Belakangan ini, sejumlah gerakan mahasiswa terjadi di berbagai daerah menyusul dilakukannya revisi atas sejumlah UU. Di antaranya, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RKUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan. 

Gerakan sosial itu juga menjadi bagian dari protes terhadap ke(pem)bakaran hutan dan lahan (Karhutla), kerusakan lingkungan, kriminalisasi aktivis, dan gejolak rasialisme dan kekerasan di Papua.

Sebagai reaksi terhadap sederet persoalan di atas, gerakan-gerakan mahasiswa ini menjadi bagian dari protes publik terhadap sejumlah keputusan politik yang tak merepresentasikan kehendak publik. Klimaksnya adalah adanya upaya-upaya pelemahan demokrasi yang persis dilakukan seperti masa Orde Baru, di mana rakyat dikebiri haknya lewat sejumlah regulasi dan justifikasi sepihak oleh negara.

Penggunaan cara-cara Orde Baru itu dianggap masih terus berlangsung namun dikemas secara lebih soft. Terbukti persis ketika Jokowi terkesan begitu permisif terhadap sejumlah RUU itu. Utamanya saat ia mengesahkan revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga antirasuah itu. 

Ucapan Jokowi tentang komitmen demokrasi saat ia mengumpulkan sejumlah tokoh di istana, hari-hari ini bisa diuji kembali dengan sederet persoalan kebangsaaan hari ini. Apakah komitmen demokrasinya itu terbukti?

Beberapa ahli justru telah menaruh kekhawatiran atas regresi atau kemunduran demokrasi di Indonesia (Hadiz, 2004, dan Meitzner, 2012). Menurut Edward Aspinal, salah satu penyebab terjadinya regresi demokrasi di Indonesia bisa dilihat dari menguatnya otoritarianisme di momentum elektoral (electoral authoritarianism).

Kekhawatiran itu kian lengkap melalui tulisan Professor Tim Lindsey yang menyebut rezim Jokowi sebagai Neo Orde Baru. Pada Oktober 2018, lewat tulisannya yang berjudul Jokowi’s authoritarian turn, Tim Lindsey mengatakan bahwa semenjak memasuki 2018, rezim Jokowi justru mengambil langkah otoriter yang berkontribusi bagi melemahnya status quo demokrasi Indonesia.

Di bawah rezim Jokowi, sejumlah regulasi tersebut tak hanya menekan kehendak publik, melainkan digunakan untuk mengamankan kepentingan sekelompok kecil elit politik oligarkis maupun mengokohkan superioritas negara. 

Pengamanan kepentingan oligarki ini dilegitimasi, misalnya dalam revisi UU KPK, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan hingga kasus Karhutla. Belum lagi, muncul RUU yang mengebiri hak privasi warga negara seperti RUU KUHP, dan revisi UU-PKS.

Pasca aksi partisipatif, jalanan bagian tengah masa aksi kemudian dikosongkan sebagai panggung, sedangkan di tengah barisan massa aksi diberi ruang untuk dilewati mobil komando menuju panggung aksi. Kordinator lapangan kemudian mempersilakan masing-masing perwakilan kelompok gerakan untuk menyampaikan orasinya di panggung aksi. 

Semuanya menyampaikan aksi dengan fokus isu masing-masing, mulai dari RUU KPK, RKUHP, RUU P-KS, RUU Pertanahah, Karhutla, Kriminalisasi Aktivis, dan sejumlah kecaman terhadap oligarki. Di sela-sela aksi, untuk menjaga semangat massa aksi, sesekali diselingi yel-yel.

Jika dilihat dari model pemetaan isu yang mendalam, proses konsolidasi yang melibatkan berbagai kelompok sosial, hingga fokus orasi yang disampaikan, menunjukan bahwa setting aksi tersebut lebih bertumpu pada pengarus-utamaan isu bersama, yakni protes terhadap rezim yang oligarkis, tidak demokratis, dan mengarah ke Orde Baru.

Apalagi dalam pengarus-utamaan isu tersebut sama sekali tidak menonjolkan aktor utama dari massa aksi. Jika dilihat dari massa aksi yang tersebar di berbagai gerakan mahasiswa di daerah-daerah, maka rasanya menemukan aktor utama dari gerakan tersebut sangatlah sulit. Selain kita akan menemukan pengarus-utamaan isu bersama yang seakan saling memancing munculnya berbagai gerakan mahasiswa di daerah-daerah lain.

Dari Protes ke Gerakan Sosial Baru

Model advokasi yang mengarusutamakan isu selalu berangkat sebagai model kolaborasi yang tersistem. Aktor utama tidak ditonjolkan, sedangkan isu bersama diarus-utamakan. 

Belajar dari gerakan sosial seperti Indian Against Corruption (IAC) di India, yang menemui kebuntuan saat hendak mengubah gerakan sosialnya menjadi partai politik (AAM Admy Party). IAC menjadi dilema saat gerakan sosial tersebut makin membesar sedangkan tuntutannya belum dipenuhi.

Mereka dihadapkan pada pertanyaan: apakah harus merubah figur gerakan, mengubah isu atau tuntutan atau mengganti sifat gerakan menjadi gerakan politik.?

Dalam sosiologi gerakan, mengubah figur gerakan bisa saja memudarkan semangat massa aksi. Apalagi figur tersebut bisa saja dianggap sebagai penyatu kekuatan gerakan. Mengubah tuntutan juga tidak mungkin dilakukan oleh IAC. 

Dalam dilema itu, IAC kemudian mengubah sifat gerakan saja. Dari gerakan sosial ke gerakan politik. Anna Hazare tetap dianggap sebagai pemimpin gerakan. Ini tak lain karena pada sosok Anna Hazare masih melekat misi Swaraj ala Gandhi. Di sisi lain, tuntutan tentang pemberantasan korupsi juga tetap dipertahankan.

Sebagai catatan, saat sifat gerakan AAP beralih dari gerakan sosial ke gerakan politik, terjadi perdebatan tajam antara Anna Hazare dengan Arvhind Kejriwal. Bagi Hazare, IAC harus tetap menjadi gerakan protes. Sedangkan bagi Kejriwal, IAC harus menjadi partai politik dengan tetap membawa nilai gerakan sosial.

Singkatnya, dari perdebatan itu, muncul satu pertanyaan kunci bagi dunia gerakan mahasiswa hari ini: apakah gerakan sosial juga penting memperoleh legitimasi politik? Iya, tentu.

Pun sebaliknya, sebuah keputusan politik mestinya merepresentasikan napas gerakan. Sehingga antara gerakan sosial dan keputusan politik keduanya akan sangat engaging.

Dalam sarti sebaliknya, kita menginginkan suatu legitimasi politik yang didukung oleh semangat sosial yang kuat. Di sinilah percakapan tentang engaging the social and politic legitimacy kemudian ditempatkan. 

Kembali pada poin tuntutan IAC untuk mengganti figur, mengubah tuntutan, atau mengubah sifat gerakan, sejumlah gerakan mahasiswa hari ini juga menurut penulis sementara menemukan model gerakan yang persis dengan IAC. Hanya saja, tipe mereka tidak menokohkan satu figur utama daam gerakan.

Gerakan protes yang mereka sampaikan lebih ke pengarus-utamaan isu bersama. Mereka pun tidak mengubah tuntutan dan tetap mempertahankan sifat gerakan sebagai gerakan sosial sembari mengharap protes sosial itu engaging dengan keputusan politik.

Biasanya dalam gerakan sosial baru (new social movement), manajemen gerakan yang tersistematis akan lebih mengutamakan kerja-kerja kolaborasi yang mengarus-utamakan isu dibanding menonjolkan figur. Terlalu dominannya penonjolan figur justru makin mempersulit ruang konsolidasi atau kolaborasi. Apalagi jika masing-masing massa aksi lebih mengidolakan figur ketimbang mengarus-utamakan isu. 

Bahkan gerakan akan terlihat sebagai arena kontestasi karisma masing-masing figur dibanding tuntutan. Sehingga tidak mengherankan jika isu yang dibawa dalam gerakan mahasiswa hari ini direspons dengan berbagai model protes, mulai dari dari menebar meme lucu-lucu, sarkas, sampai aksi-aksi unik berbau protes.

Menurut Sidney Tarrow (1994), gerakan sosial baru tampil sebagai protes kolektif bagi elite, otoritas, kelompok lain atau budaya oleh orang-orang dengan tujuan umum dan solidaritas dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elite, lawan dan otoritas. 

Gerakan sosial baru tersebut lebih mengutamakan solidaritas sosial yang berangkat dari kesamaan perspektif terhadap kasus (organik). Kesamaan perspektif itu akan membantu penerjemahaan isu bersama secara beragam dari berbagai kelompok massa aksi sehingga pesan-pesan protesnya mudah dipahami publik. 

Adapun modal sosial tersebut mengacu pada fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan (trust), norma (norm), dan jaringan (network), yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.(1993:167).

Dengan memanfaatkan modal sosial secara produktif, akan sangat memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan yang tidak mungkin dicapai tanpa dukungan sosial (167:1993). Artinya, modal sosial yang terkolaborasi dengan kuat, akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan politik yang sebelumnya dibayangkan tak bisa dibatalkan karena disetujui secara formal. 

Gerakan yang mengutaman isu publik haruslah berakar kuat pada isu-isu bersama. Robert Putnam menamainya sebagai model gerakan yang punya “modal sosial” (social capital)

Berbekal modal sosial. gerakan sosial juga akan mudah memperoleh kepercayaan sosial (social trust) yang tinggi, bahkan mudah menarik atensi publik untuk terlibat. Keterlibatan sipil ini penting untuk memfasilitasi komunikasi dan kepercayaan dari masing-masing orang (1993). 

Dengan demikian, gerakan sosial yang diusung akan dianggap sebagai masalah kepublikan, yang mesti pula dimiliki, dan diagregasi secara bersama; tidak saja oleh mahasiswa, melainkan masyarakat umumnya. Setidak-tidaknya, ada perasaan protes bersama terhadap isu yang dibawa.

Model gerakan sosial baru yang menitik beratkan pada isu bersama, tanpa aktor tunggal, akan memudahkan pressure. Gerakan sosial baru ini berbeda dari gerakan sosial klasik yang sering menempatkan figur utama dalam gerakan seperti: Che Guevara, Soekarno, Fidel Castro, Gandhi, dan lainnya. 

Kalaupun ada, aktor gerakan tersebut sangatlah bervariasi dengan representasi isu masing-masing. Bahkan itu bukan aktor utama apalagi aktor tunggal, melainkan aktor yang hanya berasal dari kolaborasi berbagai kelompok. Uniknya, masing-masing aktor tersebut tidak menonjolkan kefigurannya, melainkan menemukan kolaborasi antar aktor, terlebih lagi kesamaan perspektif di massa aksi. 

Persis di titik ini, gerakan sosial baru tidak memandang aksi protes seperti pertandingan kalah-menang, siapa yang tokoh dan bukan, siapa yang jago barorasi atau tidak, siapa yang jendral atau tidak, melainkan dimensi ke-siapa-an itu menjadi hilanh tergantik oleh pengarus-utama-an isu bersama. Itu sebabnya mengapa kita akan sangat sulit menemukan aktor tunggal bahkan aktor utama di balik gerakan seperti ini. 

Sebagai perbandingan, gerakan sosial baru-baru ini persis seperti Woman Longmarch Hari Perempuan yang dilakukan di Amerika Serikat. Di mana masa aksi datang dari berbagai kota besar lalu berkumpul di Oakland lalu menuju San Fransisco untuk menguarakan protesnya.

Mereka yang bergerak ke sana sama sekali tanpa menonjolkan penggerak utama, melainkan dipicu oleh kemarahan bersama atas terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin yang punya sederet kasus kekerasan seksual.

Beberapa gerakan yang tak menonjolkan figur juga di antaranya seperti gerakan Para Anak Muda di Hong Kong dalam memprotes integrasi Tiongkok, Gerakan komunitas Zapatista di Meksiko, Black Live Matters (BLM), #MeToo Movement di Amerika Serikat, dan Gerakan Arab Spring di Timur Tengah. 

Khusus untuk Arab Spring, Asef Bayat dalam bukunya, Revolution without Revolutionary (2017), menunjukkan perbedaan gerakan Arab Spring dan Revolusi Iran yang menjadikan Khomeini sebagai figur sentral gerakan. Arab Spring merupakan gerakan spontan dari kelas pekerja atau lumpen proletariat. 

Gerakan sosial tanpa aktor tunggal selalu berangkat dari satu perasaan bersama sebagai yang tertindas, dihegemoni dan diabaikan oleh kelompok tertentu. Baik melalui sejumlah RUU, perilaku oligarki elite politik, kriminalisasi maupun sejumlah pengibirian hak demokrasi. 

Munculnya gerakan sosial tanpa aktor utama tersebut merupakan kombinasi antara perlawanan terhadap kapital dan komitmen terhadap keterbukaan demokrasi partisipatif yang menolak disiplin yang tersentralisasi (Ojeili & Hayden, 2006: 33-37).

Gerakan-gerakan tanpa aktor utama ini memiliki keuntungan karena menyebar dan diterima serta dikonsolidasikan oleh berbagai varian kelompok. Mereka datang dari kelompok berbeda dengan membawa satu nilai bersama. 

Pemikir Neo-Marxis seperti Michael Hardt & Antonio Negri (2004) menyebut pola gerakan ini sebagai model gerakan multitude of struggle. Multitude adalah subjek politik yang memiliki varian identitas dalam mengekspresikan protesnya terhadap satu kekuasaan hegemonik (empire) dan menindas.

Dengan menggunakan model gerakan sosial ini, pengorganisasian protes politik belakangan ini tercipta berkat gerakan dan aktor yang datang dari berbagai sektor. 

Meminjam Chantal Mouffe dan Laclau (2001), Multitude adalah model antagonisme terhadap demokrasi (empty signifier) yang datang dari berbagai kelompok gerakan sosial yang partikularArtinya, mereka datang dari berbagai kelompok berbeda untuk menyikapi isu publik. Mereka memastikan bahwa artikulasi yang mereka akan menjadikan isu publik tersebut benar-benar menjadi percakapan publik.

Bahkan dalam konteks lain, mereka justru menghindari jangan sampai agenda-agenda kepublikan yang diputuskan secara sepihak akan membuka ruang baru bagi ekslusi sosial dimana-mana.  

Terkolaborasinya berbagai gerakan sosial yang partikular dalam satu gerakan protes adalah bukti bahwa gerakan sosial yang dilakukan belakangan ini kian berakar dan terkolaborasi dengan berbagai aktor. Sekali lagi, dalam gerakan sosial baru, para aktor menyatu karena kesamaan perspektif, bukan untuk menonjolkan kefiguran, apalagi bertanding kecerdasan. 

Referensi:

  • Asef Bayat. 2017. Revolution without Revolutionaries Making Sense of the Arab Spring. California : Stanford University
  • Chamsy El-Ojeili & Patrick Hayden. 2006. Critical Theories of Globalization Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.
  • Ernesto Laclau & Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic PoliticsLondon: Verso.
  • J. K. Hyde. 1973. Society and Politics in Medieval Italy: The Evolution of the Civil LifeLondon: Macmillan. 
  • Michael Hardt & Antonio Negri. 2004. Multitude: War and Democracy in the Age of EmpireLondon: Penguin.
  • Mietzner, Marcus “Indonesia’s DemocraticStagnation: Antireformist Elites and ResilientCivil Society”, dalam Democratization, Vol. 19,No. 2, 2012, hal. 209-229.
  • Robert D. Putnam, Robert Leonardi amd Raffaella Y. Nonetti. 1997. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modernn Italy. New Jersey : Princeton University Press. 
  • Robison, Richard & Hadiz, Vedi. 2004. Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets London and New York : RoutledgeCurzon