Djayadi Hanan, seorang ilmuwan politik Indonesia, menulis desertasi yang menarik soal presidensialisme multipartai di Indonesia, adapun desertasi yang diujikan di Ohio State University tersebut, yakni Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy, yang sudah diterjemahkan dan dibukukan menjadi Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia.

Kajian mengenai presidensialisme multipartai tentu di dalamnya menyangkut juga soal hubungan/interaksi antara eksekutif dan legislatif. Di kalangan para ahli, Djayadi Hanan mengungkapkan mengenai adanya pendapat-pendapat yang menyebutkan bahwa sistem presidensialisme multipartai merupakan sistem yang tidak ideal dan rentan terjadi apa yang disebut sebagai instabilitas demokrasi.

Salah satu contohnya, yakni desertasi yang ditulis oleh Braun (2008). Braun menyimpulkan bahwa sistem presidensial di Indonesia menjadi pemicu destabilisasi. Bahkan, Braun menyarankan agar Indonesia mengganti sistem presidensialisme multipartai tersebut dengan sistem parlementer, sebagaimana yang diterapkan oleh Thailand. 

Beberapa ahli lain pun, seperti Linz (1990, 1994) serta Stepan dan Skach (1994), mengatakan bahwa presidensialisme hakikatnya lebih rentan terhadap instabilitas atau kehancuran demokrasi (democratic breakdown) dibandingkan sistem parlementer (Hanan, 2014).

Detailnya, Syamsudin Haris (2014) pun mengungkap mengenai probem-problem yang bisa timbul dari sistem presidensialisme multipartai, yakni sebagai berikut: Pertama, pemilihan presiden kemungkinan besar menghasilkan “Presiden minoritas”, yakni presiden dengan basis politik minoritas di parlemen.

Kedua, peta kekuatan politik hasil pemilu legislatif di parlemen kemungkinan besar sangat fragmentatif karena tidak ada satu pun partai politik yang meraih kursi mayoritas.

Ketiga, legitimasi demokratis ganda (dual democratic legitimacy) antara presiden dan parlemen berpotensi melahirkan gesekan politik dan bahkan konflik akibat persaingan legitimasi di antara dua institusi tersebut.

Keempat, yakni konflik presiden dan parlemen bisa mengarah pada jalan buntu politik (deadlock) dan menghasilkan demokrasi presidensial yang tidak efektif dan tidak stabil (Haris, 2014).

Akan tetapi, secara praksisnya, pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan berjalan secara stabil. Artinya, presidensialisme multipartai di Indonesia secara umumnya justru dapat bekerja dengan baik dan menemukan relevansinya untuk dipraktikan di Indonesia.

Hal itu bisa terlihat dari fenomena politik yang berkembang. Secara umumnya, tidak ada pergejolakan yang tajam, berkait hubungan eksekutif dan legislatif. Tentu hal tersebut menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Dalam diskursus akademik, ada tesis-tesis yang bermunculan mengenai faktor yang menyebabkan demokrasi di Indonesia berjalan stabil dengan sistem presidensialisme multipartainya. Salah satunya, yakni tesis kartel (cartel thesis). 

Dalam sebuah sistem kepartaian kartel, semua partai politik besar melakukan kongkalikong guna memperoleh banyak saham/bagian politik dalam berbagai bentuknya, seperti jabatan pemerintahan, proyek pemerintahan, atau politik patronase lainnya (Hanan,2014).

Menurut logika dalam tesis kartel ini, partai-partai politik di legislatif sebenarnya tidak begitu peduli dengan kebijakan atau agenda presiden selama mereka tetap memperoleh keuntungan politik dan ekonomi bagi keberlangsungan partai politik mereka. Kongkalikong ini pula yang membuat persaingan antara kedua lembaga itu menjadi tidak perlu dan, dengan demikian, peluang bahaya presidensialisme pun menjadi nihil (Hanan, 2014).

Menurut Djayadi Hanan (2014), penjelasan tesis kartel memang relevan untuk menjawab mengapa sistem presidensialisme multipartai yang diterapkan di Indonesia tidak mengalami distabilisasi. Tetapi penjelasan tesis kartel sendiri tidak memuaskan. Berangkat dari berbagai fenomena politik yang berkembang, nyatanya tesis kartel tidak selalu menjadi fondasi hubungan eksekutif dan legislatif.

Adapun fenomena-fenomena politik yang menunjukkan tesis kartel tidak selalu tepat untuk menjelaskan stabilitas presidensialisme multipartai di Indonesia. Beberapa di antaranya, yakni bagaimana konsistennya PDIP menjadi oposisi selama pemerintahan SBY, ataupun ketika PDIP menyepakati program bantuan pemerintah, program bantuan langsung tunai dan kredit skala kecil, dan sebagainya (Hanan,2014).

Menurut Djayadi Hanan, stabilnya hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia lebih karena pola relasi atau kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif mengambil dalam bentuk kompromi.

Djayadi Hanan di sini membedakan istilah kompromi dengan kolusi (persekongkolan). Lebih detailnya, jika tesis kartel menyatakan bahwa kerja sama di kalangan partai politik dan antara cabang legislatif dan eksekutif bisa terjadi karena adanya kolusi (persekongkolan) di kalangan partai politik.

Sementara Djayadi Hanan (meski tidak menafikan adanya politik kartel tersebut) berpendapat pola kerja relasi yang sebenarnya terjadi antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah kompromi yang terjadi karena keberadaan institusi-institusi formal dan informal yang menyusun keseharian hubungan antara kedua badan tersebut (Hanan, 2014).

Sebagai tambahan, Syamsuddin Haris (2014) memberikan contoh kasusnya. Ada mekanisme rapat konsultasi antara presiden dan pimpinan DPR yang memungkinkan kedua belah pihak mengurangi ketegangan politik di antara mereka (Haris, 2014).

Penting untuk dicatat, bahwa kompromi sendiri adalah suatu hal yang tak terelakkan dalam politik dan/pembuatan kebijakan publik. Dalam studi politik, dikenal juga ungkapan bahwa politik adalah seni berkompromi (the art compromise). Sulit dibayangkan politik bisa berlangsung tanpa kemauan para politikus atau pembuat kebijakan publik untuk berkompromi (Baudreaux dan Lee,1997; Gutmann dan Thompson,2010; dalam Hanan, 2014).

Pada umumnya, ciri utama kompromi adalah merelakan sesuatu untuk tujuan bersama atau menemukan jalan tengah. Menurut Seltser, berkompromi artinya mencari jalam alternatif, solusi ketiga, jalan tengah, atau konsensi bersama. Ketika melakukan itu, para pihak yang sedang berkonflik rela melepaskan tuntutan mereka semula, dan mau mengubah apa yang mereka mau terima (Hanan,2014).

Secara praksisnya, sudah barang tentu mengharuskan adanya kompromi sepanjang waktu berkait relasi antara eksekutif dan legislatif tersebut.

Sedangkan kolusi (persekongkolan), yakni sejenis kesepakatan diam-diam atau bahkan rahasia demi kepentingan partai-partai yang terlibat dengan mengabaikan perbedaan di antara mereka (Macy, 1991; Nyberg & Sewell, 2012; dalam Hanan, 2014).

Dalam kolusi, ada toleransi terhadap perilaku menyimpang semisal korupsi. Tidak seperti kompromi, partai-partai yang terlibat dalam kolusi dari awal sudah sadar kalau mereka punya tujuan bersama: masing-masing ingin memperoleh keuntungan finansial. Dalam bentuk kartel, kolusi terjadi di tingkat sistem, atau dalam istilah orang Indonesia, “korupsi berjemaah” (Hanan, 2014).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa presidensialisme multipartai memang relevan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut karena adanya fakta bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat dikatakan stabil.

Kestabilan itu terjadi karena perilaku elite-elite politik kita (terutama eksekutif dan legislatif) yang mau untuk melakukan politik kompromi. Dengan kata lain, mau untuk bersikap akomodatif.

Hal itu tentu saja berkaitan erat dengan bagaimana interaksi eksekutif dan legislatif memang terstruktur untuk mengharuskan keduanya selalu bekerja sama bila mereka menginginkan adanya kemajuan dalam agenda-agenda legislatif dan non-legislatif. Presidensialisme multipartai pun akan selalu dan terus menemukan relevansinya dalam pemerintahan Indonesia, andai eksekutif dan legislatif mau untuk selalu melakukan interaksi dinamis dan konstruktif.

Sebagai penutup tulisan ini, saya pun menyapakati pendapat Djayadi Hanan, bahwa ineraksi yang berjalan dinamis dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif ini jelas sangat dibutuhkan bagi konsolidasi dan peningkatan demokrasi di Indonesia (Hanan, 2014, hlm. 19).

Daftar Pustaka

  • Hanan, Djayadi. 2014. Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia. Bandung: Mizan
  • Haris, Syamsuddin. 2014. Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia