Secara ringkas dapat disebutkan empat elemen dominan yang berkepentingan maupun berkaitan langsung dengan isu pengelolaan dan perlindungan hutan yaitu pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah (ornop) dan masyarakat.

Pemerintah memegang peran ganda sebagai regulator sekaligus eksekutor yang menentukan arah kebijakan pembangunan sektor kehutanan. Pihak swasta berkaitan dengan pemanfaatan fungsi dan hasil hutan dengan motif mencari laba. Ornop dalam fungsi fasilitasi dan pendampingan masyarakat serta masyarakat sebagai “pemilik” hutan.

Kondisi ideal yang diharapkan; masing-masing elemen dapat menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Persoalannya, kondisi tersebut masih jauh dari yang diharapkan dan lebih sering terjadi adalah ketegangan yang menunjukkan ketidakharmonisan.

Masalah pembalakan liar, degradasi lingkungan, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, konflik satwa dengan manusia, konflik masyarakat dengan pihak perusahaan lebih menjadi ajang untuk saling menyalahkan daripada upaya mencari penyelesaian serta mencegahnya agar tidak berulang.      

Pemerintah dituding terlalu berpihak pada kepentingan swasta/perusahaan. Sementara ornop dicurigai sebagai “corong” kepentingan asing melalui lembaga donor melalui kampanye isu-isu lingkungan dan melibatkan masyarakat.

Sebagai contoh pada kasus kebakaran hutan. Selalu menjadi perdebatan dan saling tuding, siapa yang paling bertanggungjawab dan harus dipersalahkan?. Pemerintah berdalih sudah melakukan upaya-upaya maksimal, perusahaan mengaku turut menjadi korban, sementara ornop dan masyarakat pun jelas tidak mau disalahkan.

Pada kasus kebakaran hutan, ornop dan masyarakat menuding pemerintah tidak tegas dan terkesan selalu membela perusahaan. Termasuk aparat penegak hukum yang dinilai lamban, tidak berani melakukan penindakan dan penuntutan secara maksimal.

Sebaliknya perusahaan menuding oknum warga sebagai pelaku pembakaran yang membuat mereka mengalami kerugian. Satu klausul dalam peraturan yang memperbolehkan masyarakat membakar hutan/lahan maksimal 2 hektar per keluarga diajukan sebagai alasan. Ditambah lagi tudingan bahwa warga sejak awal memang ingin menyerobot lahan konsesi perusahaan.

Sekadar mimpi (?)

Kesadaran akan pentingnya membangun sinergi sebenarnya sudah aja sejak lama. Upaya-upaya mewujudkannya pun sudah dilakukan. Terbentuknya forum-forum koordinasi, forum rembuk, pokja, dan sejenisnya yang melibatkan elemen-elemen terkait di tingkat lokal maupun nasional sebagai buktinya.               

Forum-forum yang terbentuk biasanya untuk merespon isu-isu berkembang dan mendapat perhatian besar dari publik. Pada kasus kebakaran hutan misalnya, banyak pihak yang mau tidak mau akan saling bersinggungan. Untuk itulah, pembentukan wadah bersama dipandang sebagai upaya menyelesaikan masalah yang ada.                   

Hanya saja persoalan klasik selalu berulang dan nyaris sama. Semangat gairah bersama muncul di awal pembentukan saja. Setelah mulai berjalan, itu semua hilang perlahan. Nama-nama dan struktur masih ada, namun tidak jelas lagi apa kegiatannya. Padahal, upaya pembentukannya telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya.

Sejak awal pembentukannya memang selalu muncul dilema. Melibatkan nama-nama pejabat struktural pemerintahan awalnya diharapkan dapat mempermudah akses serta informasi ke dan dari birokrasi. Faktanya, itu tak selalu terjadi. Ditambah lagi, kebiasaan rotasi pejabat yang tidak bisa diprediksi.

Pembentukan forum bersama juga telah kehilangan makna ketika tidak ada keterbukaan dan saling percaya. Ketika forum telah dimanfaatkan sekadar mengejar ego dan agenda masing-masing. Memang sulit menentukan titik temu apalagi prioritas antara fokus pada proses, penyerapan anggaran, kepentingan bisnis, dan historis hak-hak masyarakat lokal.

Kepentingan fokus melaksanakan agenda masing-masing berdampak pada lemahnya komitmen bersama. Kekamian mengalahkan kekitaan. Forum telah gagal merumuskan agenda bersama yang seharusnya menjadi prioritas untuk semua dan dikerjakan dengan penuh komitmen.      

Inilah yang menjadi masalah. Saat kita berlarut-larut merumuskan ide membangun sinergi, laju perusakan hutan dan lingkungan terus terjadi bahkan semakin menjadi-jadi. Kita lupa untuk menyelamatkan hutan yang tersisa.

Pemerintah seharusnya segera memegang kendali. Membangun kepercayaan diantara masing-masing elemen merupakan hal yang urgen. Membuat regulasi yang jelas, tidak boleh ambigu atau multi tafsir. Kebijakan yang transparan, adil dan tidak berpihak. Sanksi tegas, tidak tebang pilih bagi para pelanggar aturan main.  

Tugas pemerintah memastikan setiap elemen merasa terlindungi hak-hak dan kepentingannya. Prinsipnya, setiap elemen punya potensi yang besar untuk memastikan hutan dan lingkungan kita terlindungi. Itu bisa terjadi jika ada rasa tanggung jawab dan memiliki. Tanpa itu semua, ide tentang membangun sinergi menjadi sekadar wacana dan bahkan mimpi.

Jambi, 25 April 2017