Manusia adalah makhluk yang berkebudayaan dan berkeadaban. (Yudi Latif, Republika, 26 Maret 2014). Hakikat itu akan terwujud jika manusia tersebut memiliki ilmu dan pengetahuan yang diraih lewat pendidikan. 

Perspektif mengenai kebudayaan sangat ditentukan oleh orientasi pendidikan. Jika sikap kita terhadap kebudayaan bermasalah, dapat dipastikan terdapat hal yang tak beres dalam pendidikan. (Saidi, 2016).

Memang, wujud pendidikan di negeri ini belum bisa disebut beres. Pendidikan saat ini terkesan menindas dan––meminjam istilah Syamsul Rizal––melanggar HAM. Betapa tidak. Siswa SMP atau SMA, misalnya, “dipaksa” mampu menguasai mata pelajaran “mengerikan” sekaligus, seperti Fisika, Kimia, Biologi, dan terutama Matematika. 

Ini beban berat yang harus dipikul siswa. Hebatnya pula, nanti di masa akhir sekolah, pelajaran itu diujikan dalam tempo singkat, sebagai penentu lulus tidaknya siswa tersebut. Anehnya, meski soal-soal ujian itu amatlah sulit, jarang sekali kita saksikan ada siswa tidak lulus.

Sebelum menyandang status sebagai siswa, anak usia dini (4-6 tahun) sudah dipaksa juga masuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal usia dini masih usia bermain. Belum seharusnya menyerap pembelajaran membaca, menulis, ataupun berhitung. 

Ini jelas penekanan oleh adanya faktor dorongan, misalnya, PAUD bertransformasi menjadi tempat penitipan anak bagi orang tua sibuk. Singkatnya, anak-anak usia dini ditindas oleh keinginan orang tua mereka.

Beberapa pertanyaan kritis pantas kita ajukan, agar kita dapat bercermin. Apa sebenarnya makna pendidikan bagi kita––sehingga kita ngotot menyekolahkan anak-anak kita, bahkan belum pada waktunya? Apakah yang dipelajari oleh siswa mampu membantunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan? Apakah metode pendidikan yang kita terapkan kini sudah tepat dan memberi dampak positif terhadap kemajuan bangsa?

***

Harus diakui, dunia pendidikan kita sangat mengkhawatirkan bila tetap mempertahankan perwujudan seperti dipaparkan di atas. Pendidikan kita kian tersesat. 

Apa yang didapat oleh para siswa, sekalipun siswa tersebut menguasai seluruh pelajaran yang diajarkan, itu masih minim sekali. Sebabnya, pelajaran yang dipelajari di sekolah tidak membawa siswa kepada solusi atas permasalahan nyata dan konkret. Padahal yang kita harapkan, pendidikan dapat menjadi jalan solutif untuk mengatasi berbagai persoalan, skala kecil bahkan besar.

Ada guru beranggapan, jam pelajaran di sekolah masih kurang bagi siswa untuk menyerap apa yang diajarkan. Saya kira bukan ini masalahnya. Tengoklah Finlandia, hanya menetapkan sekolah 3 jam per hari, tanpa pekerjaan rumah, ujian, apalagi ujian nasional.

Pendidikan Finlandia salah satu terbaik di dunia. Tentu kita harus penasaran dan coba meniru apa yang mereka lakukan, sekaligus sadar bahwa jam belajar yang banyak tidak menjamin siswa lebih baik––bahkan bisa jadi lebih buruk. Kita harus fokus pada konsentrasi siswa. Sekalipun waktu sedikit, ketika konsentrasi siswa optimal, maka penyerapan ilmu akan lebih mudah.

Fakta saat ini, para siswa di Indonesia digenjot stamina dan pikirannya, mulai dari jam 7 pagi hingga pukul 5 sore. Ini paksaan yang melanggar hak asasi. 

Coba bayangkan betapa letih tubuh mereka, yang notabene berumur belasan tahun. Sepuluh jam waktu dihabiskan untuk bersekolah, sisanya apalagi yang dapat dilakukan? Tak lain tidur. 

Sekolah merampas sebagian besar waktu mereka, yang seharusnya bisa menghasilkan satu kreativitas atau inovasi. Sekolah hendak menciptakan itu di ruang-ruang kelas. Tentu sulit. Sebab guru kurang mendorong siswa berpikir dan berimajinasi. 

Sistem pendidikan kita mengharuskan guru hanya melakukan transfer ilmu (top-to-down) belaka. Lewat metode ini, bakat siswa yang seharusnya diasah menjadi tumpul, ide-ide seharusnya berkembang menjadi susut, kreativitas dan inovasi tak punya ruang disalurkan, dan imajinasi disimpan dalam peti es.

Dengan metode semacam ini, apa yang dapat kita harapkan dari siswa, para generasi muda kita itu? Konon katanya, generasi inilah yang digadang membuat Indonesia maju. Benarkah demikian, dan apakah mungkin?

Pasca SMA, mereka berlomba mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Kebanyakan tentu tak lolos, dan beralih ke kampus swasta––yang kian menjamur. 

Dalam ruang kampus, para generasi muda ini dicecoki metode yang lebih parah dari sebelumnya. Mereka dianggap telah dewasa. Para dosen pelit berkata-kata, mahasiswa kembali dipaksa membuat artikel, makalah, jurnal, tanpa disertai panduan memadai. Alhasil, para mahasiswa menggantungkan diri pada internet. Segala problem dapat selesai dibuat internet. 

Tampaknya memang begitu. Padahal tidak selalu. Internet lambat-laun menempa mental mahasiswa jadi mandek alias malas. Copy-paste, beres! Tak ubahnya kita kini tengah mencipta plagiator di perguruan tinggi.

Daoed Joesoef menulis, proses pendidikan tinggi di mana pun di dunia berusaha menghasilkan budayawan (man of culture), bukan ilmuwan (man of science)––walaupun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Sebab, ilmu pengetahuan tanpa budaya bisa tergelincir ke teknologi yang menghancurkan manusia itu sendiri. (Kompas, 7 November 2014).

***

Pendidikan semestinya tak sekadar menanam ilmu dan pengetahuan, melainkan juga karakter. Pendidikan membuat manusia menjadi manusiawi. 

Peraturan Presiden No. 87/2017 telah jadi landasan hukum implementasi penguatan pendidikan karakter tersebut. Penanaman karakter membuat kita berbudaya. Walau banyak dari kita telanjur mendikotomi (yang awalnya terdikotomi) bahwa kebudayaan itu hanya tersaji dalam bentuk tangible. Padahal tidak. Kebudayaan merupakan satu mutiara cemerlang yang harus dimiliki setiap manusia.

Cara terjitu untuk membuat hal di atas, saya kira, melalui sastra. Namun sayangnya sastra masih terluputkan, sebagaimana ujar Taufiq Ismail bahwa para siswa di Indonesia kurang diperkenalkan pada sastra. (Horison, Juni 2013). 

Kurikulum amat minim membicangkan sastra. Parahnya pula, kita terbentur problem minimnya minat baca. Berdasarkan laporan World’s Most Literate Nations (2016) dalam hal minat baca, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara.

Sangat sedih membanding siswa SMA Indonesia dengan siswa SMA Rusia. Mereka selama di bangku SMA habis membaca setidaknya 15 novel karya sastrawan bangsa mereka, yang ratusan halaman tebalnya. UU Perbukuan yang disahkan parlemen pun lebih terfokus industri penerbitan buku dibanding tanggung jawab pemerintah mengembangkan budaya baca.

Pada akhirnya, dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, kebudayaan Indonesia terancam oleh individualisme, egoisme, dan materialisme. Ia memperingatkan bahwa tanpa menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan dan kepribadian bangsa, niscaya kita hanya akan mendapat pergerakan borjuis, yang hanya akan memberi kenikmatan pada borjuis, yakni orang-orang kaum atasan dan pertengahan, sedangkan rakyat terus hidup sengsara.

Melalui metode dan proses pendidikan yang tepat, kita semestinya mampu membereskan semua itu!