Pada acara ILC beberapa waktu lalu, terdapat perdebatan seru antara Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dengan Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon. Pernyataan menyerang dari Fadli Zon yang menuduh Raja Juli Antoni sebagai pengecut menambah riuh rendah perdebatan saat itu. Keriuhan itu tidak saja terjadi pada saat acara masih berlangsung tapi juga masih berlanjut setelah acara selesai. 

Twit war (perang cuitan) antara pendukung Fadli Zon dan Raja Juli pun bertebaran di micro blog Twitter. Tentu semua dengan segala apologinya walaupun kebanyakan adalah tindakan saling mem-bully. Tapi ada satu hal yang luput dari semua twit war tersebut, yaitu upaya mencari kebenaran dari tesa yang dikatakan oleh Raja Juli “Hoax marak karena gagalnya partai oposisi menjadi oposan yang kredibel”. Tesa ini ia nyatakan saat memulai presentasinya di acara ILC saat itu.

Jadi karena sudah ada perang cuitan yang mengaburkan makna perdebatan tersebut, marilah kita mulai menguji tesa yang disampaikan oleh Raja Juli. Masalah perang cuitan, biarlah itu menjadi urusan orang-orang alay dan akun ternakan. Sekali lagi, di tulisan ini kita hanya akan fokus pada tesa atau argumen yang disampaikan oleh Raja Juli, “Hoax marak di Indonesia adalah disebabkan gagalnya partai oposisi menjadi oposan yang kredibel”.

Untuk mengurai hal ini marilah kita mulai dari menelusuri apa itu partai oposisi. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, yang biasa dipanggil Cak Nur, dalam buku Dialog Keterbukaan. Menurutnya dalam sebuah negara demokrasi penting adanya check and balance sebagai kekuatan penyeimbang. 

Sistem demokrasi yang baik adalah yang dalam dirinya terkandung mekanisme untuk mampu mengoreksi dan meluruskan dirinya sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dan terus lebih baik. Karena masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi atau, dalam perkataan lain, masyarakat adalah jumlah keseluru­h­an pribadi-pribadi, maka demo­krasi pun sesungguhnya berpangkal kepada pribadi-pribadi yang “ber­kemauan baik”. 

Kenapa begitu? Menurut Cak Nur, karena pada dasarnya manusia itu tidak selalu benar atau dalam bahasa agamanya disebut manusia itu mahallul khata’ wan nisyan (tempat salah dan lupa). Oleh karena itu dalam konteks negara demokrasi, perlu adanya entitas dalam lembaga formal yang melakukan check and balance. Siapa mereka? jawabannya partai oposisi. 

Cak Nur melanjutkan bahwa oposisi itu bukan berarti menentang secara membabi buta atas kebijakan pemerintah berkuasa apalagi mencari-cari kesalahan individu dalam pemerintahan berkuasa untuk menyerang mereka. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh partai oposisi? Oposan ada untuk memberikan kritik konstruktif dalam koridor loyalitas dan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Nah, dalam konteks inilah kredibilitas oposisi itu dibangun.

Dalam konteks ini, oposisi sebenarnya bukanlah musuh tapi counter player (mitra tanding) bagi pemerintah dan partai-partai pendukungnya. Lalu sebagai counter player, apa yang seharusnya dilakukan oleh oposisi, ya perang gagasan. Inilah yang tidak terlihat dilakukan oleh partai-partai oposisi di Indonesia. Dalam Bahasa Raja Juli ia menyebut bahwa partai-partai oposisi gagal menjadi partai oposisi yang kredibel karena tidak dapat memberikan kebijakan alternatif (alternative policy) atas kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan partai penguasa. 

Ambilah contoh tentang kebijakan Kartu Indonesia Sehat, apa kebijakan alternatif yang diajukan oleh pihak partai oposisi? Tidak ada. Ambillah contoh lagi tentang kebijakan Jokowi yang berniat membangun tol laut untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia, apa tawaran alternatif oposisi? Tidak ada. Semua orang di Indonesia baik yang dulu memilih Jokowi ataupun tidak, sekarang mengakui tentang kinerja Jokowi dalam bidang pembangunan infrastruktur. Mereka mengakui bahwa dalam bidang ini apa yang dilakukan Jokowi sudah benar dan hebat. Kenapa persepsi ini terjadi? Karena tidak ada tawaran alternative policy  yang ditawarkan oleh pihak oposisi.

Karena partai oposisi kedandapan (kewalahan) melakukan tugasnya sebagai counter player dengan kegagalan mereka memberikan tawaran kebijakan alternatif kepada masyarakat, akhirnya pilihan mereka adalah menjadi kelompok yang melakukan kritik secara serampangan, sporadis, dan remeh temeh. Inilah yang sedang terjadi saat ini. 

Akhirnya yang dipilih adalah isu-isu “stensilan” mulai dari menyerang Jokowi dengan menyatakan bahwa ayah Jokowi adalah PKI, ayah Jokowi adalah Cina, Ibu Jokowi bukan ibu asli, nama Jokowi bukan nama asli melainkan nama aslinya adalah nama Tionghoa,  pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan anti-Islam, pemerintah anti ulama, antek asing dan aseng dan berbagai serangan “stensilan” lainnya. Apakah itu semuanya benar? Tentu tidak. Tapi bukankah yang penting bagi pembuat dan pemesan isu bukan kebenaran, yang penting pamor Jokowi anjlok dan tahun 2019 tidak terpilih kembali. Intinya kalau bisa jangan sampai Jokowi jadi lagi. Itu !!

Nah, berita hoax masuk dari celah serangan-serangan sporadis dan serampangan ini. Karena serangan secara elegan tidak dapat dilakukan maka berita-berita level “lambe turah” yang dilakukan. Karena tidak ada data, maka masuklah pada acara selanjutnya, dibuat saja seolah ada datanya, seolah-olah itu nyata. Mirip-mirip cerita aksi sihir Harry Potter di cerita J.K. Rowling. 

Walaupun itu adalah aksi khayalan, para animator di film tersebut harus membuatnya seolah-olah itu nyata dan memang terjadi. Dan pihak oposisi, sengaja membiarkan hal ini karena ada keuntungan politik yang didapat walaupun terbukti tidak terlalu siginifikan. Tapi seperti kata orang, bukankah kebohongan yang diproduksi secara terus menerus akan menjadi kebenaran atau seperti kata seorang konsultan politik di momen pilkada DKI lalu, “adakalanya kebencian itu perlu dipelihara”.

Atas dasar berpikir seperti inilah maka berita-berita hoax yang bercerita tentang kejelekan pribadi Jokowi akan terus ada dan akan semakin masif mendekati tahun-tahun pemilihan presiden. Maka dari itu menjadi menarik apa yang diutarakan oleh seorang tokoh di Indonesia, ia berkata, Pak Jokowi sebaiknya elektabilitasnya diturunkan. Biar lawan politik tidak membuat kerusuhan sosial”. 

Tapi elektabilitas yang dinikmati Jokowi ini bukan an sich dikarenakan faktor Jokowi-nya tapi juga disebabkan faktor tidak adanya oposisi yang kredibel. Dalam Bahasa olahraga tinju tidak ada lawan tanding yang sepadan bagi Jokowi. Dalam metafora di olahraga sepakbola seperti Real Madrid melawan Gresik United ya jelas pemenangnya adalah Real Madrid kecuali pemain Real Madrid dibuat mules-mules perutnya atau dikeroyok orang-orang tak dikenal hingga babak belur lalu saat bertanding tidak bisa lari. Inilah metafora yang coba dilakukan kepada Jokowi. 

Dan cara membangun persepsi negatif terhadap Jokowi itu tentu dengan membenturkannya dengan agama mayoritas negeri ini. Maka dibuatlah ia vis a vis dengan Islam. Padahal sepanjang sejarah, selain Gus Dur, Jokowi adalah presiden yang paling rajin berkunjung ke pesantren, tempat di mana mayoritas Islam di Indonesia memperoleh otoritas keislamannya. Tapi mereka tak mau tahu itu. 

Bagi mereka yang penting Jokowi salah dan apapun yang dilakukan Jokowi adalah kesalahan. Karena serangan terhadap konsep kebijakan tidak bisa mereka lawan, akhirnya yang terjadi adalah pada gaya fashion Jokowi, mulai dari cara bersepatu, memakai jas, dan apapun itu. Inilah mungkin era oposisi terjelek dalam sejarah politik Indonesia. Perlawanan mereka sebatas bully-an level anak SD saja.

Pada akhirnya kita harus berkata, bahwa tesa yang diungkapkan Raja Juli Antoni  dalam acara ILC tempo hari sangatlah sulit dibantah karena kenyataan politiknya yang memang demikian. Opisisi yang menguasai pimpinan parlemen ternyata tidak membuat partai-partai oposan menjadi cerdas dan bermain elegan tapi malah menjadi pemain politik picisan.