Menang tanpa ngasorake adalah ungkapan Jawa yang memiliki makna bahwa dalam proses mencapai tujuan, dan untuk mendapatkan kemenangan yang diinginkan, seseorang harus mencapainya dengan tanpa merendahkan pihak lain atau menghancurkan pihak lain. Dalam istilah western kita biasa kenal dengan win win solution.

Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat dua perspektif besar yang menentukan bagaimana suatu negara berhubungan dengan negara lain. Liberalisme dan Realisme. Liberalisme memandang bahwa pada dasarnya hubungan satu negara dengan negara lainnya dilandaskan pada nilai interdependensi atau saling bergantung. Sedangkan dalam Realisme, hubungan satu negara dengan negara lainnya berjalan atas dasar independensi atau mandiri.

Balance of Power

Dalam perspektif realisme, menurut Hans Morgenthau perdamaian dapat terwujud jika terjadi balance of power antar actor internasional. Contohnya, Amerika dan Uni Soviet saat perang dingin. Dari segi pengaruh ekonomi, keduanya memiliki pengaruh yang seimbang dengan Marshall Plan dan Molotov Plan yang sama sama bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi negara negara khususnya Eropa pasca Perang Dunia 2. Model keseimbangan ini dapat dilihat dari kebijakan ekonomi Indonesia dalam hal skema investasi asing di Indonesia.

BKPM atauBadan Koordinasi Penanaman Modal mengatur skema invetasi asing ke Indonesia harus dilakukan dengan skema joint venturedengan perusahaan local atau investor local. Balancing of power terjadi melalui kesempatan investasi yang diberikan untuk investor asing, namun tetap harus melibatkan pihak Indonesia sebagai pemilik asset utama. Sekilas, jika merujuk pada arti perdamaian menurut realisme yaitu balancing of power, perdamaian dalam segi ekonomi telah terjadi di Indonesia.

Dilihat dalam perspektif yang sama, yaitu realisme, negara juga dinilai harus bersifat berdaulat atau independen. Artinya untuk urusan vital seperti teritori, perlindungan penduduk, militer, dan ekonomi negara diharuskan memiliki control penuh atas aspek aspek tersebut. Lebih jauh lagi dibutuhkan independensi sebuah negara dalam mengelola aset nasional. Dalam hal ini, Data merupakan aset nasional yang paling penting dalam peradaban digital saat ini.

Kedaulatan Data

Mengutip data dari The Spectator Index, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Selain itu menurut internetworldstats.com Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna smartphone paling banyak ke 5 di dunia.  Secara teknis pengguna smartphone adalah produsen data. Penggunaan smartphone dan berbagai di dalamnya, akan memproduksi data data yang berjumlah besar, dan massif yang disebut Big Data.

Lalu, apa pengaruhnya Big Data dengan kedaulatan sebuah negara?

Menurut David.A. Lake kedaulatan adalah gambaran dari kekuasaan terkuat di sebuah negara. Dalam konteks ekonomi, sebuah negara dapat dikatakan berdaulat jika dapat memiliki kekuatan untuk merencakan, mengelola, melaksanakan, dan mengontrol perkembangan ekonominya sendiri. Data adalah instrument yang penting bagi negara untuk melakukan itu semua sehingga sudah seharusnya negara memiliki otoritas atas data data yang dihasilkan oleh rakyatnya.

Perusahaan perusahaan penyedia aplikasi online seperti Go-Jek dan Tokopedia memiliki kucuran dana investasi dari luar negeri. Tokopedia mendapatkan investasi sebesar 14 Triliun dari Alibaba (Tiongkok) dan 14,6 Triliun dari Softbank (Jepang). Lebih lanjut Go-Jek mendapatkan investasi sebesar 16 Triliun dari Tencent (Tiongkok).

Aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah aplikasi yang bersifat lifestyle. Contohnya adalah aplikasi Go-Jek, Grab, dan E-Commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Setiap pengguna aplikasi aplikasi tersebut akan menghasilkan data data seperti:  1) Demografi, 2) Domisili, 3) Tempat kerja, 4) Pasar barang dan jasa (permintaan dan penawaran), 5) Stock barang consumer goods.

Dengan data data ini, pemilik data dapat membuat sebuah analisa untuk mengontrol dan memprediksi suply-demand dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia di masa sekarang dan beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, dengan mendapatkan analisa prediksi supply-demand, jika data data ini dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, akan sangat bermanfaat untuk melihat prediksi daerah daerah yang paling rendah ekonominya di masa depan sehingga pemerintah dapat memfokuskan anggaran pendidikan profesi dan pengembangan industri di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas produksi daerah tersebut.

Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia memiliki akses untuk menganalisa data data tersebut? 

Pendekatan Diplomasi Constructive Enggagement

Menjadi tantangan tersendiri jika pemerintah Indonesia ingin membatasi hak investor untuk mengakses data besar yang menggambarkan behaviour masyarakat Indonesia. Solusi paling ideal adalah membagi rata hak akses terhadap data, antara pemerintah, pelaku usaha, dan tentunya investor asing. Dengan begitu, masing masing pihak dapat melakukan analisa untuk kepentingan masing masing.

Mengingat investor investor asing berasal dari negara negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat dari Indonesia, pendekatan diplomasi constructive engagement dirasa lebih rasional untuk memungkinkan ketimbang confrontative engagement. Constructive engagement adalah diplomasi persuasive dan cenderung menggunakan pendekatan konsesus untuk menghadirkan iklim kerjasama yang inklusif.

Pendekatan ini akan merubah sudut pandang hubungan internasional antara Indonesia dengan negara negara investor. Dari sudut pandang independensi ke sudut pandang interdependensi yang lebih mengutamakan hubungan saling membantu antara actor actor internasional.

Ketika dikaji lebih lanjut, hubungan interdependensi memiliki beberapa keuntungan bagi Indonesia. Sebagai contoh di ecommerce. Jika persyaratan tentang joint venture dengan badan usaha lokal seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) benar-benar dipatuhi para investor asing, hal ini akan membangkitkan dua sektor ekonomi digital ekonomi yaitu ranah UKM local sebagai produsen dan ranah online atau ecommerce sebagai mitra pemasaran. Kucuran investasi untuk ecommerce akan meningkatkan layanan dan mempercepat ecommerce menemukan model bisnis yang tepat sehingga dapat menarik masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan memasarkannya di e-commerce.

Selain itu investasi asing juga akan mempercepat penyerapan tenaga kerja local untuk perusahaan perusahaan penyedia aplikasi digital. Memang, terdapat resiko terkait akses data untuk investor sehingga pihak asing bisa lebih cepat melihat potensi dan kelemahan ekonomi Indonesia dibanding pemerintah Indonesia sendiri. 

Namun, jika pemerintah mampu menciptakan konsesus baru terkait hak akses data melalui pendekatan constructive engagement, dan juga dengan mewajibkan transfer pengetahuan melalui para data analis dari luar negeri ke data analis local, diharapkan Indonesia dan para pemodal asing akan menemukan titik keseimbangan kekuatan (balance of power) dalam rangka menjaga kedaulatan data dan menjaga iklim pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing.

Epilog

Hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain memang memberikan kesan bahwa Indonesia belum memiliki kapasitas ekonomi dan produksi yang mampu menandingin negara negara ekonomi superior. Seperti kata leluhur, menang tanpa ngasorake. Namun kerjasama internasional, asal dengan pembagian otoritas yang seimbang, masih merupakan cara “menang” yang paling aman tanpa harus “ngasorake” negara negara lain.

Namun, jika keseimbangan kekuatan tak bisa ditemukan, maka kedaulatan negara tak bisa mendua. Kedaulatan memilih siapa tuannya. Saya berharap, disaat itulah hukum muncul kemuka dengan kesejatiannya.