"Sudah cukup… Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional, dan dikenal dunia."

Demikian yang disampaikan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto melalui akun twitternya @TitiekSoeharto. Titiek adalah anak ke-4 Mantan Presiden Soeharto. Titiek juga merupakan mantan istri atau janda dari Prabowo Subianto, calon Presiden nomor urut 02 yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Keinginan Titiek memugar kembali puing-puing orde baru wajar saja. Toh, ia dan mantan suaminya tentu merasakan kenikmatan tiada tara saat Soeharto berkuasa selama 32 tahun—nyaris 7 periode. Saya memang tidak begitu merasakan kengerian rezim Soeharto. Pada tahun 1998 pun saat Reformasi, saya masih anak sekolah dasar (SD) yang tidak terlalu mengerti soal otoriterianisme Soeharto.

Namun, tentu tak sulit mencari referensi tentang sepak-terjang Soeharto beserta kroninya. Ada banyak literatur, baik berbentuk tulisan, audio, visual, atau audio-visual yang dapat dijadikan bahan rujukan. Bagaimana pada saat Soeharto menjabat, kebebasan dibungkam. Beberapa aktivis mengaku dipersekusi rezim Soeharto. Belum lagi bila membincang tentang dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) trah Cendana.

Titiek pasti tahu bahwa munculnya semangat reformasi adalah akibat kebrutalan rezim Soeharto. Amien Rais yang diklaim—atau mengklaim—sebagai bapak reformasi adalah salah satu yang mendorong mundurnya Soeharto. Amien juga disebut pernah mendesak Prabowo agar di-Mahmil-kan. Itu karena Soeharto dan Prabowo dianggap sebagai pihak (-pihak) yang bertanggung jawab atas kekacauan yang melanda Indonesia. 

Namun hari ini, Amien justru berada di barisan Prabowo. Maka perlu dipertanyakan klaim Amien atau pengikutnya mengenai sematan “Bapak Reformasi” itu.

Kembali ke soal usaha me-reinkarnasi orde baru. Secara yuridis ketatanegaraan, Soeharto adalah tersangka kasus korupsi. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tap MPR No XI) secara eksplisit menyebut Soeharto sebagai subjek atau mungkin objek dalam usaha pemberantasan KKN.

Pasal 4 Tap MPR/XI berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia.

Keinginan Titiek menghidupkan kembali gaya Soeharto bila Prabowo menang Pilpres adalah kemunduran yang menyebalkan. Titiek malah ingin mengulang pola birokrasi kompleks yang gemuk, lamban, menyebalkan, dan memalukan seperti di era abah-nya berkuasa.

Menghidupkan kembali program Soeharto juga berarti memberi nyawa kembali bagi tumbuh-kembangnya rezim diktator dan otoriter. Jangan-jangan, bila Prabowo menang, UUD NRI 1945 akan diamanden agar jabatan presiden tidak dibatasi dua periode, melainkan tanpa batas seperti era Pak Harto. Hasrat bernostalgia dengan orde baru juga berarti menumbuhkan berahi korup seorang tersangka korupsi.

Saat ini saja, Kejaksaan Agung masih memburu aset-aset Soeharto. Dikutip dari Tempo, tim eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita Gedung Granadi yang kini menjadi kantor Partai BerkaryaTommy Soeharto. Gedung itu adalah milik keluarga Cendana. Kejaksaan Agung memastikan tidak akan berhenti memburu aset milik Yayasan Supersemar hingga mencapai Rp4,4 triliun untuk disetorkan ke negara.

Bayangkan bila Prabowo jadi presiden, gaya orde baru Soeharto lahir kembali. Maka bukan tidak mungkin kerja Kejaksaan Agung memburu aset Soeharto akan terganjal. Abuse of power seperti itu sangat berpotensi. Sebab Prabowo pun telah menandatangani pakta integritas yang disodorkan GNPF Ulama berisi 17 poin yang satu diantaranya tentang intervensi kasus hukum Rizieq Syihab.

Meski Titiek dan Prabowo sudah berpisah (cerai), namun bisa jadi ada pembicaraan tertentu antara keduanya soal membangun kembali dinasti Cendana. Perlu diingat, di sana bukan hanya soal Titiek dan Prabowo, melainkan juga ada Tomi Soeharto, terpidana kasus pembunuhan.

Tak perlu diuraikan di tulisan ini soal kengerian di zaman Soeharto. Tulisan ini pun bila di zaman Soeharto—atau di zaman (andai) Prabowo jadi presiden, mungkin penulisnya sudah diciduk. Menghilang dan tak diketahui rimbanya seperti yang dialami beberapa aktivis lain.

Maka mengherankan bila ada beberapa aktivis hari ini yang justru berada di barisan Prabowo. Apakah mereka sadar bahwa orde baru adalah orde saat sepatu besi berada begitu dekat dengan wajah rakyat. Sekali bicara, tapak sepatu menempel di muka.

Lawan upaya menghidupkan rezim Soeharto!