Sejauh mana negara perlu mengatur dan mengurusi kehidupan warga negaranya? Dan sampai mana warga negara punya ruang untuk bebas berekspresi?

Pertanyaan seperti itu kian mengantarkan kita pada sebuah diskursus klasik. Apalagi dengan kejadian hari-hari ini. 

Semisal, negara membubarkan (dengan damai atau paksaan) gerakan warga “2019 Ganti Presiden”; sampai yang baru-baru ini, penangkapan seorang warga negara bernama Robertus Robet karena suaranya. Alasannya cukup kuat: mungkin, untuk stabilitas politik dalam negeri. Terlebih sedang masa-masanya pemilu.

Sedang di sudut perpustakaan, pemikir dan pendukung utama demokrasi berkeberatan: “Adalah hak tiap warga negara untuk bebas berekspresi?” Dan selamanya, kedua puak akan terus mengalami benturan hebat –tentu bila kita masih bersepakat bernegara di alam demokrasi.

Tak seperti yang sudah-sudah, tulisan ini sedikit akan membahasnya lewat pendekatan sejarah. Sebab, Indonesia punya riwayatnya; dalam perdebatan panas, tarik ulur porsi negara dan warga negara itu dalam sidang BPUPKI bertanggal 15 Juli 1945 di gedung Chuo Sangi In, Jalan Pejambon 6, Jakarta.

Menafsirkan Demokrasi ala Bung Karno

Dimotori Soekarno yang bersikeras menolak gagasan kebebasan bagi tiap warga negara (pasal 28 –red) untuk dimasukkan dalam naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI). Alasannya logis: "karena pintu individualisme akan terbuka. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu,” tegas Soekarno. Negara sebagai sebuah kolektivitas mestilah kuat.

Soekarno menambahkan argumennya bahwa kebebasan seperti itu tidak dibutuhkan rakyat dan tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Rakyat cuma ingin keadilan sosial. Sampai sini dan seterusnya, kita akan mengenal langkah-langkah Soekarno menerjemahkan demokrasi.

Misalnya, Soekarno beranggapan demokrasi itu bukan multipartai. Kebebasan berserikat dan berkumpul perlu dibatasi. Hal itu terlihat dalam gemuruh pidato-pidatonya. 

Puncaknya pada 17 Agustus 1960: “…segala keburukan sebagai akibat maklumat Pemerintah 3 November 1945, maklumat liberalisme itu dapat dikikis (Di Bawah Bendera Revolusi, terbit 1964).” Isi maklumatnya: kebebasan mendirikan partai politik.

Sebagai penguasa, saat itu, Soekarno geram atas kelakuan partai politik yang susah untuk akur. Melihat ketidakstabilan politik, bahkan kualitas demokrasi yang menurun, maka Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden, 5 Juli 1959.

Dekret itu seperti pintu masuk bagi Soekarno mengartikan demokrasi lewat narasi-narasi besarnya. Demokrasi Terpimpin, salah satunya. Demokrasi yang, katakanlah, punya wajah galak.

Soekarno, dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II (1964), rutin mengibaratkan negeri Indonesia seperti keluarga yang perlu seorang kepala keluarga yang arif dan dominan untuk membimbing putra putrinya. Kendati galak, toh itu tanda rasa sayang. 

Intinya, demokrasi harus tunduk pada sang kepala keluarga yang dianggap arif, yaitu Soekarno sendiri.

Menafsirkan Demokrasi ala Bung Hatta

Hiruk pikuk suasana persidangan BPUPKI itu belumlah tuntas. Dimulai dari Mohammad Hatta yang justru mendukung dengan gigih apa yang kini orang banyak sering menyebutnya berulang-ulang: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...” Pasal yang menyatakan sebuah sikap atas kebebasan individu.

Tapi bukan berarti Hatta menyetujui individualisme yang notabenenya sebagai induk semang kapitalisme. Melainkan Hatta berangkat dari kekhawatiran: “Janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.”

Kita bisa berandai-andai ngeri akan seperti apa wajah demokrasi Indonesia bila saat itu sidang berakhir dengan penolakan atas pasal 28 itu? Sebab walau telah dimasukkan pun, gejala apa yang dicemaskan Hatta terjadi pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Dan gejala itu kian tampak, ketika Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru.

Tapi Hatta tak bergeming, ia terus mengingatkan penguasa. “Indonesia yang adil ialah tiada dibeda-bedakan sebagai warga negara, itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai bawah berdasarkan kedaulatan rakyat,” dalam pidatonya di Aceh tahun 1970, yang dikutip dari bukunya Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (2014).

Sejak awal, Hatta memang menyepakati argumen Sukarno soal kedaulatan rakyat. Namun, tampaknya pisau analisis Hatta lebih tajam. Ia tak ingin membenturkan keadilan sosial dengan kebebasan individu. Justru menurutnya, keduanya berkelindan.

Misalnya, petani yang mati kelaparan bukan semata karena panen yang gagal, akan tetapi oleh sebab tak bisa bersuara untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya pada negara agar memprioritaskannya. Dan buat Hatta, Demokrasi Terpimpin, apalagi Orde Baru tak menghendaki itu.

Tetapi, kita akan dibuat heran saat dihadapkan pada kenyataan bahwa, contohnya, di rezim Orde Baru harga sembako relatif terjangkau ketimbang era Reformasi yang bebas ini. Sehingga apakah betul rakyat hanya butuh kenyang, tapi mengesampingkan kebebasan? 

Atau lebih elegannya lagi, benarkah ekonomi yang bertumbuh mesti ditopang stabilitas politik yang diterjemahkan dengan suara yang dipersekusi?

Kita tentu menolak praktik-praktik persekusi oleh siapa pun. Apalagi oleh negara terhadap warga negaranya. Ada cara lain yang lebih demokratis, seperti tafsiran Hatta. Ia percaya bahwa rakyat yang berdaulat akan mengantarkan pada keadilan sosial. 

Akibat darinya, kesejahteraan hadir merata (tak ada lagi orang yang mati kelaparan, misalnya). Maksudnya, rakyat yang juga berdaulat secara ekonomi. Hatta menyebutnya: Demokrasi Ekonomi.[1]

Bunyi pasal 28 itu mengandung arti yang jauh ke depan: adanya solidaritas antarwarga negara apalagi pada mereka yang lemah, yang dijamin negara untuk dilindungi dan diperdayakan (kolektivitas), sekaligus menahan dan membatasi mereka yang kuat (walau tak menutup pintu bagi kreativitas tiap warga negara agar berusaha secara mandiri untuk bisa hidup sejahtera).

Oleh karenanya, salah cara jika negara menyuruh diam rakyatnya yang lemah, meski untuk tujuan yang benar: setiap orang punya perut yang kenyang.

Fair Chance untuk Bung Jokowi

Di Pejambon yang gerah itu, kubu Soekarno dan kubu Hatta tentu bersepakat: negara baru nanti ialah negara demokratis yang menjamin kebebasan. Namun ketika masuk dalam satu pertanyaan bagaimana, masing-masing punya langkahnya sendiri.

Klimaksnya, seperti Hatta yang memilih keluar dari pucuk kekuasaan, 1 Desember 1956. Baginya: “Ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak pada Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan jadi suatu sukses atau suatu kegagalan (Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, terbit 2014).”

Pun hari-hari ini, saat ekonomi lamban bertumbuh: 5,27 persen (BPS, 2018), ujungnya tarik ulur porsi negara dan warga negara itu jadi mengkhawatirkan. Gelagat negara tampil dengan wajah galak kian nampak, seperti dalam menyikapi gerakan warga negara “2019 Ganti Presiden” sampai kasus Robertus Robet.

Kurang dari  satu tahun waktu fair chance itu. Sebelum habis, bolehlah kita kembali mengajukan tanya: Presiden Joko Widodo, Anda yang dikenal humanis, Hatta atau Soekarno, tafsiran mana yang jujur Anda ingin ikuti?

Catatan:

[1] Hatta memberi catatan pada apa yang telah dicapai di Barat, yaitu barulah demokrasi politik. Yang utama di sini adalah “hak orang-seorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.” 

Seperti hak pilih, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Tetapi, bagi Hatta, dalam hal perekonomian di Barat, tidak ada sama rasa sama rata (kesejahteraan yang merata). Semuanya dikuasai oleh kaum yang bermodal.

Maka, perlulah adanya demokrasi ekonomi di mana“rakyat jelata ikut menentukan pembagian barang-barang yang dihasilkan bersama-sama oleh kaum buruh dan kaum kapital dengan berdasarkan keadilan sosial.” Itulah yang mesti ada dalam demokrasi Indonesia.