Sejak dua hari ini, tagar #justiceforaudrey menggema di media sosial, baik twitter maupun Instagram. Warganet ramai membicarakan kasus ini hingga menjadi viral di dunia maya. Adalah Audrey, siswi Sekolah Menengah Pertama yang diduga mengalami kekerasan dan pengeroyokan oleh 12 siswi SMA sekaligus.

Menurut informasi yang beredar, Audrey ditendang, dipukul, diseret, sampai kepalanya dibenturkan ke aspal. Lebih parah, kemaluannya diduga ditusuk-tusuk agar dia tidak perawan lagi.

Apalagi yang lebih memprihatinkan dari ini? Miris, sangat miris. Kekerasan dilakukan oleh anak kepada anak, oleh perempuan kepada perempuan. Penyebabnya pun sepele, karena laki-laki. Perempuan mana yang tak terenyuh hatinya melihat peristiwa ini?

Tak bisa dibayangkan bagaimana kondisi Audrey saat ini. Terpukul, sudah pasti. Trauma akan membayangi hidupnya jika tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang tepat.

Cerita Audrey telah memicu kemarahan warga dunia maya yang menuntut keadilan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ada yang langsung mencari akun pelaku agar bisa “bersilaturahmi”, tentunya dengan memaki-maki mereka. Cuitan warganet jauh dari kata-kata baik. Foto pelaku terpampang nyata di dunia maya tanpa blur.

Warga dunia maya sepertinya ingin menghukum pelaku dengan sanksi sosial. Ya, mereka berhasil melakukannya. Jejak digital itu kejam; sekali diunggah, maka ia akan ada di dunia maya, selamanya. Apa pun akan dapat dilihat oleh siapa saja, bahkan lintas generasi.

Lalu, bagaimana dari sisi hukum?

Mari kita telisik dua undang-undang yang dapat dijadikan referensi, yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Kedua hukum legal ini diberlakukan karena pelaku dan korban adalah anak di bawah umur yang wajib dilindungi oleh negara. Baik pelaku, saksi, dan korban adalah anak berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH). ABH adalah salah satu dari 15 kluster anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) menurut UU No. 35 tahun 2014.

SPPA mempromosikan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Turunan dari keadilan restoratif adalah dengan adanya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Singkatnya, diversi adalah proses musyawarah antara pihak terkait untuk mencari penyelesaian perkara di luar proses pengadilan.

Pasal 7 UU SPPA menyebutkan: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversi.  Diversi wajib dilakukan, dan adalah amanat undang-undang. 

Diversi pun memiliki syarat. Perkara yang dapat didiversikan adalah perkara yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Diversi tidak selalu berhasil. Hasil diversi pun tidak selalu mengembalikan anak kepada orang tua. Beberapa kasus diversi menghasilkan kesepakan rehabilitasi bagi ABH pelaku di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Jika diversi gagal, maka proses perkara dilanjutkan ke pengadilan.

Sekarang, mari kita lihat pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada pelaku kasus Audrey. Ancaman pidana yang mungkin dikenakan adalah Pasal 170 KUHP. 

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian: (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;

(2) Tersalah dihukum: a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dan c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jika pasal yang dikenakan adalah pasal 170 ayat 1, maka diversi wajib dilakukan.

Pasal lain yang mungkin dikenakan adalah Pasal penganiayaan anak yang diatur khusus dalam Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sanksi bagi pelanggar pasal ini diatur dalam pasal 80 di mana pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan pasal ini pun, diversi wajib dilakukan.

Mari kita anggap diversi gagal, dan proses berlanjut ke pengadilan. Anggap hakim menjatuhkan pidana maksimal, yaitu 5 tahun 6 bulan atau 3 tahun 6 bulan.

UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA pasal 79 menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Artinya, hukuman penjara maksimal yang mungkin akan menjerat pelaku kasus Audrey adalah 2 tahun 8 bulan.

Masih ada opsi-opsi lain yang dihadirkan dalam SPPA, seperti pidana pelatihan kerja dan pelayanan masyarakat.

Indonesia telah berkomitmen untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka perlindungan bagi setiap anak harus dipastikan, tanpa terkecuali anak berhadapan denga hukum.

Kasus ini, sekali lagi, adalah pukulan telak bagi Indonesia. Ini adalah tamparan keras bagi orang tua, pendidik, serta masyarakat. Moral generasi bangsa seperti dipertaruhkan. Untuk itu, pendidikan karakter harus lebih digiatkan agar tidak ada Audrey-Audrey lainnya.