Sekolah, terutama sekolah negeri merupakan miniatur Indonesia, yang di dalamnya juga merefleksikan adanya keragaman etnis, ras, suku bangsa, budaya, adat-istiadat, bahasa, dan agama. Dengan mengandung keberagaman tersebut, pada dasarnya sekolah mempunyai potensi tumbuhnya benih-benih sektarianisme dan ketidakharmonisan hubungan antarwarga sekolah.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan berbagai lembaga penelitian terhadap sekolah-sekolah yang tidak pernah terlibat tawuran sekalipun menunjukkan adanya potensi tersebut, (Puslitbang Pendidikan Agama, dan Keagamaan, 2016).

Berikut data Temuan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 terhadap sikap keberagamaan guru pendidikan agama dan siswa, yang mencakup 60 SMA/SMK:

Ditemukan bahwa 5,3% guru pendidikan agama tidak setuju berteman dengan orang yang berbeda agama, 18,03% guru pendidikan agama tidak setuju sekiranya kelompok kerja guru yang anggotanya berbagai guru dari agama yang berbeda, dan 14,06% guru agama menyatakan tidak setuju di lingkungan tempat tinggalnya didirikan tempat ibadah agama yang berbeda.

Hal yang sama juga terdapat pada siswa, 19,59% siswa tidak setuju seandainya di lingkungan tempat tinggalnya didirikan tempat ibadah agama yang berbeda, 8,80% siswa setuju terhadap pernyataan bahwa “Hanya agama saya yang paling benar, oleh karena itu orang lain harus masuk agama saya.”

Sebanyak 7,13% siswa tidak setuju bertetangga dengan orang yang berbeda agama, (Workshop penyempurnaan draf Dialog lintas Guru Pendidikan Agama Dalam Pengembangan Budaya Damai di Sekolah), 23-25 November 2016 di Soll Marina Hotel Sepaong.

Dengan temuan tersebut, tidak berlebihan jika adanya polarisasi pendidikan yang sejalan dengan ideologi fundamenalisme di sekolah-sekolah umum. Dengan dalih mentoring kegiatan ROHIS di sekolah umum (negeri) tertentu digiring pada pemahaman agama yang cendrung ekslusif sempit dan kaku, (Zainal Abidin Bagir, et.al, 2011).

Tak bisa di bantah kalau secara tekstual ada dalam al-Qur`an ayat yang jika dicerna tanpa melihat konteks akan menimbulkan intoleran yang membawa kepada sektarianisme dan anti terhadap kemajemukan. Sebagai contoh Abdurrahman Wahid sering dikritik karena kedekatanya terhadap kalangan nonmuslim ketimbang dengan kalangan Muslim.

Mereka yang mengkritik menjustifikasi dengan salah satu ayat al-Qur’an bahwa‛ seharusnya pengikut nabi Muhammad itu keras terhadap orang-orang kafir dan santun kepada sesamanya‛ (Asyidda’u alaal - kuffar ruhama’u bayna hum).

Ayat ini menurut Abdurrahman Wahid ‚keras terhadap orang kafir‛ bukan orang non-Muslim, melainkan kaum kafir yang memerangi agama Islam (dalam konteks ayat itu, kaum kafir Mekkah). Sudah tentu ada perbedaan antara orang non-Muslim dengan kaum kafir yang demikian, (Komaruddin Hidayat &Ahmad Gaus AF, 1998).

Menurut Abdurrahman Wahid ada ayat-ayat al-Qur’an yang sering dipahamai kurang tepat, sebagaimana ungkapannya: Ada lagi satu ayat al-Qur’an yang sering dikutip untuk membenarkan sikap dan tindakan antitoleransi.

Yaitu ayat yang artinya. ‛Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sampai kamu ikut agama mereka‛ kata ‘tidak rela’ di sini dianggap melawan atau memusuhi, lalu dikaitkan dengan pembuatan gereja-gereja, penginjilan atau pengabaran injil, dan sebagainya.

Dua hal yang berbeda sama sekali diletakkan dalam satu hubungan yang tidak jelas. Padahal kalu masalahnya didudukkan secara proporsional kita tidak akan keliru memahami arti kata 'tidak rela‛ di situ. Tidak rela artinya tidak bisa menerima konsep-konsep dasar. Bahwa kristen dan Yahudi tidak bisa menerima konsep dasar Islam, itu sudah tentu. Sebab kalau mereka rela menerima, itu artinya bukan Kristen dan Yahudi lagi.

Maksudnya, jawaban kebalikan terhadap ayat tadi juga bisa kita buat sama: kita tidak rela terhadap Yahudi dan Nasrani, misalnya konsep ketuhanannya, sebab memang sudah beda. Tapi itu tidak berarti permusuhan, (Komaruddin Hidayat &Ahmad Gaus AF, 1998).

Sejatinya pendididkan di sekolah umum harus menempatkan seluruh peserta didik sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak yang sama tanpa membedakan latar belakang agama, kelas sosial, suku bangsa, atau jenis kelamin. Sehingga yang perlu dikedepankan adalah nilai ajaran pendidikan yang bersifat inklusif agar akses semua orang terbuka secara setara.

Dari sini peserta didik mendapat pelajaran tentang proses akulturasi budaya. Paradigma keberagamaan yang multikultural berarti dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan.

Penanaman budaya damai disekolah lebih diarahkan kepada kegiatan yang menyangkut aspek sosiologis atau kehidupan riil dalam kehidupan sehari-hari, seperti: bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, kemah lintas agama, mengunjungi rumah ibadah, donor darah, dan live in (seperti tinggal di pesantren bagi nonmuslim).

Sementara keagamaan yang bersifat teologis lebih ditekankan kepada keyakinan yang bersifat rohaniah, katakanlah seperti keyakinan pada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang bersifat ekslusif karena menyangkut pengalaman rohani.