Menteri Pendidikan Indonesia mewajibkan sekolah-sekolah menyelenggarakan kegiatan membaca selama 15 menit setiap hari. Belum ada kabar seberapa luas kewajiban ini sudah dipatuhi, namun setidaknya sudah terlihat kepedulian Pemerintah  pada literasi di sekolah. Lebih penting lagi, di berbagai kesempatan Menteri Baswedan mendorong siswa bebas memilih apa yang ingin mereka baca.

Menteri-menteri yang mengurusi pendidikan di Indonesia pasti gerah jika disodori statistik badan-badan dunia tentang kondisi literasi di negeri kita. Setiap kali selalu terpampang bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki tingkat melek-huruf cukup tinggi, namun tingkat kemampuan membacanya rendah, dan daya serap bacaannya lemah. Menteri-menteri pendidikan pun lalu mengeluh tentang ketiadaan budaya membaca dan rendahnya apa yang secara samar-sama disebut sebagai "minat baca".

Menteri Baswedan agak berbeda dari menteri-menteri sebelumnya, karena ia bukan cuma mengeluh tetapi juga segera meneken peraturan menteri yang antara lain memerintahkan jajaran di bawahnya untuk mewajibkan para siswa membaca. Logikanya sederhana saja: kalau sudah diwajibkan, maka akan menjadi kebiasaan (habit), dan kebiasaan yang meluas alias sistemik akhirnya akan menjadi budaya di sekolah-sekolah.  

Hanya, tak berbeda dengan gaya pemerintah sebelumnya, departemen yang dipimpin Baswedan tetap menggunakan pendekatan "proyek". Segera setelah Peraturan Menteri dikeluarkan pertengahan tahun 2015, Departemen Pendidikan mencetak buku-buku yang kemudian dijadikan paket dan disebar ke lebih dari 20 sekolah di Medan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Jakarta. Kelima provinsi tersebut didaulat sebagai pilot project program pembiasaan membaca 15 menit di sekolah. 

Terlepas dari apakah "pendekatan proyek" ini akan berhasil, kebijakan dan aksi kongkrit Baswedan pasti melegakan banyak pihak yang peduli pada kondisi literasi di masyarakat kita pada umumnya dan di sekolah-sekolah pada khususnya. Sastrawan Taufiq Ismail, misalnya, pasti akan senang. Dia pernah mengeluh, karena siswa AMS di masa kolonial Hindia Belanda wajib membaca buku 25 judul (khususnya sastra) dalam masa 3 tahun, sementara SMA Indonesia di masa kini tak memiliki kewajiban itu.

Terlambat, Daripada Tidak

Dibandingkan negara lain di Asia, kita memang terlihat telambat menangani kebiasaan membaca di sekolah, khususnya di tingkat dasar. Bahkan Laos, negara kecil dan lebih miskin dari kita, sudah menerapkan wajib membaca hening (sustained silent reading) sejak 2013.

Mereka meniru Korea Selatan, Singapura, dan Thailand yang sejak sebelum era 2000 sudah melakukannya. Filipina  --tetangga kita yang sering diamuk taifun-- menggelar program wajib membaca besar-besaran di 750 sekolah melibatkan 150.000 siswa pada tahun 1999. 

Di luar Asia, banyak negara yang lebih miskin dari Indonesia lebih dulu menggencarkan progam wajib membaca. Gambia  --entah apakah Anda pernah dengar nama negara Afrika ini-- tahun 2011 menggelar wajib membaca di sekolah dasar, dan dalam setahun memetik hasil yang menggembirakan sehingga sampai kini tinggal meneruskan saja program itu. Dua negara lain, yaitu Ghana dan Malawi juga sudah digadang-gadang sebagai success story program wajib membaca sekolah dasar oleh survei global USAID di tahun 2009. 

Bagaimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa dan Amerika? Ah, sudahlah tak usah menambahkan cuka ke luka.

Mari kita ambil saja sisi positifnya : Pemerintah kali ini tak lagi menunda dan sedikit-banyaknya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain. Bukan cuma dari negara maju yang pasti sudah punya resep ampuh untuk persoalan literasi mereka, tetapi juga dari negara-negara yang (lebih) miskin. Lagipula setiap negara punya "kelainan" masing-masing, dan Indonesia dapat belajar tentang lima aspek yang nampaknya universal.

Mari kita urai aspek tersebut satu-per-satu.

1. Wajib Tetapi Bebas

Gerakan wajib membaca datang dari pendekatan instruksional dalam pendidikan. Kesannya adalah sebuah gerakan yang dikomandoi. Menteri Baswedan telah mencoba "melunakkan" konsep ini dengan berkali-kali menyatakan bahwa siswa bebas memilih bacaan yang mereka sukai.

Wajib tetapi bebas? Mungkin terkesan paradoksal, kecuali jika kita sama-sama menyadari bahwa membaca memang adalah perilaku yang tidak sederhana sama sekali. Terlebih-lebih di tingkat usia dini. Tak saja membaca membutuhkan kemampuan kognitif yang memadai, tetapi juga kemampuan emosional dan sosial.

Jarang ada dua anak di satu kelas berkembang sama cepat dalam kemampuan maupun kegemaran membaca. Biar bagaimana pun, membaca adalah interaksi sosial (dan emosional) antara pembaca dan penulis (pengarang). Dalam setiap interaksi ini, setiap anak akan membawa pengalaman, persepsi, dan imajinasinya sendiri; baik tentang apa yang ia baca maupun tentang siapa yang menuliskannya.

Pengalaman-pengalaman awal dalam interaksi sosial anak-anak ini seringkali berbentuk lisan, dan terutama terbangun di rumah. Apakah pengalaman lisan ini menyenangkan atau tidak, akan sangat menentukan reaksinya di sekolah ketika guru mewajibkannya membaca. Misalnya, anak-anak yang terbiasa didongengi sebelum tidur di rumah, punya pengalaman, persepsi, dan imajinasi berbeda dibandingkan mereka yang tidak terbiasa.

Jangan pula lupa, "sistem bahasa" (linguistic system) itu sendiri bukanlah sesuatu yang sederhana.

Anak-anak menjejakkan kaki mereka ke arena bahasa formal dan tertulis pertamakali di sekolah dasar. Sebelum itu, anak-anak lahir dan tumbuh dalam sistem bahasa rumah dan komunitas. Perbedaan situasi dan kondisi berbahasa antara sekolah dan luar-sekolah (rumah, komunitas, lingkungan hidup) dapat menjadi faktor penghambat.

Bayangkan jika anak pulang dari sekolah mendapatkan ayah-ibu dan lingkungan terdekatnya lebih asyik bergunjing tentang drama Korea daripada peduli bahwa si anak baru saja gandrung ringkasan Layar Terkembang. Atau sebaliknya, betapa membosankan bagi si anak membaca Si Kancil karena di rumah mereka sudah setia mengikuti versi kartun serial Lion King.  

2. Sumber Daya Pustaka

Kebebasan memilih bacaan dan kompleksitas yang terkait dengan pengembangan kemampuan membaca di atas segera punya konsekuensi berupa ketersediaan dan kualitas sumber daya pustaka. Kita pasti akan segera terperangah jika sadar bahwa menurut BPS ada 148.272 sekolah dasar di Indonesia (lihat statistiknya di sini) dan baru sekitar dua-pertiganya punya perpustakaan. Itu pun patut diragukan ketersediaan dan kesiapan koleksinya.

Pembangunan infrastruktur pendidikan dasar kita selama ini kurang memperhatikan persoalan ketersediaan pustaka. Institusi yang seyogyanya harus paling berperan, yakni perpustakaan, sudah lama sekali terbengkalai. Kalaupun pada satu dekade belakangan ini infrastruktur fisik perpustakaan secara nasional sudah mendapat perhatian, kita belum pernah serius memperhatikan tiga pilar penting, yaitu : (1) kemampuan pelayanan, (2) pengembangan dan mutu koleksi, dan (3) jaringan kerjasama.

Ketiganya memerlukan penanganan profesional, bukan hanya karena kerumitan intrinsik dan teknis di dalam masing-masing pilar tersebut, tetapi juga karena ketiganya akan sangat menentukan kemampuan sekolah menyediakan bacaan serta lingkungan-baca yang menyenangkan. 

Jika mempertimbangkan kemungkinan sekolah membolehkan siswa menggunakan sumber daya di luar sekolah, gambaran buram ini boleh jadi terlihat lebih cerah. Namun itu berarti kita harus berasumsi bahwa sumber daya eksternal, misalnya perpustakaan desa dan perpustakaan umum, juga sudah siap saji.

Selain itu, pilar ketiga di atas, yakni kerja-sama antar perpustakaan, harus sudah terbina terlebih dahulu. Justru dalam hal ini lah kita juga sering kedodoran. Ego-sektoral di instansi-instansi yang mengurusi perpustakaan sekolah, desa, dan umum akan menghambat kerjasama.

3. Kurikulum Itu!

Lingkungan dan suasana membaca yang menyenangkan tidak dibatasi oleh tembok dan ruang kelas maupun perpustakaan. Jika Pemerintah sudah gigih mewajibkan aktivitas membaca, maka setiap sekolah juga wajib membangun suasana belajar yang kondusif. Termasuk di dalamnya, setiap sekolah juga harus punya cukup kebebasan, selain kreativitas, untuk mengembangkan program belajar yang mendorong kegemaran membaca. Ini menyangkut kurikulum.

Sejak kemerdekaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami beberapa perubahan kurikulum; yang satu selalu berupaya menyempurnakan yang sebelumnya.  Patut juga dicatat bahwa Undang-Undang Pendidikan mengalami revisi tahun 1989 sewaktu masa belajar dasar diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Di akhir tahun 1990-an ada dua perkembangan penting yang secara mendasar memengaruhi sektor pendidikan:

  1. Diberlakukannya kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan yang secara dramatis ingin mengurangi kekuasaan pemerintah pusat dan menambah wewenang pemerintah daerah.

  2. Reformasi nasional dalam pendidikan guru, antara lain menyangkut peningkatan kemampuan mengajar sekitar 1,2 juta orang guru sekolah dasar yang sejak 1990-an menjalani program sertifikasi     

Dalam bayang-bayang dua hal penting tersebut, kita juga mengupayakan apa yang disebut program kurikulum terpadu. Ini menyangkut proses dan prosedur untuk mengintegrasikan berbagai mata ajaran dengan cara sedemikian rupa sehingga terkait dengan pengalaman hidup peserta didik, termasuk di dalamnya upaya mengaitkan satu subjek dengan subjek lainnya berdasarkan suatu tema tertentu.

Nah, kurikulum demi kurikulum di sekolah di Indonesia inilah yang perlu kita periksa baik-baik, apakah sudah memberi ruang yang cukup untuk mendorong siswa secara aktif membaca dan mencari bacaan yang mereka sukai, tetapi tetap dalam kerangka belajar. Alih-alih memicu keinginan membaca, kurikulum di Indonesia dianggap lebih mengandalkan kandungan buku teks saja dan mengejar target untuk lulus ujian nasional.

4. Guru dan Pustakawan

Di beberapa negara dengan tradisi perpustakaan sekolah yang kokoh, ada sebuah profesi yang punya peran penting dalam pengembangan literasi di sekolah. Misalnya, di Australia profesi ini bertajuk teacher-librarian; seorang sosok guru dengan pengetahuan tentang perpustakaan; atau sebaliknya seorang pustakawan dengan pengetahuan keguruan. Jenjang karirnya harus ditopang pendidikan setingkat master.

Kita di Indonesia perlu bermimpi tentang profesi ini, karena ia menjadi penggerak bagi keseluruhan program membaca dan literasi. Ia mengkoordinasikan upaya sekolah menciptakan suasana membaca yang menyenangkan, memastikan ketersediaan fasilitas perpustakaan yang prima, dan membantu guru melakukan implementasi kurikulum yang kreatif. 

Di negara-negara yang belum punya profesi seperti ini, peran teacher-librarian itu bisa dikejawantahkan dalam bentuk relasi kerja guru dan pustakawan yang afdol. Dalam kondisi pendidikan dasar yang masih punya banyak persoalan dalam kinerja dan kualitas guru, keberadaan seorang pustakawan dapat menjadi solusi untuk banyak hal; asalkan profesi yang "mengurus pustaka" itu diberi apresiasi dan wewenang yang cukup.

Guru sebagai pemegang kendali belajar-mengajar juga diharapkan dapat bekerjasama, atau setidaknya meminta bantuan dari pustakawan sebagai rekan kerjanya. Dalam kenyataannya di Indonesia, hubungan kerja seperti ini sulit tercipta, bukan saja karena banyak sekolah tidak punya pustakawan, tetapi juga karena pustakawan yang ada pun kurang diberi peran. Atau  --yang lebih menyedihkan lagi-- pustakawannya tak punya kemampuan membantu.

5. Pribumi Digital

Empat faktor di atas menjadi semakin kompleks jika dikaitkan dengan pengaruh teknologi komputer dan Internet terhadap perkembangan kemampuan dan kegemaran membaca anak-anak. Adalah Marc Prensky, seorang ahli pendidikan, yang mengingatkan banyak orang tentang hal ini lewat istilahnya yang kemudian jadi kondang, yaitu digital native atau pribumi digital (penjelasan tentang konsep aslinya bisa dilihat di sini)

Menurut Prensky, ada perbedaan dalam cara berpikir dan cara menggunakan pikiran untuk memroses informasi (dan membaca!) di kalangan anak-anak yang terterpa teknologi komputer sejak usia amat dini. Sebagai seorang pendidik, Prensky amat risau melihat kenyataan bahwa perbedaan ini tak disadari oleh sekolah-sekolah dan masyarakat secara umum, sehingga sering terjadi kesenjangan antara peserta didik dan pendidik.

Dalam konteks kemampuan dan kegemaran membaca pada umumnya, serta kewajiban membaca 15 menit yang khususnya kita bicarakan saat ini, maka peringatan Prensky jadi sangat relevan. Ditambah dengan berbagai karakter anak-anak zaman kini, seperti net savvy (fasih berjaringan), maka sudahlah jelas bahwa kehadiran teknologi komputer/digital di masyarakat Indonesia saat ini harus diperhitungkan sejak awal dalam setiap program membaca di sekolah dasar.

Jika kita serius ingin mengajak anak-anak percaya bahwa "membaca adalah aktivitas menyenangkan", maka kita juga perlu memperluas arti "membaca" sebagai bukan sekadar membaca satu buku-cetak, tetapi juga melancong ke Internet, membaca dua atau tiga buku-elektronik sekaligus, atau bahkan main games sambil mempelajari fisika.

Begitu pula, "sumber daya pustaka" yang patut disediakan di sekolah harus diperluas menjadi tak saja koleksi tercetak, tetapi juga koleksi digital. Termasuk di sini tentunya akses Internet, kerjasama berjaringan antar-sekolah atau antar institusi pendidikan.

Bayangkanlah apa jadinya, jika guru, pustakawan, dan orangtua di sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan wajib membaca 15 menit ini tidak mempertimbangkan hal-hal di atas. Bisa jadi, wajib baca membaca tersebut menjadi kontra-produktif.

Maka sebenarnya "beruntung" pula lah negeri kita baru sekarang mencoba program wajib membaca 15 menit. Setidaknya kita boleh mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu menjalankannya, dan sudah pula sadar bahwa anak-anak Indonesia sekarang ini adalah pribumi digital yang punya karakter serta tabiat berbeda dari orang-orang yang melahirkan mereka.