Tidak syak lagi, Pancasila merupakan magnum opus para pendiri bangsa dengan Bung Karno sebagai tokoh sentralnya. Membaca silang sengkarut sejarah Indonesia, sama saja dengan membaca perjalanan diskursus tentang Pancasila dan sejauh manakah Pancasila masih menjadi pakem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

            Sebelum terlalu jauh, sangatlah penting untuk melacak kembali genealogi Pancasila yang tidaklah terpisahkan dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada Juni-Agustus 1945. Berpijak dari hal tersebut, setidaknya terdapat tiga peristiwa sejarah yang berkaitan erat dengan kelahiran Pancasila. Pertama, pidato Bung Karno pada sidang BPUPK pertama yang diselenggarakan pada 1 Juni. Kedua, Piagam Jakarta pada 22 Juni, dan terakhir, Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus.

            Sejarah bertutur, diantara tiga peristiwa tersebut, di dalamnya terkandung dialektika yang sangatlah kuat diantara para pendiri bangsa kita kala itu. Hanya saja, hal terpenting dan perlu untuk ditekankan disini ialah, sejak 1 Juni bertepatan dengan pidato Bung Karno pada sidang BPUPK, Pancasila lahir dan telah ‘disetujui secara bersyarat’.

            Sehingga, perubahan terhadap Pancasila baik pada Piagam Jakarta maupun, pada sidang PPKI I tersebut, tidaklah menyentuh sampai ke tatanan substansi. Melainkan, hanya menyentuh perubahannya dalam tatanan sistematika nilai.

Pergeseran Makna Terhadap Pancasila

Berpijak melalui catatan sejarah tersebut, hal yang paling menyedihkan ialah, disaat Pancasila kembali diotak-atik bentuknya. Sehingga, jika kita coba perhatikan seiring dengan perpindahan rezim dari satu penguasa ke penguasa lainnya pada saat itu jugalah, Pancasila kembali mengalami pergeseran maknanya. Padahal, Pancasila sebagaimana yang tertuang melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 merupakan bentuk yang sudah paripurna atas dialektika diantara bapak bangsa kala itu.

Pada masa demokrasi terpimpin dengan kedok membangun stabilitas dan tuduhan kontra-revolusioner, lawan politik pun, dijebloskan ke dalam penjara, diasingkan ke luar negeri, demokrasi dengan lantang digaungkan tetapi, partai politik dibubarkan dan kebebasan pers pun turut diberangus. Memasuki era Orde Baru yang pada awal kepemimpinannya membawa angin segar dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat karena membawa narasi “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Tetapi, pada prakteknya justru menjadikan Pancasila sebagai perisai kekuasaannya.

Narasi yang digaungkan selama Orde Baru pun, tidaklah akan jauh-jauh dari hal-hal yang berbau Pancasila. Seperti, sistem demokrasi yang dianut kala itu, diberi nama Demokrasi Pancasila sebagai klaim bahwasanya, pemerintah secara murni dan konsekuen telah mengamalkannya. Hanya saja, pada praksismenya justru, Pancasila terkerangkeng dan tidak berdaya selama 32 tahun kepemimpinannya.

            Orde Baru tumbang, reformasi pun digulirkan dan sudah 23 tahun berjalan. 1998,  tentu dapatlah dilihat sebagai kembalinya marwah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah sebelumnya, selama 32 tahun ia terkerangkeng dan tidak berdaya. Hanya saja, hal ini hanyalah kemenangan sesaat. Pasalnya, semangat anti KKN yang digaungkan sebagai agenda reformasi justru, semakin mengakar hari ini. Bahkan, tidaklah lagi tersentralisasi seperti masa Orde Baru melainkan, semakin menyebar luas.

Contoh konkret lainnya, koperasi sebagai salah satu bentuk pengamalan pasal 33 UUD 1945 kondisinya hari ini, dibiarkan terlantung dan secara angkuh memilih ekonomi bergaya neoliberal ketimbang, ekonomi kerakyatan yang menjadi nafas dan original intent  pasal 33 UUD 1945. Bahkan, hal ini pun seakan menunjukkan kontradiksi nyata antara cita-cita yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dengan tatanan praksisme.

Menolak Penafsiran Tunggal Pancasila oleh Penguasa

            Sejarah mencatatkan, setiap rezim pun, secara tidak langsung akanlah “melembagakan” Pancasila. Contohnya, masa demokrasi terpimpin mempunyai Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Manipol-Usdek-nya yang poster-posternya membahana dan menghiasi jalan dan rumah-rumah, Orde Baru pun begitu, dengan P4 nya yang melegenda. Nahasnya, dua program ini justru, berujung dengan tidak mengenakkan. Tubapi hanya bertahan selama enam tahun yang ditutup dengan tidak berdayanya Pancasila dan UUD 1945 dalam tragedi berdarah-darah dan kemudian, hilang begitu saja bersamaan dengan bergantinya rezim.

Kemudian, P4 yang sebetulnya, butir-butir penjabarannya tidaklah bermasalah jika memang, betul-betul dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Celakanya, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, P4 ini mengusung maksud terselubung yakni, penafsiran kebenaran tunggal Pancasila menurut penguasa dan sejarah pun membuktikan bahwasanya, P4 merupakan perisai atas 32 tahun rezim otoritarianisme Orba.

Hari ini, kita mempunyai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pertanyaannya, apakah BPIP ini nasibnya akan sama sebagaimana dua pendahulunya? Tentu saja, hanya waktu yang dapat menjawabnya dan hal ini pun, akanlah sangat bergantung sejauh mana pemerintah sebagai komponen utama (bukan tunggal) mengamalkan Pancasila.

Sehingga, hal yang perlu ditekankan disini ialah, Pancasila sudahlah paripurna dan janganlah lagi diotak-atik lagi. Terlebih, hanya untuk kepentingan individu semata. Lebih dalam daripada itu, sejarah memberikan pelajaran yang berharga atas hal ini. Sehingga, kita dapat mengevaluasi diri dan lebih berhati-hati dalam melangkah di kemudian harinya.

Membaca Realitas Pancasila Hari Ini

Berpijak atas hal-hal tersebut marilah kita menengok dan menelaah terhadap nasib dan kondisi Pancasila hari ini dan melontarkan satu pertanyaan mendasar, “sejauh manakah, Pancasila masih menjadi pakem kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?” dalam menjawab pertanyaan ini, dapatlah kita analogikan menjadi dua mata koin. Jawabannya ya, jika hal ini dipandang melalui satu sisi yang cukup normatif. Dalam artian, Konstitusi kita dalam hal ini, sudahlah mengandung Pancasila secara utuh dalam pasal per pasalnya. Selain daripada itu, segala kebijakan yang dikeluarkan pun, sudahlah pasti akan mengklaim kebijakannya sebagai bentuk pengamalan terhadap Pancasila. Sehingga, baik secara konstitusional dan normatif, Pancasila telah dengan gagah duduk di singgasananya.

Namun pada sisi lainnya, jika sudah menyentuh nilai-nilai luhurnya dalam ranah politik dan kebijakan, justru, Pancasila terkesan diabaikan dan terkesan hanyalah sebagai patung emas yang diagung-agungkan tetapi, tidaklah diamalkan nilai-nilainya.

Parlemen yang seharusnya menyerap dan mewakili rakyat terkadang bersikap acuh terhadap konstituennya dan kerapkali menyebalkan dalam menjalankan fungsi legislasinya. Partai politik yang idealnya menjadi “penyambung lidah” bagi rakyat dan salah satu pilar dalam berdemokrasi justru, menjelma seakan-akan tuli dan enggan untuk dekat dengan masyarakatnya.

Ekonomi kerakyatan yang menjadi cita-cita bersama para bapak bangsa pun, dihajar begitu saja dengan mengambil jalan ekonomi neoliberal dengan hutang yang kian hari kian membengkak. Lembaga antirasuah sebagai anak kandung reformasi hari ini pun, dihajar dari berbagai sisi hingga tidak berdaya dan mati.

            Pancasila tidaklah lahir dalam ruang yang hampa. Pancasila merupakan bukti kecerdasan dan keseriusan para pendiri bangsa dalam membangun negeri tercinta. Sehingga, Pancasila janganlah hanya dijadikan sebuah simbol. Melainkan, Pancasila mestilah hadir untuk diamalkan bahkan, Pancasila haruslah kita hidupkan dalam nadi kita sebagai bangsa Indonesia.