Fenomena yang sedang mengancam bangsa Indonesia dewasa ini adalah dengan lahirnya kelompok-kelompok ekstrem keagamaan. Kelompok-kelompok ini seringkali melakukan serangkaian pengkafiran terhadap kelompok-kelompok non golonganya, selain itu mereka seringkali melakukan pengrusakan, pengeboman, dan yang lebih berbahaya lagi adalah ambisi mereka yang hendak merubah ideologi bangsa, Pancasila dan UUD 1945, menjadi ideologi yang berasaskan Islam (khilafah).

Jika di teliti lebih jauh, akar lahirnya kelompok-kelompok ekstrem-radikal di Indonesia berawal sejak masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan dimaksud adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul di era 1950-an. Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia.

Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Namun setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor pelekat legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras.

Untuk kurun waktu berikutnya, tepatnya pasca reformasi, kelompok-kelompok ekstrem mulai menjamur. Setidaknya ada tiga arus besar kelompok yang dimaksud, antara lain Hizbut Tahrir, Salafi-Wahaby, dan Ikhwanul Muslimin. Ketiga-tiganya mengusung misi yang sama, yaitu formalisasi syariah. 

Untuk memuluskan misinya tersebut, ketiga kelompok ini mempunyai cara yang berbeda dalam perjuanganya. Hizbut Tahrir dalam perjuangan menyebarkan paham keagamaanya lebih menitikberatkan kepada para mahasiswa, baik yang berada di Timur Tengah maupun yang berada di Indonesia. 

Sedangkan Salafi-Wahabi cenderung ke masalah ibadah formal yang berusah “meluruskan” orang Islam. Ikhwanul Muslimin bergerak lewat gerakan usroh yang beranggotakan 7-10 orang dengan satu amir. Mereka hidup sebagaimana layaknya keluarga dimana amir bertanggungjawab terhadap kebutuhan anggota usroh-nya.

Sampai saat ini setidaknya ada 18 kelompok Islam radikal menurut data yang dirilis oleh Mabes Polri. Ke-18 kelompok tersebut, antara lain: Jamaah Islamiah, Jamaah Tauhid Wal Jihad, NII, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, Forum Aktivis Syariah Islam, Pendukung dan Pembela Daulah, Gerakan Reformasi Islam, Asybal Tauhid Indonesia, Kongres Umat Islam Bekasi, Umat Islam Nusantara, Ikhwan Muwahid Indunisy, Jazirah Al-Muluk Ambon, Ansharul Khilafah Jawa Timur, Gerakan Tauhid Lamongan, Khilafatul Muslimin, Laskar Jundullah, DKM Masjid Al-Fataa.

Dalam menyebarkan paham keagamaanya, kelompok-kelompok ekstrem tersebut bisa dibilang berhasil dalam mempengaruhi pemikiran keagamaan masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) tahun 2011 dengan responden guru PAI dan siswa SMP se-Jabodetabek menunjukkan potensi radikal yang kuat di kalangan guru dan pelajar dengan indikasi resistensi yang lemah terhadap kekerasan atas nama agama, intoleransi, sikap eksklusif serta keraguan terhadap ideologi Pancasila.

Selanjutnya di tahun 2015 Setara Institute melakukan survei terhadap siswa dari 114 Sekolah Menengah Umum (SMU) di Jakarta dan Bandung. Dalam survei ini, sebanyak 75,3% mengaku tahu tentang ISIS. Sebanyak 36,2% responden mengatakan ISIS sebagai kelompok teror yang sadis, 30,2% responden menilai pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan 16,9% menyatakan ISIS adalah pejuang-pejuang yang hendak mendirikan negara Islam.

Tetapi dibalik keberhasilanya itu sebenarnya ada beberapa kerancuan dalam aktifitas dakwah mereka. Dengan demikian, dalam kesempatan ini penulis akan mencoba menampilkannya.

Model keberagamaan ekstrem yang kerap kali di tampilkan oleh mereka dalam setiap dakwahnya sebenarnya tidak sesuai dengan Islam dan juga dengan jati diri bangsa Indonesia yang secara kultural mencintai jalan kedamaian. Model kedamaian ini sebenarnya bisa kita lihat dalam dakwah kultural yang dilakukan Wali Songo. 

Para wali ini mampu menampilkan Islam yang sejuk, ramah, dan mampu berdialog dengan tradisi dan budaya lokal. Pengembangan Islam dengan warna tradisi itu sebenarnya tidak merubah Islam, tetapi hal semacam itu adalah upaya menerjemahkan Islam dalam bahasa kebudayaan lokal, suatu bahasa yang mengakrabkan ajaran-ajaran agama dengan masyarakat. Kebiasaan mentransformasikan ajaran Islam dalam konteks budaya menjadikan Islam Indonesia kaya pemahaman, pemaknaan, penafsiran, dan penampilan.

Jika ingin membandingkan dakwah wali songo dengan kelompok-kelompok ekstrem-radikal itu sangat jauh sekali. Alih-alih ingin menjalankan dakwah Islam, tetapi karena menggunakan cara yang salah maka yang di dapatkan hanyalah kerusakan dan kekacauan yang memecah belah bangsa yang telah susah payah di persatukan oleh para ulama dan para pendiri bangsa yang lain.

Penjelasan diatas adalah kerancuan pemikiran keagamaan yang pertama dari kelompok-kelompok ekstrem ini. Sebagai kelanjutan dari bahasan di atas, mereka seakan-akan menafikan model dakwah para ulama-ulama terdahulu dan juga menafikan budaya masyarakat Indonesia yang guyub-rukun itu. Kerancuan pemikiran kedua adalah seringkali mereka memaksakan atau memutlakan pendapat keagamaan mereka terhadap orang lain dan menganggap orang yang berbeda pemahamannya itu ‘kafir’. 

Mereka sering menganggap paham keagamaan (baca: fikih) merekalah yang paling benar, paling Islami. Padahal, pemahaman Islam itu saling mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, di antara keduannya mesti ada proses saling belajar dan tidak boleh bersikap mutlak-mutlakan. Sikap kaku dan tidak luwes inilah yang menjadi kerancuan dalam model pemikiran keagamaan kelompok ini.

Di zaman yang semakin maju dengan berbagai macam permasalahan di dalamnya, model pemikiran keagamaan (baca: fikih) yang cenderung kaku dan hanya berkutat pada perdebatan yang sifatnya furu’iyyah seharusnya di tinggalkan. Harus ada rumusan baru, yaitu menghilangkan selubung-selubung “subjektif”, “partikular”, “juz’iyyat” tersebut dan masuk menembus ke jantung kemanusiaan yang genuine, “objektif”, “universal”, “umum”. Dengan kata lain, perlu adanya rumusan baru tentang pemahaman keagamaan yang lebih universal. 

Jika pada era klasik, fikih dan kalam dirumuskan hanya untuk kepentingan lokal, ad hoc dan parsial, pada pemikiran keagamaan (baca: kalam) modern terdapat tuntutan untuk merumuskan fikih yang universal (fikih yang dapat diterima oleh semua kalangan, muslim maupun non-muslim). Fikih yang universal maksudnya adalah fikih yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti solidaritas, toleransi, persaudaraan, keadilan antar umat manusia, dan lain sebagainya.

Kerancuan ketiga adalah kurang mampunya membedakan antara syariat dan fikih. Dalam kegiatan dakwahnya, biasanya kelompok radikal ini berusaha untuk memaksakan pendapat keagamaannya dengan alasan bahwa paham merekalah yang paling sesuai dengan syariat. Padahal sebenarnya apa yang mereka utarakan adalah pendapat fikih. Menurut KH. Husein Muhammad, hukum-hukum Islam yang dibicarakan masyarakat muslim sekarang ini sesungguhnya adalah fikih. 

Karena sebelum melahirkan sebuah produk hukum sebelumnya dilakukan penalaran (reasoning). Berkenaan dengan ini, kelompok radikal menggunakan pendekatan tekstual tanpa memperhatikan konteks. Ibnu Taimiyah menyebut hukum-hukum Islam yang dihasilkan para ahli (mujtahid) ini sebagai “syari’ah mu’awwalah” (syariat yang ditafsirkan), sedangkan hukum-hukum Islam yang disampaikan Nabi sebagai “syari’ah munazzalah” (syariat yang diturunkan).

Jika dilihat dari definisinya, fikih sendiri menurut makna generiknya adalah pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu. Sebagai disiplin ilmu, fikih dipahami sebagai sebuah pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam melalui proses eksplorasi nalar terhadap ayat-ayat al-Quran dan teks Hadis yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa. Oleh karena hasil eksplorasi nalar terhadap teks-teks keagamaan, maka fikih ini bersifat relatif. Tidak mutlak benar. 

Mengenai masalah ini, Dr. Faruq Abu Zaid mengatakan: “Pandangan-pandangan fikih Islam tidak lain kecuali merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat Islam. Pandangan-pandangan fikih itu berubah, berkembang dan berganti-ganti sejalan dengan situasi zaman dan konteks sosialnya masing-masing”. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu al-Qayyim yang menyatakan sebuah kaidah fikih secara detail: “Taghayyiru al-fatwa wa ikhtilafuha bi hasab taghayyiru al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awaid” (Perubahan fatwa/pendapat fikih dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan adat istiadat). Selain itu, pendapat fikih juga harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Karena kemaslahatan sudah menjadi prinsip mayoritas ulama manakala menetapkan pendapat fikihnya. Hal ini sesuai dengan beberapa kaidah fikih, diantaranya:

Kemudharatan harus dihilangkan”  

Dalam kondisi sempit ada kelapangan, dan dalam kondisi lapang ada kesempitan

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Kerancuan keempat adalah seringkali kelompok-kelompok ekstrem ini menyebut dirinya sebagai penganut aliran Ahlussunnah wa al-Jama’ah. Padahal, model dakwah serta kepribadian mereka tidak merepresentasikan aliran Ahlussunnah wa al-Jama’ah. Menurut Prof. Dr. Nurcholis Madjid, sejarah munculnya aliran Ahlussunnah wa al-Jama’ah ini pada mulanya didorong oleh usaha Khalifah Abdul Malik ibn Marwan dalam menyelesaikan fitnah (perang-perang saudara). 

Pada waktu itu sebenarnya pengertian jama’ah adalah ‘non-sukuisme’, menanggapi kenyataan bahwa biarpun Islam telah sukses dalam mengintegrasikan berbagai golongan dan suku pada awal-awal kejayaannya, akan tetapi, menurut orang-orang Umawi, fanatisme suku masih tetap merupakan sumber dari berbagai konflik. 

Dengan demikian, aliran Ahlussunnah wa al-Jama’ah muncul sebagai reaksi terhadap fitnah-fitnah itu. Dan istilah jama’ah itu sendiri merupakan ungkapan keprihatinan penguasa Umawi, terutama khalifahnya tentang integrasi dunia Islam atau berkenaan dengan upaya mempersatukan orang Arab.

Melihat gangguan yang besar terhadap kesatuan umat itu, seorang panglima perang, al-Hajjaj ibn Yusuf, mengatakan kepada Abdul Malik ibn Marwan bahwa politik harus didasarkan pada kekuatan, atau mestilah dibentuk apa yang menurut istilah Ilmu Kenegaraan Barat disebut Machtstaat. Menurut hematnya, pertimbangan-pertimbangan keagamaan dilakukan setelah jelas siapa yang menang.

Setelah berhasil dalam upaya fisik ini, al-Hajjaj dan Abdul Malik memutuskan untuk mengakhiri fitnah dengan cara mengadakan rekonsiliasi, akomodasi dan dialog. Dalam tahap ini muncul istilah jama’ah yang tak lain adalah semangat inklusivisme dengan menerima keragaman keberagamaan di kalangan umat Islam. Slogan mereka yang paling terkenal adalah, “Nahnu jama’atun wahidah tahta rayati din Allah”. (Kita semua adalah anggota jama’ah yang tunggal di bawah bendera agama Allah), tanpa memandang latar belakang mazhab dan aliran politik seseorang atau kelompok.

Prestasi Abdul Malik ibn Marwan dalam upaya persatuan masyarakat juga ditandai dengan apa yang diistilahkan dengan tarbi’ yaitu penyebutan nama-nama keempat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) sebagai penghormatan terhadap mereka. Terciptanya tarbi’ menandai sebuah sejarah pergulatan umat Islam menuju tercapainya konsensus.

Hal ini juga tercermin dari sikap para ulama Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang dimotori oleh Imam al-Asy’ari, Imam Maturidi, Imam Junaid, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ghazali yang memiliki sikap lentur, tawassuth, tawazzun, i’tidal, dan tasamuh. Hal ini tercermin dari sikap dan pandangan kaum Sunni yang mendahulukan nas, meski memberikan porsi yang longgar terhadap rasio atau akal, tidak mengenal tatharruf (sikap ekstem dan radikal), serta tidak mengkafirkan ahlul-qiblat (sesama umat muslim). 

Sikap tawassuth Aswaja tersebut meliputi semua aspek kehidupan, akidah, syariat, muamalah, akhlak-tasawuf, dan sosial-politik. Walhasil, sebuah kekeliruan dan ironi jika seseorang yang mengaku Ahlussunnah wa al-Jama’ah sekaligus bersikap eksklusif dan radikal.

Kerancuan kelima adalah kurangnya pemahaman atas sejarah dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kelompok-kelompok ekstrem-radikal seringkali mempermasalahkan dasar negara Indonesia. Mereka menganggap bahwa Pancasila tidak sesuai dengan Islam, oleh karena itu harus dirubah dengan ideologi baru, ideologi yang berdasarkan Islam.

Kelompok-kelompok ekstrem-radikal ini agaknya terlalu tergesa-gesa ketika bersikap demikian. Mereka seperti menutup mata terhadap sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sampai saat ini. Padahal jika dilihat, golongan muslim mainstream di Indonesia, NU dan Muhammadiyah berkeyakinan sama bahwa Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negaranya adalah final.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 1945 dan bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 Hijriah menggambarkan suasana kebatinan bangsa, khususnya umat Islam, yang sedang khusyuk menunaikan ibadah puasa, sementara mereka harus berjuang menegakkan kemerdekaan.

Hal ini bisa dianalogikan dengan suasana kebatinan Nabi Muhammad saw. dan para pengikutnya kala Perang Badar yang juga berlangsung pada bulan suci Ramadhan. Kedua peristiwa itu adalah bentuk nyata perpaduan antara al-jihad al-ashghar (jihad kecil atau perang) dan al-jihad al-akbar (jihad besar yaitu menahan hawa nafsu melalui puasa).

Dari peristiwa sejarah kemerdekaan di atas menunjukkan bahwa para pendiri bangsa telah berhasil mensintesiskan antara wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan. Keduannya menyatu dan terpadu secara selaras dan serasi dengan cita-cita bersama tentang Indonesia masa depan. Bagi mereka, perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara adalah kewajiban keagamaan, dan bahwa Indonesia merdeka adalah cita-cita bangsa sekaligus cita-cita agama.

Menurut Prof. Dr. Din Syamsuddin, pembentukan Negara Indonesia bertumpu pada dua konsensus bangsa, yaitu cita-cita bangsa dan ideologi negara. Keduanya termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945. 

Yang pertama terumuskan sebagai “Trilogi Cita-cita Nasional”, yaitu terwujudnya: (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (3) Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Yang kedua terumuskan dalam lima butir falsafah dan ideologi negara yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yang mengejewantahkan dalam pola hubungan antar warga negara yang bersatu dalam orientasi permusyawaratan untuk keadilan dan kemakmuran.

Kedua konsensus bangsa tersebut, yaitu cita-cita nasional dan ideologi Negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang mengikat setiap dan segenap warga bangsa, acuan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan faktor penentu serta pengendali arah kehidupan bangsa menuju masa depan. Perjalanan bangsa akan sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai perjanjian luhur itu. Setiap upaya deviasi dan distorsi terhadap konsensus bangsa ini akan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan kristalisasi cita-cita kolektif bangsa Indonesia yang majemuk. Cita-cita kolektif tersebut adalah hasil dari perjalanan panjang bangsa dalam lintasan sejarah, sejak zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, zaman kesultanan-kesultanan Islam, zaman penjajahan Belanda, hingga zaman perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Pembentukan NKRI adalah pilihan sadar segenap bangsa untuk mewujudkan masa depan bersama.

Negara, menurut Hegel, adalah wujud persinggungan antara kebebasan subjektif (subjective liberty) dan kebebasan objektif (objective liberty) seluruh elemen dan komponen bangsa. Maka, pembentukan NKRI berdasarkan Pancasila adalah titik temu pandangan seluruh elemen dan komponen itu. 

Pemilihan negara kesatuan dimaksudkan sebagai sarana mempersatukan wilayah nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai wahana mempertemukan kemajemukan nilai dan tradisi dari berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Dengan meminjam bahasa al-Quran, Pancasila adalah sebagai kalimatun sawa’ atau “kata tunggal pemersatu” bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, kelirulah jika kelompok-kelompok ekstrem-radikal masih mempermasalahkan ideologi bangsa ini. 

Sebagai agama yang termasuk baru dalam sejarah agama-agama di Indonesia, Islam telah menampakkan kerahmatan sesuai dengan misi Islam itu sendiri. Hal ini berkat kepiawaian dakwah para wali serta ulama-ulama sesudahnya yang melakun pendekatan dakwah secara kultural (cultural approach). Walhasil, Islam kemudian dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melalui jalan kekerasan. Berkat ajaran para ulama juga, model keberislaman Indonesia memiliki corak yang damai dan beragam serta dapat hidup bersama-sama dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia.

Model Islam Indonesia ini yang justru mendapatkan apresiasi oleh Mohammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam terkemuka asal Aljazair yang berkarir di Paris, Perancis. Ketika diundang dalam sebuah acara seminar di Yogyakarta, dia melakukan pengamatan secara mendalam. Kemudian menyatakan pengakuannya, “Saya dapat mengukur selama kunjungan singkat saya ke Yogyakarta pada 1990, betapa kayanya dari segi budaya dan betapa aslinya Islam di Indonesia dibanding dengan Islam Arab.”

Sejalan dengan Mohammad Arkoun, Prof. Dr. Mujamil Qomar juga menjelaskan tentang Islam Indonesia, menurutnya penampilan Islam Indonesia yang penuh “warna tradisi” tersebut, dalam batas-batas tertentu, merupakan hasil pemahaman dan penafsiran terhadap substansi Islam yang satu tersebut yang ditransformasikan secara aplikatif dalam konteks budaya Indonesia. Penampilan itu tidak akan mengubah Islam, tetapi menerjemahkan Islam dalam bahasa kebudayaan Indonesia. Suatu bahasa yang mengakrabkan ajaran-ajaran agama dengan masyarakat.

Dengan demikian, misi dari kelompok ekstrem-radikal seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah tantangan bagi kebhinekaan bangsa ini. Untuk bisa membendung kelompok-kelompok tersebut kita tidak bisa hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi seluruh masyarakat pun harus ikut mencegah paham-paham ekstrem-radikal itu. 

Tetapi kemudian yang harus ditekankan juga adalah, model pencegahannya harus dengan cara-cara yang lembut, damai, serta efektif. Hal ini seperti yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu bahwa Islam bukan hanya sekedar dogma dan norma, tetapi lebih dari itu Islam juga harus ditempatkan sebagai etika sosial.