Momentum pemilihan presiden tahun 2019 mendatang, atmosfernya sudah sangat dirasakan akhir-akhir ini. Namun, bukan suguhan ide dan adu gagasan yang mengemuka, di berbagai media justru yang muncul adalah adu diksi tajam yang tak jarang memicu ketersinggungan dan hasutan sosial. 

Pemilihan kata –dalam kontestasi pilpres saat ini- nyatanya menjadi satu hal yang tak boleh dipandang remeh, keliru mengartikulasikan pemikiran sedikit, akan berdampak pada komentar dan analisa publik yang cenderung negatif, terlebih bagi para simpatisan calon presiden.

Dari sinilah pelintiran kebencian menemukan momentumnya. Istilah pelintiran kebencian (hate spin) diintrodusir oleh Cherian George yang pada tahun 2016 lalu menerbitkan buku berjudul Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy.  Di berbagai belahan dunia, ternyata memanipulasi kebencian telah menjadi strategi politik yang terbilang efektif. Memainkan frustasi publik memiliki dampak elektoral bagi kompetisi kekuasaan.

Ketersinggungan Sebagai Modal Politik

Beberapa waktu lalu, dua simbol kekuatan politik Indonesia melemparkan kata-kata yang kontroversial. Dianggap kontroversial karena berhasil menyulut perdebatan publik. Baik Jokowi maupun Prabowo, yang merupakan figur sentral perpolitikan Indonesia, tak kedap terhadap upaya oposan yang mengeksploitasi ketersinggungan publik untuk menyerang keduanya.

Agen pelintiran kebencian ini biasanya adalah bagian dari kelompok elite; baik pemimpin organisasi politik (atau agama) bahkan pejabat pemerintahan, yang ingin “mengambil keuntungan elektoral- dengan merekayasa ketersinggungan publik melalui komentar-komentarnya terhadap oposisi.

Pendayagunaan sentimen publik untuk kepentingan politik ini, semakin membelukar tatkala mendaku pada sensitifitas agama dan media digital sebagai pirantinya. Pelintiran kebencian mengeksploitasi kebebasan dalam demokrasi dengan memperkuat identitas-identitas kelompok sebagai sumber daya dalam aksi-aksi kolektif yang tujuannya justru kontraproduktif dengan spirit demokrasi.

Mengadopsi kebencian untuk mengakumulasikan keuntungan politis merupakan penyakit berbahaya bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Namun, penyakit itu ada obatnya, meskipun tidak mudah ditelan, karena ia mensyaratkan partisipasi setiap warganegara (terlebih pemerintah). 

Sistem politik kita harus mampu mengobati dirinya sendiri, tapi  obatnya harus demokratis pula. Demokrasi mengharamkan prinsip “tujuan menghalalkan cara”, dengan kata lain; tak ada ruang bagi tangan besi menghentikan rekayasa kebencian.

Strategi Politik “3-Re”

Sebaran pelintiran kebencian yang beranak pinak melalui media sosial dewasa ini, harus dilawan agar tak sampai merobohkan dua pilar kembar demokrasi: kebebasan (liberty) dan kesetaraan (equality). Dua komponen penyangga demokrasi ini, tentu akan berjalan terengah-engah jika atmosfer sosial penuh dengan diskriminasi dan intimidasi sebagai orang tua kandung intoleransi.

Realitas ini tentu akan mengancam kualitas ruang publik, yang kondusifitasnya ditentukan oleh upaya untuk saling mencapai tujuan dan kebaikan bersama. Di antara kebaikan bersama yang tak sulit disepakati adalah keadilan dan kesejahteraan. 

Untuk itu perlu upaya bersama untuk menggulung salah satu ancaman terhadap demokrasi di Indonesia, yaitu politik identitas, yang bermuara pada adanya ketidakadilan. Karena, kesetaraan (equality) tidak akan bisa terbangun apabila masih dijumpai struktur ketidakadilan dalam berbagai aras kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu perlu pengelolaan keragaman, karena ia melekat dalam demokrasi yang ingin menghargai otentisitas (dan otoritas) warga negara yang beragam. Di samping itu, pengelolaan keragaman harus diletakkan sebagai “instrumen antara” untuk memperjuangkan tujuan-tujuan bersama, yakni kesetaraan dan keadilan sosial. 

Untuk menerjemahkan keduanya, dapat dilakukan dengan “strategi 3-Re” yang mewakili pilar-pilar penopang dalam membangun keadilan, yaitu rekognisi, representasi, dan redistribusi sumber daya.

Pengakuan (recognition) dan penghargaan pada yang lain dan berbeda adalah dasar utama demokrasi di Indonesia. Dalam tataran kehidupan perpolotikan, ukuran rekognisi dilihat dari sejauhmana entitas-entitas yang plural dalam masyarakat menghormati dan mengakui perbedaan dan keragaman. 

Pengakuan ini tak terbatas pada toleransi kepada liyan, melainkan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda dalam relasi antarkelompok.  Sejauh mana konstitusi mengekspresikan pengakuan itu, dan sejauh mana kebijakan-kebijakan negara menegaskan jaminan konstitusi pada masing-masing kelompok.

Selanjutnya, untuk mengartikulasikan keterwakilan (representation) tak hanya berbatas pada kepentingan yang dijalankan oleh lembaga perwakilan formal (parlemen). Namun, sesungguhnya, representasi meliputi keterwakilan kultur, kepercayaan dan identifikasi. Isu utamanya sejauhmana wakil bisa memperjuangkan kepentingan yang diwakili di ruang publik.

Adapun redistribusi adalah berkaitan tentang bagaimana negara bisa hadir memberikan perlindungan, kebijakan afirmatif bagi warga miskin dan public service yang baik. Karena, tak jarang kebencian yang jamak dikapitalisasi adalah bersumber pada abainya negara dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dasar warganya.

Selanjutnya, tergantung pada diri kita sendiri saat ini. Mau memupuk kebencian menjadi kekuatan politik, atau lebih memahami dan sejurus kemudian keluar dari kubangan produksi hasutan yang berpotensi meruntuhkan sendi-sendi sosial kebangsaan.**