Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang mempunyai relasi yang kuat dengan alam. Alam adalah ruang hidup sekaligus kultural dan spiritual. Relasi dengan alam ini membentuk tata nilai, religiositas, dan budaya masyarakat adat yang organik dan khas. 

Selain itu, ciri lain masyarakat adat adalah komunitas-komunitas ini sebagian besar populasinya berada pada wilayah-wilayah terpencil dan atau berada pada kawasan hutan.

Akar Eksklusi 

Cara hidup yang khas dan terpencil secara geografis mengakibatkan masyarakat adat terisolasi secara sosial. Cara hidup yang khas dan terpencil tersebut melahirkan prasangka negatif berupa stigma-stigma dari masyarakat yang lebih luas. 

Misalnya julukan silelek kaulu dengan konotasi udik atau bodoh untuk komunitas adat terpencil yang hidup di hulu-hulu Sungai di Mentawai Sumatera Barat.

Dalam dimensi lebih luas tentang ikatan masyarakat adat dengan alam adalah dimensi magis-religius. Dimensi ini sering dimaknai sebagai kearifan lokal yaitu tata nilai, pengetahuan dan kebudayaan lokal. Sisi religius kearifan lokal sering juga dimaknai sebagai kepercayaan lokal atau agama adat (leluhur).

Persoalan muncul ketika dimensi magis-religius berinteraksi dengan agama-agama mainstream. Kelompok sosial dominan yang masih menganggap agama adat dan kearifannya sebagai suatu “penyimpangan” dari agama mainstream, sehingga sering kali stigma muncul terhadap masyarakat adat sebagai kelompok menyimpang. Situasi ini diperkuat lagi dengan faktor arus konservatisme agama yang makin mengental dewasa ini.  

Bila ditelusuri lebih dalam perihal eksklusi sosial masyarakat adat adalah situasi penolakan dan ostracism pada kelompok-kelompok masyarakat adat. Penolakan terhadap masyarakat adat, baik secara individu maupun kelompok, muncul karena identitas sosialnya tidak diinginkan oleh masyarakat luas. 

Sedangkan dalam konteks ostracism adalah pengabaian dalam relasi sosial terhadap individu dan kelompok masyarakat adat yang dianggap sebagai suatu penyimpangan budaya dominan.

Eksklusi sosial terhadap masyarakat berdampak juga pada akses mereka terhadap hak. Banyak kasus menunjukan bahwa masyarakat adat mengalami keterbatasan akses atas sumber daya dan layanan dasar akibat situasi eksklusi sosial yang mereka alami yang beriringan ketimpangan relasi politik .

Selaras dengan itu, situasi eksklusi sosial terhadap masyarakat adat mengakibatkan mereka terisolasi dari sumber daya politik dan sosial. Isolasi sosial dan politik ini meminggirkan mereka dari setiap proses politik dan kebijakan di tingkat lokal. 

Pada sisi lain, kerangka legal kita masih mempersyaratkan pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum oleh otoritas Pemerintah Daerah.

Persoalan eksklusi sosial masyarakat adat bersifat sosial sekaligus struktural. Sifat struktural tersebut terkait dengan muatan kebijakan dan implementasi beserta prosedur-prosedurnya yang potensial melahirkan deskriminasi, pelanggaran dan pengabaian hak oleh negara. 

Sedangkan sifatnya yang sosial adalah deskriminasi masyarakat adat memperkuat isolasi sosial dalam relasinya dengan masyarakat luas.

Mendorong Inklusi Sosial

Secara definisi, inklusi sosial adalah suatu pendekatan yang mendorong proses membangun hubungan sosial dan penghormatan terhadap individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya.

Mereka juga memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar) dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok  masyarakat yang bersangkutan.

Definisi inklusi sosial di atas mencakup dua cara. Pertama, Gambaran secara luas kepada para pemangku kebijakan bahwa inklusi sosial adalah proses-proses perbaikan persyaratan bagi kelompok-kelompok marjinal untuk bisa ambil bagian (partisipasi penuh) dalam masyarakat. 

Kedua, panduan kepada masyarakat tentang pemenuhan syarat-syarat untuk meningkatkan inklusi sosial, dan untuk siapa. Artinya, inklusi sosial mencakup proses-proses untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan dan martabat kelompok-kelompok marjinal untuk mendapatkan pengakuan dan ambil bagian dalam masyarakat.

Bank Dunia (2013) dalam Inclusion Matters, the Foundation for Shared Prosperity menyebutkan bahwa masyarakat inklusif dapat dicapai melalui tiga bidang: Pasar, Layanan Sosial, dan Ruang. Tiga bidang ini saling terkait satu sama lain dan juga memiliki hambatan sekaligus peluang untuk inklusi sosial.

1. Pasar

Masyarakat dan individu berinteraksi dalam pasar meliputi empat unsur; tanah, perumahan, tenaga kerja, dan kredit.[1] Dalam konteks masyarakat adat, unsur yang paling penting dalam inklusi sosial adalah tanah selain tiga unsur lainnya. 

Hal ini terkait dengan karakter masyarakat adat yang umumnya adalah masyarakat agraris dan bergantung pada tanah dan sumber daya alam. Tanah bagi masyarakat adat adalah ruang dimana terkandung pemaknaan sebagai asset sekaligus identitas sosial-budaya. 

Sebagai aset, tanah adalah ruang dimana sumber daya alam dapat dikelola dan dipungut oleh masyarakat adat, yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja, lokasi pemukiman komunal (perumahan) dan modal pengembangan ekonomi masyarakat adat. 

Sedangkan sebagai identitas sosial dan budaya, tanah adalah ruang yang memuat relasi-relasi tradisi (adat) dan spiritulitas masyarakat adat.

Persoalan akses masyarakat adat atas tanah menjadi salah satu persoalan yang masih perlu perbaikan. Perangkat hukum kita belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara menyeluruh hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam akibat pemberlakukan pengakuan bersyarat dan sektoralisme pengurusan agraria. 

Namun pada sisi lainnya, pemerintah telah mulai membuka akses masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, walaupun bersifat sektoral, misalnya melalui program perhutanan sosial dan hutan adat dalam bidang kehutanan, dan program pendaftaran tanah-tanah adat komunal pada bidang pertanahan (di luar kawasan hutan). 

Pemerintah menjadikan dua program tersebut sebagai andalan untuk mengatasi persoalan akses masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam sebagai unsur penting memperkuat inklusi sosial.

2. Layanan Dasar

Akses layanan dasar sangat penting untuk meningkatkan inklusi sosial. Layanan kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia. Layanan perlindungan sosial akan menjadi bantalan peredam bagi kelompok rentan, khususnya masyarakat adat terhadap guncangan sosial ekonomi, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. 

Layanan transportasi meningkatkan mobilitas dan menghubungkan individu dan komunitas dengan peluang yang ada. Air dan sanitasi sangat penting untuk kesehatan yang baik. Informasi layanan yang baik akan menghubungkan individu dan komunitas dengan pusat layanan dasar dan memberi peluang untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi.[2]

Populasi masyarakat adat masih banyak hidup pada lokasi – lokasi terpencil. Mereka mengalami isolasi secara geografis, misalnya masyarakat adat Topo Uma di Sulawesi Tengah yang mengalami hambatan layanan dasar akibat kondisi keterpencilan geografis. 

Selain itu, masyarakat adat juga mengalami isolasi sosial akibat identitas budaya khas yang kadangkala dianggap berbeda atau bahkan dianggap menyimpang dari budaya dominan (umum). Misalnya kasus Suku Anak Dalam di Jambi dan Sumatera Barat yang mengalami isolasi sosial akibat identitas budayanya.

3. Ruang

Ruang fisik memiliki karakter sosial, politik, dan budaya mendorong proses eksklusi.[3] Masyarakat adat acap kali mengalami eksklusi ketika ruang fisik lebih banyak disediakan untuk kelompok dominan. 

Misalnya, banyak kasus memperlihatkan masyarakat adat mengalami pemaksaan untuk keluar dari ruang hidupnya (wilayah adat) akibat pemberian izin-izin konsesi bisnis eksploitasi sumber daya alam dan juga akibat prasangka negatif yang dilekatkan pada mereka sebagai perambah hutan, berladang berpindah dan sebagainya. 

Inklusi sosial juga terkait dengan akuntabilitas. Status masyarakat adat yang marjinal dan miskin akan menambah kurangnya akses ke ruang politik. Dalam banyak hal, keputusan-keputusan politik dibuat tanpa melibatkan perwakilan dari dari masyarakat adat. 

Akibatnya banyak kepentingan masyarakat adat yang tidak terakomodir dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat marjinal, khususnya masyarakat adat adalah kunci untuk mencapai masyarakat inklusif.

Pada dasarnya, pembangunan dengan pendekatan inklusi adalah bagaimana menciptakan prasyarat-prasyarat yang menciptakan proses pelibatan penuh kelompok marjinal.

Khususnya masyarakat adat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan dengan menghormati hak, tradisi (adat), budaya dan identitas sosial mereka, baik secara individu maupun secara komunitas. Proses-proses inklusi tersebut bekerja dalam bidang pasar, layanan dasar, dan ruang.

Pustaka:

  1. Bambang Ertanto Cahyo (2017), konsep inklusi sosial; Sebuah Pemikiran Awal dari Program Peduli
  2. Ibid
  3. Ibid