuk para aktivis-aktivis dan gerakan yang rabun dan para oligarki pemegang kendali yang tak punya nasionalisme.

Kritik ini harus dijawab pertama-tama dari posisi kematangan psikologis dan keluasan teoretis. Langkah awal yang harus dilakukan adalah, tentu saja, mereka yang rabun harus bangun dari tidur. Lalu, meyakinkan diri mereka bahwa mereka semua sangat mungkin menjadi matang dan secara fair pasti mampu menjustifikasi pemikiran dan perjuangan mereka lebih baik, lebih mencerahkan, lebih menginspirasi untuk Indonesia yang lebih baik.

Saya ingin menjawab pertanyaan di atas secara halus dengan mengemukakan suatu penjabaran teoretis untuk merajut arah pemikiran dan pergerakan yang lebih pasti dan dapat dipertimbangkan. Pertama, mempertemukan dan melampaui semangat kiri dan kanan. Kedua, kosmopolitanisasi Indonesia. Ketiga, perihal agama yang lebih universal dan terbuka.

Penjabaran teoretis ini nantinya semoga tepat untuk menyemai kembali potensi progresif yang dimiliki oleh semua pemikiran dan gerakan, baik di kanan maupun kiri, memastikan tujuan yang kosmopolit. Dan juga perihal agama, dalam hal ini Islam secara spesial yang selalu diatasnamakan, untuk memberi arah masa depan yang sesungguhnya mungkin dan dapat dicapai.

Ini sekaligus untuk memperkaya basis pemikiran gerakan sosial politik di Indonesia seperti terjadi di awal abad ke 20, di mana terpancar dengan kuat ragam politik emansipatoris yang lebih matang dan visioner.

Pertama, sesungguhnya politik kontemporer di seluruh dunia tak bisa lagi dilihat hanya dalam kaca mata doktrin politik yang demikian klasik sebagai problem determinisme ekonomi semata. Ekonomi tetap penting dipertimbangkan tetapi pertarungan politik bisa lahir di luar medan kepentingan ekonomi dan lebih dari kepentingan ekonomi itu sendiri untuk memenangkan kepentingan politik itu sendiri. Untuk memajukan demokrasi.

Kepentingan politik ini beragam dan tak terbatas mewakili ragam kehidupan dan kemanusiaan. Upaya menyederhanakan dan memenjarakan semua problem sosial sebagai problem ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Marxisme klasik dan pengikutnya hari ini adalah sekadar strategi dan semangat yang menggebu untuk menggebuk solidaritas sosial dan politik kita semua yang tertindas.

Tak ada salahnya. Tetapi itu tak cukup dalam menangkap semangat zaman. Pedang Marxisme dipakai untuk bertempur, tetapi tak bisa menyamai pisau dapur Kantianisme membantu mengiris-ngiris kenyataan dan memastikan masakan yang enak bagi nalar dan moral manusia dan entitas politik yang lebih besar bernama negara.

Banyak pemikir-pemikir politik kontemporer yang malah mengaburkan batas pemisah antara basis dan suprastruktur, bahkan membalik asumsi dasar Marxime klasik, bahwa bukan ekonomi yang mendeterminasi politik, tetapi pertarungan politik hegemoniklah yang membangun dan memperluas lebih jauh basis struktur dari ekonomi, misalnya Ernesto Laclau dan Moufee (1988).

Hal lain adalah dinamika politik yang niscaya tampil dalam keragaman watak dan bentuk meniscayakan kemustahilan menangkap politik sebatas kepentingan kelas dan sentralitas aktor proletariat. Reduksi kelas hanya soal refleksi konteks sosial yang terbatas dan keberpihakan zaman, yang tentu saja, itu juga sangat penting.

Tetapi, jangan lupa bahwa aktor politik lebih dari sentralitas kelas proletariat yang juga meminta kita bersolidaritas dari tahun ke tahun, hari demi hari dari perubahan zaman yang tak menentu. Sungguh politik itu cair dalam identitas yang tak bisa hanya dimaknai secara primordial, tetapi senantiasa berubah dalam beragam momen dan konteks berbeda, dengan ambisi perubahan yang tak kalah revolusionernya.

Subjek revolusioner yang banyak diterima dan diamini dalam iman pergerakan Marxisme klasik dan pengikut kontemporernya, sebagai permisalan, yang hanya terpaku pada kelas pekerja seperti diungkap di atas, sungguh sangat berbeda dengan realitas politik yang ada dan terjadi, punya ragam dimensi dan gradasi dinamis.

Jika merefleksikan konteks Indonesia, kita melihat keragaman aktor yang juga punya ambisi perubahan sosial politik. Katakanlah, gerakan-gerakan sosial masyarakat sipil anti korupsi, HMI, Muhammadiyah, NU, Islam Liberal, gerakan revolusi demokrasi digital ala Qureta.com, Indoprogress.com, Jakartabeat.com, Tempo, Kompas, Komunitas Whatsaps, Pengguna Facebook dan Twitter. Dan terakhir, walaupun meragukan, mungkin saja juga partai-partai politik yang ada saat ini.

Tentang problem arah sejarah. Sesungguhnya sejarah penuh dengan proses dan kemungkinan, dipenuhi dengan perspektif. Ia tidak hanya bisa ditafsirkan unilinier dan monolitik. Habermas dari mazhab kritis, misalnya, merefleksikan jalannya sejarah dalam dinamika praksis komunikasi dan pentingnya konsensus yang selalu mungkin lahir dari proses deliberasi, berdiskusi, dan bermusyawarah secara setara, bebas, dan terbuka.

Atau, jika kita kembali kepada kearifan Immanuel Kant, sejarah sesungguhnya sebuah pertarungan politik yang harus tiba dan berpihak pada nalar manusia dan tatanan moral kosmopolit yang semakin dimungkinkan oleh entitas Negara republik.

Berbeda dengan Laclau dan Moufee, Post-Marxist, yang melihat keragaman aktor dan keserbamungkinan diskursus politik identitas dalam pertarungan politik-hegemonik yang abadi untuk memajukan perjuangan politik. Medan pertarungan politik sesungguhnya makin menjadi luas dan beragam, tetapi lebih menitikberatkan pada proses substantif, bukan pada tujuan politk yang doktrinal.

Implikasinya lebih jauh, membuka cara pandang yang luas, lebih menarik tentang kesejarahan yang terhampar terbuka serta serba mungkin dengan aktor tak terbatas.

Nilai tawar argumentasi-argumentasi yang lebih beragam, terbuka, kaya, dan lebih kontemporer akhirnya menjadi lebih relevan, tetapi tak menafikan semangat untuk menumbangkan kezaliman dan menciptakan keadilan.

Fakta empiris yang paling mengiris adalah zaman kehidupan kapitalisme modern yang mutakhir dan canggih hari ini, tak juga meledak membentuk tatanan baru yang doktrinal-ideal, yaitu tatanan komunisme atau belum tercapainya utopia-utopia pemikiran yang ada, misalnya, masyarakat komunikatif dan kosmopolit seperti banyak diwahyukan dalam Marxisme klasik dan juga pemikiran-pemikiran moderat kosmopolit progresif lainnya.

Di sisi lain, kelas pekerja tak juga tiba pada puncak kesadaran kelasnya, dipolitisasi oleh kalangan mereka atau elit di atas, dan atau bahkan semakin hidup layak di Negara-negara maju. Saat ini, Negara-negara maju memproduksi kelas menengah yang makin lebih besar dari tahun ke tahun.

Jepang, misalnya, hampir sempurna dihuni oleh kelas menengah jika diukur dari rata-rata tingkat pendapatan penduduknya. Mereka rasional dan kritis, tetapi tak berarti abai dengan perubahan sosial di sekitar mereka. Revolusi di Negara kelas menengah rasional dan kritis ini bertransformasi menjadi revolusi permanen. Ini lebih berbahaya dan menjanjikan kemanusiaan dan kebahagiaan.

Di Negara-negara yang masih lamban perjuangan politiknya, seperti Negara-negara Asia Tenggara, persoalan terbesar hanya terletak pada elit politik yang penuh ketakutan dan pengusaha kapitalisnya sendiri tidak nasionalis, tidak dermawan, terlalu kuat terorganisir, sehingga angkuh dan zalim.

Jika kita melihat ke Barat, sejak tahun 1968 telah merebak gerakan sosial yang muncul di tengah masyarakat kapitalis maju. Banyak gerakan yang diinisiasi oleh gerakan mahasiswa, aktivis hak-hak sipil (civil rights). dan bahkan gerakan perempuan. Gerakan ini tidak terkait dengan kepentingan sempit kelas pekerja, baik dari segi aktor yang terlibat maupun tuntutan mereka. Mereka ingin memajukan watak pergerakan politik yang ada.

Kelas pekerja, jika dimaknai secara sempit dan doktrinal, bukanlah satu-satunya aktor revolusioner dalam perubahan sosial. Terlalu banyak kelompok perubahan yang merasa dipinggirkan oleh sistem dan kelompok dominan hari ini. Semua bergerak dalam nafas dan watak perlawanan yang spesial dan kontekstual. Sehingga, naif membatasi hanya dalam satu dimensi kelas dan aktor.

Akar perlawanan dan perubahan sosial, di mana pun itu, dipicu oleh banyak faktor. Tak hanya soal ekonomi pula, tapi juga nilai yang melampaui ekonomi, misalnya pengakuan identitas. Tak hanya dipicu kemiskinan dan pengangguran, tetapi pembelaan eksistensi dan identitas, misalnya gerakan Zapatista di Amerika Latin.

Ini relatif mirip ketika Hugo Chaves berkuasa di Venezuela karena persoalan kemiskinan, pengganguran, dan juga masyarakat lokal yang terpinggirkan. Atau lihatlah Arab Spring, atau baru-baru ini di depan mata kita, gerakan HMI melawan mulut Saut Situmorang didorong lebih jauh di balik layar oleh seorang pengacara hukum bernama Agus Amri bersama kawan-kawanya.

Menafsirkan progresivitas dalam bahasa kekinian, dan juga mentoleransi pemikiran dan gerakan politik yang ada, dan berbeda dengan kita bisa menjadi basis penting untuk memperluas demokrasi yang radikal dan bersandar pada keberagaman. Hanya dengan mengakui eksistensi kelompok lain, yang sedang berjuang, maka kita bersama-sama memajukan demokrasi politik di tengah kita. Politik harus diperjuangkan dalam bahasa yang lebih universal, dalam bahasa demokrasi dan keadilan.

Masih banyak jalan dan kemungkinan memajukan kritik atas demokrasi saat ini, misalnya terlihat dalam proyek pemikiran Hebermas, Laclau, dan Mouffe, Derrida, Deleuze, dan Guattari, Zizek. Atau apa yang sedang dilakukan oleh gerakan organisasi masyarakat sipil NU, Muhammadiyah, Kelompok Anak Muda Cipayung di negeri ini. Banyak ruang kosong untuk mengukir dan memahat banyak kemungkinan tujuan berdemokrasi dan arah sejarah menuju kosmopolitanisme.

Walhasil, semua pemikiran dan gerakan-gerakan sosial politik di Indonesia sedang bertarung, dan juga bahkan berambisi pada perubahan-perubahan besar yang substantif. Bukan hanya pemikiran dan gerakan tertentu.

Doktrin politik yang kaku dan doktrinal perlu dimajukan. Politik menjadi medan permainan dan pertarungan hegemonik yang abadi. Pemikiran–pemikiran progresif dari kanan hingga kiri sama pentingnya meradikalkan dan meluaskan cakrawala demokrasi kita.

***

Apa yang ingin saya katakan dari uraian di atas adalah perjuangan di negeri kita belum selesai dan berakhir. Cara dan tujuan belum ideal. Cara-cara canggih dan strategis serta kontekstual untuk zaman kita yang dibangun dari fondasi pemikiran yang sangat filosofis dan abstrak masih harus dilakukan.

Memadukan watak sosialis dan liberal transformatif pada pendalaman atas Marxisme, Kritisime Kant, Habermas, Post-Marxisme, dan Islam universal yang diintrodusir, misalnya oleh Tariq Ramadan atau Sayyid Husain Nasr, sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan dan makin diintensifkan.

Setelah kita mampu menyelesaikan problem nalar ini, tugas kita selanjutnya adalah memastikan tiba dan menegakan kekuasaaan wacana, kebudayaan, dan politik di zaman kita ini di atas fundamen-fundamen filosofis ini.

Baru kemudian kita dapat berpikir lebih jauh dan fokus pada kosmopolitanisasi individu, masyarakat dan Negara Indonesia, yaitu suatu upaya mengintensifkan pemikiran-pemikiran yang canggih di level individu, komunitas, masyarakat, dan bahkan Negara untuk menghargai sesama manusia, siapa pun dia dalam jejaring global yang makin mengagumkan.

Pemikiran kosmopolitanisme ini secara teoretis berakar pada pemikiran Yunani kuno, baik Stoicisme maupun Hellenisme, tradisi-tradisi agama di timur dsb, tetapi mendapat penjabaran yang lebih modern oleh Immanuel Kant.

Kosmopolitanisme Kant adalah upaya politik republik mencari alternatif arah sejarah yang menciptakan ruang dan menjadikan manusia dapat berpikir merdeka dan otonom dan menjadi agen moral yang lebih terbuka. Ini dimungkinkan dengan kepastian hadirnya Negara yang punya basis legalitas yang menjamin watak manusia sebagai makhluk moral yang bernalar merdeka.

Dengan demikian, harmoni yang dituju oleh eksistensi Negara republik dan manusia inilah yang disebut kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah seperangkat praksis dan cara pandang yang maju yang memungkinkan dan memampukan warga Negara untuk melihat jauh ke depan melampaui batas-batas lokalitasnya, tetapi tetap berpijak pada lokalitasnya. Negara sangat beperan di sisi ini sebagai penyelenggara pemerintahan.

Dari titik Kantian ini pula Habermas bertolak pada nalar politik praksis komunikasi dan ruang publiknya. Hanya saja, Habermas selalu berpikir bahwa Negara yang normatif berwajah republik ala Kantian itu tak pernah ideal, bahkan cenderung bergandengan tangan dengan mereka yang berduit dan merusak kehidupan sosial (life world) kita.

Habermas senada dengan Kant pada pentingnya tatanan legal yang mengatur agar masyarakat sipil di ruang publik bisa bernegoisasi dengan kekuasaan dan untuk mencapai konsensus. Tetapi, Habermas tak meyakini bahwa Negara secara pasti selaras dengan nalar kosmopolitanisme manusia.

Habermas percaya pada kosmopolitanisme deliberatif, yaitu upaya memenangkan kepentingan manusia dalam praksis komunikasi di ruang publik melepaskan diri dari intervensi Negara dan modal untuk bisa secara bersama menjadi setara dan otonom. Belakangan, pemikiran Habermas ini menjadi salah satu varian mutakhir wacana kosmopolitanisme.

Di arus kiri, ada upaya memajukan cara berpikir Marxisme dan kaum kiri pada umumnya yang ketinggalan zaman, seperti dilakukan oleh Ernesto Laclau. Laclau, dengan sangat argumentatif, lebih jauh meradikalkan demokrasi yang diinginkan bisa lahir dari cara kita memahami politik sebagai pertarungan hegemonik abadi tak berujung yang bisa dilakukan oleh siapa pun dan kelompok mana pun yang memiliki kepentingan politik masa depan.

Kepentingan yang paling mendasar yang bisa diidentifikasi adalah kepentingan manusia dan kelompok apa pun untuk hidup merdeka dan hidup setara dengan siapa pun dan kelompok mana pun. Inilah salah satu target dan hak politik yang paling radikal. Tetapi, saya tetap meyakini arah pertarungan hegemonik ini secara ideal adalah kosmopolitanisme sebagai watak zaman yang paling tampan dan elegan dilihat dari sisi mana pun.

***

Di Eropa sana, Tariq Ramadan, cucu Hasan Albanna, di abad ke-21 ini seolah berjuang sendiri. Ia harus menghadirkan Islam yang moderat-unggul di tengah tantangan kaum fundamentalis dan di tengah keraguan masyarakat barat yang rasional dan liberal.

Tariq Ramadan harus membuat argumen-argumen logis terhadap kelakuan dan keyakinan konservatif kaum Islam fundamentalis dan sekaligus menjelaskan keyakinan dan keluwesan tafsir kaum Islam liberal yang berpotensi mengacaukan tatanan dunia fisik yang kosmopolit dan teks Islam yang seharusnya universal. Masyarakat Eropa di mana ia berdebat dan berdialog adalah masyarakat rasional yang matang oleh zaman dan bisa belajar dari argumentasi yang dibangun.

Sejauh ini, Tariq Ramadan elegan menjelaskan Islam yang modern; moderat dan pintar kepada masyarakat Barat. Islam dalam perjuangan Tariq Ramadan bisa sejajar, maju, bahkan dapat melampaui cara berpikir Eropa dan Barat. Ia memperkenalkan Islam sebagai etika pembebasan yang universal yang diajarkan oleh Muhammad, nabi semesta alam.

Sedang Sayyid Husain Nasr di Amerika sana menjadi kiblat bagaimana sesungguhnya memahami hati dari Islam, yaitu agama cinta yang selaras dengan semua peradaban dan agama-agama besar. Husain Nasr melakukan penelitian yang sangat mengagumkan menemukan wajah Islam tak berbeda dengan keagungan filsafat Yunani, tradisi Timur, tradisi Kristen, dan bahkan Yahudi.

Islam bisa mewadahi, berdamai, dan berdampingan dengan siapa pun dan di zaman mana pun. Tradisi Islam melingkupi zaman ini sejak dan sampai kapan pun.

Persoalan utama Islam di dunia ini lebih pada fundamentalisme Islam yang akarnya adalah kurang jeli dan teliti menggali tradisi Islam. Ini makin diperparah oleh kepentingan, keserakahan, dan kesombongan orang-orang yang berkuasa dengan serakah dan sombong di muka bumi ini yang memanfaatkan kedhaifan dan kenaifan mereka. Pada kedua pemikir kontemporer ini, kita belajar menyandingkan tradisi dan kemoderenan yang kosmopolit.