Tahun politik menjadi momen maraknya aksi saling lapor-melapor terkait pemilu, terutama antar-kedua kubu. 

Saat ini banyak yang menganggap menyelesaikan persoalan harus ditempuh melalui pengadilan. Seakan-akan kesantunan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia telah sirna. Padahal masih ada jalan yang lebih beradab dalam menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan dan saling memaafkan. 

Akan tetapi, permasalahan yang dimaksud tidak termasuk semua persoalan hukum, melainkan sebagian kecil kesalahpahaman permasalahan dan terkait dengan hukum. 

Bukan berarti tindakan pembunuhan, korupsi, dan tindakan yang sangat merugikan fisik dan materi tidak ditindak oleh hukum, melainkan permasalahan terkait salah ucapan atau maksud yang sering disebar melalui media sosial sehingga dianggap melanggar UU dan melakukan pencemaran nama baik. 

Sebagai contoh, kasus Ahmad Dhani dari pengalaman membuat sebuah tautan di akun media sosial Twitter dengan kata "idiot" sehingga menyinggung pihak tertentu dan berakhir di tahanan. Kasus lainnya oleh Imanuel Ebenezer dengan mengatakan bahwa "Wisatawan Reuni 212" sebagai penghamba uang di sebuah stasiun televisi swasta, sehingga berujung pelaporan ke Bareskrim Polri. 

Semboyan lebih baik berbicara yang baik atau diam dan menahan diri dalam berbicara harus digaungkan untuk menyadarkan masyarakat berhati-hati dalam berpendapat.

Berlanjut dari hasil debat pilpres pada Minggu (17/2) menimbulkan sebuah perdebatan di luar debat Pilpres muncul. Ya, terkait dengan ucapan Joko Widodo yang menyinggung secara personal kepemilikan tanah di Kaltim dan Aceh Tengah oleh Prabowo Subianto menjadi polemik dan dianggap melanggar tata tertib debat oleh Timses Prabowo-Sandi. 

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyayangkan pernyataan tersebut dan memprotes kepada KPU hingga memunculkan keributan di ruang debat, kemudian KPU mengarahkan agar melapor Joko Widodo ke Bawaslu untuk diproses.

Tidak tinggal diam, pihak Relawan Jokowi-Ma'ruf melakukan tindakan balik dengan melaporkan Prabowo Subianto terkait pernyataan penggunaan berkali-kali selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) padahal pernyataan tersebut sudah lama diucapkan dan diungkit kembali seakan-akan ingin membalaskan terkait tindakan BPN di putaran debat kedua. 

Kasus-kasus tersebut sangat sederhana, namun dibuat rumit dalam menyelesaikannya. Rakyat disuguhkan dengan aksi saling lapor-melapor. Kedua kubu Timses tidak menampilkan kedewasaan dalam berkampanye. 

Tentu menjadi sebuah tanda tanya, bagaimana cara menyelesaikannya tanpa melalui prosedur hukum? Konflik yang sederhana sebaiknya diselesaikan secara sederhana pula, apalagi di dunia politik, karena tidak ada teman setia dan tidak ada musuh yang abadi. 

Langkah yang sederhana dengan memaafkan merupakan solusi tepat sehingga tidak menjadi dendam yang berdampak pada proses berjalannya pemerintahan nantinya atau mengarahkan ke proses sanksi-sanksi yang bersifat administratif oleh KPU atau Bawaslu agar menghindari proses hukum pidana yang berakhir di tahanan. Tidak bisa dibayangkan bahwa salah satu calon presiden masuk tahanan akibat persoalan yang sederhana dan semestinya bisa dimaafkan. 

Kini para politisi terutama para tim sukses dan relawan calon presiden lebih suka membuang waktu dengan hukum, bolak-balik ke kejaksaan, menghadiri jadwal di pengadilan, hingga merasa puas lawan politik telah kalah dan masuk bui. 

Hal ini tidak mencerminkan sikap politisi baik yang memedulikan rakyat. Alangkah baik seorang politisi menyudahi perselisihan secara personal dan lebih menghabiskan waktu mendengarkan keluhan masyarakat dan memikirkan solusi. Itu lebih baik. 

Frekuensi tindakan membuang waktu dengan hukum sering dicontohkan para anggota legislatif, terutama pada musim pemilu dan kampanye. Banyak calon legislatif yang rela mengorbankan seluruh harta hanya untuk memperoleh suara dan duduk di parlemen. 

Jadi, bukan hal yang baru bahwa para legislator terpilih fokus bekerja untuk menarik kembali modal kampanye yang telah dikeluarkan ketimbang mengorbankan segala tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan nasib rakyat. Hingga berakhir dengan tragis ketika diciduk oleh KPK atas berbagai kasus korupsi. 

Lagi-lagi segala pengharapan kandas demi sifat individual yang rakus dan membuang waktu hidup untuk berhadapan dengan hukum

Kedewasaan berpolitik di Indonesia tidaklah tumbuh, bahkan terkesan carut-marut karena saling sindir, memfitnah, hingga menyebarkan hoax. Berpolitik dengan menjatuhkan lawan politik merupakan sebuah kepuasan karena masalah sepele, betapa dangkalnya pendidikan politik para politisi. 

Berbicara sebagai politisi, seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat, mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk rakyat, dan jika memungkinkan berkorban harta demi kepentingan masyarakat. Namun, banyak politisi yang menyelam di dunia politik untuk mencari sensasi dengan memperkaya diri sendiri, mempermudah akses perizinan kepemilikan usaha, atau menargetkan untuk menguasai aset negara. Sungguh miris! 

Keberadaan hukum sejatinya menjadi pembatas, peringatan dan pengarah agar setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat berjalan pada jalur yang tepat. Walaupun demikian, kini hukum lebih dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan politik dan menindas rakyat hingga memunculkan ketidakadilan. 

Sebaik-baiknya seorang politisi lebih mengutamakan perilaku yang beradab dan santun dalam berpolitik, menjadikan hukum (Pancasila dan UUD 1945) sebagai panduan bergerak dalam berkebijakan untuk kepentingan rakyat sehingga terhindar dari permasalahan hukum dan menghabiskan waktu mengabdi kepada rakyat.