Pernyataan Grace Natalie tentang penolakan partainya terhadap perda agama (syariah atau injil) menuai kontroversi. Sontak, pernyataan tersebut menjadi topik yang hangat dalam narasi politik Indonesia. Kelompok yang kontra terhadap pernyataan tersebut telah melaporkan Grace ke pihak kepolisian dengan tudingan penistaan agama.

Penolakan PSI terhadap perda berlabel agama bukan tanpa alasan. Penolakan tersebut merupakan perwujudan salah satu poin dalam platform politik PSI, yakni "Anti-Intoleransi". Perda berlabel agama dianggap dapat memicu menguatnya politik identitas yang berujung pada diskriminasi kelompok mayoritas atas minoritas. Selain itu, PSI juga menilai bahwa perda syariah/injil bertentangan dengan konstitusi negara.

Penolakan maupun upaya melegalkan agama sebagai konstitusi merupakan lagu lama dan telah terekam dalam beberapa catatan sejarah. Sebagaimana pada sidang BPUPKI 1945 saat perumusan dasar negara, juga pada sidang majelis konstituante saat perumusan ulang undang-undang dasar negara di tahun 1955-1959.

Pihak pro berdalih bahwa agama (baca: Islam) melingkupi segala hal. Ia merupakan penuntun bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Bagoes Hadikusumo dalam sidang BPUPKI bahwa agama merupakan pangkal persatuan.

Menurut beliau, Islam sangat cocok dengan konteks kebangsaan Indonesia. Karena Islam mengandung ajaran lengkap yang dapat menjamin kehidupan masyarakat. Islam berorientasi pada pembangunan pemerintahan yang berkeadilan dan menjamin kebebasan beragama.

Sementara pihak kontra seperti Soepomo beranggapan bahwa penerapan hukum syariah dalam dimensi ke-Indonesia-an dapat memunculkan diskriminasi. Hukum yang berdasar pada satu ajaran mayoritas dapat menjadi ancaman bagi kelompok minoritas sehingga mengecilkan ruang untuk dibangunnya negara persatuan.

Pada kenyataannya, upaya melegalkan dasar negara dan konstitusi berlabel agama belum menemukan hasil. Pada sidang BPUPKI 1945, Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Kalimat “berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dihapuskan. 

Sementara di tahun 1959, Soekarno membubarkan majelis konstituante karena lembaga tersebut dianggap gagal merumuskan undang-undang dasar yang baru. Sehingga UUD 1945 kembali disahkan sebagai undang-undang dasar negara.

Penetapan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara tidak bisa dipandang sebagai bentuk kegagalan kelompok agamawan. Sikap legawa kalangan agamawan merupakan cerminan dari sikap seorang negarawan. Para tokoh menyadari bahwa persatuan adalah sesuatu yang mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan ego kelompok.

Prof. Ahmad Syafii Maarif di dalam bukunya “Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara” mengungkapkan bahwa pertentangan yang berbasis pada identitas kelompok merupakan penyebab kegagalan dalam membangun dan mengukuhkan bangsa ini. Mempertentangkan antara Islam dan konstitusi negara merupakan hal yang sia-sia. 

Para tokoh di masa lalu telah bersepakat bahwa Islam sebaiknya tidak tampil dalam formalisasi saja. Karena yang terpenting adalah internalisasi nilai dan terejewantahkannya ruh Islam di dalam kehidupan masyarakat.

Jika polemik aturan berlabel agama adalah lagu lama dan telah selesai di masa lalu, maka adalah hal yang wajar jika mempertanyakan mengapa narasi ini masih diangkat di panggung politik hari ini.

***

F. Budi Hardiman di dalam bukunya “Demokrasi dan Sentimentalitas” menyebutkan bahwa terkadang manusia menempati posisi utility-maximizers (pengejar kepentingan diri). Istilah tersebut mengacu pada analogi “setan” yang digunakan oleh Immanuel Kant dalam menggambarkan keserakahan manusia.

Dalam pandangan Kant, setan merupakan makhluk yang tidak bermoral. Ia bisa melakukan dan menggunakan apa saja untuk memuaskan hasratnya. Karena yang terpenting bagi setan adalah kesenangan dan kekuasaan.

F. Budi Hardiman melihat bahwa manusia bisa bertindak layaknya setan. Manusia bisa melabrak batas moral demi memuaskan hasrat diri. Menggunakan apa saja untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Gagasan, barang, manusia, bahkan Tuhan sekalipun dijual demi kekuasaan.

Posisi manusia sebagai utility-maximizers juga dapat kita jumpai pada tulisan Ariel Heryanto, “Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Kaca”. Hasrat religius masyarakat yang menguat ditangkap sebagai peluang oleh partai politik untuk mendulang suara pada pemilu. Oleh karena itu, partai politik begitu getol dalam mendorong retorika yang berorientasi pada regulasi islamisme.

Retorika semacam ini tidak hanya didorong oleh partai berlabel Islam, tapi juga oleh partai yang berlabel nasionalis. Pada beberapa wilayah, retorika islamisme semacam ini telah mendorong lahirnya perda syariah. 

Hanya saja, hukum syariah tersebut masih bersifat simbolis. Perda syariah masih tampil dalam kerangka formal saja tanpa terinternalisasi di  dalam kehidupan masyarakat. Terlebih sikap pemangku kebijakan memperlihatkan ketidakseriusan dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Hal ini justru memberikan rasa frustrasi pada kelompok fundamentalis, sehingga kelompok ini kerap melakukan main hakim sendiri. Pada titik ini, hukum negara seolah tak berdaya menghadapi sikap bar-bar kelompok fundamentalis.

Hal serupa dapat dilihat pada era Soeharto. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, Soeharto melakukan stigmatisasi dan mengekang aktivitas politik Islam. Namun di akhir tahun 1990-an,  Soeharto mengubah sikap politiknya dengan merapat kepada kelompok Islam demi menyelamatkan kekuasaannya.

Alhasil, keputusan tersebut berdampak pada menguatnya politik identitas. Sehingga beberapa kelompok masyarakat melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Meski demikian, agama juga tidak bisa dipisahkan dari manusia. Karena agama menempati posisi sentral di dalam diri manusia. 

Samuel Huntington menyatakan bahwa agama merupakan identitas yang paling mendasar pada diri manusia. Segala keyakinan moral yang dipahami oleh manusia bersumber dari agama. Agama menjadi parameter bagi manusia dalam menentukan baik dan buruk.

Menjauhkan agama dari ruang publik justru akan menyebabkan kemunduran bagi peradaban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arnold Tonybe, kemunduran suatu peradaban disebabkan oleh melemahnya visi spiritual masyarakat. Huntington juga beranggapan sama, bahwa geografis peradaban yang mampu bertahan adalah geografis peradaban yang berbasis pada ketuhanan.

Jika pada satu sisi agama dapat dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan secara sepihak, namun pada sisi lain juga memberikan peran positif terhadap pembangunan, lantas bagaimana kita mesti menyikapi perda syariah?

Untuk keluar dari posisi dilematis ini, kita perlu melihat kembali konsep kebangsaan yang telah disusun oleh founding fathers bangsa ini. Soekarno memandang konsepsi kebangsaan yang dianut oleh Indonesia bukanlah konsep negara sekuler.

Konsep kebangsaan Indonesia tidak menutup agama pada ruang privat saja sebagaimana konsep kenegaraan Barat. Meski agama tidak disahkan sebagai hukum yang legal, akan tetapi roh dari agama harus ada pada dimensi kehidupan masyarakat.

Hal serupa diungkapkan oleh Hatta. Bahwa Islam di Indonesia mesti mengikuti ilmu garam, bukan ilmu gincu. Layaknya garam yang larut dalam air, Islam juga seharusnya demikian. Ia tidak tampak, namun kehadirannya dapat terasa dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, menampilkan Islam layaknya gincu adalah hal yang sia-sia. Karena Islam hanya akan tampil secara simbolis. Upaya memperjuangkan formalisasi agama dalam kerangka aturan tanpa bersungguh-sungguh menjelmakan ruhnya ke dalam masyarakat hanya memperkosa dan memanipulasi nilai Islam.

Dalam pandangan F. Budi Hardiman, gagasan Soekarno dan Hatta dikenal dengan istilah patriotisme konstitusi. Bahwa agama tidak tampil secara simbol di dalam setiap aturan. Akan tetapi, muatan aturan bersumber dari nilai universal setiap agama. Sehingga aturan yang ada dapat mengayomi semua kepentingan golongan. 

Oleh karena itu, polemik perda agama perlu dilihat secara objektif, agar tidak menimbulkan ledakan emosi. Terlebih narasi ini mencuat di tengah tahun politik. Partai politik yang memberikan dukungan terhadap perda semacam ini perlu dilihat secara detail, bagaimanapun partai politik berorientasi pada kemenangan. Apalagi kerap partai politik bersikap sebagai moralis politis yang menyalahgunakan moral partikulir untuk kepentingannya.