Indonesia memiliki rasa empati yang sangat mendalam. Setiap bencana alam yang terjadi selalu melahirkan dorongan atau sikap solidaritas yang tinggi, yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan. Tak hanya soal bencana, kegiatan-kegiatan sosial, bahkan pembangunan tempat ibadah juga sering mendapat uluran tangan dari masyarakat secara umum. Tapi kita tidak mengetahui kalau masyarakat kita tidak memiliki sistem kontrol yang baik untuk mengetahui transparansi dari pengumpulan dana tersebut.

Meski demikian, terlepas dari rasa empati, siapa yang akan menjamin transparansi proses penyaluran dana? Selain tak adanya sistem kontrol, negara tampaknya juga lalai untuk mengatur soal ini dikarenakan banyaknya inisiatif yang bermunculan untuk mengurus hal yang sama. Baik secara formal maupun informal, legal maupun ilegal, mereka berbondong-bondong menarik sumbangan kepada masyarakat. Ada yang mengatas-namakan rekening sendiri, ada yang berkeliling menggunakan kardus, dan berbagai cara lainnya.

Mekanisme Kontrol

Karena Indonesia berada pada zona ring of fire, dimana Indonesia memiliki jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Hal ini membuat     terjadinya aktivitas seismik. Zona yang disebut Cincin Api ini sejatinya tidak menutup kemungkinan bencana alam bisa saja kerap kali terjadi. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu sistem kontrol yang baik agar dapat mengawasi ataupun mengendalikan kegiatan tersebut demi tercapainya tujuan atau target yang telah ditentukan, dalam artian tepat sasaran.

Mekanisme kontrol ini sendiri bisa bersifat struktural maupun kultural. Struktural artinya lembaga-lembaga aparatur negara mulai dari level pusat sampai level desa perlu terlibat lebih jauh untuk mengontrol sumbangan dari masyarakat dan para relawan-relawan itu. Sedangkan, secara kultural artinya budaya perlu melampirkan sistem transparansi penyaluran dana. 

Dari sini bisa dikatakan bahwa sumbangan datang langsung melalui Negara/Lembaga Negara/Kementrian, dsb. Lalu bagaimana caranya untuk mengontrol hal tersebut? Apa akibatnya jika tidak adanya badan yang mengatur? Adakah peran dari negara sebagai bentuk pertanggungjawaban? Apakah ada cara lain dalam mengatasi hal tersebut dan bagaimana transparansi mereka?

Di level negara, bantuan untuk bencana alam tidak sedikit menjadi korupsi. Berkaca dari masalah yang lama, yaitu kasus penggelapan uang mengenai dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok pada awal September lalu. Pelakunya adalah anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar. Bukan masalah siapa pelakunya, akan tetapi bagaimana bisa dana tersebut diselewengkan. Ini berarti mekanisme penyaluran dana di Indonesia masih sangat lemah. 

Penarikan iuran (sumbangan) itu seharusnya tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang tertentu, namun perlu adanya legalitas agar lebih jelas dan teratur bahwa dana itu akan dibawa kemana. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang dijelaskan pada BAB 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 3 yaitu: a. Sumber dana penanggulangan bencana; b. Penggunaan bencana penanggulangan bencana; c. Pengelolaan bantuan bencana; d. Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Penulis khawatir jika hal-hal seperti korupsi akan terjadi lagi dalam pengumpulan dana sumbangan bencana gempa Palu dan Donggala.

Tak hanya soal bencana alam, hal buruk seperti itu bisa saja terjadi di kasus-kasus lainnya, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.

Transparansi

Perlu ditekankan lagi bahwa Indonesia butuh cara agar penyaluran dana bisa dipercaya dan tidak menjadi pemanfaatan di dalam kesulitan, agar tidak ada lagi penyaluran dana dengan mengatasnamakan rekening pribadi dan untuk kepentingan pribadi semata. Saya teringat suatu hal ketika menjadi relawan dalam sebuah musibah bencana alam. Ternyata Indonesia sudah mempunyai suatu cara yang menurut saya sangat efektif dan transparan dalam memberikan bantuan dana. Setiap orang bisa membantu melalui kitabisa.com, website terpopuler untuk menggalang dana dan berdonasi secara online. 

Aplikasi ini sudah tercatat di Kemenkumham, mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kemensos dengan SK Menteri no 310/HUK-PS/2018, dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian. Di luar negeri website sejenis disebut juga sebagai Crowdfunding Platform. Penggalangan dana ini bisa untuk pengobatan, menyediakan beasiswa, program Yayasan/panti asuhan, mendirikan rumah ibadah/sekolah/infrastruktur umum, dll.

Kitabisa.com telah digunakan oleh ribuan pengguna mulai dari NGO global, yayasan lokal, komunitas, himpunan alumni, mahasiswa, artis, hingga individu/pribadi yang ingin menggalang dana untuk tujuan sosial, membantu sesama atau menciptakan karya. Untuk memperkuat keaslian dari penggalang dana, perlu mengkonfirmasi ID KTP, foto diri terbaru, akun social media, dan jika diperlukan akan diwawancarai melalui telepon untuk melewati proses verifikasi. 

Jika tidak terverifikasi, maka user tersebut tidak dapat mencairkan donasi yang terkumpul. Penggalangan dana disini juga sangat transparan karena menampilkan informasi lengkap tentang campaign donatur di sebuah halaman yang dapat diakses oleh siapa saja secara online. Di halaman tersebut orang dapat melihat jumlah donasi yang terkumpul dan list donatur untuk memastikan donasi mereka sudah diterima.

Dengan cara tersebut, akan terlihat lebih jelas bahwa dana sumbangan tersebut dibawa kemana dan pihak mana yang bertanggung jawab, dan tentunya orang yang terpercaya.

Lalu sebenarnya salah siapa jika masih terjadi penyelewengan penyaluran dana bencana? Disamping rendahnya mekanisme kontrol dari pemerintah, tak ada salahnya jika membuat sesuatu yang bisa mengatasi hal tersebut melalui karya dan inisiatif dari masyarakat, salah satunya dengan aplikasi yang sudah dijelaskan diatas. 

Penulis berpandangan bahwa cara seperti ini tak hanya digunakan untuk bantuan oleh masyarakat Indonesia, namun juga oleh orang luar negeri dalam penggalangan dana atau kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya hal seperti ini, diharapkan bisa menutupi kekurangan pemerintah dalam mengatasi hal ini dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika hati selalu ingin merdeka, pikiran selalu ingin menebar kebaikan dimana-mana, namun perbuatan masih saja mengkorupsi mau dibawa kemana Indonesia?