Politik adalah sarana untuk mendistribusikan keadilan sosial. Itu juga yang membedakan homo sapiens dengan spesies-spesies lainnya, di mana spesies lain tidak mempunyai kemampuan semacam itu, karena hanya digerakkan oleh naluri. 

Oleh sebab itu, Aristoteles menyebut homo sapiens sebagai zoon politicon, yakni binatang yang berpolitik. Dengan kata lain, istilah politik bahkan menjadi sebuah pembeda antara kita dengan spesies-spesies yang lain.

Menjadi permasalahan ketika yang dikedepankan dalam politik hanya nafsu berkuasa, tetapi melupakan esensi politik yang sesungguhnya. Kenyataan tersebut makin membawa politik jauh dari kata rasionalitas dan keadaban. 

Itu bisa terlihat dari cara-cara para elite untuk mendongkrak elektoral dengan memancing sentimen publik, sehingga yang terjadi adalah perdebatan politik yang tidak substansial, minim paradigma dan konsep.

Kata "politik" dianggap makin buruk, ketika mencuat kasus-kasus korupsi, bahkan melibatkan sederet nama yang menduduki jabatan sebagai ketua umum partai politik. Belum lagi masalah mahalnya ongkos politik hingga masalah politik transaksional, yang membuat meritokrasi makin jauh bisa tercipta di bumi Indonesia. 

Lalu, dengan sederet permasalahan politik Indonesia, masih adakah pengharapan untuk perpolitikan yang lebih baik?

Harapan itu tentu ada, selagi kita mau mengasah etos politis kita. Parpol-parpol harus berbesar hati dan berbenah diri, melakukan koreksi secara tajam terhadap mekanisme perkaderan di dalam parpol itu sendiri maupun mekanisme pemunculan elite politik. 

Perkaderan dalam parpol harus mampu menghasilkan elite-elite politik yang berintegritas dan mempunyai pemahaman-pemahaman konseptual yang baik. Dengan demikian, elite yang akan muncul ke publik adalah mereka yang memang mempunyai kompetensi yang baik dan berintegritas. Inilah tahapan agar meritokrasi bisa terwujud.

Seorang filsuf Yunani, yakni Aristoteles, berpendapat bahwa identitas antara manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara itu sendiri baik. Mengapa demikian? Karena orang yang baik sebagai manusia justru bisa menjadi orang yang buruk sebagai warga negara, mengingat orang tersebut tak bisa hidup sesuai dengan aturan negara yang buruk tersebut, pun sebaliknya. 

Sementara kita tahu, para pembuat aturan ataupun pemangku kebijakan secara umumnya muncul dari elite-elite partai politik (eksekutif dan legislatif). Oleh sebab itu, mengapa mekanisme kaderisasi dalam parpol perlu dikoreksi secara tajam, salah satu alasannya adalah agar kebijakan atau peraturan yang kelak dibuat ketika ia menduduki kursi, baik eksekutif ataupun legislatif, tidak membuat terjadi pertentangan antara menjadi manusia yang baik dan warga negara yang baik.

Pemunculan elite politik yang kompeten dan berintegritas tentu bisa menyelamatkan demokrasi agar tidak terjerembab ke dalam “lumpur-lumpur yang kotor”, sebuah metafor yang menggambarkan saat realitas politik jauh dari kata ideal, seperti keadaan saat demokrasi menghasilkan rezim ephitumia, yakni pemerintahan yang terpilih karena faktor uang, bukan karena alasan rasionalitas seperti kompetensi, di samping permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi penyakit dalam demokrasi.

Meski tentunya bukan menjadi hal yang mudah, karena dibutuhkan kerja sama dari berbagai elemen, terutama kebesaran hati parpol-parpol maupun para elitenya, untuk menepikan hasrat berkuasa dan yang dikedepankan adalah semangat untuk mewujudkan keadilan sosial, sesuai tujuan politik maupun demokrasi itu sendiri. 

Bagaimanapun juga, masyarakat pun harus mendapatkan sebuah edukasi politik yang baik. Menjengkelkan tentunya ketika yang dipraktikan oleh para elite justru membangun narasi-narasi yang menimbulkan kegaduhan dalam ruang publik dan mengundang sentimen publik.

Dalam berbagai literatur, dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan fundamental dalam demokrasi, salah satunya, yaitu ketika demokrasi yang berlangsung hanya bersifat prosedural-formal belaka. Dengan kata lain, demokrasi hanya dipandang sebagai legitimasi sosiologis-politik, tetapi melupakan substansi etis dari demokrasi itu sendiri.

Padahal, demokrasi bisa dikatakan sukses ketika diikuti pula dengan tumbuhnya penalaran publik, bukan hanya terselenggaranya pemilihan elektoral semata. Penting menjadi catatan bahwa rasionalitas adalah substansi etik dari demokrasi, dan politik bisa dikatakan berkualitas ketika diperdebatkan dan diperjuangkan dengan mendasarkan pada rasionalitas.

Saya menyepakati pendapat Budi Hardiman, barangkali kita perlu mengikutsertakan apa yang disebut oleh Adorno “Pendidikan untuk Pendewasaan Diri”, yakni untuk membiasakan anak-anak berargumen secara rasional dibanding terseret oleh sentimen primordial. 

Tentunya, kita sebagai milenial bisa memulai ini hingga kelak kita berkeluarga, kita menerapkan ini dalam keluarga kita. Hal tersebut perlu dilembagakan dan tersistematiskan. 

Di sinilah pentingnya peranan pemerintah dan juga kaum akademisi. Dengan demikian, tentu kita bisa berharap kultur politik Indonesia di masa depan bisa lebih baik, karena para generasi penerusnya sudah terbiasa mendasarkan pada rasionalitas, bukan sentimentalitas.

Tentu yang diformulasikan oleh Adorno tersebut relevan sebagai upaya untuk menumbuhkan demokrasi substansial dan mengikis budaya post-truth yang menjangkiti ruang publik kita. 

Meskipun, tentu kita harus bersabar, karena perubahan yang akan terjadi berjalan secara evolutif, mengingat yang diperbarui menyangkut superstruktur atau kesadaran masyarakat.

Kita tentu menginginkan demokrasi tak hanya terlihat dalam struktural semata, tetapi secara kultural juga. Oleh sebab itu, di sinilah peran pendidikan teramat penting, baik yang menyangkut pendidikan kaderisasi dalam parpol itu sendiri secara khusus, maupun pendidikan untuk masyarakat secara luas, terutama untuk generasi mendatang.