Dewasa ini sedang ramai perbincangan mengenai sebuah lembaga/instansi independen yang berdiri pada tahun 2002 atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi biasa disingkat menjadi (KPK).

Hal yang melatarbelakangi ramainya pembicaraan mengenai KPK adalah pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan guna alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yang menjadi perhatian masyarakat dan para pegiat anti korupsi adalah tes wawasan kebangsaan ini dibuat selain untuk alih fungsi menjadi ASN adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang jujur dalam menindak kasus korupsi di Indonesia yang sedang mereka jalani.

Namun, pro kontra selalu terjadi dalam setiap kebijakan. Masyarakat harus lebih menggali lebih dalam apa yang sebenernya terjadi setiap keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan untuk menghindari disinformasi dan provokasi terhadap perkembangan dan kemajuan yang ingin dibangun oleh pemerintah.

Sebelumnya, mari perhatikan apa yang ada di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi ini. KPK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi ini menurut UUD Republik Indonesia adalah:

  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPK berwenang sebagai berikut:
  6. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  7. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  8. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  9. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  10. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, KPK juga berpedoman pada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas.

Disisi lain, sepanjang perjalanan berdirinya Komisi Pemberantasan korupsi ini sudah banyak melakukan tugas dalam menindak kasus korupsi di Indonesia. 

Hemat saya, mari kita lihat dengan angka sepak terjang lembaga yang terkenal independen dan sangat dipercaya oleh masyarakat ini.

Dilansir dari laman Faktadata

1. Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Jumlah Kasus dan Tersangka, Tahun 2015-2020

Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus dan jumlah tersangka kasus korupsi di Indonesia pada periode 2015-2020, cenderung menurun.

Selama tahun 2020, institusi-institusi penegak hukum menangani 444 kasus korupsi yang melibatkan 875 tersangka. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Namun menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018

Sementara modus yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi pada 2020 adalah penggelapan, kegiatan/proyek fiktif, mark-up, dan laporan fiktif.

 2. Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Lembaga (10 Teratas), Tahun 2020

Kasus korupsi pada 2020 paling banyak terjadi di tingkat daerah, baik pada level pemerintah daerah maupun perusahaan daerah.

Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sebanyak 152 kasus korupsi terjadi di pemerintah kabupaten dan 141 kasus di tingkat pemerintah desa pada 2020. Menurut ICW, korupsi di tingkat pemerintah desa mulai bermunculan sejak adanya anggaran desa.

Adapun jumlah kasus korupsi yang melibatkan tersangka dari pemerintah kota sebanyak 33 kasus, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 27 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2020 menurut data ICW sebanyak 444 kasus yang melibatkan 875 tersangka dan kerugian negara mencapai Rp18,6 triliun.

3. Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Sektor (10 Teratas), Tahun 2020

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat institusi penegak hukum menangani sebanyak 129 kasus korupsi di sektor anggaran desa sepanjang tahun 2020. Anggaran desa menjadi sektor yang paling rentan untuk dikorupsi pada 2020.

Selain anggaran desa, sektor pemerintahan dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan juga rentan dikorupsi.

Menurut data ICW, institusi-institusi penegak hukum menangani 444 kasus korupsi yang melibatkan 875 tersangka dengan nilai kerugian mencapai Rp18,6 triliun pada tahun 2020.

4. Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Jenis, Tahun 2020

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus korupsi yang ditangani institusi-institusi penegak hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020 sebanyak 444 kasus. Dari jumlah tersebut, 374 merupakan kasus baru. Sedangkan 55 kasus merupakan pengembangan kasus, dan 15 kasus adalah operasi tangkap tangan (OTT).

Sementara target penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum selama tahun 2020, menurut catatan ICW, adalah sebanyak 2.225 kasus korupsi.

ICW juga menemukan 444 kasus korupsi tersebut melibatkan 875 tersangka dengan kerugian negara mencapai total Rp18,6 triliun.

5. Modus yang Paling Sering Digunakan dalam Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Jenis, Tahun 2020

Penggelapan menjadi modus yang paling sering digunakan oleh pelaku korupsi yang kasusnya ditangani penegak hukum pada 2020 menurut Indonesia Corruption Watch (ICW).

Modus-modus lainnya yang juga kerap digunakan pelaku adalah kegiatan/proyek fiktif, mark-up, dan laporan fiktif. Ketiganya sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa.

ICW juga menemukan modus baru dalam kasus korupsi yaitu manipulasi saham. Sepanjang 2020, ICW mencatat modus ini digunakan sebanyak 5 kali.

Menurut data ICW, jumlah kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020 sebanyak 444 kasus. Dari jumlah tersebut, 374 merupakan kasus baru. Sedangkan 55 kasus merupakan pengembangan kasus, dan 15 kasus adalah operasi tangkap tangan (OTT).

Adapun target penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum selama tahun 2020 adalah 2.225 kasus korupsi.

Sebanyak 444 kasus korupsi pada 2020 tersebut melibatkan 875 tersangka dengan kerugian negara mencapai total Rp18,6 triliun.


Setelah melihat angka-angka tersebut, lembaga KPK dipaksa harus bekerja lebih keras dan perlu dukungan oleh masyarakat untuk membenahi apa yang ada di dalam tubuh lembaga tersebut agar penindakan kasus korupsi secepatnya bisa diberantas guna meminimalisir kerugian negara akibat dikorupsi oleh para pemegang kekuasaan dan kepentingan.