Gambaran Perpajakan di Indonesia

Dalam kehidupan tentunya kita tidak asing dengan kata "pajak", karena dimanapun aspek kehidupan, pajak akan terus disuarakan. Kita dapat melihat melalui struk makanan, pembelian paket, memiliki kendaraan, dan lain sebagainya. Setiap sektor, memiliki jumlah pajak yang berbeda, dan tak jarang manusia dibuat pusing dengan pelunasan pajak ini.

Pajak memiliki sifat yang wajib, tetapi tak jarang bila banyak orang yang mengabaikan pajak, dan menganggap hal tersebut sebelah mata. Padahal sebenarnya, pajak memiliki nilai penting yang perlu diketahui.

Pajak merupakan iuran masyarakat sebagai pemasukan kas negara, hal ini bersifat wajib dan dipaksakan oleh negara. Pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan negara. 

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mencantumkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat, dan bersifat memaksa. Tetapi, masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Masyarakat menyerahkan sebagian dari hasil kekayaan yang dimiliki, tercantum dalam UU No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Dasar pemungutan pajak adalah tanah, jalanan, harta kekayaan, kendaraan, pembangunan, penghasilan, perseroan, dan lain sebagainya.

Perpajakan memiliki prinsip-prinsip utama yang digunakan hingga sekarang, yaitu pemungutan pajak dilaksanakan dengan mudah dan murah (efficiency), pajak wajib dilaksanakan dengan adil, yaitu harus sebanding dengan kemampuan membayar, serta manfaat dari pajak tersebut (equity), dan kebijakan perpajakan perlu dipertimbangkan, karena jangan sampai mengganggu ekonomi seseorang (economics effects must be considered) (Halim, et al. 2020).

Perpajakan juga memiliki fungsi-fungsinya, yaitu sebagai pemasukan terbesar negara, serta untuk mengatur dan menjalankan pemerintah dalam kebijakan bidang sosial dan bidang ekonomi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, perpajakan tidak hanya menguntungkan negara sebagai pemasukkan dana, tetapi juga sangat menguntungkan masyarakat, karena pemerintah dapat menggunakan hasil pajak dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama.

Hak dan Kewajiban Manusia

Hak merupakan suatu norma yang ada dan berfungsi sebagai penuntun perilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. 

Hak memiliki berbagai macam bentuk, yaitu hak legal, hak moral, dan hak konvensional. Hak legal merupakan hak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada hukum yang ada. Hak legal di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara.

Hak moral merupakan hak yang didasarkan prinsip manusia, atau berdasarkan dengan pendapat suatu kelompok tertentu. Hak konveksional merupakan hak yang tidak bersifat legal ataupun moral, melainkan hak ini cenderung bersifat netral. Pembahasan hak, tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. 

Kewajiban merupakan suatu ketetapan yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimana bersifat wajib dilaksanakan ataupun aplikasikan dalam kehidupan. Kewajiban muncul berdasarkan tugas, kondisi, lingkungan yang dimiliki oleh individu tersebut.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa kewajiban perlu dilaksanakan agar orang tersebut dapat memiliki Hak Asasi Manusia yang perlu terlaksana. 

Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, dan memiliki hubungan yang saling berkaitan, sehingga dua hal ini perlu jalan beriringan.

Hubungan Perpajakan dengan Hak dan Kewajiban

Perpajakan merupakan hal yang cukup genting, dikarenakan bila perpajakan tidak berjalan dengan semestinya, yaitu masyarakat wajib menaati peraturan yang ada terkait pembayaran pajak, agar pemerintah dapat melaksanakan pembangun negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula dengan negara, pemerintahan negara wajib menggunakan hasil pajak, agar pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pun, tidak terhitung sia-sia. Maka dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan hanya salah satu saja. Melainkan, individu wajib melakukannya secara bersamaan dengan porsi yang sama.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, agar haknya sebagai rakyat dapat terpenuhi yaitu mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari pemerintah, begitu juga dengan pemerintah. 

Pemerintah berhak untuk mendapatkan sebuah iuran dari masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai penopang kehidupan rakyat, yaitu memberikan pelayanan fasilitas yang baik, dan dapat membantu memenuhi keperluan rakyat.

Terkait hal ini, tidak bisa hanya masyarakat yang menjalan tuntutannya sebagai warga negara, yaitu wajib membayar pajak dengan rutin, tetapi tidak mengalami perubahan pemerintah. 

Sebaliknya pun begitu, tidak bisa hanya pemerintah yang wajib menjalankan tuntutannya untuk mengubah kondisi negara dari segala aspek, tanpa masyarakat yang memberikan pajak sebagai dana pemasukan negara.

Aplikasi Perpajakan Seharusnya

Maka dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban selalu melekat dalam manusia, dan terjadi secara bersamaan yang membentuk pola lingkaran terkait hubungannya, yang dimana artinya tidak ada posisi kosong antara hubungan kedua etika ini. Melalui pola lingkaran, aplikasi hak dan kewajiban akan terus berputar menyambung dalam realisasinya.

Begitu pula dengan perpajakan yang terjadi dan tentunya melekat di Indonesia. Pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, dan penggunaan hasil pajak oleh pemerintah untuk masyarakat harus merata dan sesuai dengan yang seharusnya. Nilai seharusnya adalah pemerintah tidak boleh menyalahgunakan pajak, dan pajak tidak boleh diremehkan begitu saja oleh masyarakat.

Baik dari pemerintah dan masyarakat tentunya akan mendapatkan porsi keuntungan yang sesuai, bila kedua belah pihak menjalankan tugasnya masing-masing, tanpa menganggap enteng satu sama lain. Karena hal tersebut dapat berpengaruh bagi kesejahteraan bersama.

Bila nilai hak dan kewajiban terus diabaikan, maka tentunya tidak akan ada perubahan dalam kehidupan bernegara, dan tentunya negara tidak akan menemukan kehidupan sejahtera. Karena akan selalu ada kekurangan dalam pembiayaan.