Pemasyarakatan merupakan istilah yang lahir pada tahun 1964 sampai sekarang, berkat gagasan Dr. Sahardjo selaku Menteri kehakiman kala itu. Konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep pemasyarakatan. Dengan lahirnya istilah ini, narapidana diharapkan mendapatkan perwujudan pengayoman dalam bentuk pembinaan, hingga terdapat perubahan setapak demi setapak dalam kepribadiannya.

Pemidanaan di Indonesia mulai diarahkan pada tujuan memasyarakatkan kembali narapidana, agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali hidup bermasyarakat, tidak kembali melakukan perbuatan pidana serta bermanfaat bagi sesama.

Cita-cita ini terus diupayakan, baik melalui perbaikan regulasi, perbaikan infrastruktur pendukung maupun perbaikan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun malangnya, perbaikan dilakukan dengan setengah hati serta dalam waktu yang terlalu lama, sehingga selalu tidak ada titik temu antara das sein dengan das sollen atau kenyataan dengan yang semestinya yang sama-sama kita harapkan.

Dalam laporan “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan” yang disusun oleh tim kerja di bawah pimpinan Dr. Mudzakir. SH.MH, dikatakan bahwa ada 5 tujuan pemidanaan yang mesti diwujudkaan, yakni: 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. 3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 4. Membesarkan rasa bersalah pada terpidana. 5. Memaafkan terpidana.

Salah satu indikator upaya perwujudan tujuan di atas menurut penulis dapat diuji dengan pemberian fasilitas lapas kepada narapidana dalam rangka pembinaan. Malangnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute Criminal and Justice (ICJR) menurut data 2018 seperti dilansir pada harian Kompas, jumlah penghuni lapas sudah mencapai 248.340 orang, padahal kapasitas total rutan dan lapas yang ada hanyalah 125.159 orang.

Kondisi Overcroading ini tentu menghambat upaya pembinaan di lapas sekaligus mengkhawatirkan bagi pemenuhan hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan. Serta undang-undang nomor 32 tahun 1999  tentang pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.

Dalam undang-undang nomor 32, misalnya dalam pasal 2, dinyatakan bahwa napi dan anak didik memiliki hak untuk melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Pasal 7 mengenai hak untuk berolahraga belum lagi mengenai hak-hak narapidana lainnya. Dengan kondisi Overcroading ini, tentu fasilitas yang didapatkan oleh warga binaan menjadi terbatas sehingga mau tak mau hak ini tak penuh diterima sebab mesti berbagi dengan warga binaan yang lain. 

Riskan memang, sebab hal ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Narapidana berhak mendapatkan pemenuhan atas apa saja yang menjadi hak-haknya, sebab hak asasi manusia bersifat universal. Artinya, ia berlaku bagi siapa saja, termasuk napi sekaligus.

Keadaan Lapas seperti ini menurut penulis hendaknya dicarikan jalan keluar. Sebab, jika kondisi lapas tidak memungkinkan, tentu tujuan pemidanaan menjadi gagal dicapai. Oleh karena itu, mesti dicari jalan lain di antaranya yakni perbaikan regulasi mengenai pemidanaan, memperkuat sektor anggaran untuk pembangunan lapas, serta penguatan pemahaman masyarakat tentang makna Pemasyarakatan. 

Namun, menurut penulis, solusi kedua agak sulit untuk diterapkan mengingat besarnya anggaran yang diperlukan. Tentu solusi ini memberatkan bagi keuangan negara.

Menurut penulis, perbaikan regulasi dapat dilakukan dengan memperluas pemaknaan diversi, yang sebelumnya telah diterapkan dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sekarang juga coba diterapkan bagi narapidana lainnya tidak hanya anak. Diversi dalam undang-undang ini diperlakukan bagi narapidana dengan ancaman pidana hukuman maksimal 7 tahun atau masih dalam kategori pidana ringan.

Diversi menurut undang-undang sistem peradilan anak pasal 1 angka 7 merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Selanjutnya dalam 8 ayat 1 diatur bahwa proses diversi diselenggarakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak serta orangtua atau walinya, korban, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja professional sosial berdasarkan pendekatan restoratif.

Pendekatan restoratif maksudnya ialah pendekatan dengan pencapaian keadilan maupun pemulihan kepada keadaan semula dengan melibatkan pendekatan pelaku-korban atau “doer victims” relationship. Pendekatan restative lahir dalam rangka mewujudkan HAM.

Sebagaimana Lawrence M Friedman menyatakan bahwa untuk perbaikan hukum mesti diselenggarakan perbaikan hukum mulai dari structure,  substance, serta culture dari masyarakat. Pendekatan restoratif hadir untuk menjawab perbaikan substance, bahwa dalam pemidanaan modern hukum sudah beralih dari perspektif pembalasan pada perspektif restorative justice.

Menurut Muladi dalam laporan “Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak” di bawah tim yang dipimpin oleh Prof. M. Taufik Makarao, SH.MH”, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat dari perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.

Dengan perluasan penerapan diversi, menurut penulis pemidanaan sebagai “ultimum remidium” baru dapat dimaknai secara nyata, sehingga kita benar-benar melakukan pemidanaan dengan pembinaan sebagai suatu proses yang paling terakhir. Dan itu dilakukan dengan syarat sehingga kondisi overcroud dapat terselesaikan. Pembinaan terhadap narapidana yang lain dapat lebih terfokus hingga tujuan akhirnya ialah perbuatan pidana dapat ditekan hingga sekecil mungkin.

Solusi selanjutnya menurut penulis ialah dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang makna pemasyarakatan, melalui kegiatan yang mendapat perhatian luas oleh masyarakat seperti iklan dengan content creative yang syarat dengan nilai-nilai serta makna pemasyarakatan yang sesungguhnya. Baik itu di media elektronik maupun cetak. 

Serta melalui upaya menggaet generasi muda menjadi agen atau bagian sosialisasi pemasyarakatan. Sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjauhi mantan narapidana setelah keluar dari lapas. Tujuannya ialah agar narapidana tidak merasa terkecilkan sebab label yang melekat pada dirinya. Mantan narapidana mestinya dirangkul bukan dikucilkan.

Teori labelling ini pernah disampaikan oleh Edwin  Lemert sebagai salah satu penyebab seseorang berperilaku menyimpang mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pemberian label serta sikap yang salah terhadap mantan narapidana. Sehingga residivis dapat berkurang dengan arti lain Lapas terhindar dari “over crowd’.