Pemilu 2019 merupakan perhelatan demokrasi akbar yang semaraknya kian bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua kubu calon presiden saling berlomba-lomba untuk mendapatkan voters-nya dengan berbagai cara. 

Debat kedua calon ini pun sudah 2 kali dilaksanakan. Ia menyisakan banyak sekali pertanyaan bagi masyarakat yang belum menentukan pendiriannya.

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, mengatakan bahwa kedua calon presiden belum maksimal dalam menyatakan program-programnya secara konkret. Mereka hanya berkutat pada gimmick populis yang bersifat recehan. 

Padahal, banyak yang ingin melihat perdebatan yang penuh substansi dan program yang jelas, sehingga para undecided voters dapat menentukan pilihan.

Maka dari itu, Huriyah khawatir, jika kondisi perdebatan dan kedua kubu calon presiden ini tidak berbenah dalam penyampaian substansi konkret, maka angka Golput semakin meningkat.

Golput dan Sejarah Perkembangannya

Jika merunut kepada sejarahnya, Golput bukanlah sebuah gerakan apolitis seperti yang digaungkan saat ini. Arief Budiman, Imam Walujo, Husin Umar, dan kawan-kawan menjadi kelompok pertama yang mempopulerkan gerakan ini pada pemilu legislatif 1971

Saat kelahirannya, gerakan ini muncul atas kekecewaan dan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah yang korup dan otoriter. Gerakan ini muncul dengan praktik pecoblosan pada kertas putih, di sela-sela foto calon legislatif, dengan kampanye Golput berupa sosialisasi pencoblosan pada simbol segi lima kosong berwarna putih pada kelompok-kelompok pemuda yang aktif berdiskusi di Balai Budaya.

Dalam perkembangannya, jumlah Golput bukannya makin mengecil, malah justru membesar. Pada Pemilu 1977, jumlah Golput naik menjadi 8,40 persen dari 6,67 persen. Bahkan, angka Golput pasca-reformasi pun makin meningkat. 

Pemilu 1999 berhasil menggaet masyarakat untuk “tidak memilih” sebanyak 10,4 persen. Tidak berhenti di situ, angka Golput memuncak pada pemilu 2009 sebanyak 29,01 persen sebelum turun menjadi 27,7 persen pada Pemilu 2014.

Tidak bisa dimungkiri, perhitungan angka Golput ini terlalu umum, bahkan menghancurkan sekat politis dan apolitis. Tidak mencoblos karena ketiduran adalah Golput. 

Tidak memilih mencoblos karena dilarang oleh perusahaannya bekerja juga dinilai sebagai Golput. Bahkan tidak memilih karena merasa tidak puas atas calon yang tersedia juga dianggap sama dengan Golput lainnya. 

Maka dari itu, perhitungan ini tidaklah cukup untuk menjadi tolok ukur tingkat kesadaran orang atas pilihan Golput-nya. Ia hanya akan menjadi data kosong yang umum tanpa bisa ditransformasikan dalam menilai rangkaian kesadaran politik secara utuh dan khusus dari suatu pemilihan.

Golput sebagai Pilihan Politis

Dengan demikian, mari kita membahas lebih dalam mengenai Golput sebagai pilihan politis yang sadar, bukan hanya sekadar malas bangun pagi atau terlalu malas mengikuti pemberitaan media mainstream dalam menyerap informasi mengenai visi-misi dan program kerja sang calon presiden.

Anggap saja kita sudah paham tentang track record kedua calon Pilpres 2019 ini. Yang satu berasal dari sipil, sebagai presiden petahana; yang satu berasal dari latar belakang militer, oposisi sejak 2 periode sebelumnya. 

Namun, apakah cukup untuk hanya mengetahui track record tanpa program dan visi-misi dari kedua calon? Serta track record orang-orang yang berada pada lingkaran kedua kubu ini? 

Tentunya, bagi seseorang yang ingin dikatakan seorang pemilih atau seorang Golput politis, menjadi sebuah hal yang pokok untuk mengetahui segala seluk-beluk calon dan orang yang berada di belakang calonnya tersebut.

Pada tahun 2014, tentunya memilih Jokowi adalah pilihan mudah dan tanpa pertimbangan berarti. Sederhana, ia berangkat dari kekuatan sipil, merakyat, dan kinerjanya bisa diukur ketika ia menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. 

Walaupun hanya sebentar, ia mampu bekerja dengan luar biasa, sehingga prestasinya itu dapat mengantarkannya menjadi orang pertama di republik ini.

Namun, keputusan kian berat setelah sang idola telah berubah, dikelilingi kaum oligarki yang siap menerkam dari mana saja, bersekongkol untuk mengubah mindset pluralis menjadi konservatif. Salah satu kekecewaan terberat adalah dengan memilih Rais Aam Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, sebagai wakilnya.

KH Ma’ruf Amin tentunya memiliki catatan buruk ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang menjadi urgensi bagi kaum minoritas. Ia tentu bukan berasal dari kaum pluralis. Hal ini dibuktikan dengan kasus Ahok yang sama sekali tidak diberikan hak untuk mengklarifikasi. Serta-merta, MUI mengafirmasi bahwa Ahok adalah penista agama. 

Lagi pula, asal-usul terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi ditengarai karena pembersihan nama Jokowi dari kaum konservatif yang menuduhnya anti-ulama, antek PKI, dan lain sebagainya. 

Tentu ini preseden buruk bagi toleransi di Indonesia, dengan membiarkan, dan malah mengafirmasi tuduhan tersebut melalui pengangkatan wakil konservatif sebagai pendamping sang pluralis.

Selain itu, di masa pemerintahan Jokowi-JK, ia tak mampu untuk menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di masa lalu. Justru, di masa pemerintahannya ini, kasus HAM malah membukit. 

Penutupan rumah ibadah, tindakan persekusi antarumat beragama, hingga pembubaran diskusi sampai dengan penggusuran paksa yang melibatkan aparat gabungan tak dapat terelakkan.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa pada pemerintahan Jokowi tidak hanya melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Ia justru menjadi bagian dari pelanggar HAM itu sendiri. 

Maka dari itu, tidak ada yang berhasil dari rencana penyelesaian kasus HAM di era Jokowi, selain membebaskan tahanan politik, yang salah satunya juga terpidana teroris yang saat keluar penjara pun tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi kebangsaannya.

Akhirnya, kita dapat melihat jauh dan menyuarakan protes terhadap ketersediaan calon yang dianggap tidak memenuhi keinginan rakyat dengan jalan ini. Memang sulit untuk mengubah dan menjalankan apa yang menjadi keinginan para Golput agar segera terealisasi. 

Namun, jika kita dibiarkan terus-menerus seperti ini, tentunya Pemilu seperti ini akan menggeser paradigma Pilpres menjadi pemilihan calon yang buruk dari yang terburuk, sehingga efek paling buruk yang bisa kita rasakan nanti adalah kita memaklumi dengan sepenuh hati, dan percaya semua presiden inkompeten di masa mendatang adalah hasil yang lahir dari sistem pemilihan kita saat ini.

Referensi