Dekade Pertanian Keluarga atau Decade of Family Farming tahun 2019-2028 ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui FAO (organisasi pangan dan pertanian dunia) pada Juli 2019 lalu. Indonesia bersama negara-negara PBB lainnya berkomitmen kuat untuk berperan aktif dalam menjalankan kesepakatan ini. 

Kesungguhan Indonesia disampaikan dalam Komite Ketahanan Pangan Dunia atau Committee on World Food Security (CFS) ke-46 yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2019 di Roma, Italia. Bahkan Indonesia mendapat kehormatan menjadi satu dari tiga panelis pertemuan yang dihadiri 120 negara anggota FAO tersebut.

Sebelumnya pada April 2019 di Jakarta, dalam Regional Conference yang dihadiri oleh negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur disepakati sebuah Joint Communique di sub region Asia untuk penguatan pertanian keluarga. 

Hal ini menjadi langkah Indonesia dalam rangka memimpin isu global untuk mengisi dekade pertanian keluarga sepuluh tahun kedepan. Dekade pertanian keluarga sangat penting dan menentukan bagi dunia terkhusus Indonesia. 

Sebab sebagian besar pangan yang dikonsumsi penduduk dihasilkan dari ladang keluarga petani. Mereka juga yang memberi sumbangan terbesar bagi cadangan pangan dunia. 

Namun menjadi anomali ketika kemiskinan dan kelaparan justru masih terkonsentrasi diperdesaan. Dimana pusat keluarga petani menghasilkan pangan.

Kemiskinan dan Kelaparan

Berdasarkan data SOFI (State of Food Insecurity in the World) per 18 Juli 2019, angka kelaparan di tingkat global masih cukup tinggi, tercatat sebanyak 822 juta jiwa. Dengan kata lain satu dari tujuh orang penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan. 

Pada waktu yang berdekatan, dibelahan bumi lain justru terjadi hal yang berbeda. Menurut World Health Organization (WHO) sekitar 1,6 miliar orang mengalami kelebihan berat badan dan 600 juta orang diantaranya terjangkit obesitas. Situasi ini mengungkapkan ketimpangan dunia yang kian parah.

Sementara itu, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2019 terdapat sekitar 24,79 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Sebagian besar atau sekitar 14,93 juta orang tinggal di daerah perdesaan. 

Sementara penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 9,86 juta orang. Penting menjadi perhatian kita bahwa jumlah kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dari jumlah kemiskinan perkotaan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu mudah untuk memahami laporan BPS dalam survey pertanian antar sensus tahun 2018 yang menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem—penguasaan tanah dibawah 0,5 hektare—mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

Kenaikan terhitung hampir mencapai 10 persen dari 14.248.864 di tahun 2013 menjadi 15.809.398 keluarga pada tahun 2018. Peningkatan ini jelas memperbesar peluang rakyat di perdesaan untuk meninggalkan pertanian. Walaupun kepindahan yang terjadi sebenarnya tidak merubah struktur sosial. 

Karena mereka menjadi pendatang baru di perkotaan sebagai orang miskin. Artinya Indonesia mengalami kegagalan dalam transformasi dari pertanian ke sektor lain.

Selain kemiskinan, masalah utama yang dihadapi Indonesia sebagai negara pelaksana dekade pertanian keluarga adalah kelaparan. Dalam laporan Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menduduki urutan pertama dengan orang kelaparan terbanyak. 

Walau pada perkembangannya orang kelaparan di Indonesia telah menyusut dari 44,1 juta pada periode 2004-2006 menjadi 22,0 juta pada 2016-2018. Kondisi ini dipertegas Global Hunger Index yang pada tahun 2019 merilis indeks kelaparan Indonesia masih berada pada skor 20,1. 

Kendati angka tersebut menunjukkan perbaikan, namun situasi ini masih menempatkan Indonesia pada posisi ‘serius’ terhadap ancaman krisis pangan. Indonesia masih berada pada peringkat ke-70 dari 117 negara.

Ekspektasi dan Implementasi

Kenyataan itu menempatkan dekade pertanian keluarga sebagai momentum untuk kembali ke tujuan menghapus kelaparan di dunia pada tahun 2030 mendatang. 

Sampai dengan saat ini, Kementerian Pertanian masih mengandalkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan, Rakyat Sejahtera) untuk mengisi tujuan itu. Namun keduanya dinilai tak akan cukup. 

Harus ada upaya yang lebih berdampak pada usaha tani dan peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Terutama yang berkaitan dengan penjaminan alat produksi (tanah) dan penyaluran faktor produksi (benih, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya).

Kementerian pertanian kedepan juga harus merubah pandangan yang menempatkan petani sebagai obyek. Karena problem utama pangan bukan dilatari oleh ketidakdisiplinan petani. 

KRPL dan BEKERJA juga harus ditopang dengan menerapkan 1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa organik secara sungguh-sungguh. Kita juga harus meninggalkan solusi palsu yang justru merugikan keluarga petani melalui model contract farming seperti skema PIS-Agro (Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture).

Oleh karena itu, sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga, Kementerian Pertanian harus merujuk pada UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana UU telah memandatkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak keluarga petani. 

Seperti pemenuhan prasarana dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; penyuluhan dan pendampingan; jaminan luasan tanah pertanian; penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.