Tulisan Ahmad Zainul Hamdi di Kompas (12/09/2018) sangat menarik untuk memahami kembali tentang peran umat beragama dalam berpolitik. Dengan mengutip pendapat Moqtedar Khan, Ahmad menegaskan bahwa pandangan sekularisme yang memisahkan agama dan politik merupakan mitos besar modernitas. 

Selain berdasarkan pendapat Moqtedar, hal ini juga berdasarkan realitas politik di Indonesia, sehingga Ahmad menilai bahwa untuk melegitimasi diri, politik memerlukan narasi lain di luar dirinya, yakni agama.

Selanjutnya, menurut Ahmad, adalah sebuah kenaifan jika kita berharap dunia politik steril dari narasi agama. Oleh karena itu, yang menjadi masalah bukanlah tentang etisnya ketika agama masuk politik, melainkan corak narasi agama yang memberikan pengaruh positif dalam dunia politik. Agama dalam politik seharusnya untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan sehingga agama dapat menjadi berkah bagi sistem demokrasi modern.

Sekalipun realitas politik tidak bisa dipisahkan dengan agama, untuk menuai berkah, di sisi lain masyarakat membutuhkan pemahaman agama yang sempurna dan tidak dipahami secara sepotong-sepotong. 

Selain hubungan agama dan politik yang tidak bisa dipisahkan, ada realitas yang lebih vital daripada itu yakni realitas politik Indonesia juga menunjukkan bahwa peran agama dalam dunia politik lebih ditunjukkan oleh kelompok yang terindikasi memahami agama cenderung secara tertutup dan tekstual. Sehingga akibatnya, melahirkan sikap-sikap fanatik dalam beragama. 

Ironisnya, ada istilah ‘kafir’ dalam berdemokrasi. Hal ini semacam kembali kepada sejarah kelam Islam. Akibat selanjutnya adalah hilangnya nilai-nilai kebhinekaan yang merupakan komponen penting berdirinya NKRI.

Dalil-dalil agama digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan politik sekalipun sebenarnya jika dipandang secara sehat dalil-dalil itu terkadang sama sekali tidak berkaitan dengan konteks dan tindakan-tindakan yang dilegitimasi, dengan kata lain ketika menunjukkan peran agama dalam dunia politik cenderung ‘memaksa’ Tuhan berpihak kepadanya.

Menyegarkan Kembali Hubungan Agama dan Politik

Psikologi agama menggunakan dua istilah untuk menyebut agama, yaitu faith dan cumulative tradition (Pasiak, 2012: 185). 

Faith menunjuk pada aspek substansi yang sulit diamati karena berbeda antara satu orang dengan orang lain. Sedangkan istilah cumulative tradition menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat diamati dan merupakan seperangkat aturan yang dibuat, seperti ritual, mitos-mitos dan yang lain. Pemaknaan seperti ini mencerminkan agama sebagai sesuatu yang stagnan dan dapat mempersempit keluasan makna agama yang sebenarnya.

Awalnya agama, Islam khususnya, diartikan sebagai kata kerja yang sering dimaknai tindak moral. Oleh karena itu, Fazlurrahman (1994: XVII) mengatakan bahwa sifat utama Islam adalah mencerminkan kualitas moral yang luhur dan spiritual agamanya melalui dukungan lembaga pemerintah. 

Dalam perkembangan selanjutnya Komaruddin Hidayat (1998: 42) menilai pemaknaan seperti ini bergeser menjadi hal yang sangat formal, bukan sebagai kata kerja, melainkan semacam kata benda, yiatu kumpulan doktrin, ajaran, dan hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. 

Fazlurrahman berpendapat bahwa hal ini seharusnya tidak dipahami sebagai sebuah penggeseran makna melainkan suatu hal yang memang bermakna ganda. Bersamaan dengan agama yang dipahami demikian, dalam kebhinnekaan yang menjadi unsur utama berdirinya NKRI, masyarakat tetap merupakan sesuatu yang lebih mendasar daripada lembaga kepemerintahan, bahkan lembaga-lembaga masyarakat itu sendiri.

Setidaknya agama dipahami sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazlurrahman dan Komaruddin Hidayat untuk menumbuhkan sikap yang agamis secara sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud adalah menjalankan agama dalam dunia politik sebagai penjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sebab yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan manusia adalah kemanusiaan.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan mendapatkan tugas untuk mengurus dunia, untuk tugasnya itu ia dibekali sebuah agama sebagai sebuah pedoman. Dalam hal ini, agama merupakan salah satu bentuk keber-tanggungjawab-an Tuhan tentang tindakan-Nya menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi. Agama diciptakan Tuhan untuk manusia dan kemanusiaan.

Agama dan manusia tidak dapat dipisahkan, sebab agama (samawi) adalah aturan yang diciptakan Tuhan untuk peradaban manusia di dunia. Jika agama menjauhkan manusia dari urusan dunia bahkan dengan manusia itu sendiri, maka agama tersebut tidak layak disebut agama. 

Agama bukan sekadar urusan hidup setelah mati, tapi juga dan terutama adalah sebuah pedoman bagi kehidupan manusia di dunia. Agama yang hanya sekadar mengurus halal dan haram, dosa dan pahala, lalu surga dan neraka, dan tak mampu atau tidak mau mengimbangi perdaban kehidupan manusia, maka penganutnya hanya tinggal menunggu waktu kepunahan agamanya di muka bumi, lantaran sifat dunia yang keras dan tak selembut agama.

Menyikapi Masalah Agama dalam Dunia Politik

Semua yang terjadi dalam kehidupan adalah akibat dari sebab, tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa lantaran. Begitu pula dalam beragama, sebuah tindakan lahir dari pemahaman manusia tentang agama, dalam hal ini tentu sangat jelas bahwa tindakan  pemeran politik yang melegitimasi tindakannya dengan agama disebabkan oleh pemahamannya tentang agama.

Dengan demikian, yang lebih vital daripada masalah hubungan agama dan politik serta masalah memerankan agama dalam politik adalah pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dalam hal ini, pemahaman secara sempurna terhadap agama adalah sumber dari kedua masalah tersebut. Tentu sangat tidak mungkin menjernihkan air di hilir bahkan di hulu sekalipun jika tidak menjernihkan sumbernya.

Hubungan agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan lantaran hubungan tersebut merupakan sebuah naluri agama yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sedangkan memerankan agama dalam dunia politik merupakan sebuah akibat dari pemahaman agama secara terbuka. 

Agama tidak lagi hanya dimaknai sebagai penyambung hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan juga sebagai instrumen peradaban manusia yang lebih tinggi. Dalam hal ini, politik dan agama memiliki tujuan yang sama yakni peradaban kemanusiaan yang lebih tinggi.

Jadi, masalah yang paling vital sekarang adalah penjernihan terhadap sumber yang kemudian mengakibatkan keruhnya masalah yang kemudian muncul, yaitu pemahaman terhadap agama secara sempurna. Tugas Indonesia sebagai negara yang tidak sekuler dan untuk menunjukkan bahwa juga bukan negara yang menganut sistem yang berdasarkan salah satu agama.

Selain menunjukkan kelemahan kedua sistem tersebut, juga harus menunjukkan dengan cara melakukan tindakan yang mencerminkan keluasan pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Sebab menunjukkan kelemahan kedua sistem tersebut dengan tanpa menunjukkan kelebihan sistem yang dianutnya dengan tindakan nyata adalah sebuah kefasikan.