Dulu Ahok membedakan dirinya dari Jokowi. Menurutnya, ketika masyarakat melihat Jokowi, mereka seperti melihat diri sendiri karena kesederhanaannya. Tetapi ketika melihat Ahok, mereka bagai berhadapan dengan seorang “tukang pukul”.

Jokowi juga membedakan dirinya dengan Ahok, paling tidak dalam dua hal. Pertama, soal pola makan. Ahok itu, saat pagi sarapan, makan siang juga tidak boleh terlewatkan. Sedangkan dirinya tidak sarapan, makan siang pun nanti sekitar jam 2 siang.

Perbedaan kedua, tentang cara memecat bawahan. Kalau Ahok, marah-marah dulu baru kemudian dipecat. Tetapi, kata Jokowi, “Kalau saya nggak, saya nggak pernah marah. Nggak marahin, tapi besokny sudah hilang.”

Pokok yang hendak saya sampaikan adalah, dalam pentas politik, kita dan masyarakat luas harus dididik untuk melihat hingga ke belakang gelanggang dan tidak sekadar tercengang dengan gelagat di depan panggung.

Sikap ini tidak berlaku hanya kepada Jokowi, tetapi juga Ma’ruf, Prabowo, Sandiaga, dan semua caleg yang hendak kita beri kuasa.

Terkait pokok tersebut, kita akan mengadili Jokowi. Mengadili yang saya maksud bukan memolisikan atau memejahijaukan Jokowi, apalagi beraksi inkonstitusional. Akan tetapi, mengkritisi Jokowi dalam alam pikir berpijak pada ide supremasi sipil.

Tentang Supremasi Sipil

“Supremasi sipil” adalah istilah yang sering terdistorsi menjadi komoditas politik belaka. Sering digunakan untuk mengonfrontasi segala atribut militer atau menaikkan tensi kelompok sipil-militer demi merangkul dukungan.

Di Indonesia, supremasi sipil berkorelasi dengan memori pahit era Orde Baru di mana kelompok militer menopang kekuasaan otoriter Presiden Soeharto. Akibatnya adalah penindasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih menjadi momok bangsa hingga kini.

Supremasi sipil kemudian dikaitkan dengan keruntuhan otoritarianisme beserta dominasi militer. Kekuasaan, yang sebelumnya hanya di tangan Jenderal Soeharto, kembali ke tangan rakyat. Kondisi inilah yang dimaksud Bung Hatta sebagai “kedaulatan rakyat”.

Supremasi sipil dipahami sebagai kedaulatan rakyat. Artinya bahwa rakyat berhak menentukan nasib mereka sendiri, termasuk ikut-serta dalam atau menarik diri dari kontes pemilu.

Penentuan nasib sendiri mengandaikan suatu deliberasi publik. Sederhananya, setiap individu intens berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat untuk berkonsensus tentang masa depan mereka. Tentu ini sangat berbeda dengan lingkungan militer di mana berlaku sistem komando. Keputusan mutlak di tangan pimpinan.

Sifat deliberatif dipandang selaras dengan sistem demokrasi yang memberikan keutamaan pada masing-masing individu untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, isu HAM tidak boleh diabaikan agar partisipasi ini dipastikan aman dan berkelanjutan.

Sampai di sini, terlihat ada dua elemen utama dari supremasi sipil, yaitu deliberasi publik dan demokrasi. Samuel P. Huntington (1957) memberikan satu elemen lain, yaitu kontrol.

Kontrol sebenarnya tidak diungkap oleh Huntington secara langsung bertalian dengan supremasi sipil. Akan tetapi, saya menilai bahwa relevansinya kuat.

Supremasi sipil berkaitan dengan bagaimana rakyat menjalankan fungsi kontrolnya melalui beberapa cara yaitu mengoptimalkan kualitas mereka sebagai pengontrol; memaksimalkan kualitas institusi pemerintah; menganut bentuk konstitusi yang demokratis; mengintensifkan peran dan fungsi kelas-kelas sosial; dan mengintensifkan profesionalisme militer.

Khusus tentang cara yang terakhir, antitesis profesionalisme militer adalah ketika ia terlibat di sektor sipil dan pemerintahan. Misalnya, ketika seorang anggota militer aktif ikut berpolitik atau menjadi pejabat sipil, seperti menjadi Gubernur, Walikota, Bupati, dan sebagainya.

Tentang  Jokowi

Di Yogyakarta, Sabtu 23 Maret 2019, dalam acara deklarasi “Alumni Jogja Satukan Indonesia”, Jokowi menegaskan akan melawan semua fitnah yang ditujukan padanya setelah memilih untuk diam sepanjang 4,5 tahun belakangan ini.

Bagaimana dengan korban dan para keluarga korban konflik 65-6, 1998, serta lainnya, yang menuntut keadilan dari pemerintahan Jokowi selama 4,5 tahun? Perlawanan penting apa yang sudah diberikan oleh Jokowi untuk mendistribusikan keadilan kepada mereka?

Retorika Jokowi tersebut sangat minim empati. Luka korban dan para korban masih menganga. Sikap yang tidak sensitif HAM seperti itu sangat merisaukan sebab Jokowi mensinyalir akan memprioritaskan pembangunan manusia jika terpilih kembali.

“Manusia” seperti apa yang akan dibangun? Dengan cara yang bagaimana? Apakah manusia yang pikirannya dikontrol oleh negara, misalnya melalui penyeragaman pakaian menurut selera penguasa?

Selain itu, komitmen Jokowi yang sekarang (dibedakan dari Jokowi yang dahulu) terhadap cita-cita reformasi juga mengkhawatirkan perihal restrukturisasi TNI tentang penempatan tentara aktif di pos sipil. Hal ini dinilai memungut Dwifungsi ABRI yang sudah dibuang sejak ambruknya rezim Soeharto.

Sekarang, milter aktif sebenarnya memang bisa keluar dari barak. Mereka bisa mengokupasi beberapa jabatan yang berkaitan dengan fungsi pertahanan, misalnya Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Dewan Pertahanan Nasional, Sekmil Presiden, dan sebagainya.

Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang direncanakan oleh Jokowi dan Hadi Tjahjanto, selaku Panglima TNI, akan memperluas pendudukan tersebut dalam rangka menyikapi surplus tentara. Namun, perluasan ini berpotensi meruntuhkan supremasi sipil.

Apakah agenda ini yang membuat Prabowo, yang juga berlatar-belakang militer, terlihat bertanding setengah-hati di pilpres kali ini?