Belakangan ini kita dihebohkan dengan sikap DPR yang mendukung Pemerintah melalui disahkannya Perpu Ormas menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, yang otomatis  membubarkan Hitzbut Tahrir Indonesia, dengan dibubarkannya ormas tersebut maka pro kontra akan selalu ada, ditambah lagi bumbu agama sebagai penyedapnya,

            Dalam pandangan konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata “Khilafah” dan “Negara” secara bergantian. Bangsa dalam konsep “negara-bangsa” bagi gerakan ini adalah “Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir). Di dalam dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir (sumber: Tirto.id). Maka, tidak  heran apabila kita mendengar kata-kata kafir dan musyrik yang semakin sering terdengar, hingga menjadi hal yang biasa dalam menyebutnya dan bahkan bisa saja menjadi kekerasan dalam bentuk fisik.

Bahaya Indoktrinasi

            Tentu kita masih ingat dengan peristiwa pilkada DKI pada akhir tahun 2016 yang lalu, berbagai macam cara digunakan untuk memecah belah situasi yang ada di Jakarta,berbagai macam narasi mulai digunakan  seperti dari khotbah-khotbah yang provokatif, perang ejekan tentang sara di media social  hingga yang parah adanya aksi penolakan untuk menyolatkan jenazah yang dianggap memilih calon tertentu, bukan hanya itu saja bahkan di salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Bogor dan Bandung secara terang-terangan ingin mendirikan negara khilafah versinya. Entah apakah keributan yang terjadi saat ini akan mengganggu ketenangan istirahat para pahlawan kita terdahulu atau tidak, semoga saja tidak. Dahulu kita belajar agama supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain, Sekarang malah terjadi hal sebaliknya yaitu terjadi kekerasan dengan atas nama agama. Dimulai dengan adanya dakwah-dakwah provokatif yang dikarenakan pesanan pihak-pihak tertentu.

            Survei tentang intoleransi di Indonesia "Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia" yang digelar Wahid Foundation bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Rancamaya, Bogor, Senin (1/8/2016). Menyebutkan bahwa dari total responden ada 1570 sebanyak 59,9% memiliki. kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok Tionghoa, Komunis, Syiah, Ahmadiyah, dan sebagainya.

Disini (Hassan Hanafi, 2001) menyebutkan paling tidak ada dua sebab kemunculan aksi kekerasan dalam islam kontemporer, pertama karena tekanan politik rezim yang berkuasa, kedua kegagalan ideologi sekuler yang berkuasa. Disini kita harus merangkul mantan anggota HTI dan jangan mendiskriminasikannya supaya mereka tidak merasa dimusuhi. Kita boleh menolak ideologinya tetapi jangan terhadap orangnya.

Demokrasi Tidak boleh menjadi mayoritanisme   

             Pemerintah dan DPR telah melakukan tindakan yang tepat dengan mengesahkan dan menerbitkan UU Ormas, Pembubaran Ormas HTI bukanlah tanpa alasan karena telah melanggar ideologi pancasila. Karena menganggap bahwa pancasila itu tidak cocok diterapkan bagi mereka. Padahal pancasila lahir dari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu merupakan Manunggal Kawula Gusti. Pancasila merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia mulai dari dahulu, sekarang dan hingga akhir zaman. Maka siapa saja yang menolak pancasila bisa disebut sebagai intoleran, tentu kita sudah lelah karena selama ini telah diresahkan dengan sikap semena-mena dari ormas tersebut untuk mengganti ideology kita yaitu pancasila, tentu apabila kita merefleksi kembali sumpah pemuda yaitu ada 3 point yaitu: Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, Berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jika kita hayati sumpah pemuda tersebut dalam sanubari, maka tidak akan pernah ditemukan bunyi lain sumpah pemuda yaitu: Untuk beragama yang satu, memaksakan kehendak yang sama.

            Hans Kelsen dalam bukunya Teori Hukum Dan Negara  yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien menjelaskan tentang definisi dari negara dinyatakan sebagai kesatuan hukum jika persoalan kesatuan sosiologinya dirumuskan. Permasalahan sosiologis yang sering timbul dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi selalu bersinonim dengan mayoritas.  Mayoritas dalam hal ini bisa dari suku, agama, maupun golongan tertentu.

            Seburuk-buruknya demokrasi, demokrasi masih sangatlah yang terbaik hingga saat ini dan tepat ada di Indonesia. Jika kita cermati dengan seksama negara timur tengah mulai mencoba demokrasi karena ingin mengubah image dari konservatif menjadi moderat, hal itu dibuktikan oleh negara timur tengah dengan adanya mengakhiri masa kediktaktoran sebuah rezim yang berganti dengan adanya pemilihan umum yang demokratis, dan kita melihat adanya kecenderungan yang berbeda dengan Indonesia yang malah diinginkan menjadi negara konservatif menurut kelompok-kelompok tertentu, mereka menganggap bahwa demokrasi identik dengan thogut, adanya kesamaan antara suara orang suci dan orang yang dianggap berdosa itu sama,suara setan dan sebagainya. Itu semua adalah konsekuensi kita dalam memilih demokrasi, karena untuk semua kebenaran hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi, Padahal demokrasi sendiri diciptakan untuk mencegah terjadinya mayoritanisme,

Menurut definisinya, mayoritas mensyaratkan keberadaaan minoritas, dan dengan demikian hak mayoritas mengandung arti keberadaan minoritas, Padahal yang perlu kita ketahui dalam politik identitas hanya minoritaslah yang berhak dalam meminta identitas, namun celakanya yang terjadi malah sebaliknya yaitu mayoritas yang ingin meminta identitas. Hal ini apabila terus berlangsung akan mengakibatkan republic for nightmare.

            Pasal 1 ayat (2) UUD 45 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat,Lalu disini timbul pertanyaan, bolehkah khilafah? Khilafah hanya boleh ada di dalam impian saja dan tidak boleh diwujudkan di dalam NKRI, negara tidak boleh tunduk pada tekanan-tekanan tertentu termasuk dengan HTI dan pendukungnya yang ingin medirikan negara khilafah.

Sejarah lahirnya pasal tersebut adalah ketika Mohammad Hatta  melihat adanya kecenderungan negara ini menjadi negara mayoritanisme, dengan kata lain akan adanya permasalahan mayoritas dan minoritas  di Indonesia yang sangat pluralistik, melihat Indonesia yang sangat pluralistik, beliau sebagai founding father  ikut merumuskan pasal tersebut, Oleh karena itu posisi negara haruslah lebih tinggi daripada agama,etnis dan sebagainya karena itu merupakan suatu unsur yang khas dalam demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kedepankan Budaya Literasi 

            Di sini penulis merasa perlu mengajak untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia yang masih kurang Menurut survey yang dilakukan oleh UNESCO tahun 2016. Budaya literasi adalah membaca, berdikusi dan menulis. dan hentikan segala bentuk Indoktrinasi. Karena  indoktrinasi sama dengan harga mutlak. Lawanlah segala macam bentuk ekstrimisme dan radikalisme dengan narasi damai, lakukanlah kembali dakwah di tempat ibadah secara damai dan jangan ada lagi provokatif. Biarkan generasi kita tumbuh secara damai dan kedepankanlah berdiskusi dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kata-kata kafir, musyrik, bidah, sesat dan sebagainya haram keluar dari mulut kita. dan pelajarilah sejarah secara benar dan jangan sampai keliru, Rawatlah Indonesia dengan baik, bijak dan penuh kasih sayang disini penulis belajar banyak hal bahwa perbedaan merupakan rahmat dari Tuhan.