BANYAK hal dapat dikaitkan dengan semakin ‘suburnya’ praktek intoleransi di negara kepulauan ini. Disadari atau tidak banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, termasuk kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya. Gesekan-gesekan dengan isu SARA (suku, agama, ras, antar golongan) seolah dengan sengaja dihembuskan untuk mendapatkan impact tertentu.

Kita bisa melihat dari berbagai contoh kasus, baik skala nasional maupun global. Konflik Rohingya (Myanmar) misalnya, atau pernyataan sepihak Dolald Trump terhadap Yerussalem sebagai ibu kota Israel, kasus pemboman di Prancis, lalu pemboman di London, ataupun konflik timur tengah (dengan munculnya Al-Qaeda, ISIS, dan sebagainya).

Di skala nasional kita bisa tengok beragam konflik pula seperti baru-baru ini seperti penyerangan terhadap berbagai tokoh agama, terbaru adalah penyerangan Gereja St. Lidwina di Yogyakarta.

Berbagai konflik SARA tersebut sejatinya mengakar pada suatu motif ekonomi-politik, yang kemudian dikemas sedemikian rupa dalam balutan konflik SARA. Isu-isu SARA, terutama berkaitan dengan agama menjadi isu yang sangat mudah untuk ‘digoreng’ dan ‘dibumbui’, memicu sensitifitas kalangan tertentu (etnis tertentu, agama tertentu, dsb) yang kemudian berdampak pada gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut kemudian memicu terjadinya berbagai kegiatan atau aktivitas, tindakan-tindakan yang mencederai nilai-nilai toleransi.

Toleransi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sifat atau sikap tenggang rasa (menghargai, membiarkan, membolehkan, dan sejenisnya) terhadap pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Sementara lawannya adalah intoleransi yang dalam KBBI diartikan sebagai suatu sifat atau sikap yang tidak memiliki tenggang rasa, tidak toleran.

Sifat dan sikap toleransi – konteks ini adalah dalam menganut keyakinan (beragama) – memang perlu untuk diperhatikan, baik itu dalam hal-hal yang sudah sepatutnya dan seharusnya ditolerir maupun batasan-batasannya sehingga tidak menimbulkan perpecahan.

Disadari ataupun tidak, konflik-konflik di masyarakat seringkali dikaitkan ataupun dipicu oleh sentimen agama. Terlebih, Indonesia sebagai negara-bangsa yang sangat plural. Multi-etnis, multi-kultural, multi-religion, multi-bahasa, dan lain sebagainya, sangat rentan terhadap gesekan.

Sejatinya, Indonesia sebagai sebuah negara sudah sangat teruji dalam urusan toleransi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa dan lebih dari 300 kelompok etnik, dengan 1.211 bahasa daerah. Ada 6 keyakinan (agama) resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. 

Dari keberagaman tersebut Indonesia dirasa cukup mampu meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada gesekan yang terjadi. 

Maka, demi memupuk toleransi dan menjaga pluralitas, mewujudkan Indonesia yang damai tentu gesekan-gesekan yang terjadi harus ditanggulangi, benih-benih gesekan itu pun harus dicegah agar tidak berkembang biak dan subur hingga akhirnya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Belakangan konflik terjadi kerap berkaitan dengan masalah agama (keyakinan). Terbaru adalah kasus penyerangan Gereja St. Lidwina di Yogyakarta lalu. Isu-isu sensitivitas agama seolah memang sengaja dihembuskan. Betapa tidak, sebelum itu seorang terduga teroris berinisial MJ secara mengejutkan dan penuh kejanggalan dikabarkan meninggal dunia. Hal itu mengingatkan kita pada kasus Siyono yang secara mengejutkan juga dikabarkan meninggal ketika dibawa oleh Densus 88.

Bukan bermaksud membela para terduga teroris, namun seolah memang hal tersebut sengaja dibuat untuk menutup sesuatu yang lain. Konflik tersebut pun seolah dengan sengaja membenturkan sensitivitas antar agama sehingga mengakibatkan rasa saling curiga dan tidak percaya antar masyarakat (umat beragama).

Coba saja amati, bahwa kejadian tersebut pun (bahkan hampir di setiap kasus terorisme) seolah memang benar-benar dikonstruksi untuk menyudutkan pihak tertentu, yang dalam hal ini adalah Islam sebagai tersangka.

Namun, dari segi apapun tindakan-tindakan anarki dan tebaran-tebaran teror tetaplah tidak bisa dibenarkan. Bahkan dari sudut pandang agama sekalipun, dari seluruh agama (yang diyakini di Indonesia, 6 agama) tidak ada satu pun ajaran yang menuntunkan pada tindakan-tindakan terorisme.

Terorisme dalam KBBI diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Selain itu dalam KBBI terorisme juga diartikan sebagai suatu praktek tindakan teror.

Pada tahun 2016 saja, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia menangani tidak kurang dari 170 kasus terorisme, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (2015) yang hanya sebanyak 82 kasus. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan terorisme dengan membenturkan pada aspek-aspek tertentu (misal agama) semakin marak dan pertanda keretakan-keretakan persatuan-kesatuan bangsa mulai gamblang.

Tindakan teror kerapkali identik dengan singgungan atau sensitivitas antar agama yang pada akhirnya menciptakan benih-benih intoleransi.

Dari segi agama, dalam berbagai agama – resmi – di Indonesia, kesemuanya mengajarkan pada budi pekerti yang luhur dan sikap yang arif untuk dapat bertenggang rasa, hidup berdampingan dengan seluruh elemen.

Saya sebagai seorang muslim, dalam Islam pun dengan jelas menegaskan bagaimana pola hidup yang ideal dengan berdampingan bersama umat-umat lainnya. Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, membawa rahmat, menebar kebaikan, kesejahteraan, kedamaian  bagi seluruh alam, bukan hanya pada umat manusia, namun dalam memakmurkan alam semesta.

Maka, tindakan-tindakan terorisme dan ektremisme sangatlah tidak bisa dibenarkan. Dalam keadaan seperti apapun, Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan untuk selalu bersabar dan menghadapinya dengan kepala dingin, tidak melalui tindakan yang merugikan kalangan tertentu. Namun, sekali lagi tetap perlu ditarik garis pembatas, bahwa sampai dimanakah nilai-nilai toleransi tersebut diperkenankan.

Dalam Islam, toleransi sangatlah dijunjung tinggi, selama itu berada dalam koridornya yang sesuai. Islam mengajarkan bahwa toleransi harus dikedepankan, selama tidak menyinggung urusan-urusan aqidah. Dalam Surah Al-Kafirun misalnya, kandungannya menyeru dengan gamblang kepada toleransi keberagamaan dalam batas yang telah ditentukan. Pada ayat 6 menekankan batas toleransi agar tidak menyinggung wilayah keyakinan atau aqidah.

Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku

Dengan demikian, maka penting bagi berbagai pihak untuk saling mengerti dan memahami nilai-nilai toleransi beserta batasan-batasannya dengan baik. Karena dengan mengerti batasan-batasannya dengan baik, maka dapat meminimalisir singgungan-singgungan agama yang berujung pada perpecahan nantinya.

Dalam sejarahnya, perumusan pancasila dimana Ki Bagus Hadikusumo (sebagai salah satu tokoh Islam) yang dengan lapang dada merelakan untuk menghilangkan 7 (tujuh) kata sehingga terumus pancasila seperti saat ini, telah menjadi bukti bagaimana nilai toleransi itu.

Maka, sudah semestinya bahwa kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia untuk terus dipupuk dan dipelihara. Indonesia yang plural bukanlah alasan atas berbagai macam konflik SARA yang muncul, Indonesia yang beragam bukan berarti tak bisa bersatu, karena para leluhur bangsa dan negara ini telah mengajarkan jelas bagaimana memupuk dan menjaga nilai-nilai toleransi tersebut.

Hal yang kemudian patut untuk ditangani pula adalah propaganda dan agitasi serta ujaran-ujaran hate speech di media yang sangat marak dan semakin masif terjadi. Beberapa kalangan tertentu seolah memang dengan sengaja menebar hate speech demi membentuk opini publik sesuai yang mereka inginkan. Inilah yang juga harus diredam. Pers dan media harus mampu menjaga independensinya. Pun demikian dengan masyarakatnya, edukasi masyarakat untuk dapat melakukan filtrasi terhadap informasi-informasi yang beredar menjadi hal yang sangat urgent untuk menanggulangi kabar yang simpang siur beredar.

Peningkatan minat dan budaya literasi pun menjadi hal yang sangat vital. Minat literasi yang cukup rendah di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam mengawal dan memfiltrasi arus informasi.