Mendiskusikan toleransi, bagi penulis sendiri, yang dalam hal ini bukanlah pengagum esai-esai bergenre populer (kekinian), justru sudah menjadi kebutuhan sebagai penggiat yang prihatin dengan isu-isu kemanusiaan. Meskipun hambatan pasang surut datang silih berganti mengiringi penulis yang hanya ingin menyumbang bagi proses dan perbaikan kehidupan beragama, khususnya kelompok rentan atau minoritas di Indonesia.

Kelompok minoritas yang dimaksud penulis adalah kelompok agama (minoritas) yang dalam kenyataan sosiologisnya ada di dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat. Keberadaan mereka sebagai sesuatu fakta yang sesungguhnya riil sering kali diperhadapkan dengan pendapat-perndapat yang bersifat linear, antinomi, dan tertutup. Singkatnya disebut ideologi takfiri.

Konsekuensi logis dalam masyarakat yang demokratis tidak seharusnya diperkenankan ideologi ini hadir bahkan berkembang dalam ruang-ruang diskursus publik yang selalu disesaki perbedaan pendapat. Keniscayaan perbedaan pendapat ini akan selalu hadir dalam diskusi lintas generasi.

Sehingga, perlu menghadirkan suatu kondisi di mana masing-masing pihak berada pada posisi asali, posisi yang bebas dari keuntungan-keuntungan lahiriah (tradisi), baik berupa keistimewaan kedudukan status sosial maupun ekonomi.

Posisi asali sendiri menjadi prasyarat kondisi bagi berjalannya proses diskusi yang setara, tanpa kompromi maupun hegemoni, sehingga mampu menghadirkan konsensus yang fair dan disepakati bersama.

Mengelola kehidupan beragama sendiri, dalam tesis Rawls, disebut kebebasan atas suara hati. Menempati kedudukan yang sangat tinggi ketimbang kebebasan-kebebasan lainnya, bahkan kebebasan berpartisipasi (politik) sekalipun.

Kebebasan suara hati tidak diperkenankan menjadi kebebasan yang boleh dimasuki oleh siapa pun, apalagi diintervensi, bahkan oleh dominasi kekuatan negara sekalipun. Negara justru harus menjamin kondisi terwujudnya kebebasan atas suara hati ini.

Kebebasan suara hati dalam suatu sistem kebebasan secara menyeluruh termasuk kebebasan partisipasi, berpikir, berserikat, dan kebebasan lainnya tidak boleh saling dipertukarkan. Artinya, negara sebagai pengambil kebijakan dilarang memberikan jaminan kebebasan yang tinggi terhadap salah satu kebebasan dengan mengurangi kebebasan yang lain, memaknai suatu kebebasan sebagai satu sistem yang undivided (satu kesatuan), inter-dependency (saling bergantung), dan interrelated (saling berkaitan).

Bagaimana mengelola mayoritas vis a vis minoritas? Mayoritas dalam rezim demokrasi merupakan keniscayaan yang hadir dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan diambil demi kepentingan umum dan keteraturan.

Penulis setuju dengan pengambilan keputusan yang ditujukan demi kepentingan umum. Namun, kepentingan umum tidaklah lebih unggul dari kebebasan religius. Negara sebagai sebuah perkumpulan yang berisi warga-warga yang setara sudah seharusnya melalui kekuasaannya memuaskan tuntutan-tuntutan konsepsi publik.

Hak pemerintah untuk menegakkan keteraturan publik sepanjang menjamin kondisi-kondisi yang adil bagi setiap warga untuk menjalankan kebebasan religiusnya (forum internum). Hak pemerintah untuk memberikan batasan terhadap kebebasan berkeyakinan ketika ada dugaan yang masuk akal; bahwa jikalau tidak melakukannya, maka hal itu akan menghancurkan keteraturan publik (forum externum).

Memaknai toleransi kehidupan beragama sendiri, penulis menyitir pendapat Rawls yang bagi penulis rasakan sangat tepat dalam premis-premisnya. Bagaimana kebebasan yang setara dalam berkeyakinan (kebebasan atas suara hati) merupakan kebebasan yang paling fundamental, bahkan dianggap jauh lebih penting ketimbang kebebasan politik (kebebasan berpartisipasi politik).

Berbanding terbalik dengan praktik kebebasan di Indonesia, bagaimana kebebasan berpatisipasi lebih penting ketimbang kebebasan berkeyakinan. Singkatnya demikian ketika mengingat beberapa kasus intoleransi yang telah terjadi dengan menggunakan sentimen-sentimen SARA demi memenangkan suatu kontestasi politik.

Kasus terbaru masih hangat dalam benak, yakni momen Pilkada Jakarta yang menunjukkan politik berbasis sentimen SARA. Celakanya, penunggang politik SARA keluar sebagai pemenang. 

Hal ini diperparah dengan standing negara yang seharusnya netral justru cenderung berpihak kepada kelompok mayoritas. Melalui kekuatan aparat penegak hukum di lapangan, sering kali terjadi pembiaran ketika aksi kekerasan terjadi dan ditujukan untuk kelompok agama lain, misal, penyerangan umat Ahmadiyah di Banten, pelarangan diikuti penyegelan tempat ibadah Gereja Filadelfia dan HKBP di Bekasi dan Bogor.

Dalam pengalaman bagaimana negara (sebelum Jokowi) mengelola kehidupan beragama ini, singkatnya, penulis menyatakan bahwasanya negara telah abai. Keprihatinan ini ditunjukkan dalam beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama, baik dalam praktik kehidupan sehari-hari, bahkan hajatan besar seperti pemilu di tingkat nasional maupun lokal.

Bagaimana dengan jaminan kelompok minoritas di luar kelompok 6 agama yang mayoritas dianut penduduk Indonesia?

Memang kasus kekerasan masih terjadi, ditambah cara pandang negara sudah mapan dengan adanya pengakuan terhadap kelompok agama yang dianut di negeri ini yang berjumlah terbatas. Sejauh ini, penulis mengetahui berjumlah 6 (enam) agama. Selebihnya dianggap sebagai sempalan, sekte, bahkan dalam bahasa sarkas dinyatakan sesat atau pun kafir.

Melihat putusan MK tentang pengujian UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 (UU PNPS 1965), baik yang dilakukan oleh aliansi kelompok agama bersama para penggiat HAM dan terakhir oleh Tajul Muluk, pemimpin Syiah yang bersama pengikutnya mengalami kekerasan di Sampang dan berujung di balik jeruji disertai pengusiran karena dituding sebagai penyebar aliran sesat. Sedangkan pemimpin kelompok intoleran yang menginisiasi aksi kekerasan itu sendiri dinyatakan tidak bersalah dan bebas berkeliaran.

Keberadaan kelompok agama minoritas sendiri, sebut saja Masyarakat Baha’i (Indonesia), memang belum banyak yang mengetahui eksistensi dan persebaran mereka di Indonesia. Pengetahuan awal penulis sendiri tentang Baha’i diperoleh dari sebuah kegiatan bedah buku yang dilakukan di kampus-kampus.

Dari awal sanalah keingintahuan terus bertambah. Untuk mengakomodasi rasa keingintahuan yang tak terbendung, beberapa kali penulis melakukan perjumpaan dengan beberapa penganut agama Baha’i untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai ajaran Baha’i itu sendiri.

Merasa belum cukup, berlanjut penulis mengamati secara langsung Masyarakat Baha’i (Indonesia) melalui forum-forum berupa diskusi formal maupun informal, baik berupa sekadar silaturahmi ke kelompok tersebut.

Pertanyaan pernah dilontarkan mengenai kerangka kerja dari komunitas tesebut. Mungkin karena penulis sendiri memahami framework komunitas minoritas selalu berjejaring dengan NGO, LSM yang prihatin dengan isu-isu kebebasan beragama (kemajemukan).

Program peneguhan hak-hak sipil bagi minoritas selalu menjadi kegiatan nyata (andalan) dari kerja sama tersebut. Justru yang penulis amati sebaliknya, masyarakat Baha’i dalam membangun kolaborasi tidak berangkat dari program-program yang bersifat populer.

Program populer (pop) sering kali menjadi isu atau pun event yang nampak seksi diperhatikan media dan masyarakat pada saat itu. Saya mengamati ada hal yang jauh lebih besar dan mendalam yang ingin dilakukan oleh masyarakat Baha’i, yakni Membangun Damai “peacefull”. 

Jikalau kita mengandaikan sebuah gunung es, puncak permukaan yang selalu nampak dalam mata telanjang dan sering kali menjadi suguhan yang begitu digandrungi oleh para netizen, inilah yang disebut dengan isu/event. Isu atau event menjadi indikasi munculnya tindakan, tentunya tindakan (solusi) ini hanya mampu menyelesaikan isu di hulu.

Dalam gunung es sendiri, ada bagian yang disebut dasar. Dasar yang tidak nampak di permukaan sering kali tersembunyi karena kurang mampu terjangkau oleh pengetahuan yang dangkal. Dasar sebagai fundamental menjadi akar permasalahan sejati.

Masyarakat Baha’i melihat titik tolak permasalahan di Indonesia bahkan di dunia sekalipun berangkat dari bagaimana masing-masing orang yang berasal dari banyak suku, ras, dan bangsa serta berbagai macam profesi serta golongan sosial ekonomi bersatu demi mengabdi kepada kemanusiaan, bagaimana kemudian masyarakat dapat hidup bersatu dengan penuh kedamaian dan cinta.

Melalui pengalaman itu, penulis merasakan ada sesuatu hal yang sangat jauh berbeda dengan anggapan masyakat di luar sana yang belum pernah sekalipun meluangkan waktu observas,i namun sudah apriori (prejudice). Pengalaman yang berangkat dari pemahaman mengenai toleransi, penulis mengalami sendiri ada sebuah kerangka kerja mulia “peacefull” yang diinisiasi oleh masyarakat Baha’i, begitu gigih tanpa mengenal lelah membangun terus kolaborasi dengan kelompok agama lain demi persatuan umat manusia. 

Usaha menyelami masyarakat Baha’i ini, penulis belajar bagaimana memadukan fragmen-fragmen perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan, pengejawantahannya kami saling memahami satu sama lain dalam suatu wadah doa bersama.