Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 mengkategorikan bunga bank sebagai riba. Sementara fatwa merupakan pendapat yang tidak mengikat. Namun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap keandalan MUI dalam urusan agama masih tinggi.

Oleh karena itu, meskipun pada hakikatnya sifat fatwa itu tidak mengikat, tetap saja fatwa ini memberikan dampak psikologis bagi masyarakat yang beragama Islam. Lalu bagaimana sikap para banker?

Gelisah, kata ini mudah-mudahan dapat mewakili apa yang dirasakan para banker sebagai dampak dari fatwa di atas. Dalam sebuah obrolan dengan teman, muncul guyonan betapa tidak nyamannya bekerja di perbankan. Teman-teman sosialis mengganggap kami sebagai kapitalis, Teman-teman agamis mengibai kami sebagai pemakan riba. Kedua pihak ini berlomba-lomba untuk mengingatkan kami untuk kembali ke jalan yang benar versi mereka masing-masing.

Kembali ke fatwa di atas, bunga didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.

Lalu, bagaimana dengan definisi bunga dari sudut pandang yang lain? Kita lihat definisi bunga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.

Berdasarkan definisi dari KBBI ini, ada beberapa kata-kata penting yang tidak didapati dari definisi bunga versi MUI. Pertama, imbalan jasa untuk penggunaan uang. Kedua, ketentuan atau kesepakatan. Kenapa hal ini penting untuk diperhatikan?

Imbalan Jasa untuk Penggunaan Uang

Dari kalimat di atas, dapat kita maknai bahwa setidak-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak peminjam yang memerlukan uang dan pihak yang dipinjam memiliki uang.

Pihak pertama memerlukan uang sesuai dengan tujuannya (hal ini akan menentukan apakah tujuan penggunaan kredit produktif atau kredit konsumtif), berapa jumlah uang yang diinginkan atau diperlukan menurut versi si peminjam. Berdasarkan informasi tersebut, pihak bank tidak serta merta memberikan persetujuan untuk memberikan sejumlah uang.

Pihak yang dipinjam dalam hal ini bank, selain mempertimbangkan keuntungan yang akan diraih, harus juga mempertimbangkan bagaimana kemampuan si peminjam dalam mengembalikan uang yang dipinjamkan. Perlu diingat bahwa uang yang ada di bank adalah uang pihak ketiga yang berarti nasabah penyimpan.

Uang simpanan sifatnya relatif bisa ditarik kapan saja penabung membutuhkan dana, bisa harian, mingguan, bulanan, dst, dan pihak bank tidak boleh tidak harus memenuhi kebutuhan nasabah simpanan tersebut. Sementara di sisi lain, pihak peminjam mengembalikan uang dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pihak bank perlu melakukan analisis untuk meyakini bahwa kemampuan si peminjam dalam mengembalikan uang baik dari segi jumlah maupun ketepatan pembayaran.

Analisis yang dilakukan oleh Bank umumnya mempertimbangkan hal-hal yang disebut dengan 5C (Character, Capacity, Condition, Collateral, Capital). Character, fokus kepada willingness to pay dengan kata lain kejujuran calon peminjam. Capacity, menilai kemampuan peminjam dalam mengelola usahanya. Capital, melihat kondisi kekayaan yang dimiliki oleh peminjam/perusahaan yang dikelolanya.

Condition, melihat prospek dan kondisi ekonomi makro yang diperkirakan dapat berpengaruh pada usaha calon peminjam, termasuk ketentuan-ketentuan pemerintah. Collateral, identik dengan jaminan padahal sejatinya collateral terdiri dari jaminan dan agunan. Jaminan lebih ke 4 C sebelumnya, sedangkan agunan adalah jaminan tambahan sebagai second way out apabila di kemudian hari peminjam tidak mampu membayar dari usaha yang dibiayai.

Berdasarkan analisis 5C inilah bentuk, jenis kredit, skim kredit, tenggang waktu, besar angsuran, dan besar bunga yang dibebankan kepada peminjam ditentukan. Harapannya, pinjaman yang diberikan mengikuti kaidah tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu baik dari sudut pandang bank maupun sudut pandang peminjam. Analisis ini pun hanya salah satu tahap dalam proses pemberian kredit.

Kemudian, setelah pencairan kredit, meskipun sudah dilakukan analisis sebaik-baiknya, risiko si peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban yang disekapati tetap ada. Baik risiko bisnis maupun risiko non bisnis seperti bencana alam. Tentu saja, sebagai jenis bisnis yang sudah cukup tua, bank mengetahui risiko ini. Oleh karena itu, bank sudah memiliki prosedur-prosedur yang cukup untuk mengantisipasi risiko yang akan timbul pascapencairan kredit.

Contoh, apabila terjadi risiko bisnis seperti usaha peminjam lesu hingga tidak mampu membayar sesuai dengan kesepakatan awal, maka bank memiliki mekanisme-mekanisme seperti keringanan bunga, perpanjangan jatuh tempo, yang intinya berdasarkan semangat membantu agar usaha peminjam tetap berjalan dan membayar sesuai dengan kemampuan membayar yang faktual.

Bahkan, untuk kasus risiko non bisnis, seperti gunung meletus dan lain-lain, dimungkinkan kewajiban peminjam dihapuskan sama sekali.

Dari paparan tersebut di atas, saya rasa adil apabila bank berhak mendapatkan imbalan jasa dari peminjam dan betul bahwa umumnya bank menentukan di muka prosentase imbal jasa, tapi pada prinsipnya penentuan ini melalui proses analisis yang mendalam, dan bahkan saat kredit berjalan. Bank memiliki kebijakan-kebijakan tertentu untuk tidak “memberatkan” peminjam.

Ketentuan dan Kesepakatan

Industri perbankan merupakan industri yang boleh dibilang highly regulated. Dari mulai hukum Internasional, Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, KUH Pidana/Perdata, dan ketentuan-ketentuan lain. Peraturan yang banyak ini dapat dimaklumi mengingat setidaknya ada delapan risiko yang harus dihadapi, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko hukum.

Sehingga dalam menjalankan bisnisnya, Industri ini sangat familiar dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, Good Corporate Governance (GCG), KYC (Know Your Customer) dan lain-lain. Kerumitan-kerumitan inilah mungkin yang menjadi penyebab stigma “ribet” bagi bank, terutama bagi calon peminjam.

Kembali ke masalah pinjaman, setelah melalui proses kredit, termasuk analisis tadi, pihak bank akan melakukan negosiasi dengan debitur mengenai skim kredit yang akan diberikan, umumnya berupa surat penawaran kredit. Calon peminjam berhak untuk tidak menyepakati skim kredit yang ditawarkan oleh bank.

Skim kredit tersebut antara lain mencakup besar pinjaman, prosentase bunga, jenis angsuran, jangka waktu, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Artinya, apabila setelah dilakukan negosiasi dan terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak secara sadar mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajiban beserta konsekuensinya sesuai kesepakatan tadi yang dituangkan dalam perjanjian.

Kesimpulan

Dalam definisi bunga versi MUI, penggunaan kata “tambahan” tentu akan memiliki pengertian yang berbeda dengan penggunaan kata “imbalan jasa”. Tidak adanya penggunaan kata “ketentuan dan kesepakatan” juga berdampak kepada persepsi yang berbeda. Seakan-akan peminjam tidak dilindungi oleh ketentuan yang ada dan bank bersifat otoriter dalam memberikan pinjaman kepada peminjam.

Selain itu, kalimat “…tanpa mempertimbangkan manfaat/hasil pokok tersebut..” menimbulkan kesan meniadakan upaya bank untuk menganalisis pengajuan kredit agar sesuai dengan kemampuan riil dari peminjam.

Berdasarkan pemaparan di atas, MUI sebaiknya mempertimbangkan kembali definisi yang digunakan dan merumuskan definisi yang lebih sesuai, agar dapat dijadikan acuan yang lebih pas dalam mengeluarkan fatwa yang tepat, menginjak bumi dan tidak menggelisahkan.