Membicarakan Etika Politik dan Partisipasi Demokrasi di Era Media Sosial

Secara sederhana, etika itu berkaitan dengan baik dan buruk. Dibedakan dengan istilah estetika yang bicara indah dan tidak indah, atau logika yang bicara benar dan salah.

Istilah "etika" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir (Bertens, 2001:4). Dalam bentuk jamaknya, ta etha yang berarti adat kebiasaan (Handoyo, et al, 2016:1).

Menurut Oxfor Dictionary of English, etika (ethic) merupakan kata benda yang dalam bentuk tunggal diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang berkaitan dengan kelompok tertentu, bidang, atau bentuk prilaku tertentu. Sedangkan etika (ethics) dalam bentuk jamaknya diartikan sebagai prinsip-prisip moral yang mengatur prilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan.

Seturut dengan pengertian di atas, K. Bertens mengartikan etika dalam tiga hal, yakni: pertama, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral (kode etik); ketiga, etika merupakan ilmu tentang yang baik atau buruk. Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno (1987:14), etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

Dari pengertian di atas, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa etika merupakan cabang ilmu yang memeriksa atau menekankan pelaksanaan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran moral tertentu yang berlaku luas di suatu kelompok atau masyarakat. Ajaran-ajaran moral ini bisa diambil dari ajaran agama, filsafat, maupun dari kebudayaan suatu masyarakat.

Sementara itu, politik secara etimologis juga berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota atau biasa juga dipadankan dengan Negara-kota (Takwin, 2011:vii).

Di awal tulisan ini saya sudah mengutip pernyataan Aristoteles dalam buku Politic (1995), bahwa politik adalah sebuah asosiasi tempat manusia bergabung yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan. Bagi Aristoteles, asosiasi yang paling tinggi dan bersifat inklusif itu adalah polis (kota) atau asosiasi politis.

Artinya, polis adalah tempat terbaik bagi bagi manusia yang memungkinkan seorang individu untuk mencapai tujuan terbaiknya. Hal ini didasarkan pada satu fakta bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang hanya bisa berfungsi optimal jika manusia hidup dalam sebuah asosiasi atau kebersamaan dengan manusia lainnya.

Baca Juga: Ruang Publik nan Liberal

Menurut Habermas, ruang publik harus otonom, tidak berada dalam intervensi pasar dan kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin berlangsungnya proses komunikasi yang setara di antara sesama masyarakat warga (Hardiman 2009; 2011; Menoh 2015).

Di sini ruang publik dapat digambarkan sebagai jejaring komunikasi dari pandangan-pandangan (opini) masyarakat warga yang mengekspresikan sikap positif atau negatif. Aliran-aliran komunikasi yang berlangsung di ruang publik disebut sebagai opini-opini publik.

Ruang publik adalah arena tempat berlangsungnya perdebatan-perdebatan publik yang bebas dari intervensi pemerintah maupun pasar kapitalisme. Misalnya, warkop, blog, media sosial, dll. Menurut Habermas, ruang publik bukanlah sekadar ruang atau arena untuk menyampaikan pandangan dari masyarakat warga, lebih dari itu, masyarakat harus dapat mendramatisir sedemikian rupa problem-problem yang ada sehingga dapat didengar dan terhubung dengan para pengambil kebijakan.

Oleh sebab itu, ruang publik harus memenuhi dua syarat utama: harus bebas dan kritis. Bebas artinya semua orang dapat berbicara dan terlibat dalam perdebatan politik. Sedangkan kritis bermakna kedalaman dalam menyoroti proses-proses pengambilan kebijakan yang bersifat publik. Melalui cara ini, publik dapat terlibat secara langsung dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Melalui partisipasi kritis dalam ruang publik politis ini, maka kedaulatan rakyat itu bisa terwujud, bukan hanya dalam pemilu. Pemilu bukanlah satu-satunya locus kedaulatan rakyat. Selama ini ada ruang kosong kedaulatan antara satu pemilu dengan pemilu berikutnya.

Melalui konsep ruang publik ini, Habermas berusaha menunjukan locus lain pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui ruang publik, masyarakat warga bisa berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan menggunakan kekuatan argumentasi.

Sering kali pemerintah yang terpilih dalam pemilihan merasa memiliki kuasa untuk menjalankan kebijakan dan program yang dianggapnya baik dan rasional secara monologis. Persetujuan rakyat dianggap telah selesai ketika suara mayoritas warga memilih mereka untuk menjalankan pemerintahan.

Bagi Habermas, kebijakan yang monologis itu tidak bisa dianggap legitim. Sebuah kebijakan dianggap legitim ketika kebijakan itu telah didiskusikan atau diambil dari intisari perdebatan (diskursus) masyarakat warga dalam ruang publik.

Oleh sebab itu, Habermas menyarankan agar lembaga-lembaga Negara harus terhubung dengan ruang publik untuk mengetahui persoalan apa yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat warga. Rakyat akan menjadi berdaulat jika lembaga-lembaga pemerintahan mau mendengarkan suara rakyatnya dalam diskursus di ruang publik. Para pengambil kebijakan dapat mengelolah berbagai persoalan publik melalui suara-suara sensitif yang muncul dalam diskursus ruang publik. Ini adalah konsekuensi dari Negara hukum demokratis (Menoh 2015:90).

Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah etika politik seperti apa persisnya yang mendukung gagasan Habermas di atas? Apakah etika politik tersebut dapat diterapkan dalam konteks percakapan di media sosial yang menjadi ciri khas generasi milenial? Berikut akan diuraikan jawabannya secara singkat.

Media Sosial (Ruang Publik Maya) dan Etika Politik Habermas

Jika pertanyaan yang diajukan adalah etika seperti apa yang menjadi dasar dari etika politik Habermas mengenai ruang publik dan diskursus publik yang telah dijelaskan di atas, maka jawabannya adalah “Etika Diskursus” (Diskursethik). Apa yang menjadi inti ajaran dari etika diskursus ini?

Untuk memahami etika diskursus yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai “diskursus praktis” dan paradigma intersubjektivitas yang menjadi dasar dari etika diskurusus Habermas. Namun, di sini saya tidak akan masuk terlalu jauh dalam kerumitan konsep-konsep filsafat.

Persoalan ini bisa dipelajari lebih lanjut di kesempatan lainnya. Yang penting untuk diuraikan secara sederhana di sini adalah soal ajaran yang mendasari etika politik Jurgen Habermas. Lalu kemudian menerapkannya pada konteks ruang publik maya atau cyberspace.

Diskursus praktis adalah proses penentuan dan legitimasi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara rasional melalui proses komunikasi intersubjektif. Intersubjektif sendiri adalah proses saling memahami secara timbal-balik antara sesama subjek komunikasi. Tidak ada norma yang rasional dan legitim di luar prosedur komunikasi intersubjektif.

Sebuah pendapat yang sekalipun datang dari orang besar, berkuasa, dan berpendidikan tidak bisa dijadikan acuan moral tindakan masyarakat sebelum pendapat itu didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama. Ukuran suatu pendapat itu dianggap rasional, baik dan legitim, ada sebagai hasil atau keputusan dari prosedur komunikasi atau permusyawaratan.

Karena penekanannya yang begitu besar pada prosedur komunikasi, maka gagasan Jurgen Habermas ini dikenal sebagai demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan. Tentu saja hal ini seturut dengan sila keempat (4) dalam Pancasila, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam persmuyawaratan/Perwakilan”. Gagasan Jurgen Habermas ini membantu kita memahami penerapan atau prosedur demokrasi permusyawaratan (deliberatif).

Sekarang permasalahan terakhir adalah bagaimana penerapan etika politik Habermas ini dalam media sosial atau ruang publik maya (cyberspace)? Berikut ini akan dijawab secara singkat.

Merujuk pada pengertian ruang publik di atas, media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik dimana diskursus dan perdebatan atar masyarakat warga bisa berlangsung. Medsos begitu mudah diakses oleh siapapun dan memungkinkan semua orang dapat berkomunikasi dalam posisi yang setara. Media sosial menurut hemat saya adalah contoh paling ideal dari ruang publik yang otonom (bebas) dan kritis. Namun persoalan kritis ini juga tergantung pada kemampuan seseorang dalam menyoal kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Tapi, ideal di sini bukan tanpa masalah. Menurut Karlina Supelli (2010:329-346) ruang maya atau realitas virtual (virtual reality) merupakan sebuah ruang publik hibrida, yang maya sekaligus nyata. Satu sisi bersifat maya karena kehadiran subjek ada dalam ruang digital. Di sisi lain bersfat nyata karena subjek yang terlibat dalam media sosial adalah orang sungguhan dengan komunikasi yang aktual.

Bedanya, diskursus berlangsung di antara orang-orang melalui perantaraan piranti berbasis komputer. Persoalannya persis muncul di sini. Karena diantarai oleh piranti berbasis komputer (ruang maya), memungkinkan orang-orang yang terlibat diskusi menyamar sebagai apa saja. Kita misalnya sering menjumpai akun palsu dalam grup-grup diskusi di facebook, Twitter, dll.

Di ruang maya seperti ini, warga dapat dengan bebas memilih apa yang ingin ditampilkan dan disembunyikan dari mata publik maya atau netizen. Masyarakat warga yang menyamar dalam ruang publik maya ini dapat menyampaikan apa saja yang ada dalam pikirannya atau informasi apa saja, dari mana saja tanpa harus menunjukan siapa jati dirinya (tetap anonym). Sesorang bisa menjadi siapa saja bisa tanpa harus menampilkan diri, karena tujuannya hanya untuk berkomentar. Kita mengenal mode seperti ini sebagai buzzerdalam realitas politik kita saat ini.

Dunia maya ini menciptakan sebuah sifat ruang publik yang memungkinkan komentator tak bernama bermunculan. Mereka bisa berbicara apa saja semaunya tanpa harus peduli dan bertanggungjawab dengan apa yang dikatakannya. Tetapi akun palsu itu juga bukan tanpa manfaat dalam konteks dialog dalam ruang publik maya (media sosial, blog, dsb). Bisa jadi orang-orang memilih menyamarkan diri karena alasan tertentu, tetapi mereka ingin terlibat dalam diskurusus publik di media sosial.

Menurut saya, itu tidak masalah sepanjang argumentasi yang disampaikan itu rasional dan berdasar. Tetapi terkadang akun palsu di meedia sosial hadir hanya sekedar untuk berkomentar seenak hatinya mengucapkan ujaran kebencian karena tidak diketahui jatidirinya. Hal ini justru menujukan berkembangnya budaya illiteracy ketimbang budaya literacydalam dunia internet kita saat ini.

Tetapi ada juga masyarakat warga yang muncul di media sosial dengan jati dirinya yang asli dan dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sepanjang dialog dalam media sosial berlangsung di antara sesama warga dengan jati diri yang asli atau palsu tetapi dengan argumentasi yang rasional menurut hemat saya itu sah-sah saja.

Membicarakan Etika Politik dan Partisipasi Demokrasi di Era Media Sosial

Nurlin Muhammad

Antropolog

Sains dan Agama

Pertemuan Prinsip Suku Badui, ILO, dan Dua Penulis Jepang

Apa Itu Geopolitik?

Finding The Meaning of Life