Masih ingat Syahganda Nainggolan? Aktivis yang baru saja menghirup udara bebas setelah mendekam 8 bulan di penjara hanya karena membuat status di media sosialnya. Atau Habib Rizieq Shihab (HRS), yang sedang ditahan dengan 3 kasus beruntun dan baru saja divonis 4 tahun penjara, gara-gara mengatakan kalau dia “sehat” kepada pendukungnya?

Pernah dengar juga polisi “berhadapan” dengan tembok? Itulah mural jalanan yang viral “Tuhan Aku Lapar” yang sedang menjamur di ibukota yang berujung buru-buru dihapus dan pelukisnya dikejar aparat. Segitu bapernya mereka dengan seniman yang mencurahkan isi hatinya di tembok.

Melihat contoh penangkapan orang-orang di atas, serasa hidup seperti di Korea Utara. Mereka ditangkap hanya gara-gara kritik. Pembungkaman kritik hanya akan terjadi di negara otoriter.

Padahal di negara demokrasi pemerintahnya menjamin kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tak jarang kritik telah menjadi salah satu ancaman bagi pemerintah karena menyangkut harga diri seorang pejabat.

Apa itu kritik?

Dilansir dari www.gurupendidikan.co.id, kritik merupakan celaan atau kecaman atau suatu keadaan perilaku atau yang kita anggap menyimpang dan tidak benar. Definisi ini berkonotasi negatif yang menyerang seseorang karena perbuatan yang dilakukanya dengan cara-cara yang tidak benar.

Sementara definisi yang sedikit lebih moderat dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.

Nampaknya definisi inilah yang digunakan oleh pemerintah kita yang selalu meminta kritik harus disertai dengan solusi. Dari sinilah kemudian muncul istilah kritik yang konstruktif.

Presiden Joko Widodo dalam acara Peluncuran Laporan Ombudsman Tahun 2020 mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik dari masyarakat tapi perlu disampaikan dengan tata krama yang baik. Rasa-rasanya “tata krama” adalah alasan untuk membungkam kritik. Jika kritik yang diberikan tidak disertai solusi, maka kritik itu dianggap sebagai penghinaan.

Gejala membungkam kritik di era Jokowi

Sejak pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini, banyak kita melihat fitnah dan kebencian yang beredar di media sosial. Parahnya lagi fitnah dan kebencian itu justru paling banyak tertuju kepada sang Presiden.

Lihatlah bagaimana polisi represif dan antusias jika kasus kritik yang mendera Jokowi begitu cepat ditangani dibanding kasus penghinaan ulama. Alasannya hanya satu, presiden adalah lambang negara.

Apa yang berbeda dari pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya dalam menangani kritik dan menangkap orang kritis adalah gejala bahwa era Jokowi sangat antikritik. Dari berbagai kasus yang telah terjadi dan ditangani oleh pihak berwajib paling tidak saya dapat mengemukakan 2 poin penting. 

Pertamaprosedur yang keliru. Polisi begitu cepat menangkap seseorang yang kritis tanpa menetapkannya terlebih dahulu sebagai tersangka. Harusnya sesuai prosedur ditetapkan tersangka terlebih dahulu kemudian dipanggil untuk diperiksa. Ini tidak, kritik malah dilawan dengan penangkapan.

Seorang warga desa membentangkan poster bertuliskan “Pak Jokowi, Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar”. Poster itu dibentangkan ketika kunjungan Jokowi ke Blitar. Namun seorang polisi yang bertugas mengawal kedatangan Presiden langsung menangkapnya. Apa yang salah dengan isi tulisan dalam posternya itu?

Keduapenanganan yang berbedaMasih segar dalam ingatan, ketika masa pemerintahan SBY, beliau didemo dengan membawa kerbau bergambar dirinya di depan bundaran Hotel Indonesia. Sungguh penghinaan yang sangat keji. Tapi tak ada satupun pendemonya yang ditangkap.

Berbeda dengan saat ini, HRS membuat kerumunan dianggap melanggar protokel kesehatan. Divonis dengan ancaman penjara yang mengerikan pula. Sementara Jokowi membuat kerumunan berulang-ulang dengan bagi-bagi hadiah di setiap kunjungan kerjanya disebut spontanitas.

Mengapa kritik sangat dibenci pemerintah?

Dalam ilmu psikologi, ada satu teori yang mengatakan bahwa setiap orang sebenarnya resistance terhadap saran ketika mereka yakin itu dapat mengharuskan mereka untuk melakukan sesuatu yang merepotkan atau tidak menyenangkan baginya.

Penolakan ini berawal dari adanya “ketidaktahuan”. Apabila ketidaktahuan ini diketahui orang lain, maka mereka perlu melakukan perlindungan diri bagi orang yang tidak tahu itu. Dalam banyak situasi mereka mencari cara lain untuk melindungi egonya sendiri.

Bagi orang yang memiliki ketidaktahuan, kritik adalah ancaman besar bagi harga diri dan perasaan positif akan identitas diri. Jika mereka diserang dengan kritik mereka punya taktik cerdik untuk tetap positif. Daripada menyambut kritik dengan tangan terbuka, bagi mereka tindakan defensif merupakan respons terbaik.

Sikap defensif ini sangat berguna untuk membuat perasaan mereka jadi lebih baik walaupun dalam diri mereka terdapat rasa tidak aman atau cacat karakter yang selalu disembunyikan. Orang yang tidak suka kritik pada prinsipnya adalah orang yang tidak punya pengetahuan dan ketidaktahuan itu tidak ingin diketahui orang lain.

Bahaya membungkam kritik bagi demokrasi

 “Diamlah atau kamu selanjutnya”, merupakan kalimat yang sangat menakutkan. Pembungkaman akan terjadi kepada siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah. Sebab semua institusi dan instrumen hukum negara akan fokus digunakan untuk menekan rakyat yang kritis. Semua orang menjadi khawatir, inilah bahaya yang pertama.

Bahaya yang kedua adalah pemerintah akan selalu berdalih bahwa pembungkaman bukan untuk menghalangi kebebasan berbicara. Namun hal itu hanyalah klise. Membungkam tidak dilakukan melalui pembunuhan, namun kasus demi kasus akan berdampak pada setiap orang yang ingin berpendapat walaupun pendapatnya benar sekalipun.

Meskipun hari ini kita merasa kecewa, muak, dan geram melihat jalannya pemerintahan, sekali lagi kita harus berhati-hati. Walaupun Anda kritis tetapi tetaplah waspada. Jangan mengkritik dengan berlindung di balik kata “demokrasi”, karena demokrasi kita sekarang tinggal nama.

Banyaknya rakyat yang ditangkap aparat dan aktivis yang ditahan merupakan bukti kemunduran demokrasi. Penangkapan demi penangkapan seolah memperlihatkan bahwa demokrasi kita adalah prosedural di atas kertas belaka. Pengriktik ditahan bagaikan tahanan kriminal, sehingga menghajar lawan politik pun telah membentuk demokrasi kriminal.

Tidak perlu berharap dari komitmen demokrasi yang sering didengung-dengungkan pemerintah, karena kenyataan yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang. Polisi yang seharusnya menjadi alat negara yang mengayomi justru berubah menjadi alat politik kekuasaan. Polisi keras dan cepat memproses para pengkritik namun santun kepada pendukung.

Polisi juga seringkali menggunakan subjektivitasnya untuk mencari celah dalam menentukan nasib kritik seseorang. Terserah polisilah. Apa pun alasannya, kritik bisa saja dianggap sebagai ujaran kebencian jika dilatari oleh kepentingan politik atau pesanan rezim. Sungguh terlalu…!