Salah satu akibat nyata dari panasnya kontestasi politik nasional akhir-akhir ini ialah munculnya suasana kebingungan bagi banyak orang. Tidaklah aneh hal itu bisa terjadi, disebabkan banyaknya fenomena yang mengagetkan kita, dan itu muncul setiap hari; paling sering berupa pernyataan verbal dari para politisi.

Sudah tidak terhitung lagi banyaknya pernyataan dari para politisi yang membingungkan itu. Dan sudah sering pula pikiran kita dipaksa untuk menganalisis maksud pernyataan itu. Hasilnya, memang ada beberapa pernyataan yang bisa kita cerna dan analisis dengan baik. Tapi tidak bisa dimungkiri, banyak pula yang masih menjadi misteri hingga detik ini.

Satu dari sekian banyak pernyataan politik yang membingungkan itu seperti yang disampaikan Titiek Soeharto beberapa waktu yang lalu. Politisi partai Berkarya, putri mantan Presiden Soeharto dan mantan istri Prabowo tersebut pernah menyatakan di akun Twitter-nya bahwa ia berharap negeri ini akan kembali seperti zaman bapaknya dulu memimpin.

Pernyataan itu pun dimaknai banyak pihak sebagai usaha kembali ke era Orde Baru. Sebuah orde pemerintahan yang banyak menimbulkan problema sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat banyak. Namun perlu diakui dengan jujur, jika orde yang keseluruhannya dipimpin Soeharto itu sebetulnya tetap menyisakan jasa baik kepada kita semua.

Bukankah di aliran darah kita, air yang kita minum dan udara yang kita hirup setiap hari, ada sisa-sisa Orde Baru di dalamnya? Bukankah masih banyak memori manis di era Orde Baru terus menancap pada sebagian orang?

Sampaikan saja pertanyaan itu kepada orangtua kita. Boleh jadi mayoritas akan menjawab bahwa mereka dulu memang sangat menikmati hidup di era Soeharto itu. Mereka bekerja, makan, minum, dan tidur dengan tenang di era yang terkenal dengan jargon swasembada berasnya itu.

Kita tidak bisa menyangkal atas keberadaan memori manis itu. Dan memanglah sulit menghapus kenangan yang ditancapkan selama 32 tahun. Kenangan yang boleh jadi sanggup menutupi dan menghapus fakta jika sebetulnya Orde Baru juga penuh kebusukan.

Bagi sebagian besar orang yang mengalami pahitnya era Soeharto pasti tidak bisa memungkirinya. Mereka akan gampang menjelaskan banyaknya kepahitan itu.

Bahwa keran kebebasan berpendapat dalam politik ditutup rapat oleh rezim. Salah satu contohnya PNS – bahkan beserta anak-anaknya – tidak bisa bebas menyampaikan aspirasi politiknya, karena dipaksa untuk mengikuti arahan atasan. Tidak memilih partai milik pemerintah, maka akan diinterogasi oleh atasannya.

Bahwa siapa pun yang kritis kepada Soeharto saat itu, pasti akan jadi sasaran empuk untuk ditindak. Betapa tidak sedikit para aktivis dan politisi anti-pemerintah yang dipenjara bertahun-tahun. Mereka menjadi tahanan politik yang sebetulnya tidak bersalah dari aspek keadilan hukum, tapi dianggap melanggar oleh pemerintah.

Bahwa ekonomi saat itu hanya dikuasai oleh segelintir orang; penguasa dan kroco-kroconya (pengusaha). Siapa pun pengusaha yang mau mendukung pemerintah, maka dijamin akan berjaya. Jumlah mereka tidaklah banyak. Mereka penyokong utama kepentingan politik penguasa.

Oligarki politik dan ekonomi tersebut begitu kentara terlihat. Sehingga disparitas yang kaya dan yang miskin benar-benar lebar. Akibatnya, golongan menengah di era itu sulit tumbuh kembang. Tidak seperti sekarang, golongan menengah tumbuh dengan pesatnya.

Yang paling menyakitkan hati rakyat bahwa di era Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi dengan sangat merajalela. Bahkan “kultur politik” tersebut belum hilang hingga sekarang.

Betapa berantakannya sistem birokrasi saat itu gara-gara perilaku koruptif para birokratnya. Betapa banyak anak dari penguasa politik saat itu memperoleh jalan lempang mendirikan perusahaan. Dan perusahaan itu kemudian mendapat jatah proyek dari penguasa, di mana penguasa tersebut adalah keluarga (bapaknya) sendiri.

Hemat saya, nepotisme yang begitu mengakar inilah yang sebenarnya menjadikan anak-anak mantan penguasa Orde Baru ingin mengembalikan lagi kejayaan itu. Mereka masih terpesona dengan kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka ingin memperoleh kenikmatan itu lagi, setelah beberapa tahun telungkup selama era Reformasi berlangsung.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat lumrah. Sebab bagaimanapun, segala fasilitas lengkap yang diberikan bapaknya sebagai penguasa, memengaruhi perspektif berpikir mereka dengan sangat kuat. Dalam arti yang lain, para anak mantan penguasa tersebut belum pernah menggunakan perspektif dari orang-orang yang menjadi “korban” Orde Baru.

Mereka tidak pernah merasakan paksaan dari penguasa. Mereka tidak mengalami pembungkaman kebebasan dalam berpendapat. Mereka tidak mengalami kesulitan untuk membesarkan perusahaan. Sebab, mereka anak penguasa.

Karena itu sangatlah tidak mungkin menghidupkan lagi sistem politik ala Orde Baru di era sekarang. Selain didasarkan atas alasan zaman yang sudah berubah sangat drastis, pula didasarkan risiko akan terjadinya benturan sosial yang sangat besar jika impian itu dipaksakan.

Salah satu sistem ala Orde Baru yang sangat menjadi ciri khas adalah sentralisasi. Sistem ini memosisikan pemerintah pusat mengomando pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mematuhi kebijakan top-down dari pemerintahan pusat itu. Sehingga pemerintah daerah tidak diberi inisiatif tentang banyak hal.

Sekarang semua daerah menjadi maju dengan kebijakannya masing-masing sebagai wujud desentralisasi (otonomi daerah). Jajaran pemda bebas mengatur maju-mundur daerahnya tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang mereka buat. Dan itu adalah anugerah besar atas tumbangnya Orde Baru.        

Sungguh akan menjadi masalah yang sangat besar jika ingin mengembalikan lagi beberapa sistem ala Orde Baru, seperti sentralisasi tersebut, di era sekarang ini. Jika gaung ini dinyatakan lagi, maka akan banyak pemerintah daerah yang memprotes keras. Sebab kemaslahatan otonomi daerah benar-benar sudah mereka rasakan selama ini.

Karena itu, mengatasi persoalan tidak terjadinya swasembada beras secara nasional dengan cara menghidupkan kembali Orde Baru, seperti yang dikemukakan Titiek Soeharto, adalah solusi yang utopis, tidak logis, dan sangat instan. Sama pula seperti teriakan para pengusung khilafah yang selalu mengatakan bahwa solusi dari segala macam persoalan bangsa adalah memberlakukan khilafah islamiah di negeri ini.