“Demokrasi itu hanya akan tegak jika uang sama sekali tidak menentukan politik dibuat dalam satu negara,” ungkap Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan.

Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Pemilu yang berbeda, baru kali ini dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia, dilakukan serentak mulai dari eksekutif (pilpres) dan legislatif secara menyeluruh dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota hingga DPD. Pesta demokrasi yang sangat besar bagi bangsa dan negara ini.

Yang pertama, penulis ingin menganalisis ungkapan dari Imran Khan pada paragraf awal tulisan ini, sebelum masuk pada topik pembahasan judul tulisan.

Imran Khan mengatakan bahwa demokrasi akan tegak jika uang sama sekali tidak menentukan politik. Apakah betul demokrasi akan tegak jika uang tidak menentukan politik? Apa sesungguhnya yang tersirat dari pernyataan tersebut?

Sebelum penulis jawab, penulis tertarik untuk kemudian membahas dua hal yang diangkat oleh Imran Khan, antara demokrasi dan politik. Keterkaitan keduanya dalam suatu negara itu seperti apa?

Berbicara demokrasi, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. (Wikipedia)

Lalu, jika kita berbicara politik, para ahli memiliki pandangannya masing-masing, misalnya Miriam Budiarjo (2000: 8 dalam buku sistem politik Indonesia, Beddy Iriawan), mengemukakan pengertian politik adalah: “pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.”

Kemudian teori yang lebih teknis dari Kartini Kartono (1989: 5-6 dalam buku sistem politik Indonesia, Beddy Iriawan) mengemukakan peran politik dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau policy).

Secara umum, politik adalah salah satu unsur dalam aktivitas kegiatan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan melalui proses yang telah ditentukan secara sah/konstitusional. Dengan ini, sangat jelas, bahwa politik berada pada sub kerangka demokrasi.

Demokrasi adalah gambaran besar suatu negara dalam konteks terjemahan adanya aturan dan kesamaan hak dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Menurut John L Esposito, pada dasarnya, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik berperan aktif maupun pada saat melakukan pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Selain daripada itu, dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan berbagai macam unsur seperti unsur eksekutif, legislatif, maupun unsur yudikatif secara jelas. Dengan demikian, dan mungkin sebagian besar dari kita telah memahami bahwa posisi demokrasi di atas politik. 

Bagaimana demokrasi sebagai kerangka besar nilai berbangsa dan bernegara dan diejawantahkan oleh proses politik sebagai “cara” mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan yang nantinya diimplementasikan melalui lembaga-lembaga pemerintahan.

Lantas apa hubungannya dengan pernyataan Imran Khan pada paragraf awal tulisan ini. Ya, jelas! sangat berhubungan. Bagaimana mungkin demokrasi dapat berjalan baik jika suara masyarakat dapat dibeli dengan uang/barang dalam proses politik, bahwa proses politik ini adalah gambaran wajah dari demokrasi.

Nilai yang terkandung paling tinggi dalam demokrasi ialah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika suara kita sebagai warga negara dapat dibeli, bagaimana mungkin tujuan dari demokrasi terwujud dalam bentuk kedaulatan rakyat yang benar-bernar berdaulat?

Tujuan-tujuan atas kesamaan hak dan kesejahteraan bersama, tersandera oleh kepentingan indvidu/sebagian kelompok tertentu yang sesungguhnya tak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh demokrasi.

Mengapa demikian? Ya, berbicara bangsa dan negara ialah berbicara satu kesatuan. Keterwakilan dari berbagai harapan setiap individu tentu berbeda, namun tetap bermuara pada satu tujuan suara dan harapan yang sama, yaitu kemaslahatan.

Bagaimana mungkin suara-suara yang akan diwakilkan, “dilegalkan” dengan cara suara kita dibeli tanpa mau tahu kapasitas calon yang maju? Ketika kemudian ia terpilih, tentu kursinya akan mempengaruhi keputusan-keputusan politik/kebijakan yang sifatnya menyeluruh, katakanlah pada tingkat kebijakan pusat dalam keterwakilannya sesuai dapil.

Menurut hemat saya, jika itu yang terjadi maka ekses dari harapan-harapan yang bermuara pada kemaslahatan akan tersandera. Setidaknya, selama lima tahun. Lantas itu yang diinginkan?

Berkaitan dengan judul tulisan ini. Apa yang kita tunggu menjelang Pemilu 2019? Tidak ada yang ditunggu/golput? Atau “sengaja” menunggu serangan fajar, berharap ada yang memberikan amplop, sembako, souvenir dll?  Kemudian kita menanggalkan untuk  mencari tau  siapa saja yang maju, apa kemampuannya, apa visi-misinya dan bagaimana rekam jejaknya?

Kita gadaikan negara ini ditangan orang yang tidak jelas kapasitasnya hanya karena uang 50 ribu rupiah? Suara kita hanya seharga itu? selama 5 tahun hanya 50 ribu rupiah itu yang kita dapatkan?

Ada yang bilang, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Ya, itu hanya solusi pragmatis. Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) pernah menanggapi hal ini, bahwa:

“orang-orang yang mengejar kekuasaan dengan berbagai cara akan tetap menganggap ada probabilitas (kemungkinan) untuk menang, dengan cara memberikan uang/barang kepada masyarakat, kemudian diindahkan/diterima oleh masyarakat”.

Sederhanya, cara-cara tersebut kemudian akan tetap dilakukan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan, karena ada respon dari masyarakat untuk menerima uang/barang tersebut. 

Pragmatisme yang demikian, akan membuat para calon yang maju tetap percaya melakukan money politics menjadi suatu kemungkinan bahwa, hal itu tetap berfungsi bagi kemenangannya.

Sebagai bukti dan sebagai informasi saja, kasus politik uang seolah menjadi tren bola salju, setiap Pemilu Legislatif kasus ini meningkat. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan data kasus politik uang.

 Pada Pileg 2004 ada 114 kasus politik uang, Pileg 2009 ada 150 kasus politik uang, Pileg 2014 ada 313 kasus politik uang. Ada tren kenaikan kasus tiap Pemilu.

Sedangkan kasus politik uang di Pemilu tahun 2019 menurut data dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sudah ada 31 kasus yang sudah masuk dalam ranah penyidikan. Kasus ini dinilai dapat terus meningkat, menjelang H-1 pencoblosan bahkan pada saat hari pencoblosan, serangan fajar dikhawatirkan akan terus meningkat.

Cukup melegakan ketika rancangan busuk Bowo Sidik untuk menggunakan hasil suap dan gratifikasi pupuk yang akan dijadikan kebutuhan sebagai serangan fajar, putus terjegal oleh KPK. Pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu itu tersebar dalam 400 ribu amplop yang kemudian dimasukan kedalam kardus. Jumlah kardus mencapai 84 buah.

Gila! Uang yang didapat dengan tidak baik mau dipake untuk hal yang tidak baik juga?bener-bener gila!gila jabatan!

Dengan tren tersebut, ingin mengatakan bahwa tren politik uang masih menjadi racun yang menghinggapi demokrasi bangsa ini.

Sampaikan hak suara kita dengan penuh tanggungjawab dan berpikir jauh bagi kebaikan bangsa dan negara ini. Tentu anda tidak ingin diproses secara hukum, hanya karena uang yang tidak seberapa.

Dan dalam konteks integritas, tentu kita ingin praktik Pemilu yang benar juga bersih, bahwa yang namanya pilihan harus diberikan berasaskan kehendak bebas. Sebagaimana asas Pemilu yaitu jujur dan adil.

Sebagai pemilih, tentu, menerima uang/barang mungkin punya berbagai alasan masing-masing, katakanlah karena faktor ekonomi/kebutuhan hidup, kemudian ada saja yang berkata: ya lumayan aja buat jajan anak; lumayan aja buat beli rokok; atau lumayan aja buat beli kuota internet. Tapi ingat, ini tetap tidak baik bagi kualitas demokrasi negara ini kedepan.

Mari Pemilu kita lihat secara luas, bahwa berpikir logis ketimbang pragmatis adalah awal menyelamatkan diri kita, bangsa dan negara ini.

Ini soal bagaimana kita menghargai diri kita, tentang bagaimana kita memikirkan keterwakilan suara kita bagi kemaslahatan bersama yang tidak hanya untuk detik ini/hari ini, melainkan untuk jangka panjang.

Mari memilih orang-orang terbaik, yang mau bekerja untuk kita, dampaknya lebih baik dan positif. Daripada 20 ribu, 50 ribu atau 100 ribu yang hanya akan habis sesaat, karena uangnya tak seberapa tapi dampaknya 5 tahun. Mari optimis dan logis serta menghargai diri kita sendiri, demi kebaikan bersama.

Kita perlu ketahui bersama, banyak sekali pejabat menjadi koruptor karena proses ia terpilih menjadi pejabat diupayakan dengan ongkos politik yang besar, sehingga ada konsepsi “balik modal” yang mereka lakukan saat menjabat dan melakukan praktik haram, yaitu korupsi.

Menaruh harapan pada mereka-mereka yang akan memimpin dan mewakili suara kita hendaknya didasarkan pada keputusan rasionalitas bukan pragmatisme. Kita lihat rekam jejak, kapasitas, integritas dan spiritualitas/moral.

Calon yang akan maju dengan mengandalkan kekuatan modal finansialnya (politik uang), secara tidak langsung ingin menyiratkan bahwa mereka tidak mempunyai kepercayaan diri, tidak membawa kesungguhan atau memang merasa tidak memiliki kemampuan.

Kita kerap berkoar ketika ada pejabat yang di OTT oleh KPK, karena kasus korupsi. Tapi, kita tidak sadar sebagian dari kita masih bisa disuap dan dibeli hak suaranya, sehingga yang terpilih pun demikian.

Pemimpin yang hebat lahir dari pemilih yang cerdas. Jangan berharap kita memiliki pemimpin yang hebat, jika kita saja masih bisa dibeli hak suaranya. Pada 17 April 2019, siapkan mental untuk menangkal serangan fajar. Ingat, ini 5 tahun. Masa depan bangsa dan negara ini, atas dasar demokrasi, ditentukan oleh warga negaranya.

Upayakan, agar kita tidak menjadi bagian dari racun demokrasi, bangsa dan negara ini butuh mental warga negara yang tidak mudah dihasut oleh kenikmatan sesaat dan instan.

Katakan tidak pada politik uang, sebagai wujud perjuangan agar hak-hak kita semua mulai terselamatkan, bukan hanya untuk saat ini atau untuk kita, tapi untuk masa depan dan generasi penerus dimasa mendatang.

Politik bukan hanya tentang kekuasaan, politik bukan hanya tentang uang, politik bukan hanya tentang kemenangan.  Politik adalah tentang kesejahteraan rakyat secara luas. - Paul David Wellstone (seorang Akademisi, Politisi dan seorang senator Amerika).

Memang politik menyangkut hidup kita, tapi tak boleh menenggelamkan kita. - Goenawan Mohamad (Sastrawan Indonesia).

Politik uang adalah pelecehan terhadap masyarakat, melukai kejujuran demokrasi. Yang seharusnya kita memiliki akses jalan yang bagus nan mulus diperkampungan/pedesaan dimana kita tinggal, karena politik uang, semua hanya bayang-bayang saja. Mereka fokus mengumpulkan hepeng (uang) yang pernah mereka berikan pada masyarakat saat kampanye.

Jadi, bagaimana? Sudahkah kita berdemokrasi dengan tegak?