Geger perpolitikan negeri kembali menguji kebhinekaan kita, munculnya sentimen rasial hingga agama seolah-olah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini. Polarisasi politik kembali menjadi biang keladi atas gemuruh yang kita rasakan saat ini. 

Munculnya ujaran kebencian akan ras tertentu, hingga mengaitkannya dengan agama-agama tertentu, seolah-olah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa kita. Terakhir kali muncul selentingan siapa yang paling Islam, lalu yang paling toleran, kemudian yang nasionalis. Sampai-sampai menciptakan keributan, baik di kolom komentar facebook, instagram dan tentu aksi berjilid-jilid.

Namun sebenarnya ada yang salah dari hal tersebut, yakni semakin terpolarisasinya masyarakat menjadi dua kutub berbeda. Sebagaimana yang terjadi kini, dua calon presiden dengan fansnya masing-masing, telah menciptakan iklim perpolitikan yang tidak sehat. 

Akibat dari fanatisme tersebut banyak yang saling bermusuhan, menyebarkan berita palsu hingga fitnah antar sesama. Lalu yang lebih parah ialah, tercipta gesekan antar sesama masyarakat, munculnya benih-benih intoleransi dan menjurus ke fanatisme.

Sehingga kehidupan berpolitik kita hanya sebatas melihat terkait, siapa yang paling pantas berkuasa dan golongan mana yang paling unggul diantara semua. Sehingga kita melupakan esensi dari berpolitik itu sendiri, yang secara harfiah adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jika dikorelasikan dengan konteks berbangsa dan bernegara, maka politik dapat diartikan sebagai alat usaha bersama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran kolektif. Dan yang paling penting diantara semua itu, ialah politik untuk memanusiakan-manusia, bukan saling tikam, bunuh dan hancurkan yang nantinya berakibat pada perpecahan antar masyarakat.

Kebhinekaan dan Rasa Memiliki

Apa yang terjadi sekarang ini, pernah dituliskan oleh Gus Dur. Beliau pernah menulis dalam harian kompas berjudul “Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia,” di harian Kompas pada 14 Desember 1992. Dalam isi artikel tersebut beliau mengungkapkan keresahannya perihal keretakan dan perpecahan antar umat beragama. Keresahan beliau sangat erat kaitannya dengan ketakutan akan terancamnya stabilitas Republik Indonesia.

Tentu saja, jika stabilitas terganggu maka yang dipertaruhkan ialah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka untuk mengatasi hal tersebut, salah satu hal yang dilakukan ialah melihat ulang mengenai kebhinekaan itu sendiri. Sebagai bangsa yang heterogen, kita harus mampu bersikap toleran. Tidak hanya sebatas menghormati, namun juga harus saling memiliki satu sama lainnya (sense of belonging).

Perpecahan antar golongan beragama maupun ras, sesungguhnya akibat dari belum tuntasnya kita dalam melihat kebhinekaan. Kita masih terjebak dalam mayoritas dan minoritas, bahkan tidak mampu melihat problem mendasar lain seperti stagnannya demokrasi, sehingga berakibat pada berbagai problem sosial-politik yang erat kaitannya dengan disharmoni.

Dalam konteks ini, harmoni bukan lagi sekedar mengakui dan menghormati, namun lebih kepada relasi saling memiliki satu sama lainnya. Harmoni ini berangkat dari rasa damai dalam kehidupan berbangsa, di mana mayoritas mengayomi minoritas, bahkan pada titik tertentu melebur menjadi entitas yang tak tersekat-sekat.

Perpolitikan hari ini terlampau banal, cara-cara mereka jauh dari demokrasi itu sendiri. Gus Dur pernah mengajarkan pada kita, jika demokrasi itu haruslah berasaskan kedaulatan hukum dan prinsip emansipatif serta egaliter, di mana tidak ada pembeda-bedaan dan semuanya dipandang sama. Ketika politik pragmatis telah mengubah arah masyarakat kita, dari awalnya majemuk menjadi tersegmentasi menjadi golongan-golongan eksklusif.

Menegaskan Kembali Politik Kebangsaan

Instrumen yang ditekankan Gus Dur dalam melihat keberlangsungan politik di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi menurut Gus Dur, harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan hak setiap warga negara, tanpa harus membedakan-bedakan latar belakang ras, suku, agama dan asal muasal. Menurut beliau Indonesia mengalami fase-fase di mana ada perubahan paradigma dalam melihat demokrasi.

Di era Suharto, demokrasi hanya dilihat sebagai lembaga, di mana suara masyarakat tidak dilihat sebagai suatu entitas yang absolut. Tetapi hanya cukup diwakilkan oleh lembaga-lembaga yang dianggap mewakili masyarakat, seperti partai dan golongan-golongan yang telah ditunjuk oleh pemerintah orde baru. 

Kondisi tersebut cukup mempengaruhi paradigma masyarakat, terutama dalam memaknai demokrasi itu sendiri. Banyak masyarakat yang akhirnya tidak bersuara, padahal mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, seperti berpartisipasi aktif dalam politik.

Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada hilangnya arah demokrasi Indonesia, sehingga turut mempengaruhi situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Hasilnya kini politik hanya dimaknai sebatas simbolik saja, terjebak dalam pemaknaan politik adalah pemilihan umum. 

Selain itu, diskursus politik sebagai simbol telah menciptakan situasi yang disebut dengan patron klien, di mana banyak masyarakat yang berpolitik hanya melihat dan mengikuti mereka yang dianggap kuat dan berkuasa. 

Problem klientisme inilah yang menciptakan semakin banyaknya kontradiksi internal, yang mana masyarakat semakin terpolarisasi, sehingga memunculkan situasi dan kondisi yang mengancam demokrasi kita.

Ketika kita melihat berbagai polemik yang terjadi sekarang ini, seperti munculnya intoleransi, disharmoni, hingga mengerucut pada disintegrasi. Merupakan konsekuensi logis dari polarisasi politik di sepanjang medio 2018 ini. Perlu kita refleksikan lagi, mengapa kondisi yang sedemikian pelik bisa hadir. 

Salah satu yang menjadi penyebab utama dari situasi tersebut ialah hilangnya marwah politik kebangsaan kita, yang mulai pudar perlahan digantikan oleh politik pragmatis dengan orientasi kekuasaan, serta kepentingan segelintir golongan yang hanya mementingkan golongannya saja.

Maka dari itu penting kiranya mengembalikan gagasan-gagasan Gus Dur, terutama dalam aspek politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin, serta pandangan kebhinekaan yang utuh, guna mengembalikan marwah masyarakat Indonesia yang harmoni. 

Perlu kita ingat, demokrasi tidak melihat perbedaan agama maupun ras, namun melihat kita sebagai satu bangsa (nation) yakni Indonesia. Tentu jika semua terpenuhi, persatuan dan kesatuan ini, maka Indonesia akan terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa, serta akan mengembalikan marwah politik kebangsaan sebagai kunci demokrasi yang sesungguhnya.

Politik kebangsaan merupakan gagasan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, daripada mengutamakan kekuasaan dari beberapa golongan. Jika berbicara terkait politik kebangsaan, secara mendasar bahwa platform ini lebih mengarusutamakan visi politik yang memiliki proposisi pada ke-indonesia-an, kemanusiaan dan keadilan bagi segenap golongan. Sehingga politik kebangsaan sebagaimana yang diajarkan oleh Gus Dur, menjadi penting keberadaannya untuk dihidupkan dan diimplementasikan kembali.

Referensi:

Wahid, KH Abdurrahman. Prisma Pemikiran Gus Dur. LKIS PELANGI AKSARA, 2010.

Wahid, KH Abdurrahman. NU, Islam dan Demokrasi. Duta Masyarakat, Jakarta, 28 Januari 2004.

Wahid, KH Abdurrahman . Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. Kompas, Jakarta, 14 Desember 1992.

Wahid, KH Abdurrahman. Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia. Kedaulatan Rakyat, Jakarta, 12 November 2013.