Asas dalam hukum cukup banyak, asas equality before the law merupakan salah satu asas yang paling familiar di masyarakat, apalagi di kalangan mahasiswa/i hukum. pembahasan mengenai asas ini kembali mencuat semenjak adanya ketegangan antara kubu yang pro terhadap pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden dan yang kontra.

Asas ini merupakan alat yang ampuh dan sering dipakai untuk menolak keberadaan pasal tersebut. secara terjemahan nya artinya ialah “persamaan di hadapan Hukum”, sehingga sangat tepat jika kubu yang kontra terhadap pasal tersebut beranggapan bahwa keberadaan pasal tersebut sudah tidak sejalan dengan asas equality before the law, namun apakah memang demikian makna nya?.

Pertanyaan ini yang memicu penulis untuk membuat tulisan ini. Persamaan dalam hal apa yang dimaksud dalam pasal tersebut, jika yang dimaksud Persamaan dalam hal perlakuan, maka Perlakuan seperti apa?.  Apakah Presiden maupun Pejabat tinggi Negara tidak boleh diperlakukan secara khusus di jalan raya, jadi harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas seperti masyarakat umum, apakah ini yang dimaksud dengan perlakuan sama?. Menurut hemat penulis, tidak, sebab tidak ada kaitannya dengan Hukum.

Asas ini hanya berkaitan dengan Hukum, kemudian untuk Ruang lingkup hukum itu sendiri dua diantaranya ialah seputar Hak dan Kewajiban. Keberadaan asas maupun peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur mengenai kedua hal ini. Termasuk asas yang dibahas dalam tulisan ini yakni equality before the law.

Mengenai asas equality before the law, disebutkan beberapa kali di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya : Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 3 ayat (2) UU HAM: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” dan  Pasal 5 ayat (1) UU HAM: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan nya di depan hukum.”

Keberadaan asas ini semakin diperkuat dengan dimasukannya ke dalam peraturan perundang-undangan. artinya undang-undang mengamanatkan untuk memperlakukan setiap orang sama. Balik pada pertanyaan awal bahwa perlakuan seperti apa, dari beberapa pasal di atas, tidak ada uraian spesifik yang dapat menjawab pertanyaan penulis di atas, namun tentunya ada beberapa kata kunci yang dapat digunakan untuk menafsirkan asas tersebut, seperti Pengakuan, Jaminan dan Perlindungan.

Keberadaan asas equality before the law menurut penulis merupakan pedoman bagi Negara dalam memperlakukan setiap warga Negara – yang dimaksud Negara ialah seluruh penyelenggara Negara, meliputi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Memahami maksud kata “Perlakuan” dalam asas tersebut menjadi penting, karena dapat memperjelas maknanya. kejelasan makna akan menjadi pedoman dalam penerapan nya, seperti di saat seperti apa asas equality before the law  dapat dipakai sebagai bahan analisis.

Ada beberapa pendapat  yang penulis temukan, mengenai pemaknaan asas equality before the law.  Pertama, Menurut Lukman Santoso dikutip oleh Vanya Karunia Mulia Putri pada artikel yang berjudul “Makna dari Equality Before the Law” di Kompas.com, (2022), menurutnya bahwa  asas equality before the law berarti tiap warga negara punya hak yang sama dalam memperoleh keadilan, tanpa memandang status sosialnya. 

Kedua, Masih pada artikel yang sama, Vanya mengutip Budi Sastra Panjaitan, Menurutnya asas equality before the law mengandung makna sebagai berikut: Perlindungan yang sama di depan hukum (equal protection on the law) dan Keadilan yang sama di hadapan hukum (equal justice under the law).

Selain dua pandangan di atas, Rocki Gerung juga merupakan salah satu yang ikut menjelaskan makna dari asas ini, dijelaskan dalam salah satu video yang diunggah pada channel Youtube Milik Refly Harun, dalam video tersebut Rocky menjelaskan bahwa “prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda”. dari penjelasan ini, jika dihubungkan dengan pertanyaan di atas, maka makna perlakuan ialah “kesamaan akses untuk memperoleh Hukum.”

Menurut penulis bahwa asas ini merupakan kacamata Negara dalam melihat warga negaranya, kacamata yang mengharuskan Negara untuk melihat sama semua warga negara sehingga perlakuan nya diharapkan pun sama. Perlakuan seperti apa?, beberapa sudah disinggung di atas. 

Sebagai penambahan, seperti yang telah disinggung di atas juga bahwa ruang lingkup asas  equality before the law hanya seputar hukum. berbicara mengenai hukum berbicara mengenai hak dan kewajiban, itu sebabnya penulis berkesimpulan bahwa kesamaan Hak atas segala hal yang berkaitan dengan Hukum, serta kewajiban Negara untuk memperlakukan semua orang sama di hadapan Hukum.

Dikutip oleh Mahrus Ali dalam Bukunya yang berjudul “Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana” dijelaskan bahwa dalam rezim hak asasi manusia, kedudukan Individu dan kelompok ialah sebagai pemangku Hak, sedangkan Negara sebagai pemangku kewajiban. Terdapat tiga kewajiban Negara dalam Konsep Hak Asasi Manusia yang dirumuskan oleh Olivier De Schutter yang dikutip oleh Mahrus Ali pada buku yang sama, menurutnya kewajiban Negara diantaranya ialah Kewajiban Untuk Menghormati (Obligtion to Respect), Kewajiban Untuk Melindungi (Obligation to Protect) dan kewajiban untuk Memenuhi (Obligation to Fullfil). 

Inilah yang menurut penulis "Perlakuan" yang dimaksud di dalam asas tersebut yakni perlakuan oleh Negara kepada tiap orang untuk mendapatkan hak atas tiga hal yang berkaitan dengan Hukum yakni ; dihormati artinya tidak boleh dilecehkan atau dilanggar, dilindungi artinya berupaya untuk tidak terjadi kejahatan yang dapat mengancam hak seseorang dan dipenuhi artinya harus ada pemulihan hak-hak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang belum diputuskan pengadilan.

Beberapa penjelasan di atas telah sedikit memberikan pemahaman mengenai makna serta maksud dari asas equality before the law. Itu sebabnya Penulis berkesimpulan Bahwa persamaan di hadapan Hukum ialah adanya kesamaan akses untuk memperoleh Hak baik untuk dihormati, dilindungi maupun dipenuhi.