Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Adanya pembangunan infrastrukur diharapkan bisa meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Presiden Jokowi menekankan program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia.

Dalam video yang diunggah Jokowi dalam akun instagram resminya, Jokowi memamerkan sejumlah proyek infrastruktur yang sudah dibangun.

"Selama lima tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur," kata Jokowi.

"Infrastruktur-infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang bersaing dengan negara-negara lain," sambung Jokowi.

Jokowi ingin rakyat Indonesia merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi

Selama menjabat diperiode pertamanya, Jokowi telah membangun 980 km jalan tol, 3793 km jalan nasional, 2.778 Jalan Perbatasan, 330 Unit Jembatan Gantung, 7 Pos Lintas Batas Negara, 18 Trayek Laut, 15 Bandara Baru, MRT dan LRT, 79 Infrastruktur Olahraga, dan 65 Bendungan.

Namun, tidak semua proyek infrastruktur berhasil memberi manfaat untuk seluruh elemen masyarakat, bahkan bisa dibilang masih banyak infrastruktur gagal. Bandara Kertajati di Jawa Barat bisa dikatakan infrastruktur gagal.

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Mei 2018 lalu, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka kondisinya masih relatif sepi. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan pesawat masih memilih Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten.

Bandara Kertajati seolah mati suri sejak pandemi Covid-19. Tercatat hingga September 2020 tidak ada satu penumpang pun yang berangkat dari bandara ini. Padahal, tahap awal kapasitas terminal Bandara Kertajati bisa menampung 5 juta penumpang per tahun.

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla angkat suara ihwal nasib Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. “Boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus, mungkin kurang penelitian, sehingga lokasinya tidak pas. Lain kali, jangan kita (pemerintah) membuat [bandara] lagi hanya karena ingin ada airport,” jelas JK dikutip dari Antara.

Puncaknya, Pemerintah akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel perawatan pesawat. Hal itu disepakati bersama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengembangan kawasan Bandara Kertajati, Senin (29/3/2021).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga terancam mangkrak. Pasalnya Komite Keselamatan Konstruksi, Kementerian PUPR memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Alasannya proyek itu menimbulkan dampak pada layanan Tol Jakarta-Cikampek.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Dzulfian Syafrian menyoroti pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kurang direncanakan dengan matang, padahal dibiayai utang.

Biaya proyek kereta cepat itu dikabarkan membengkak dan pengerjaannya lebih lambat dari rencana awal. "Nah ini kan masa iya proyek sebesar kereta cepat Bandung-Jakarta bisa mis-anggaran. Itu kan harus selesai di awal. Ada perencanaan yang salah,"

Nantinya  kalau proyek itu telah selesai, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menghadapi perkara lain kalau harganya tidak kompetitif dibanding moda transportasi yang sudah ada, seperti jasa travel antar kota.

Belum lagi, masyarakat yang bepergian Bandung-Jakarta lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. "Apakah ini sudah melalui perencanaan matang? saya meragukan itu.

Ditengah pandemi yang masih melanda, Pemerintah berencana akan melanjutkan pembangunan ibukota baru setelah tertunda akibat pandemi Covid-19. Saat ini pemerintah sedang menunggu penyelesaian regulasi ibukota negara baru.

Kritik Terhadap Proyek Infrastruktur Ugal-ugalan

Ekonom UI, Faisal Basri mengkritik pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi. Faisal memandang, pembangunan infrastruktur saat ini masih terkesan ugal-ugalan dan kurang melalui perencanaan yang matang.

Faisal Basri mengkritik pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang berbasis di daratan. Padahal, Indonesia merupakan negara maritim yang wilayahnya lebih banyak perairan. "Jadi harusnya, infrastruktur laut-lah yang jadi backbone (tulang punggung), jadi kalau bangun infrastruktur itu jangan meniru China atau Malaysia (berbasis darat)," kata Faisal dalam diskusi di SCBD, Jakarta.

Walhasil, biaya logistik yang seharusnya turun jika ada infrastruktur laut, terpaksa bertahan di level yang cukup tinggi. Dari data yang dilansir Nikkei, Faisal menyebut biaya logistik Indonesia 25 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara Vietnam dan Thailand hanya 20 persen dan 15 persen.

Faisal Basri mengutip kajian yang dihasilkan World Bank atau Bank Dunia, yang disampaikan di depan para menteri saat gelaran IMF-World Bank di Bali, Oktober 2018. Saat itu, kata dia, Bank Dunia menyebut pembangunan infrastruktur adalah kebalikan total dari best practices alias ugal-ugalan.

"Kalau ugal-ugalan maka biaya operasinya mahal, umurnya pendek, akibatnya generasi mendatang harus sediakan lagi biaya tambahan."

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dilakukan secara holistik dan berdasarkan studi kelayakan. Sudah saatnya Kementerian PUPR melibatkan antropolog dalam melaksanakan setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan investor karena masyarakat tidak banyak mendapat manfaatnya.

Seperti Jalan Trans-Papua, yang menurut Agus justru menjadi karpet merah bagi illegal logger atau pembalak liar. "Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, kalau bisa dalam studi perencanaan pembangunan itu tolong libatkan antropolog," kata Agus dalam diskusi virtual bertajuk konsultasi regional Kementerian PUPR Tahun 2021, Senin (15/3/2021).

Agus menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang sejatinya dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Karenanya, studi yang melibatkan antropolog ini sangat penting agar setiap pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur harus holistik dan berdasarkan studi kelayakan yang secara teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. Agus mencontohkan pembangunan infrastruktur Jalan Trans-Papua, dengan adanya keterlibatan antropolog maka dapat diketahui seberapa besar dampak dan manfaat infrastruktur itu bagi masyarakat Papua.

Niat awal pemerintah membangun infrastruktur memang baik. Namun, pembangunan infrastruktur yang hanya merugikan negara dan masyarakat bukanlah sebuah prestasi pemerintah. Masyarakat berharap kedepannya pemerintah membangun infrastruktur yang bukan asal dibangun, tapi infrastruktur yang bisa berguna untuk bangsa dan negara Indonesia.