“Konflik politik disebabkan ikatan primordialisme yang mengalami percampur-adukkan antara kesetiaan politik dan kesetiaan primordial, solidaritas kelompok sangat mempengaruhi konflik politik hingga dapat berkembang. Sumber solidaritas kelompok adalah ikatan-ikatan primordial yang menjadi perekat kelompok primordial bersangkutan dan ikatan primordial inilah yang melahirkan sentimen primordial dan kesetiaan primordial." (Clifford Geertz)

Hampir tak bisa dibedakan, antara pilihan primordial atau profesional. Kedua-duanya tentu memiliki subtansi yang mirip tetapi beda akan definisi dan tataran aplikasinya. Primordialisme menjadikan suatu faham melalui pendekatan budaya dan subkultur yang sangat mengikat, akan tetapi buruknya istilah ini terkadang dikarenakan faktor  ideologi etnografis yang berlebihan.

Sementara profesionalisme menuntut kita pada cara kerja yang terapi, terstruktur, tata kelola yang baik, dan tentu-nya kecerdasan Ilmu Pengetahuan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Merujuk dari judul yang dimaksud diatas, tentu ada dua variabel yang  menjadi kajian kita dalam menyimak bangsa ini. Pertama adalah teori mengenai primordialisme dan yang kedua adalah teori tentang profesionalisme, pertanyaan dasar yang muncul adalah seberapa efektifkah teori mengenai primordial dan seberapa pentingkah profesionalisme dalam tataran politik, organisasi dan kelompok-kelompok sosial.

Apalagi jika rumusan masalahnya adalah “Ketika konspirasi politik dijadikan sebagai isu Geopolitik bercirikan Isu SARA”. Kita bahkan akan jauh dari makna primordial dan professional yang sesungguhnya.

Jika apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz; tentang primordial adalah sebagai sumber solidaritas kelompok yang menghasilkan kelompok-kelompok sosial, maka definisi primordial harus menjadi teori yang baku untuk digunakan. Sebab, dengan primordial menjadikan segala sesuatu dalam kelompok-kelompok masyarakat terasa lebih berbaur satu dengan yang lainnya.

Tapi yang perlu dikaji ulang, primordial bukan berarti tidak professional, bahkan untuk mengklasifikasi sifat ke-kauman ini kita juga harus selektif dan bijak.

Tidak bisa dipungkiri, rumitnya persoalan di negeri ini dikarenakan oleh faktor primordial yang terlalu tensi yang mengikat dan berlebihan. Tak jauh-jauh kita menyimak tentang geopolitik yang terjadi, bagaimana kultus budaya sudah menjadi sebuah ikatan yang paling berpengaruh dan menjadi wacana menuju ajang konsilidasi pada pilihan politik.

Tanpa melihat factor-faktor tertentu ternyata primordialisme ini menjadi sarana mencari simpatik publik. Bahkan dalam hal tertentu, terkadang selalu menghubungkan status, etnis, agama dan suku terhadap pilihan politiknya. Apapun itu, yang jelasnya isu primordial seperti serangan balik pada kepemimpinan yang dianggap sebagai kontradiktif.

Kompromi Primordial

Ada semacam gelombang besar dalam perilaku politik kita di Indonesia ini. Demokrasi yang terkadang menjebak pada kategori pemilih telah melakukan kompromi untuk menumbang kepemimpinan diluar primordial. Gerakan berbasis primordial ini, seperti menjadi motor pengerak menuju konsilidasi gerakan-gerakan sektarian.

Bahkan gerakannya pun berubah menjadi gerakan yang lebih ekstrem, menghina, menghasut, dan menghajar habis-habisan dengan isu miring.

Jika di kaji bangsa ini, maka notabene bangsa Indonesia tak lepas dari unsur primordial tertentu, banyak bekas pemimpin-pemimpin di negeri ini yang masih menyimpan egosentris kebudayaan sebagai rekonsiliasi pada sentimen budaya-budaya tertentu. Contoh; orang jawa sudah pasti takkan memilih pemimpinnya selain dari sukunya, entah dengan pemahaman kebudayaan yang sangat saklek akan tetapi fenomena itu sesungguhnya sangat nyata.

Begitu juga yang terjadi pada suku lain, sunda, betawi, batak, minang, bugis, timor dan lain-lain, semuanya tak lepas dari sektarian kesukuan. Mau tidak mau primordialisme sudah menjadi suatu faham yang sangat inklusif. Ini bahkan berlaku pada organisasi kemahasiswaan, masyarakat, dan antar individu.

Kenapa kemudian kompromi-kompromi primordial tak bisa dihilangkan? Dan yang pastinya kelompok primordial ini melihat orientasi etnis adalah kendaraan yang efisien untuk digunakan. Kompromi primordial tentu menjadi azimat yang kuat, azimat yang dalam arti memberikan konsekuensi kepercayaan kepada orang-orang yang lebih dikenal.

Variabel kesukuan dan ajang politiklah yang mempunyai daya pengaruh yang lebih besar, konstalasi orientasi primordialismelah menyebabkan influenza pada semua ideologi. Walaupun ideologi mempunyai makna pandangan hidup yang menentukan arah gerakan ideology, akan tetapi sesungguhnya etnografis personallah yang menjadi persoalan yang tak bisa di hilangkan.

Saatnya Memilih yang Profesional

Untuk membenturkan budaya primordialisme yang akut maka profesialisme perlu membumi. Dalam konstalasi politik, profesionalisme sangat mengandung strategi yang taktis. Sikap profesionalisme ini menunjukkan seberapa kadar kemahiran dalam memainkan suhu perpolitikan.

Menurut Muchtar Luthfi dari Universitas Riau mengatakan; Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikasi. Kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi terhadap kinerjanya.

Sikap professional tentunya menjadi ide dan gagasan pilihan yang tepat, ataupun kemudian kita artikan professionalism merupakan idealism yang harus dijunjung tinggi. Tanpa harus melihat sekat-sekat, Profesionalisme bukanlah dilihat dari usur primordial akan tetapi harus dilihat dari tafsir dan tujuan yang jelas dan terstruktur dengan baik.

Banyak teori-teori yang membahas makna profesionalisme, akan tetapi profesionalisme yang sesungguhnya adalah terbukanya moral dan etika yang baik dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya.

Banyak masyarakat meng-artikan Demokrasi adalah Primordialisme. Kenapa demikian? Iya, masyarakat tidak di ajarkan mengenai sistem apa sebenarnya yang di anut oleh Negara. Sehingga jangankan dalam menyikapi dinamika politik, untuk menentukan pilihan politik pun menjadi keterpaksaan. Inilah arah demokrasi yang senyatanya terjadi dan yang takkan bisa lepas dari kultur pada arah kedewasaan memilih masyarakat.

Demokrasi tak bisa disalahkan pada politik etnis ini, karena demokrasi sudah merupakan ‘ijma’ para tokoh kemerdekaan. Bahkan sangat apatis jika demokrasi harus diusung sebagai wilayah ajang inklusifisme.

Demokrasi itu ekslusif bagi warga Negaranya, bebas dalam menentukan politik, dengan kebebasan berdemokrasi; setiap warga Negara mempunyai hak bersuara dan hak di suarakan, mempunyai hak memilih dan dipilih;. Sehingga saking naïf-nya, demokrasi harus merujuk pada perkembangan pola pikir warga Negara.