Substansi lebih utama dibandingkan bentuk. Hal itulah yang ditekankan kembali oleh Denny JA melalui tulisannya NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?.

Secara implisit, dia ingin menyatakan bahwa gagasan sebagian kalangan yang melakukan gerakan Indonesia Bersyariah merupakan pekerjaan yang sia-sia dan mengawang-awang. Sebab, tanpa menggunakan bentuk syariah pun, Indonesia—secara substantif—selalu berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Data Happines Index dan Islamicity Index yang disodorkan oleh Denny JA menguatkan argumennya. Tetapi, selain dua data tersebut, banyak data lain yang dapat dijabarkan untuk membuktikan bahwa tanpa syariah pun, substansi Islam dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga Indonesia Bersyariah menjadi semakin tidak relevan.

Setara Institute, pada Desember 2018, pernah mengeluarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018. Makna dari Kota Toleran versi Setara Institut adalah:

Pemerintah kota memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama rendah/tidak ada sama sekali; menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya. 

Hasilnya, sepuluh kota dengan skor tertinggi adalah Singkawang, Salatiga, Pematang Siantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai, dan Surabaya. Sementara kota dengan skor terendah adalah Sabang, Medan, Makassar, Bogor, Depok, Padang, Cilegon, Jakarta, Banda Aceh, dan Tanjung Balai.

Selain Indeks Kota Toleran, pada Mei 2016, Maarif Institute mengeluarkan Indeks Kota Islami (IKI) 2016. Hasilnya, 5 kota teratas yang paling Islami adalah Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Bengkulu, dan Pontianak. Sementara 5 kota terbawah adalah Makassar, Padang, Kupang. Padang Panjang, dan Tanggerang. 

Hasil ini menggambarkan bahwa tanpa pemberlakuan hukum syariah pun sebuah wilayah bisa menjalankan nilai-nilai yang Islami. Bahkan Denpasar, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, dapat menjadi kota yang Islami secara substantif.

Berbicara tentang syariah, perlu diperhatikan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam tradisi Islam, ada 5 tujuan dari syariah (Maqosid al-Syariah). Kelima tujuan tersebut adalah hifzuddin (memelihara agama); hifzunnafs (memelihara jiwa); hifzul 'aql (memelihara akal); hifzunnasab (memelihara keturunan); dan hifzul mal (memelihara harta). 

Pertanyaan pentingnya sekarang, apakah kelima hal tersebut hanya dapat tercapai oleh syariah? Atau atau ada instrumen lain yang bisa menggantikannya? Jawabannya: ada!

Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, dengan beragam turunannya, bisa memelihara agama para pemeluknya. 

Pancasila dan peraturan perundang-undangan dapat menjaga jiwa dan memelihara akal masyarakatnya. Pancasila beserta segenap aturan hukum di Indonesia mampu memelihara keturunan dan memelihara harta warganya. 

Dengan demikian, tanpa hadirnya NKRI Bersyariah pun, Indonesia bisa menggapai tujuan inti dari Islam. Sehingga tidak perlu lagi mengganti Indonesia menjadi negara yang bersyariah.

Jika pun ada keinginan kuat untuk menjadikan NKRI Bersyariah, maka akan sangat sulit untuk mengimplementasikannya. Misalnya terkait dengan mazhab yang akan digunakan dalam penerapan syariat. Apakah mazhab Hambali seperti di Arab Saudi, atau mazhab Hanafi seperti di Mesir, atau seperti apa? 

Atau agar lebih sederhana, coba ditanyakan kepada HTI. Sebagai kelompok yang selalu menggaungkan urgensi khilafah dan penerapan syariat Islam, mereka tidak memiliki konsep yang tegas terkait bagaimana menciptakan khilafah dan mengganti seluruh hukum “sekuler” yang ada dengan syariat. Dari sini dapat disimpulkan, gagasan menjadikan NKRI Bersyariah adalah ide yang utopis.

Lalu, apakah itu artinya agama tidak mendapat tempat di Indonesia? Tentu saja ada. Denny JA benar saat mengatakan “Pancasila bahkan potensial lebih ekstra memberi perhatian lebih terhadap agama”. 

Artinya, berbagai agama di Indonesia, termasuk Islam yang merupakan mayoritas, sangat diperhatikan. Jadi tidak perlu khawatir terjadi penyingkiran agama dari ruang publik. Keduanya dapat berjalan beriringan.

Terkait hubungan agama dan negara, bisa merujuk pada pandangan Abdullah Ahmed an-Naim. Dia mengatakan hubungan antara agama, negara, dan masyarakat harus merupakan hasil negosiasi konstan dan bersifat kontekstual. Tidak ada pemisahan total agama dan negara maupun penyatuan keduanya. 

Maka, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, negara modern semestinya tidak menerapkan syariah sebagai hukum positif dan kebijakan publik. Termasuk juga tidak mengklaim penafsiran doktrin dan prinsipnya bagi warga negara. 

Kedua, prinsip syariah bisa menjadi sumber kebijakan dan perundang-undangan publik serta tunduk kepada hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia. Prinsip syariah tidak bisa dipaksakan, tetapi tidak boleh ditolak sebagai sumber hukum dan kebijakan negara. 

Prinsip Syariah merupakan asas pelaksanaan ibadah penganutnya, tapi tidak digunakan begitu saja sebagai dasar pelaksanaannya oleh negara (2007: 54-55).

Di negara Indonesia, interaksi agama dan negara telah berjalan harmonis. Banyak produk perundang-undangan yang bersumber dari agama. Meskipun wadahnya berupa peraturan dan undang-undang, tetapi substansinya adalah Islam. 

Inilah salah satu cara untuk menciptakan ruang publik yang sehat. Ruang bagi setiap warga negara mengekspresikan kebebasannya dalam batas-batas yang disepakati bersama. Tempat bagi terciptanya hubungan egaliter antar sesama. 

Tidak ada lagi sekat-sekat akibat perbedaan identitas agama. Dengan lingkungan seperti inilah, Indonesia dapat menjadi negara yang bermartabat. Negara yang memperlakukan warganya secara sama dan tanpa diskriminasi. 

Jadi, tanpa NKRI Bersyariah pun, Islam—secara substantif—telah hadir dan diterapkan dalam banyak level kehidupan. Maka tidak perlu lagi mengampanyekan narasi NKRI Bersyariah.