Upaya pemerintah memerangi penyebaran virus korona tentu patut didukung, tak boleh diremehkan, apalagi dilawan. Dukungan yang lebih besar bahkan perlu diberikan untuk langkah terbaru pemerintah melalui kebijakan suntik vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah wujud keseriusan pemerintah melindungi warganya dari ganasnya virus korona.

Di lapangan, respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam; ada yang mendukung, ada pula yang masih bingung. Kelompok masyarakat yang antusias dengan kebijakan ini segera menunjukkan dukungan dengan meramaikan laman media sosial menggunakan tagar atau tulisan “saya siap divaksin”, beberapa orang bahkan membingkai foto-foto di laman media sosial dengan tulisan “saya siap divaksin”. Beberapa lagi, entah kelompok ini makannya apa pagi tadi, memberi dukungan kepada pemerintah agar menghukum orang-orang yang menolak divaksin.

Keren, ya? nggak!


Sebabnya, orang-orang yang mendukung “divaksin” ternyata justru tertolak oleh aturan tata bahasa. Para ulama bahasa Indonesia sudah secara tegas menjelaskan bahwa “vaksin” adalah kata benda, karenanya ia tak bisa diberi imbuhan “di” hanya agar tampak sebagai kata kerja. Oh, tak boleh. Enak saja!

KBBI seri kelima misalnya, memaknai “vaksin” sebagai bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Kenapa perlu dilemahkan? salah satu tujuannya adalah agar bisa digunakan untuk vaksinasi. Nah, sampai sini sudah jelas, ya. “Vaksin” adalah kata benda, bukan kata kerja, karenanya tak bisa diberi imbuhan “di”.

Sebagai kata benda, “vaksin” setara dengan kata-kata benda yang lain; mobil, rumah, cicilan, alis, dll. Apakah kata-kata tersebut bisa diberi imbuhan “di”? bisa saja, kalau memaksa, tetapi tak ada artinya; dimobil, dirumah, dicicilan, dialis. Tak ada artinya, tak ada pula gunanya.

Jadi, gimana, dong? Tenang, aturan tata bahasa kita sudah memberi pilihan-pilihan lain. Terus baca, ya, agar tahu apa saja pilihan yang kita punya.

 

Akhiran untuk Kata Asing

Bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia yang fana ini, penuh sesak dengan kata-kata yang berasal dari bahasa lain. Kata-kata tersebut diserap dengan cara dan aturan yang berbeda-beda agar terlihat seperti bahasa kita sendiri. Kata “setop” misalnya, diambil dari bahasa Inggris “stop”, sementara kata “ekstrem” diambil dari bahasa Belanda “extreem”.

Dalam praktiknya, kata-kata serapan ini –utamanya yang berasal dari luar negeri—mengalami nasib yang tak sama dengan kata-kata yang asli berasal dari Indonesia. Salah satu perbedaan nasib itu adalah perjodohan mereka dengan akhiran. Ada empat akhiran yang –entah bagaimana—hanya bisa digunakan untuk kata-kata serapan dari bahasa asing, yakni: -logi, -or, -isme, dan -isasi.

Akhiran “-logi” digunakan untuk memberi makna ilmu atau bidang kajian keilmuan, misalnya sosiologi, antropologi, biologi, dll. kita tak pernah melihat masaklogi, syairlogi, dst, kan?

Lalu, akhiran “-or”. Akhiran tak lazim ini umumnya digunakan untuk merujuk pada pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Lagi-lagi, akhiran ini hanya bisa digunakan untuk kata yang berupa serapan dari bahasa asing; koruptor (dari kata corrupt), konduktor (dari kata conduct), dst. Tak ada ojekor, tukangor, dst. Ada sih kata dengan akhiran yang mulai umum dikenali masyarakat Indonesia, yakni “pelakor”, tetapi kata ini tidak merujuk pada pelaku sebagaimana dimaksud di penjelasan ini.

Nggak percaya? Silakan baca dumelan saya soal kata “pelakor” di sini: Menyingkirkan Pelakor


Lanjut, ya. Sekarang akhiran “-isme”, akhiran ini digunakan untuk merujuk pada paham atau ajaran, misalnya komunisme, sosialisme, dst. Akhiran ini tak pernah dipadukan dengan kata yang berasal dari bahasa Indonesia bukan serapan. Nggak pernah lihat kata “rebahanisme”, kan? Nggak, lah! “Rebahan” bukan kata serapan dari bahasa asing. Jadi, kata ini ‘Indonesia’ banget. Hihi…

Nah, yang terakhir adalah akhiran “-isasi”. Akhiran ini digunakan untuk merujuk pada makna proses atau membuat/menjadikan sesuatu. Misalnya, normal—normalisasi (proses membuat normal), netral—netralisasi (proses membuat netral).

Harap tetap diingat, akhiran ini hanya bisa digunakan untuk kata-kata serapan, bukan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, karenanya “proses membuat alis” tak bisa disebut dengan istilah “alisisasi”.  

“Kamu kok lama banget, sih?”

“Bentar dong, sayang. Aku lagi alisisasi, nih”

Ngaraaaaaaang!


Ngeyelisasi…

Nah, ada cerita unik di balik penggunaan akhiran “-isasi”. Konon, akhiran “-isasi” mulai ramai digunakan di masa Orde Baru. Beberapa kalangan melihat ada unsur politis di balik penggunaan akhiran “-isasi”, salah satunya kepentingan untuk mendepak akhiran “-ir” yang kerap digunakan di masa Orde Lama.

Di masa kepemimpinan Sukarno, salah satu bentuk akhiran kata yang lazim digunakan adalah “-ir”. Akhiran ini biasa ditemukan sedang asyik memeluk kata-kata serapan menjadi organisir, akomodir, netralisir, dst. Di masa Orde Baru, akhiran “-ir” diganti dengan “-isasi”, tak ada lagi “organisir”, “akomodir”, “netralisir”, dst; semua sudah berganti menjadi “organisasi”, “akomodasi”, “netralisasi”, dll.

Orde Baru kemudian tampak mulai keranjingan dengan akhiran “-isasi” hingga mereka menabrak pakem yang berlaku, yakni dengan tidak lagi mengindahkan aturan bahwa akhiran tersebut hanya boleh dipadukan dengan kata serapan. Akhirnya, seperti diketahui, ada banyak kata-kata bukan serapan yang dipaksakan berpasangan dengan akhiran “-isasi”, dua kata yang paling umum ditemukan saat itu adalah “pribumisasi” dan “kuningisasi”.

Aduh, hyung. Ini benar-benar ngeyelisasi!

Oke, kembali ke pembahasan soal “divaksin”, kata ini tak tepat secara tata bahasa; gunakan “divaksinasi” sebagai pilihan yang lebih baik. “Vaksinasi” lebih pas untuk mendapat imbuhan, baik awalan “me-“ (memvaksinasi) maupun “di-“ (divaksinasi).

Mau lebih baik lagi? Jangan gunakan “vaksinasi” dalam bentuk imbuhan.

“Saya mendukung program vaksinasi oleh pemerintah”.

Gitu, ya.

Jadi, mau nggak divaksin? Ogah!

Kalau divaksinasi? Mau, dong!

 

Yuk, lawan korona sambil tetap mencintai bahasa Indonesia!