Masyarakat adat adalah komunitas organik yang tumbuh secara alamiah dengan tata hukum (hukum adat), struktur sosial-politik dan ruang hidup (wilayah adat) sendiri. Wacana tentang masyarakat adat sendiri kemudian berkembang bukan hanya pada arena lokal, namun juga global sebagai 'Indigenous peoples.' 

Indigenous Peoples dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang terikat dengan sejarah sebelum era kolonialisasi (colonial continuity), dengan budaya, sosial, ekonomi dan politik sebagai sesuatu kekhasan (distinctiveness) dari yang 'meanstream' Kelompok ini adalah kelompok 'non-dominance' yang mempunyai kecenderungan menjaga wilayah adat, institusi sosial-budaya, bahasa ibu dan kepercayaan lokal secara terus menerus

Selaras dengan itu, Masyarakat adat bukanlah entitas statis, namun mengalami dinamika perubahan sosial akibat pertemuannya dengan modernitas, terutama dengan struktur negara modern, baik dilaksanakan secara paksa maupun persuasif.

Relasi Negara dengan Masyarakat Adat

Pertemuan masyarakat adat dengan negara melahirkan relasi dinamik dan perubahan dalam tubuh masyarakat adat dan juga dalam tubuh Negara, misalnya; pada sisi negara terjadi perubahan struktur politik yang mengadopsi adat seperti halnya Desa Adat, dan pada sisi masyarakat adat terjadi perubahan struktur penguasaan tanah adat yang mengalami kecenderungan individualisasi hak (seperti halnya hak individu hukum negara) akibat pendaftaran tanah.

Relasi masyarakat adat dengan Negara tidak seluruhnya berlangsung secara seimbang dan alamiah, namun juga dalam situasi Negara melakukan dominasi kuasa terhadap masyarakat adat. Banyak kasus menunjukan perubahan sosial masyarakat terjadi secara dramatis, misalnya penghilangan paksa hak adat atas tanah dan sumber daya alam secara sistematis melalui hukum formil.

Perubahan sosial yang dramatis ini serta merta merontokkan entitas dan identitas budaya masyarakat adat secara cepat tanpa diimbangi dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Akibatnya, marjinalisasi terhadap masyarakat adat terjadi. Salah satu kasusnya adalah Suku Anak Dalam di Jambi dan Sumatera Barat yang mengalami marjinalisasi akibat hilangnya ruang hidup dan perubahan sosial yang cepat.

Pada sisi lainnya, adat juga digunakan untuk menekan Negara. Dalam hal ini, identitas primodial adat digunakan untuk mempengaruhi struktur negara yang melahirkan batas-batas politik berbasis adat. Misalnya, gerakan Desa Adat atau Masyarakat Adat mendorong integrasi adat ke dalam struktur negara yang melahirkan pemilahan daerah-daerah menurut batas adat secara demokratis (Benda Bekmann; 2014 dan Aragon;2014).

Secara positif, adat dalam konteks tersebut menjadi semacam penyeimbang (check and balances) negara dalam sektor pemerintahan dan pengelolaan sumber daya (Benda-Beckmann, 2014). Namun, pembatasan sosial politik berbasis adat juga berkontribusi negatif, jika dimaknai secara sempit dalam sentimen tribalistik. Sentimen tribalistik sebangun dengan “penyadapan” identitas primodial adat oleh elit politik yang selaras dengan proses pergeseran kekuasaan pusat ke daerah (desentralisasi). Sentimen tribalistik memperlebar perbedaan sosial, alih-alih mendorong kohesi sosial antar komunitas secara demokratis.

Pada konteks ini, Negara tidak serta merta memenuhi tuntutan hak konstitusional masyarakat adat, seperti hak atas wilayah adat (hak ulayat), hak budaya, hak spiritualitas dan sebagainya, namun Negara hanya menyalurkan sentimen adat yang tribalistik itu pada arena kontestasi politik lokal. Akibatnya, kebangkitan adat tidak serta merta berkontribusi pada pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, namun memperkuat cengkraman elit atas nama adat.

Memulihkan Hak, Merawat Kebinekaan

Semangat perlindungan hak masyarakat adat yang telah dirumuskan dalam konstitusi jelas menyebutkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman identitas etnis/adat, demokrasi dan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin keberagaman identitas sosial berdasarkan adat tersebut dengan melindungi hak asal usul masyarakat adat pada konteks masyarakat majemuk Indonesia.

Makna konstitusionalitas hak masyarakat adat sendiri telah secara gamblang dijabarkan secara eksplisit dalam perlbagai Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan-putusan tersebut jelas menyebutkan larangan terhadap perlakukan secara sewenang-wenang negara atas hak masyarakat adat dan menjamin pelaksanaan pemenuhan hak melalui hukum dan kebijakan.

Sentimen tribalistik adalah anomali makna konstitusional hak masyarakat adat. Sentimen tribalistik adalah bentuk pembajakan adat oleh kepentingan politik praktis. Dalam hal ini, Sudah saatnya Negara beranjak untuk memenuhi utang konstitusi masyarakat adat dengan memastikan perlindungan hak secara demokratis, inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kerangka “Bhinneka Tunggal Ika.”

Salah satu bentuk perwujudan pemenuhan hak masyarakat adat oleh Negara adalah dengan mengesahkan RUU masyarakat adat yang berfungsi sebagi instrumen hukum khusus (Lex Specialis) dalam rangka pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat secara komprehensif, baik di sektor agraria, budaya, spiritualitas, dan Hak Asasi masyarakat adat pada umumnya.