Pernah dengar istilah chief of law enforcement? Mungkin sebagian gaK pernah dengar itu. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa ucapan Prabowo yang keluar saat debat pertama kemarin menjadi berbahaya bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Begini, saya bukan pendukung Prabowo-Sandi, bukan juga pendukung Jokowi-Maruf. Bahkan saya takut untuk memilih keduanya karena sama sama tidak ramah HAM (seperti dikatakan Tom Power dan Aspinall dalam jurnal mereka) dan gagasan mereka soal hukum pun saat debat kemarin terasa sulit untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. 

Jadi tulisan ini bukan untuk mendukung salah satu dari kedua paslon. Akan tetapi, dalam konteks tulisan ini, saya hanya ingin membagikan sedikit riset saya dahulu saat sedang nugas atau lomba bagaimana seharusnya kita memaknai ini secara konsep.

Konsep chief of law enforcement yang dikatakan oleh Prabowo harus tegas saya bilang "tidak salah". Seorang presiden (tentu dalam konsep negara presidensil) mengemban dua amanah besar, sebagai head of state dan chief executive. Nah, berkaitan dengan chief executive berarti presiden adalah kepala pemerintahan, kawan.

Lalu, kita berlanjut ke Trias Politica. Dalam konsep trias politica, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang (tentu dengan membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya terlebih dahulu agar UU dapat dilaksanakan), dan yudikatif (yang "mengadili" ketika ada pelanggaran hukum). 

Kata mengadili tadi saya beri tanda kutip. Mengapa? Karena tugas yudikatif ya mengadili, bukan menyelidik, bukan menyidik, bukan menuntut. Dia mengadili, memberikan putusan bagi terdakwa atau tergugat dalam suatu kasus konkret. 

Oleh karena itu, jelas polisi dan jaksa bukanlah yudikatif, melainkan eksekutif. Ini dikatakan oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Mudzakir. Yang berada dalam yudikatif hanyalah Mahkamah Agung (dan peradilan di bawahnya) serta Mahkamah Konstitusi atau dengan kata lain: hakim.

Jadi, bagaimana dengan kepolisian dan kejaksaan? Ya mereka adalah eksekutif. Bahkan KPK pun eksekutif guys (seperti dikatakan Maruarar Siahaan, Mantan Hakim Konstitusi). Teman teman bisa baca putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. 

Perbedaan antara kepolisian-kejaksaan dan KPK hanya satu: KPK adalah komisi independen, seperti yang dikatakan Bruce Ackerman. Dia tidak di bawah presiden. Tapi dia tetap berada di ranah eksekutif karena menjalankan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan eksekutif.

Menurut Dr. Mudzakkir, dalam Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, sistem peradilan pidana dibagi menjadi tiga tahap, praajudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ini dilakukan eksekutif); ajudikasi (pemberian putusan pengadilan, dilaksanakan yudikatif), dan pascaajudikasi (pelaksanaan putusan pengadilan, dilaksanakan eksekutif). 

Artinya apa, kepolisian yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta kejaksaan yang melakukan penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan adalah eksekutif.

Lebih jauh Yusril pernah menjelaskan bahwa perbedaan antara yudikatif dan eksekutif dalam penegakan hukum adalah yudikatif itu independen dan imparsial (bebas serta tidak memihak). Hakim haruslah bebas sedari awal, dia tidak boleh berat sebelah kepada salah satu dari kedua belah pihak (korban atau terdakwa, penggugat atau tergugat). 

Sementara itu, jaksa dan kepolisian bukankah berpihak? Mereka berpihak kepada negara karena negara / pemerintah berpihak kepada korban karena sesuai pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Itulah yang membedakan eksekutif dan yudikatif. 

Filosofi tersebut pun dianut sangat jelas di Amerika di mana judul kasus pun sering kali adalah "negara vs terdakwa", misalnya dalam kasus United States of America vs Richard Arthur Schmidt.

Bahkan sudah jelas dalam UU Polri misalnya (Pasal 8) bahwa Polri berada di bawah Presiden. Begitu pun dengan Kejaksaan dalam UU Kejari dinyatakan bahwa Kejari sebagai lembaga pemerintah (artinya eksekutif, dia di bawah presiden, Jaksa Agung bahkan diangkat dan diberhentikan presiden serta berhentinya Jaksa Agung mengikuti habisnya masa jabatan Presiden, sama seperti menteri - cek: Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010). 

Walaupun mereka memang dinyatakan independen/merdeka, mereka tetap tidak bebas sepenuhnya. Mereka tetap harus patuh pada Presiden karena mereka bertanggung jawab presiden. 

Buktinya saja, jaksa dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (walaupun alat bukti terpenuhi loh)! Ini pernah terjadi dalam kasus Bibit Chandra (pimpinan KPK) misalnya, ketika SBY berpidato soal kasus Century, akhirnya keduanya dibebaskan dari tuntutan jaksa.

Berkaitan dengan Ketua MA, di Amerika Serikat dia disebut sebagai Chief of Justice, bukan Chief of Law Enforcement Officer. Hal ini tidak terlepas memang tugas dari yudikatif adalah memberikan keadilan dengan putusannya. 

Sementara Chief of Law Enforcement Officer dikaitkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga memang keduanya berbeda dan berada di ranah yang berbeda: hakim yudikatif, polisi dan kejaksaan eksekutif.

Artinya apa? Kepolisian dan Kejaksaan, walaupun punya kemandirian dalam menangani kasus, dia tetap berada di bawah Presiden dan tetap dikontrol presiden (utamanya dengan mekanisme pemecatan kapolri dan jaksa agung). Hal ini tidak terlepas dari konsep trias politica dan amanah UUD bahwa pemerintah (eksekutif)-lah yang melindungi rakyatnya. 

Jadi, harus diingat bahwa perkataan Prabowo bahwa Presiden adalah chief of law enforcement adalah tepat. Seperti yang dikatakan Karni Ilyas di ILC, kemungkinan Prabowo menyatakan demikian adalah merujuk kepada Presiden sebagai atasan Kepolisian dan Kejaksaan, bukannya mengintervensi pengadilan. Juga harus diingat, Presiden pun membawahi kementerian hukum dan HAM. 

Di bawah kementerian tersebut terdapat lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian yang sama sama pemegak hukum. Presiden juga dapat mengintervensi penegakan hukum dengan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi, dan remisi. 

Jadi, apakah tepat dikatakan semua penegak hukum adalah yudikatif? Tentu tidak. 

Oleh sebab itu, penting untuk kita memilih Presiden yang berkomitmen terhadap penegakan hukum yang jujur dan tidak memihak yang salah serta menghormati hak asasi manusia. Karena jika tidak, tentu kepolisian dan kejaksaan serta penegak hukun lainnya hanya akan dijadikan alat kekuasaan semata.