Belum lama ini Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi tertangkap operasi tangkap tangan atau yang lebih sering didengar adalah OTT. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap kedua tersangka, yaitu SUN (Bupati Cirebon periode 2014-2019) dan GAR (Sekretaris Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Cirebon). 

Keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Tersangka SUN di rutan yang berlokasi di Gedung KPK Kav. C1. Sedangkan GAR yang berlokasi di Gedung KPK Merah Putih. 

Sebelumnya KPK telah menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka. Keduanya diamankan KPK pada Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di Cirebon bersama 4 orang lainnya. 

Dalam gelar perkara setelah pemeriksaan 24 jam pertama, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh SUN selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019 terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dari GAR selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

 Sunjaya Purwadi Bupati Cirebon 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini gencar dalam menyuarakan antikorupsi ternyata juga merupakan partai yang mendukung pencalonan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, PSI secara resmi menarik dukungannya terhadap Bupati Cirebon Sunjaya purwadi. 

Terkait dengan OTT atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, PSI mengaku mendukungnya pada Pilkada serentak 2018. PSI mengatakan dukungan dilakukan tidak sejak awal pencalonan tapi pada menit-menit akhir sebelum masa pencoblosan. PSI berasalan perlu waktu panjang untuk memutuskan, dengan melakukan penelitian atas rekam jejak para calon. 

PSI tidak mau asal mendukung. PSI berasumsi, sebagai petahana, Sunjaya Purwadisastra tidak ada masalah dengan korupsi dan intoleransi yang menjadi nilai dasar PSI. Dengan proses waktu yang berjalan, PSI mengaku menyesali keputusan untuk mendukung Sunjaya Purwadisastra terkait peristiwa OTT yang dialaminya.

Grace Natalie Ketua Umum PSI

Partai lainnya pun punya komitmen yang sama. Sebagai contoh, Partai Demokrat yang menyuarakan menolak praktik korupsi terjawab dengan fakta yang terbalik. Para tokoh ternama dari partai Demokrat justru memperlebar pengalamannya ke dalam jeruji besi dan menambah gelarnya sebagai tokoh koruptor nasional. 

Mereka di antaranya adalah Andi M. Mallarangeng yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Anas Urbaningrum dengan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua tokoh demokrat ini terlibat kasus mega proyek Hambalang.

Hartati Murdaya dengan jabatan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi Buol, Jero Wacik dengan jabatan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi dana operasional Menteri, Sutan Bhatoegana dengan jabatan Ketua DPP Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi ESDM, Muhammad Nazaruddin dengan jabatan bendahara umum yang terlibat kasus pencucian uang dan korupsi wisma atlet.

Angelina Sondakh dengan jabatan Wakil Sekjen Demokrat yang terlibat kasus korupsi wisma atlet, Amrun Daulay dengan jabatan nggota DPR yang terlibat kasus korupsi pengadaan Mesin Jahit dan Sapi di Kementerian Sosial, Sarjan Taher dengan jabatan anggota DPR yang terlibat kasus korupsi Pelabuhan Tanjung Api-api, As'ad Syam dengan jabatan anggota DPR yang terlibat kasus korupsi PLTD Muarojambi, 

Tentu ini menjadi pukulan yang sangat telak bagi Demokrat, terlebih saat itu Presiden negara Indonesia merupakan tokoh yang berasal dari Demokrat sendiri Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ini hal yang sama pun juga terjadi. PDIP sebagai partai Presiden Joko Widodo tidak lepas dari praktik korupsi. Akan tetapi, para petinggi PDIP dengan mudah menjawab dengan statement yang sebenarnya tidak menunjukkan komitmen partai yang menolak praktik korupsi. PDIP menjadi penyumbang terbesar dalam kasus korupsi yang terjadi di awal hingga pertengahan 2018. 

Merespons tudingan tersebut, Ketua DPP PDIP Hamka Haq menegaskan, pihaknya bukanlah partai yang paling korup. Menurutnya, tidak pantas PDIP disebut partai terkorup karena banyak partai lain yang lebih memalukan dalam hal korupsi.

Partai Golkar yang malu karena Ketua Umumnya Setya Novanto jadi koruptor proyek pengadaan e-KTP. Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpaksa menelan pil pahit gara-gara Ketua Umumnya Surya Dharma Ali juga korupsi. Contoh lain lagi, mitra dekat Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena Presidennya Lutfi Hasan Ishaaq terbukti melakukan korupsi.

Jika kita berkaca pada paparan sikap dan opini dari PSI dalam menanggapi OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi dan mengaitkannya pada fakta yang terjadi dengan partai lainnya yang juga menyuarakan menolak praktik korupsi, maka Pertanyaannya adalah mungkinkan komitmen PSI bisa dipercaya? 

PSI sebagai partai baru yang melakukan proses penjaringan kadernya harus melewati berbagai tahap seleksi, tentu akan leluasa membangun terminologi antikorupsi yang diharapkan bisa menjadi brand awareness dari PSI itu sendiri. Namun hal yang menjadi penilaian adalah apabila PSI telah masuk di dalam jajaran elite politik dan Senayan nantinya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun juga mengingatkan para calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia untuk berhati-hati apabila sudah terpilih. Sebab, bisa jadi para caleg PSI yang saat ini memiliki semangat antikorupsi justru akan terjerumus dalam pusaran korupsi.