Bagaimana seorang pemimpin seharusnya? Bagaimana seharusnya kekuasaan itu digunakan? Jika pertanyaan semacam ini tertuju pada Stalin, Mussolini, Adolf Hitler, Soeharto, dan semua diktator kelas kakap, tentu mereka akan menggunakan tangan besi untuk berbicara kepada rakyatnya. 

Tetapi, jika pertanyaan itu dilontarkan kepada sorang Mahatma Gandhi, maka ia akan menjawab, "I suppose leadership at one time mean muscles, but today it means getting alone with people." (pada suatu saat, kepemimpinan berarti otot. Namun, pada hari ini, maka kepemimpinan adalah berbaur dengan semua orang). Itu kata Gandhi ketika sesaat setelah ia mengonsolidasikan rakyat India untuk menentang penjajahan Inggris, yang kemudian dikenal dengan Gerakan Swadesi.

Kita tahu bahwa dunia telah melahirkan banyak tokoh-tokoh dan pemimpin yang besar. Beberapa menjadi besar karena gaya kepemimpinannya yang menggunakan hati dan mengedepankan kepentingan rakyat, dan beberapa menjadi "besar" karena kejahatannya.

Negara kita tercinta, Indonesia, pernah memiliki pemimpin dengan dua karakter yang berbeda itu. Di Era Orba, Soeharto menggunakan tangan besi untuk mengekang hak-hak sipil, kebebasan pers, dan menjauhkan segala prinsip-prinsip demokrasi yang telah disusun oleh para pendahulunya.

Dan sebaliknya, gemilang reformasi memunculkan dua orang pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan hak-hak sipilnya, yaitu B.J Habibie dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Habibie yang dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak milestones bagi kemajuan negeri ini dengan berbagai kebijakan-kebijakannya yang pro-rakyat. Salah satu contohnya, yaitu ketika Ia memberlakukan kebebasan pers (terbit dan disahkannya Undang-Undang Pers) dan menjamin kebebasan sipil. 

Gus Dur mengedepankan dialog dan hati untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan ketika itu Istana terbuka untuk siapa saja yang hendak berdialog dengannya. Itu merupakan salah satu unsur dalam berdemokrasi. Ia bahkan berani berkelahi dengan DPR dengan mengeluarkan maklumat pembubaran DPR yang saat itu sudah sangat korup dan kotor.

Habibie dan Gus Dur adalah dua orang pemimpin yang menggunakan model kepemimpinan sipil dan menggunakan cara-cara sipil dalam menjaga serta merawat demokrasi di Indonesia. Mereka meletakkan fondasi bernegara yang sangat penting dalam diskursus demokrasi, yaitu tentunya dalam berdialog dan bermusyawarah. 

Sayangnya, kudeta politik mengakhiri kepemimpinannya, dan kudeta politik itu didesain oleh para elite politisi demagog.

Saat ini, negara kita sedang dilanda berbagai macam masalah. Gejolak kerusuhan di Papua dihadapi dengan senjata, bukan dialog. Gelombang aspirasi rakyat yang menolak disahkannya RUU KPK dan beberapa RKUHP yang dianggap "bermasalah" juga kontroversial dibalas dengan tindakan represif aparat.

Pada Era ini, brutalitas aparat dijadikan sebagai alat intimidasi. Para pengkritik dikenakan pasal makar. Para aparatur negara keras terhadap pengkritik yang hanya di anggap "melawan rezim". UU ITE dijadikan alat legitimasi untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat di media sosial.

Pelemahan KPK

Dalam RUU KPK yang telah disahkan, KPK hendak dilemahkan dengan desain yang berbagai cara dan mengerikan, dari mulai pembentukan Dewan Pengawas (DP), alur izin sadap yang melibatkan DP, wewenang menerbitkan SP3, pegawai KPK adalah ASN (ini berakibat pegawai sangat rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya), dan masih banyak lagi pasal-pasal yang kontroversial dalam RUU itu.

Padahal KPK tidak diminta dilahirkan jika Indonesia baik-baik saja. KPK tidak minta dilahirkan jika Polri dan Kejaksaan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan arif dan bijaksana.

Tetapi KPK lahir karena Indonesia sedang sakit, sakit karena wabah korupsi telah menggerogoti seluruh elemen pemerintahan, yang nyaris membunuh Indonesia sebagai negara gagal, negara dengan utang menggunung, negara dengan tingkat korupsi yang masif ketika dikelola Orba.

Hakikat Demokrasi

Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, melainkan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. 

Ada berbagai norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan olehnya. Salah satunya, yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme. 

Hal ini tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan etnis, budaya, agama, dan potensi alamnya.

Dan selanjutnya, yaitu musyawarah, internalisasi makna, dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya partial functions of idealsyaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus seluruh keinginan sepenuhnya.

Syarat-syarat demokrasi pun perlu dilaksanakan agar terlaksananya kehidupan berdemokrasi yang sebenarnya-benarnya. Tetapi apa yang terjadi terhadap Indonesia pada era ini? Sangat tidak mencerminkan kehidupan berdemokrasi yang sehat dan sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri.

Pada situasi ini, rakyat Indonesia sangat rindu dengan gaya kepemimpinan Habibie dan Gus Dur. Pemimpin yang tidak menyiram bensin ke api yang sedang menyala, tetapi berusaha memadamkannya dengan hati yang lapang dada.